Anotasi UU 1983

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1983

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985 tentang Bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan idana bantuan/pinjaman luar negeri
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekananPemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai impor atas barang dan bahan yang berkaitan dengan ekspor
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai atas impor bentukan dan acuan tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang yang berkaitan dengan ekspor
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keppres No.18/1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 24 tahun 1988
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran yang untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar serta majalah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1988
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk tujuanEkspor (EPTE)
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan perpajakan dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan pulau Bintan dan pulau Karimun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1994
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 8/
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan mobil nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomotahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1996
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 50/1994 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 8/1993 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah dibuat dengan UU No. 11/1994
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan berlakunya PP No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1988 tentang penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Ps. 16B	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penundaan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Ps. 16B	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Ps. 16B	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Ps. 16B	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
Pasal 4 ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 8A ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Ke
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Unda
Pasal 16B ayat (1) huruf a	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 8A ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 13 ayat (8)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak
Pasal 16A ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 8 ayat (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pasal 16B ayat (1) dan Penjelasannya huruf b	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Pasal 16B ayat (1) huruf b	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 16B ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 16B ayat (1) huruf b	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 16B ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 16B ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang pajak penghasilan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
Ps. 4 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tentang Peniadaan pemungutan perpajakan terhadap Deposito Berjangka dan Tabungan-tabungan lainnya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan dana pinjaman Luar Negeri dan Hibah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan berupa gaji, Honorarium, Uang Pensiun dan Tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankankepada Keuangan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan yang terhutang sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang Penyesuaian harga atau nilai Perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen, dan lisensi oleh PT.IPTN, PT. PINDAD dan PT.PAL
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Ps. 4 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1991 tentang Penyelesaian tagihan pajak penghasilan badan atas nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. Pal Indonesia) tahun pajak 1985, 1986 dan 1987
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Ps. 4 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak penghasilan Perusahaan Reksa Dana
Ps. 4 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991
Ps. 6 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penagguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan Propinsi Riau
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas atas penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 tentang Tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, dan uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2000 tentang Pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Ps. 4(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Ps. 31A	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Ps.. 17(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Ps. 4(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Ps. 4(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 1-2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
Ps. 9 (1)g	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Ps. 31 D	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Ps. 21 (5)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Ps. 6 (1) hufuf i s/d m	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Ps. 35	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Pasal 26 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Peng
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia.
Pasal 22 ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Ke
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2012.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Independent State of Papua New Guinea for The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income (Persetujua
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia Tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Republic of Zimbabwe For The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (persetujuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Gover
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Goverment of The Republic O
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Goverment of The Republic O
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G
Pasal 11 ayat (7)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Pasal 31A	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Pasal 4 ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Pasal 4 ayat (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 ayat (7)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 21 ayat (5)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Ps. 2, 3 dan 25 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985 tentang Bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan idana bantuan/pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1984
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekananPemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang Penyesuaian harga atau nilai Perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai impor atas barang dan bahan yang berkaitan dengan ekspor
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak disamping Jasa yang dilakukan oleh Pemborong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai atas impor bentukan dan acuan tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang yang berkaitan dengan ekspor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan besarnya tarip bea materai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea materai atas cek dan bilyet giro
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen, dan lisensi oleh PT.IPTN, PT. PINDAD dan PT.PAL
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1991 tentang Penyelesaian tagihan pajak penghasilan badan atas nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. Pal Indonesia) tahun pajak 1985, 1986 dan 1987
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak penghasilan Perusahaan Reksa Dana
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang Sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992 tentang Pengertian Daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penagguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan Propinsi Riau
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1991
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk tujuanEkspor (EPTE)
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan tarif bea meterai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan berlakunya PP No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, dan uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penundaan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2000 tentang Pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Ps. 48	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU 28-2007
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU 28-2007
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
Pasal 3 (1a) & 28 (9)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.
Pasal 11 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pasal 17 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Peng
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Ke
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Pasal 35A	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Pasal 35A	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat
Pasal 24	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
Pasal 49, 24	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.
Pasal 2 ayat (5)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 17C ayat (7)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.
Pasal 13 ayat (6), 14 (6), 15 (5) & 17A (2)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang zona ekonomi eksklusif indonesia Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 5 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
Ps.14 dan Ps.16(1)	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1983
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1979/1980 Disahkan pada tanggal 28 Juni 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1982/1983 Disahkan pada tanggal 28 Juni 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 28 Februari 1983

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1983 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1983/1984
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1983 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin tahun anggaran 1983/1984
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1983 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1983/1984
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984
Ps. 4 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Tahun Anggaran 1984/1985
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1983
tentang pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan malaysia tentang rejim hukum negara nusantara dan hak-hak malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut teritorial, perairan nusantara dan wilayahrepublik indonesia yang terletak diantara malaysia timur dan barat Disahkan pada tanggal 25 Februari 1983