Anotasi UU 1961

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1961

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961
tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 januari 1961 menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 4 Februari 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961. Tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamina)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. Tentang Barang (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2146)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961. Tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan swasta (penjelasan dalam TLN No. 2151)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1961. Tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1961. Tentang Tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961. Tentang Larangan adanya organisasi "Rotary Club" (penjelasan dalam TLN No. 2155)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961. Tentang Larangan adanya organisasi "devine life society" (penjelasan dalam TLN No. 2156)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961. Tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmanent Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (AMORC)" (penjelasan dalam TLN No. 2157)
-	diingat oleh	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1961. Tentang Larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi" (penjelasan dalam TLN No. 2158)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. Tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah berhubung dengan penghapusan Keadaan Bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2166)
-	diingat oleh	Peraturan Pengasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1961. Tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2167)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961. Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964. Tentang Pajak Pendapatan dari Gaji Pegawai Negeri dalam Mata Uang Rupiah yang dibebankan kepada Keuangan Umum Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965. Tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965. Tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976. Tentang Peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980. Tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Tentang Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003. Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961
tentang pengeluaran dan pemasukan tanaman dan bibit tanaman Disahkan pada tanggal 17 Februari 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1971. Tentang Pembinaan, pengawasan pemasaran dan sertifikasi benih
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980. Tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1961
tentang persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional no. 106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor Disahkan pada tanggal 25 Februari 1961

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961
tentang perubahan atau penambahan nama keluarga Disahkan pada tanggal 25 Februari 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1968. Tentang Memperpanjang masa berlakunya peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Cina
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1961
tentang perjanjian internasional mengenai pengiriman berita jarak jauh Disahkan pada tanggal 1 Maret 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969. Tentang Konvensi International Telekomunication Union di Montreux 1965

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1961
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1961 Disahkan pada tanggal 1 Maret 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1961. Tentang Penetapan perincian pengeluaran pembangunan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun Dinas 1961
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1962. Tentang Perubahan/penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961
tentang wajib kerja sarjana Disahkan pada tanggal 29 April 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963. Tentang Tenaga Kesehatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988. Tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990. Tentang Masa bakti dan izin kerja Apoteker
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991. Tentang Pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961
tentang pengumpulan uang atau barang Disahkan pada tanggal 10 Mei 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980. Tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980. Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1961 tentang barang menjadi undang-undang (lembaran negara no. 215 tahun 1961) Disahkan pada tanggal 10 Mei 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963. Tentang Farmasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964. Tentang Standar Industri
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966. Tentang Hygiene
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979. Tentang Pengadaan, Peredaran dan Pengawasan Pelumas.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991. Tentang Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991. Tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997. Tentang Badan Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007. Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/8/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1961
tentang tambahan atas lampiran undang-undang no.10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan (ln tahun 1959 no.24 - tln no.1959) Disahkan pada tanggal 10 Mei 1961

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1961
tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok Disahkan pada tanggal 10 Juni 1961

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961
tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966. Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967. Tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967, tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969. Tentang Sebutan, Kedudukan Organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1969. Tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 1967
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1969. Tentang ABRI sebagai bagian organik Departemen Peratahanan Keamanan beserta tugas dan tanggung jawabnya
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971. Tentang Tunjangan khusus pembinaan keuangan negara kepada pegawai Departemen Keuangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973. Tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Tentang Narkotika
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978. Tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979. Tentang Ekstradisi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985. Tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1961
tentang tanda kehormatan bintang bhayangkara Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971. Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972. Tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009. Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961
tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1969. Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Agung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1972. Tentang Tunjangan khusus bagi para Jaksa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1976. Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Tentang Narkotika
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977. Tentang Gaji pokok Jaksa Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977. Tentang Tunjangan jabatan jaksa
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979. Tentang Ekstradisi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982. Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985. Tentang Hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1985. Tentang Tunjangan jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985. Tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961
tentang pembentukan kejaksaan tinggi Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1976. Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982. Tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991. Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961
tentang perubahan undang-undang no 21 tahun 1961 tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 12 Juli 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961
tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Disahkan pada tanggal 21 Juli 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963. Tentang Pinjaman obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963. Tentang Peraturan tabungan dan asuransi pegawai negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963. Tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1963. Tentang Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963. Tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2547)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963. Tentang Tenaga Kesehatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964. Tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1964. Tentang Pemberian Tunjangan Lauk-pauk kepada Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964. Tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964. Tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajibanya secara luar biasa
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964. Tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1964. Tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1965. Tentang Dewan Permusyawaratan Pegawai (Penjelasan dalam TLN No. 2731]
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1965. Tentang Pemberian tunjangan bahaya kepada pegawai negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965. Tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1965. Tentang Kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara dan barang yang dikuasai
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. Tentang Pemberhentian-pemberhentian sementara Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1966. Tentang Pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan gaji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1966. Tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri lainnya serta penerimaan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966. Tentang Pemberian cuti kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966. Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1966. Tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negeri lainnya serta Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1967. Tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri lainnya serta penerimaan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967. Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1967. Tentang Pembatalan dan Perubahan beberapa Peraturan tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib dan tentang Penghargaan Pengalaman bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967. Tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967. Tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24 Tambahan Lembaran Negara No. 2833) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S.1968)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967, tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968. Tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968. Tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Tentang Tata urutan dan rumusan Pancasila
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1968. Tentang Membentuk Panitia Negara Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembinaan karier, tugas-kewajiban serta disiplin Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969. Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-janda/Duda Pegawai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970. Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1956 tentang Larangan keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970. Tentang Pengaturan kehidupan politik pejabat-pejabat negeri dalam rangka pembinaan sistim kepegawaian negeri Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970. Tentang Pemberian tunjangan kerja bagi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970. Tentang Pemberian tunjangan kerja bagi anggota ABRI
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (PG. ABRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1970. Tentang Pendaftaran kekayaan pribadi pejabat negara/pegawai negeri/ABRI
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 12 Tahun 1970. Tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para pegawai negeri sipil yang menjadi wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usaia 56 tahun
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 13 Tahun 1970. Tentang Mengadakan penilaian atas kemampuan, kecakapan dan hasil karya (konduite) para pejabat dilingkungan Departemen masing-masing dengan mengisi daftar penilian, yang selanjutnya disebut DAFPEN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1970. Tentang Tatacara pembebasan untuk sementara dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pencalonan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971. Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971. Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1971. Tentang Laporan para pejabat negara/pegawai negeri/ABRI mengenai kewajiban membayar pajak-pajak pribadi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971. Tentang Pembentukan Panitia Penaksir harga penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1972. Tentang Peningkatan tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1971
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1972 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Tentang Penyerahan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara kepada Kepala BAKIN (Gol.E/II PGPN - 1961 atau II/c PGPS 1968) kebawah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973. Tentang Perubahan jumlah minimal tambahan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 12/1973
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974. Tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974. Tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974. Tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974. Tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974. Tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974. Tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1974. Tentang Menyerahkan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Gol. II/C PGPS '68 (E/II PGPN'61) ke bawah
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961
tentang persetujuan atas tiga konvensi jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut Disahkan pada tanggal 6 September 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971. Tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971. Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1972. Tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan perjanjian Production Sharing
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973. Tentang Landas Kontinen Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1973. Tentang Penetapan Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata Per Aziona (Agip Sp.A) didaerah lepas pantai Laut Cina Selatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974. Tentang Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi didaerah Lepas Pantai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974. Tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975. Tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1975. Tentang Penetapan batas-batas Wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata per Aziona (Agip SpA) di Daerah Lepas pantai Laut Cina Selatan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975. Tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya Disahkan pada tanggal 26 September 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1970. Tentang Mencabut segala hak atas tanah seluas 10.000 m2 terletak didaerah Kecamatan Tamansari, Wilayah Jakarta Barat DKI Jakarta
Ps. 8	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973. Tentang Acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973. Tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979. Tentang Pengusahaan listrik
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980. Tentang Jalan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tentang Perubahan Perpres 36-2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961
tentang merek perusahaan dan merek perniagaan Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961
tentang perguruan tinggi Disahkan pada tanggal 4 Desember 1961

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963. Tentang Tenaga Kesehatan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965. Tentang Ancaman pidana terhadap beberapa tindak pidana termaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. (L.N. 1961 No. 302) (Penjelasan dalam T.L.N. No. 2741)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965. Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1967. Tentang Memberhentikan/mengangkat Sekjen/Dirjen Perkebunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972. Tentang Tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976. Tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret".
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980. Tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981. Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia
Ps. 7 (6)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981. Tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981. Tentang Pendirian Universitas Tadulako
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981. Tentang Pendirian Universitas Halu Oleo
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982. Tentang Pendirian Universitas Bengkulu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982. Tentang Pendirian Universitas Bengkulu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Riau
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Andalas
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Jambi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Sriwijaya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Lampung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Pajajaran
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Bandung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Sudirman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Diponegoro
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Gajah Mada
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Sepuluh November
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Jember
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Udayana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Tanjung Pura
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Palangkaraya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Samratulangi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Nusa Cendana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Pattimura
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1982. Tentang Susunan Organisasi Universitas Cenderawasih
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982. Tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta.
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984. Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984. Tentang Pendirian Universitas Terbuka
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985. Tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1986. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986. Tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987. Tentang Susunan organisasi Institut Agama Islam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988. Tentang Pokok-pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional