Anotasi UU 1967

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967
tentang pokok-pokok perbankan Disahkan pada tanggal 30 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 22	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Undang-undang tentang Bank Negara Indonesia 1946
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Brig. Jen. TNI Suhardi dari jabatannya sbg Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia, dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan [...]
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1968 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Bank Negara Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 221 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Sdr. E.Soekasah Sumawijaya dari jabatannya sebagai Direktur Bank Negara dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang disumbangkan selama menjalankan tugas tersebut
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 24 Tahun 1968 tentang Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Gubernur Bank Sentral Untuk: bersama-sama membentuk sebuah panitia pembuat rancangan Undang-Undang tentang Bank dan Lumbung Desa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1969 tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional sebagai Bank Devisa
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian Kredit
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1973 tentang Penunjukan Bank-bank Umum Pemerintah yang dapat menggunakan Lembaga "Crediet-Verband" sebagai jaminan untuk kredit yang diberikannya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan simpanan uang pada Bank
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan jaminan jasa bank untuk penerimaan pinjaman luar negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebagai Bank Devisa
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1967
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1968 Disahkan pada tanggal 7 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (2)	diubah oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 13/1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1968 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1968
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penyerahan dana pembiayaan pengadaan beras kebutuhan tahun 1968
Ps. 3	ditimbang oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1968 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai dana penyertaan modal Pemerintah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1968
Ps. 5	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967
tentang pokok-pokok perkoperasian Disahkan pada tanggal 18 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1971 tentang Penyediaan Dana untuk Jaminan Kredit Koperasi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tataniaga cengkeh antar pulau hasil produksi dalam negeri
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi unit Desa (BUUD/KUD)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembangunan Asrama Mahasiswa untuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen Bagi Koperasi Unit Desa (KUD)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan Disahkan pada tanggal 2 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q. PT. Internatioanal Nickel Indonesia. (Penjealsan dalam TLN No. 2856)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij (Penjelasan dalam TLN No. 2859)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan batas wilayah Kuasa Pertambangan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan kelonggaran-kelonggaran perpanjangan untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 237 Tahun 1968 tentang Mencabut Keputusan Presiden RI No. 311 Tahun 1965 dan semua peraturan pelaksanaannya serta membubarkan Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 296 Tahun 1968 tentang Membubarkan Team Perumus Kabijaksanaan dibidang bahan-bakar dan tenaga dengan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Anggota-anggota Team
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pembentukan dan susunan Dewan Pertambangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan penguasaan dan pengurusan uap Geothermal, sumber air bawah tanah dan mata air panas
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
Ps. 29	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Koba Tin
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Perusahaan Negara Pertamina untuk mengadakan survey dan eksplorasi sumber-sumber enersi geothermal di Indonesia khususnya di Pulau Jawa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1974 tentang Mencabut Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 25 tertanggal 10 Agustus 1912 jo nomor 34 diktum ketiga sub a tertanggal 4 Juni 1937
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Ps. 4 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan kepada pemerintah daerah tingkat I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1998 tentang tarip atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan umum
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-	dicabut oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967
tentang perubahan dan tambahan atas perubahan dan tambahan anggaran moneter tahun 1966 Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1967

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967
tentang pembentukan propinsi bengkulu Disahkan pada tanggal 12 September 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang No. 9 tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di Propinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu (Kotamadya daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan kota Padang diwilayah Kabupaten Dati II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya diwilayah KabupatenDaerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan kecamatan teras terunjam di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967
tentang perubahan dan penyempurnaan tatacara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925 Disahkan pada tanggal 26 Agustus 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q. PT. Internatioanal Nickel Indonesia. (Penjealsan dalam TLN No. 2856)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij (Penjelasan dalam TLN No. 2859)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pengintensipkan pemungutan pajak pendapatan tahun 1967 dan 1968
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan kelonggaran-kelonggaran perpanjangan untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967
tentang veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1968 tentang Anggaran Dasar Legiun Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1968 tentang Susunan pimpinan markas besar Legiun Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1968 tentang Pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada cacat veteran ex Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1969 tentang Mencabut Keputusan Presidium Kabinet No. 43/U/KEP/9/1966, tanggal 26 September 1966
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Ps. 8 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi pejuang pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1999 tentang Tunjangan khusus bagi veteran Republik Indonesia penerima tunjangan veteran yang menetap dan bertempat tinggal di daerah propinsi Irian Jaya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan Disahkan pada tanggal 8 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Peraturan pungutan Cess
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
Ps. 13 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam
Ps. 19 dan Ps. 21	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/TN.260/4/1985 Tahun 1985 tentang Pengoperasian Laboratorium Pengujian Obat Hewan Di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.120/4/94 Tahun 1994 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Syarat Pengawasan dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Kedalam Wilayah Negara Rebuplik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96 Tahun 1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.260/9/2000 Tahun 2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pakan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/PD.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Pert/SR.130/2/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/2/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Terakhir Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instansi Karantina Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Veteriner Denpasar
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/KPTS/OT.210/8/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT./140/12/200 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/PD.610/3/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian Influenza
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian influenza Regional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tentang Penggolangan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan Disahkan pada tanggal 24 Mei 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
Ps. 12	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan prasarana pengusahaan hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan pungutan dan perimbangan pembagian penerimaan iuran hasil hutan dan iuran pembangunan daerah (IPEDA)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program bantuan penghijauan dan reboisasi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48/1977 tentang simpanan wajib pemegang hak pengusahaan hutan dan eksportir kayu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Ps. 15	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta
-		Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan kelompok hutan Sibolangit sebagai taman hutan raya Bukit Barisan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana reboisasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan kelompok hutan Riam Kanan sebagai taman hutan raya Sultan Adam
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo sebagai taman hutan raya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan bunga nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam sebagai taman Hutan Raya Prof-Ir. Herman Johannes
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967
tentang penambahan undnag-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers Disahkan pada tanggal 6 Mei 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4/1967
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967
tentang dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 6 Mei 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1968 tentang Mengangkat anggota Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1968 tentang Memberhentikan Sdr. Dr. J. Leimena, Sdr. K.H.K. Dahlan care-taker Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1968 tentang Mengangkat Sdr. Wilopo, SH. dan K.H.M. Iljas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang No. 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1985 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967
tentang perubahan undanng-undang no.9 tahun 1966, tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam international monetary fund dan international bank for reconstruction and development (lembaran negara tahun 1966 no. 36) (penjelasan dalam tambahan lembaran n Disahkan pada tanggal 10 Januari 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan(International Bank for Reconstruction and Development)
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 229 Tahun 1968 tentang Menarik kembali pengangkatan Drs. Frans Seda untuk menduduki jabatan Gubernur Internasional Bank untuk rekonstruksi dan Pembangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan sertanya Republik Indonesia dalam fasilitas hak-tarik khusus Dana Moneter Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "Pernyataan Persetujuan" yang menyatakan persetujuan Republik Indonesia atas pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang telah diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1979 tentang Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kwota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 480.000.000 menjadi SDR. 720.000.000
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000,- menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K./012/83 tanggal 19-8-1983
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota RI pada dana moneter Internasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan proposed third amendment of the articles of Agreement of the International Monetary fund
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada dana moneter internasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Su
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconst

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 10 Januari 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q. PT. Internatioanal Nickel Indonesia. (Penjealsan dalam TLN No. 2856)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij (Penjelasan dalam TLN No. 2859)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1968 tentang Wewenang kepada Menteri Pertambangan untuk menandatangani semua kontrak kerja khusus dibidang perminyakan
-	ditimbang oleh	Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan kelonggaran-kelonggaran perpanjangan untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 286 Tahun 1968 tentang Panitia tehnis penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 303 Tahun 1968 tentang Kerja sama ekonomi antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA)
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1969 tentang Peraturan dan Prosedur mengenai Pelaksanaan Pengawasan dalam rangka Penanaman Modal
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1970 tentang Pembentukan Team Penelitian pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Kehutanan
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing
-	diperhatikan oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23)
Ps. 16 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan asuransi Kerugian di Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara RI. dalam pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Baliem Valley MInerals
Ps. 16 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia
Ps. 16 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan pokok penanaman modal
Ps. 16 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Koba Tin
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan pokok tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1977 tentang Pembentukan team pembangunan kilang minyak di pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)
Ps. 16 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1971 tentang Perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1974
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984
Ps. 15 ke-4 dan 5 dan Ps. 16	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor perwakilan wilayah perusahaan asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di propinsi Riau
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1997
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1997
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1998
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal
-	diingat oleh	Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Intansi Teknis dalam permohonan persetujuan Pananaman Modal.
-	diingat oleh	Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor perwakilan perusahaan asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal