Anotasi UU 1957

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1957

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957
tentang persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional no. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya Disahkan pada tanggal 19 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957
tentang pengesahan pernyataan keadaan perang sebagai yang dilakukan dengan keputusan presiden no. 225 tahun 1957 tanggal 17 desember 1957 Disahkan pada tanggal 27 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penempatan semua Bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958 tentang Penempatan perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 82 Tahun 1958 tentang Perpanjangan jangka-waktu satu tahun dari pada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disahkan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No. 170) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1958 tentang penetapan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Militerisasi Kepolisian Negara

Undang-undang Nomor 78 Tahun 1957
tentang perubahan canon dan cijns atas hak-hak erfpacht dan konsesi guna perusahaan kebun besar Disahkan pada tanggal 19 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1958 tentang Perubahan Canon dan Cijns menurut penetapan Undang-undang No. 78 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 168) untuk Daerah Kepulauan Riau
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962 tentang Perubahan uang wajib tahunan atas hak guna-usaha dan konsesi guna Perusahaan Kebun Besar

Undang-undang Nomor 77 Tahun 1957
tentang persetujuan mengenai warganegara yang berada secara tidak sah didalam republik indonesia dan republik philipina Disahkan pada tanggal 19 Desember 1957

Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957
tentang pengubahan undang-undang no. 24 tahun 1954 (lembaran negara no. 78 tahun 1954) dan undang-undang no. 28 tahun 1956 (lembaran negara no. 73 tahun 1956) mengenai penggantian perkataan "menteri kehakiman" dengan perkataan "menteri agraria" Disahkan pada tanggal 13 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dikehendaki oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi"

Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957
tentang veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 13 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1958 tentang Mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendidikan kejuruan dan/atau latihan kerja bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lapangan pekerjaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1960 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung perikehidupannya membutuhkan bantuan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1960 tentang Pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957
tentang pencabutan "regeling op de staat van oorlog en van beleg" dan penetapan "keadaan bahaya" Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 96), keputusan-keputusan Presiden dan keputusan-keputusan menteri pertahanan tentang penunjukkan/pengangkatan penguasa-penguasa militer
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan pernyataan keadaan perang sebagai yang dilakukan dengan Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Pusat Penguasa Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1958 tentang Pembentukan Badan Urusan Dagang
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penempatan semua Bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1958 tentang Penempatan perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan perumahan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1569)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1958 tentang Badan Koordinasi Penerangan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 21) tentang pembentukan Badan Urusan Dagang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 82 Tahun 1958 tentang Perpanjangan jangka-waktu satu tahun dari pada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disahkan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No. 170) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1958 tentang penetapan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dan pembentukan Badan Pengawas Bank-bank Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Militerisasi Kepolisian Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan bahaya (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1908)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 nomo 139) tentang keadaan bahaya
-	ditimbang oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1957
tentang pengubahan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 (undang-undang no. 1 tahun 1957, lembaran negara no. 6 tahun 1957 dan undang-undang darurat no. 6 tahun 1957, lembaran negara no. 9 tahun 1957) Disahkan pada tanggal 6 Desember 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957
tentang penetapan undang-undang darurat no. 19 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 no. 56) tentang penjualan rumah-rumah negeri kepada pegawai negeri sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 19 November 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tatacara penjualan rumah negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Undang-undang Nomor 71 Tahun 1957
tentang penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954 no. 67) tentang nasionalisasi bataviasche verkeers maatschappij n.v. (b.v.m.) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 70 Tahun 1957
tentang persetujuan kebudayaan antara negara-negara republik indonesia dan republik mesir Disahkan pada tanggal 12 November 1957

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1957
tentang persetujuan kebudayaan dan pendidikan antara negara-negara republik indonesia dan republik india Disahkan pada tanggal 12 November 1957

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1957
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara negara republik indonesia dan kerajaan afghanistan Disahkan pada tanggal 12 November 1957

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xviii (penataran angkatan laut) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 66 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xvii (perusahaan reproduksi jawatan topograpi) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 65 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xvi (jawatan kereta api) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xv (perusahaan batu bara bukit asam) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 63 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xiv (perusahaan batu bara umbilin) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xiii (perusahaan tambang timah di bangka) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xii (pelabuhan surabaya) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. xi (pelabuhan tanjung priuk) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 59 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. x (pelabuhan semarang) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. ix (pelabuhan belawan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 57 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. viii (pelabuhan teluk bayur) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. vii (pelabuhan makasar) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. vi (perusahaan negeri untuk pembangkit tenaga listrik) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. v (jawatan pos, telegrap dan telepon) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. iv (percetakan negara) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. iii (pusat perkebunan negara) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. ii (perusahaan garam dan soda negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i.b.w. i (jawatan pegadaian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1957
tentang penetapan bagian xv (kementerian pekerjaan umum dan tenaga) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1957
tentang penetapan bagian xiv (kementerian agama) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1957
tentang penetapan bagian xiii (kementerian perhubungan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1957
tentang penetapan bagian xii (kementerian sosial) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1957
tentang penetapan bagian ix (kementerian kesehatan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1957
tentang penetapan bagian x (kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1957
tentang penetapan bagian ix (kementerian penerangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1957
tentang penetapan bagian viii b (kementerian perhubungan jawatan pelayaran) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1957
tentang penetapan bagian viii a (kementerian perhubungan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1957
tentang penetapan bagian vii (kementerian kehakiman) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1957
tentang penetapan bagian vi (kementerian pertahanan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1957
tentang penetapan bagian v b (kementerian perekonomian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1957
tentang penetapan bagian v a (kementerian pertanian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1957
tentang penetapan urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan (pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri/dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1957
tentang penetapan bagian iv (kementerian keuangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1957
tentang penetapan bagian iii a (kementerian agraria) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1957
tentang penetapan bagian iii (kementerian dalam negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1957
tentang penetapan bagian ii (kementerian luar negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1957
tentang penetapan bagian i (pemerintah agung dan badan-badan pemerintahan tertinggi) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1954 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1957
tentang pembebasan saudara untung dari penggantian uang Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1957

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957
tentang pejabat yang menjalankan jabatan presiden, jika presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang wakil presiden tidak ada atau berhalangan Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan tanah-tanah partikelir
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengeluaran uang kertas perbendaharaan tahun 1958
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penggantian pegawai yang menjabat jabatan penting
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain. tunjangan bagi pejabat yang menjalankan jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.1) tentang pengubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Ancaman hukuman terhadap pembelian, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunyai izin"(Lembaran Negara tahun 1953 No. 51) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 No.51)", sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1957) tentang perubahan Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pemberian tunjangan kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli Mesin Kapal dan Markonis Pelayaran Negara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran Negara tahun 1954 No. 66), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-republik Soviet Sosialis
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikerwarga-negaraan (Undang-undang No. 2 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 5)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi"
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat (LN 1957 No. 82) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penetapan tanggal berlakunya Undang-undang Pos (Undang-undang No. 4 tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 tahun 1959)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda-tanda kehormatan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1789)
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1790)
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 tentang Tanda kehormatan Bintang Mahaputera (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1791)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1959 tentang Penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1956/1957
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1959 tentang Penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1958/1959
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 40 tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1950 No. 82) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1951 untuk mengubah dan menambah peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran Negara No. 14 tahun 1951) sebagai undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktip dari jabatan dinas tentara bagi Militer Sukarela
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran Negara tahun 1959 No. 1), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Persetujuan persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1958 tentang kedudukan-hukum Apotek Darurat" (Lembaran Negara tahun 1958 No. 137), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 27 tahun 1957 tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1957 No. 84)" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara tahun 1958 No. 153), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 (Lembaran Negara tahun 1958 no. 154), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.43 tahun 1950 tentang perubahan pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara tahun 1950 No. 85) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1959 tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara tahun 1959 No. 19) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950(Lembaran Negara tahun 1955 No. 52)" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9)", sebagai Undang-undang
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957
tentang penetapan undang-undang darurat no. 13 tahun 1957 (lembaran negara no. 58 tahun 1957) tentang menambah undang-undang no. 21 tahun 1952 (lembaran negara no. 78 tahun 1952) tentang "menetapkan undang-undang darurat tentang hak pengangkutan danpemberhentian pegawai-pegawai republik indonesia serikat (undang-undang darurat no. 25 dan 34 tahun 1950) sebagai undang-undang republik indonesia", sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara negara republik indonesia dan kerajaan irak Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1957

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1957
tentang pengubahan undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (undang-undang no. 22 tahun 1957, lembaran negara tahun 1957 no. 42) Disahkan pada tanggal 27 Juli 1957

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1957
tentang persetujuan negara republik indonesia terhadap anggaran dasar dan badan tenaga atom internasional Disahkan pada tanggal 22 Juli 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
-	diingat oleh	Keputuran Presiden Nomor 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan an Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1957
tentang pemasukan anggaran belanja negara Disahkan pada tanggal 1 April 1957

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957
tentang penetapan undang-undang darurat no. 14 tahun 1955 (lembaran negara no. 42 tahun 1955) tentang penunjukan bagian pembikinan sera dan vaksin dari pada lembaga pasteur di bandung menjadi perusahaan negara dalam arti "indische bedrijven wet"(staatsblad 1927 no. 419) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
tentang penyelesaian perselisihan perburuhan Disahkan pada tanggal 8 April 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang No. 22 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 42)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1957 tentang Peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota penggantian panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957 tentang Pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan pasal 31 Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan (Undang-undang No. 22 tahun 1957, Lembaran Negara No. 42 tahun 1957)
-	dinyatakan berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1958 tentang Penetapan tanggal mulai berlakunya Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan [Undang-undang No. 22 tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No. 42)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957
tentang menetapkan undang-undang darurat no. 14 tahun 1952, tentang pengubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (lembaran negara tahun 1952 no. 87) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 31 Januari 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Perubahan Ordonansi pajak kekayaan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1856)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi pajak pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 nomor 17) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1865)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi pajak upah (Staatsblad 1934 nomor 611) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1866)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian xvi dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 56, lembaran negara tahun 1954 no.127) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian xiv dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 54, lembaran negara tahun 1954 no.125) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian xiii dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 53, lembaran negara tahun 1954 no.124) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian xii dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 52, lembaran negara tahun 1954 no.123) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian xi dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 51, lembaran negara tahun 1954 no.122) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian x dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 50, lembaran negara tahun 1954 no.121) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian viii b dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 48, lembaran negara tahun 1954 no.119) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian viii a dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 47, lembaran negara tahun 1954 no.118) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian vii dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 46, lembaran negara tahun 1954 no.117) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian vi dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 45, lembaran negara tahun 1954 no.116) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian v b dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 44, lembaran negara tahun 1954 no.115) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian v a dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 43, lembaran negara tahun 1954 no.114) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian iv a dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 42, lembaran negara tahun 1954 no.113) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian iv dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 41, lembaran negara tahun 1954 no.112) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian iii dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 (undang-undang tahun 1954 no. 40, lembaran negara tahun 1954 no.111) Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958 tentang Penetapan Persentase dari Penerimaan beberapa pajak negara untuk daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian ii dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1957
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang penetapan bagian i dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1953 Disahkan pada tanggal 25 Maret 1957

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1957
tentang pemberian kuasa kepada menteri keuangan untuk mengambil uang muka pada bank indonesia lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang pokok bank indonesia 1953 (lembaran negara tahun 1953 no.40) Disahkan pada tanggal 28 Januari 1957

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1957
tentang perjanjian internasional mengenai pemberitaan jarak jauh Disahkan pada tanggal 28 Januari 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional mengenai Pengiriman Berita Jarak Jauh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957
tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 17 Januari 1957

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan pajak negara kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1156)
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1274)
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1275)
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah swatantra propinsi Kalimantan Tengah dan pengubahan Undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum pajak daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1287)
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1288)
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah swatantra tingkat ke-I Maluku
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat ke-II dalam wilayah daerah swatantra tingkat ke-I Maluku
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 tentang Dasar-dasar pemilihan dan penggantian anggota-anggota dewan pemerintah daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1403)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 tentang dasar-dasar pemilihan dan penggantian anggota-anggota dewan pemerintah daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1957 tentang Penetapan peraturan umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahan kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1458)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957 tentang Peraturan umum mengenai gaji, uang jalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1459)
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran Negara No. 6 tahun 1957 dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957, Lembaran Negara No. 9 tahun 1957)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah swatantra tingkat I (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 No.51)", sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1957) tentang perubahan Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958 tentang Penetapan Persentase dari Penerimaan beberapa pajak negara untuk daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat ke-I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1958 tentang Penambahan jumlah anggota Dewan Permerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1957 tentang pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (Lembaran Negara tahun 1957 No.5), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No.79) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-darah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan danKalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 24 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77),sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No.80), sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-undang
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra tingkat II Semarang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan pertanian rakyat, kehewanan dan perikanan darat kepada Daerah Swatantra tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan dalam daerah Pembangunan Khusus Kotabaru Kebaoyoran kepada Daerah Swatantra tingkat I Kotapraja Jakarta Raya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1958 tentang Susunan Kepolisian Negara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950(Lembaran Negara tahun 1955 No. 52)" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9)", sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.56) dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 57)tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kota-Praja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 nomor 43) tentang Urusan perumahan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I
-	ditimbang oleh	Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pemerintahan di wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 tentang Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penetapan persentase dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah dalam tahun 1962. (Penjelasan dalam TLN No. 2637)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan daerahTingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadiUndang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan Persentase dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah tahun 1962 (LN 1964 No. 21) untuk tahun 1963
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1964 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan persentase dari beberapan penerimaan negara untuk daerah dalam tahun 1962 (LN 1964 No. 21) untuk tahun 1963
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propnsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentangpembentukan daerah-daerah Kota-besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang No. 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Peningkatan kedudukan pimpinan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah