• Menu pilihan Anotasi merupakan alat penelitian hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan, pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum. Ketika mencari sebuah peraturan perundang-undangan, apakah peraturan yang ditemukan tersebut merupakan yang paling mutakhir? Apakah masih berlaku atau sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi? Apakah sudah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi? Peraturan apa saja yang menjadi peraturan pelaksanaannya?
• Menu pilihan Penelusuran Anggaran Dasar PT merupakan sarana untuk menjawab kebuntuan selama ini untuk melacak anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk bahan kajian, penelitian, dan sebagai bahan pembanding bagi para Praktisi Hukum, Notaris dan anggota masyarakat. Sarana ini dapat juga dipakai untuk melihat apakah sebuah nama perusahaan sudah terdaftar oleh pihak lain.
• Menu pilihan Penelusuran Kamus Istilah Hukum merupakan sarana pencarian makna dari setiap istilah yang telah diberikan definisi resmi dalam produk hukum berupa undang-undang atau peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Contoh hasil penelusuran Kamus Istilah Hukum dengan kata kunci “perbuatan” dan “tercela”

 

MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA adalah [1] Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.- Penj. UU 30/2004 : Ps. 9 (1) c. [2] Apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim.- Penjelasan UU No. 14/2002: Ps. 14

PERBUATAN TERCELA adalah [1] sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan.- Penjelasan UU 5/1991 Ps.13(1)e. [2] Sikap, perbuatan, dan tindakan jaksa yang bersangkutan baik pada saat bertugas maupun tidak bertugas merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan.- Penj. UU 16/2004 : Ps. 13 (1) e. [3] perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim.- Penj. UU 5/2004 : Ps. 12 (1) b.

TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA adalah [1] Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti, judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.- Penjelasan UU No. 23/2003 Ps. 6j  [2] Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.- Penj. UU 32/2004 : Ps. 58 l. [3] Tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pencandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian.- Penj. PP 17/2005 Ps. 38 (1) l [4]  tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.-  Penj. UU 19/2006 Ps. 8 fBottom of Form

• Menu pilihan Penelusuran Artikel Hukum merupakan sarana penelusuran artikel-artikel berita hukum pilihan dan tulisan tentang hukum yang dimuat di berbagai Surat Kabar sejak tahun 1979 sampai tahun 2008 dalam bentuk halaman kliping dengan jumlah record 249.789. Dari jumlah tersebut 80% sudah disalin dalam format pdf.
• Menu pilihan Penelusuran Peraturan Perundang-Undangan merupakan sarana penelusuran peraturan perundang-undangan : UU, PERPU, PP, PERPRES, KEPPRES, INSPRES, KEPMEN, PERDA, KEPGUB dan lain-lain.
• Menu pilihan  Penelusuran Yurisprudensi merupakan pelacakan putusan-putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersumber dari Himpunan Yurisprudensi Republik Indonesia terbitan Mahkamah Agung dan Himpunan terbitan lain sejak Tahun 1976.
• Menu pilihan Buletin Informasi Perusahaan merupakan himpunan pengumuman dalam surat kabar antara lain: Pengumuman batalnya pengangkatan anggota Direksi, Proses Likuidasi, Hasil Pengambilalihan, Penggabungan dan Peleburan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, RUPS, Pembubaran Perseroan, Ringkasan Rancangan RUPS, Prospektus, Pengumuman Lelang, Putusan Pengadilan, Pengumuman HaKI dan lain-lain sejak Tahun 1996 sampai dengan Januari 2008.

Kami masih perlu berusaha membangun mengembangkan website ini supaya lebih baik dan lebih berguna. Untuk itu, kami, mohon masukan serta saran dari pemakai. Masukan dan saran yang membangun dapat dikirimkan ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sebagai penyedia informasi bahan-bahan hukum Indonesia dan penerbit buku-buku hukum dan buku referensi tentang hukum, PT Tatanusa terpanggil untuk berpartisipasi dalam penyerbarluasan informasi hukum Indonesia kepada masyarakat luas.

Free pelacakan dan penelusuran informasi diatas yang diperlukan

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telp. 021 7434810; 7428765; Fax 021 74700631
Denah Lokasi

---

Sudah terbit ....
Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara HaKI Jilid 9 dan 10 @ Rp.60.000,-


Kamus Istilah Peraturan Bidang Dalam Negeri

ISBN: 978-979-3999-60-9 [viii+418 hal Rp 50.000,-]

Lihat contoh halaman kamus

Buku referensi Kamus Istilah Peraturan Bidang Dalam Negeri menyusun dan menghimpun definisi  istilah-istilah hukum dari peraturan-peraturan Kementerian/Departemen Dalam Negeri sejak 1991 sampai dengan 2010 sebanyak 3.488 definisi.

Pembaca dapat memanfaatkan istilah hukum berikut definisinya yang termuat dalam kamus tersebut untuk melacak dan menemukan sumber peraturan yang mengatur bidang yang diminati.

---

Segera terbit...
FOR BETTER OR WORSE
Collected Essays on Indonesian - Dutch Encounters
by Adrian B. Lapian

---

THE STRUGGLES TO CONTROL

THE INDONESIAN ARCHIPELAGO

 Adrian B. Lapian is Indonesia’s leading expert on maritime history. In this collection of essays written over a span of forty years, he guides us through the history of the Indonesian archipelago from the first encounters with European sea powers until the birth of a new nation. 

Through Adri Lapian’s perceptive eyes, we see first hand the rivalry between the Portuguese, Spanish, Dutch and English in their quests to find and control the fabled sources of the world’s most valuable commodities: nutmeg, pepper and cloves. We explore the role of local sultans, chieftains and sea-farers in their encounters with these foreign intruders, sometimes fighting against them and sometimes cooperating with them.  We follow the rise of the Dutch East India Company, the VOC, and the expansion of Dutch colonialism as Indonesians saw it, felt it, and suffered from it. We trace the patterns of trade across the Java Sea, the Banda Sea and the Celebes Sea as the ancient maritime cultures of the archipelago become entangled in the rapid expansion of world shipping and commerce. We join the debates about who were the pirates and who were the explorers; who were the geniuses and who were the fools; who were the heroes and who were the villains of history. We witness the battles, attacks, and skirmishes in the wars of conquest and the raids, ambushes, and uprisings in the wars of resistance. We hear the voices of religious elders and local leaders in the early struggles for freedom from colonial rule. We share the hopes and frustrations of ordinary Indonesians during the colonial era and recoil at the travails and agonies of oppression.

 In these essays on Indonesia’s maritime history over five centuries, we can feel the pulse of the world’s largest archipelago as it courses from ship to ship, harbour to harbour, and island to island, linked together for all times by vast seas, both calm and stormy.

---

UNDANG-UNDANG BIDANG PERADILAN
ARBITRASE	Undang - Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 1999UU00030
HUBUNGAN INDUSTRIAL	Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004UU00002
KEJAKSAAN	Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 1991UU00005
KEJAKSAAN	Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 2004UU00016
KEKUASAAN KEHAKIMAN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
KEKUASAAN KEHAKIMAN (PERUBAHAN KE-1)	Kehakiman Undang - Undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 1999UU00035
KEKUASAAN KEHAKIMAN	Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 2004UU00004
KEPAILITAN	Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004UU00037
KOMISI YUDISIAL	Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 2004UU00022
MAHKAMAH AGUNG	Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
MAHKAMAH AGUNG	Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2004UU00005
MAHKAMAH AGUNG	Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2009UU00003
MAHKAMAH KONSTITUSI	Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 2003UU00024
PENGADILAN ANAK	Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 1997UU00003
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA	Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000UU00026
PENGADILAN PAJAK	Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 2002UU00014
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	diingat oleh Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2009UU00046
PERADILAN AGAMA	Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
PERADILAN AGAMA	Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 2006UU00003
PERADILAN AGAMA	Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2009UU00050
PERADILAN MILITER	Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer 1997UU00031
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2004UU00009
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2009UU00051
PERADILAN UMUM	Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
PERADILAN UMUM	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2004UU00009
PERADILAN UMUM	Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 2009UU00049