Anotasi UU 1965

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1965

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1965
tentang anggaran moneter tahun anggaran 1966 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1966 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter tahun Anggaran 1966
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun 1966

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1965
tentang pembentukan pengadilan tinggi di bukit tinggi dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di medan Disahkan pada tanggal 24 November 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965
tentang pembentukan pengadilan tinggi di banjarmasin dan perobahan daerah hukum pengadilan tinggi di surabaya Disahkan pada tanggal 22 September 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat iii diseluruh wilayah republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 Januari 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965
tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 1 September 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh Wilayah Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/menunjuk Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 258 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/menunjuk jabatan sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 268 Tahun 1967 tentang Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan, memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Ali Amin SH sebagai Pejabat Sementara Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang No. 9 tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di Propinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1968 tentang Memberhentikan/mengangkat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1968 tentang Mengangkat kepada Daerah Istimewa Aceh
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan Sdr.G.J. Latumahena diberhentikan dgn hormat dari jabatannya sbg Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku untuk kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan AD oleh Panglima AD
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Peraturan pungutan Cess
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pedoman hubungan kerja antara aparatur pemerintah ditingkat Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 1 Tahun 1970 tentang Persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan sebagai Badan Hukum Publik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1970 tentang Penyerahan Pabrik Mesin dan Konstruksi PT. Kalimas di Ssurabaya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971 tentang Tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1971 tentang Persiapan Pelaksanaan bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang Persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan kabupaten dan Kotamadya
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1972 tentang Landasan dalam melaksanakan penggunaan sebagian dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O. untuk pembangunan fasilitas Universitas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Panarukan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1972 tentang Tambahan bantuan untuk pembangunan bagi Kabupaten-Kabupaten di Karesidenan Madura
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAM RATA
Ps. 75 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1973 tentang Persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan daerah kotamadya Medan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha
Ps. 77	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman penyelenggaraan keuangan daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban penyelenggaraan undian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Daerah Tingkat I
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1964 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan (lembaran negara tahun 1964 no. 41) menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 9 (2)b	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 273 Tahun 1967 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. R. Soejakto dari jabatannya sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan, terhitung mulai akhir bulan Oktober 1967
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1968 tentang Memberhentikan 2 orang anggota Badan Pemeriksa Keuangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan
-	dicabut oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965
tentang pencabutan undang-undang no. 78 tahun 1958 tentang penanaman modal asing (ln 1958 no. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 15 prp tahun 1960 (ln 1960 no. 42). penjelasan dalam tln no. 2775) Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965
tentang veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada veteran Republik Indonesia
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965
tentang perkoperasian Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965
tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung Disahkan pada tanggal 6 Juli 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966 tentang Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Negeri di Irian Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1967 tentang Membentuk Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 19/1964 dan No.13/1965
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1968 tentang Mengangkat sebagai Hakim Anggota pada Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Soerjadi, S.H.sebagai Ketua Mahkamah Agung dan mengangkat Sdr. Soebekti, S.H.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal pelantikannya Sdr. Drs. Marzuki Nyakman dimaksud diangkat sebagai wakil Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1968 tentang Mengangkat Sdr. Abdurrachman S.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1968 tentang Memperpanjang masa kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali Undang-undang No. 19 tahun 1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965, sebagaimana termasuk dalam Keputusan Presiden No. 271/1967 sampai dengan tanggal 30 Juni 1968
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 12 Tahun 1970 tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para pegawai negeri sipil yang menjadi wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usaia 56 tahun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 10 tahun 1962 tentang pencabutan undang-undang krisis impor 1933 (lembaran negara tahun 1962 no. 44) menjadi undang-undang (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2760) Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 5 tahun 1962 tentang perubahan undang-undang no. 2 prp. tahun 1960 tentang pergudangan (lembaran negara tahun 1962 no.31) menjadi undang-udang (penjelasan tambahan lembaran negara no. 2759) Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1965 tentang Penguasaan persediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965
tentang pembentukan kotapraja sabang dengan mengubah undang-undang no. 7 drt. tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi Undang-Undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan daerah tingkat ii batang dengan mengubah undang-undang no. 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang pembentukan daerah tingkat ii tanah laut, daerah tingkat ii tapin dan daerah tingkat ii tabalong dengan mengubah undang-undang no. 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat ii di kalimantan Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang pembentukan daerah tingkat ii sarolangun-bangko dan daerah tingkat ii tanjung-jabung dengan mengubah undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang pembentukan daerah tingkat ii indragiri hilir dengan mengubah undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tanah Merah di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965
tentang pembentukan kotapraja palangka raya dengan mengubah undang-undang no. 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat ii di kalimantan Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965
tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo Disahkan pada tanggal 10 Mei 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undan-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965
tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya Disahkan pada tanggal 1 April 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarip Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1972 tentang Wewenang dan tanggung-jawab mengenai pembinaan terhadap sektor industri kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang meliputi cabang-cabang usaha perdagangan (keagenan tunggal dan distributor), assembling dan manufacturing, dilakukan oleh Menteri Perindus
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh pemerintah pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi Perusahaan Umum (PERUM)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Ps. 35	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang perubahan batas wilayah kotapraja surabaya dan daerah tingkat ii surabaya dengan mengubah undang-undang no. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propnsi jawa timur dan undang-undang no. 16 tahun 1950 tentangpembentukan daerah-daerah kota-besar dalam lingkungan propinsi jawa timur, jawa tengah, jawa barat dan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 6 Februari 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965
tentang pembentukan pengadilan tinggi di denpasar dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makassar Disahkan pada tanggal 27 Januari 1965

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar