foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1974

 

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang pengairan Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur

Ps. 12, Ps. 14

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran pembiayaan ekploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

Ps. 12 dan Ps. 14

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 11

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum


 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974
tentang perubahan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan pelumas dan penanganan pelumas bekas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1990 tentang Uang jasa para anggota dan sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan pengusahaan kilang minyak dan gas bumi oleh badan usaha swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.78 Tahun 1998 tentang Peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi


 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974
tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republikindonesia dan pemerintahmalaysia mengenai ekstradisi Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974

 


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang pokok-pokok kepegawaian Disahkan pada tanggal 6 November 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G. 30 S/PKI Golongan C

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau golongan karya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan RepublikIndonesiadi luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji pokok Jaksa Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres No. 44 tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pangkat dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja padaNegaraRI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan strukturil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada lampiran-lampiran E dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan calon/pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi calon/pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1977 tentang Tambahan jabatan dalam lampiran Keputusan Presiden No. 15 tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1979 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1979 tentang Pemberian penghargaan bagi pegawai bekas Trikora dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, dan Balai Besar Pengembangan Logam dan Mesin menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratip Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C dan F Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1980 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Memangku Jabatan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada Pensiunan Bekas Ketua dan Bekas Anggota BP-KNIP serta Jandanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Tenaga Kesenian dalam lingkungan Departemen Penerangan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1981 tentang Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1982 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada lampiran A, B dan E Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1980

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil tertentu dibidang pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi pejuang pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan balik nama terhadap kendaraan perorangan dinas milik negara yang dibeli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1983 tentang Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada pejabat baru eselon I, II, III dan IV untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap ijazah diploma IV dibidang kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan Pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas usia pensiun bagi pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang sidang bagi pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian khusus bagi pegawai negeri Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

i

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri sipil yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pranata nuklir dan pengawas radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan jabatan pustakawan, teknisi penerbangan, penguji mutu barang, dan pranata komputer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa bea dan cukai, pengawas ketenagakerjaan, pengamat meteorologi dan geofisika, penyuluh kehutanan, juru penerang, pekerja sosial, pengawas keuangan dan pembangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan pemeriksa pajak, agen, statistisi, dan penyuluh perindustrian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1993 kedalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan jabatan pemeriksa paten dan pemeriksa merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan penilai pajak bumi dan bangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa bea dan cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Sandiman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan pegawai Badan Urusan Logistik menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan teknisi siaran, andalan siaran dan andikara siaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan teknisi penelitian dan perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perpanjangan masa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1996 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan perekayasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkatan Nasional.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

-

diubah oleh

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 16/1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1996 tentang Hak keuangan/administratif duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima tentara nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut PP No. 33 tahun 1994 tentang peraturan gaji hakim ke dalam gaji pokok hakim menurut PP No. 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 64 tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1981 tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian negara republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan korps pegawan Republik Indonesia dan perlindungan bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 1999 tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan tim penataan kelembagaan, kepegawaian, kekayaan negara dan peralatan keuangan serta dokumen dan arsip pada departemen/kantor menteri negara koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70/M/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ps. 32 (4) dan (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps. 3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/KP.450/7/2004 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Penyuluh dan Perekayasa Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 Tahun 2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 298/Kpts/OT.160/7/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/8/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.320/9/2005 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 374/Kpts/KP.110/10/2005 Tahun 2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 69-2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan GAji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/KP.330/8/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 544/Kpts/KP.320/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Atas Nama Menteri Pertanian Menandatangani Penunjukan Pengawas Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 678/Kpts/KP.320/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 29-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI (Polri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber D

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 801/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II-a dan II-b Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Energi dan sumber daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Jabatan Umum dan Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.210/5/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tahun 2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama


 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang penertiban perjudian Disahkan pada tanggal 6 November 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian

Pasal 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 50, 56, 57, 58, 59, 89, 90, 91, 10

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian [Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5] dan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 303 Ayat (1), (2), (3), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2)


 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974
tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial Disahkan pada tanggal 6 November 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 54 tahun 1977)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan jaminan Sosial bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Ps. 10

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Ps. 1

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga


 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah Disahkan pada tanggal 23 Juli 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya

Ps. 18 (5) jo. Ps. 24 (8)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1974 tentang Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Bitung

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Pelabuhan Udara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial di Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam

Ps. 8 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I

Ps. 10

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Banjarbaru

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan kota administratip Jember

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyerahan hak pemilikan negara R.I. atas seluruh saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1976 tentang Program bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program bantuan penghijauan dan reboisasi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor-Timur

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan wilayah Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi (JABOTABEK)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu (Kotamadya daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tataniaga cengkeh antar pulau hasil produksi dalam negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Program Kredit Pembangunan dan Pembangunan Pasar.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Sensus Konstruksi Tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 50 tahun 1976 tentang tataniaga cengkeh antar pulau hasil produksi dalam negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi penduduk setempat berpindah kedalam proyek transmigrasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi unit Desa (BUUD/KUD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan dan penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Daerah Tk. II Tapanuli Utara Prop. Daerah Tk, I Sumatera Utara.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota Administratif Dumai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota Administratif Dumai

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan sensus penduduk

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Dati II Wonogiri dari desa Nguntoronadi ke desa Kedungrejo

Ps. 8 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan atas PP No. 38/1973 tentang tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota administratif Jayapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojong Gambir masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota propinsi Dati I Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1979 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1979/1980

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Cirebon dari wilayah Kotamadya Dati II Cirebon ke kota Sumber

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota kabupaten Daerah Tingkat II Banda Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke pemukiman Janthoi di kecamatan Seulimeum wilayah kabupaten daerah Tk. II Aceh Besar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai ke Kota Kisaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pembentukan kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kecamatan Serang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam Wilayah Propinsi Derah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bekasi dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Laksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah Tingkat IIHulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Derah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kec. Hampang, Sungai Dur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Penugasan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membina dan mengelola Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Paseh di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1980 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Memangku Jabatan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran pembiayaan ekploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan penertiban Perjudian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Widasari, Bongas masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan Kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah PropinsiDaerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tanah Merah di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji, masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa masing-masing di Kabupaten Dati II Musi Banyuasin danKecamatan-kecamatan Jayaloka, Tugumulyo masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh pemerintah pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Tempuran dan Lemahabang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerawang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Selatan di Kotamadya DaerahTingkat II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Uara, Kecamatan Sibolga Kota, dan Kecamatan Sibolga Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda Kecamatan Kalianda Wilayah Kabupaten Darah Tingkat II Lampung Selatan

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-bau

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Dili

Ps. 72 (4)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratit Ternate

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang

Ps. 72 (40

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981 tentang Pembentukan kecamatan Muara Gembong, kecamatan Tambelang dan kecamatan Bantargebang di Kab. Dati II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegal Buleud, Kecamatan Kelibunder,Kecamatan Ciracap di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Selajambe di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penunjukan tempat berdiam sementara bagi orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah dan belum dapat di keluarkan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penunjukan tempat berdiam sementara bagi orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah dan belum dapat di keluarkan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan kecamatan Songgon di Kab. Dati II Banyuwangi, Kec. Mangeluh, Kec. Bandarkedung Mulyo, Kec. Jogoroto di Kab. Dati II Jombong.....

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan kecamatan Songgon di Kab. Dati II Banyuwangi, Kec. Mangeluh, Kec. Bandarkedung Mulyo, Kec. Jogoroto di Kab. Dati II Jombong.....

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Bengkulu.

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; Kecamatan Sawahlunto Utara, Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, KecamatanTanjung Harapan di Kotamadya Daerah tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran.

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Konservasi Energi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

Ps. 72 (4), Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan kota administratip Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di kabupaten Daerah tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, KecamatanKunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecama.ermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kec Lakarsanti, Kenjeran, Benowo...

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di kabupaten Daerah tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, KecamatanKunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecama.ermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kec Lakarsanti, Kenjeran, Benowo...

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982 tentang Pembentukan kecamatan Palupuh di Kab. Dati II Agam, Kec. Panti di Kab. Dati II Padang Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah tingkat II Padang Pariaman dalam wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 tentang Team pengendali pengadaan barang/peralatan Pemerintah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Dati II Tangerang, Kecamatan Takoka, Kecamatan Tanggeung, Agrabinta, Naringgul di Kabupaten Dati II Cianjur Kecamatan Selawi, Leuwigoong, Cibalong, Banjarwangi dan Talegong di Kabupaten Dati II Garutdalam wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang, Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Semarang ke kota Ungaran di wilayah Kab. Dati II Semarang

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan kota administratip Tanjung Pinang

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pembentukan kecamatan Gunungsari, Labuapi dan Sekotong Tengah di Kab. Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di wilayah propinsi Daerah Tingkat I Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal kekota Slawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Deli Serdang dari wilayah Kodya Dati II Medan ke kota Lubuk Pakam di wilayah Kabupaten Dati II Deli Serdang

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembentukan kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984 tentang Pembentukan kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Cempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dan Kecamatan Tutallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat ISulawesi Selatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timor wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal Transmigrasi

Ps. 80 dan 81

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah pimpinan daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Pariaman

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan kota Administratif Metro

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta,Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo, dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecmatan Pekalipan dan Penataan serta perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Dati I Jawa Barat

Ps. 8(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan kepada pemerintah daerah tingkat I

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten

Ps. 72 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, KecamatanUpau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, di Kabupaten daerah Tingkat II Muna, dan DI kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

Ps. 85

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kecamatan Peundeuy di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat dan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Maniis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dalamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan kota administratif Bontang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

Ps. 6

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Ps. 8 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading dan Pademangan di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung dan Ciracasdi Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa dan Pesanggrahan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan pengendalian dampak lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Rantou Peureulak diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding diwilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Pandang diwilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan diwilayah Kabupaten Dati II Dairi dan KecamatanMedan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pemayung diwilayah Kabupaten Dati II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, tanah sepenggal dan Rimbo Bujang diwilayah Kabupaten Dati II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau diWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pemayung diwilayah Kabupaten Dati II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, tanah sepenggal dan Rimbo Bujang diwilayah Kabupaten Dati II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau diWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan kota Padang diwilayah Kabupaten Dati II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya diwilayah KabupatenDaerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu

Ps. 72 (4), Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan kota administratif Rantau Prapat

Ps. 72 (4), 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam

Ps. 72 (4), 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan kota administratif Langsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan kota administratif Langsa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang,Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang,Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Ps. 75

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati ISumatera Utara

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majelengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang,Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dalam Wilayah Pronpinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ps. 11

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II

Ps. 75

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, dan Sumba Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1985

Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri sipil yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1993

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

Ps. 72 (4) dan Ps. 75

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Pembangunan Hotel di Daerah Tujuan Wisata

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

ditimbang oleh

Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten daerah tingkat II Bogor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (duapuluh enam) daerah tingkat II percontohan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II Tangerang dari wilayah kotamadya dati II Tangerang ke kecamatan Tigaraksa di wilayah kabupaten daerah tingkat II Tangerang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Dompu dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Gunung Kidul dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tigabelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Riau

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Sangihe dan Talaud Gorontalo, Minahasa dan wilayah kotamadya daerah tingkat I Bitung dalam wilayah propinsi daerah tingkat II Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan urusan haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan limapuluh tiga kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kab. Puncak Jaya, danKabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Tarakan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-

ditimbang oleh

Undan-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1975 tentang Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.250/M Tahun 1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Bengkayang

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Way Kanan, kabupaten daerah tingkat II Lampung Timur, dan kotamadya daerah tingkat II Metro

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Luwu Utara

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Aceh Singkil

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Depok dan kotamadya daerah tingkat II Cilegon

-

ditimbang oleh

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Dumai

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (dua belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Pontianak dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah


 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974
tentang pembentukan kabupaten aceh tenggara Disahkan pada tanggal 4 Juni 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1973/1974 Disahkan pada tanggal 3 Juni 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan sisa Anggaran Pembanguna Tahun Anggaran 1973/1974 kepada tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974


 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1974/1975 Disahkan pada tanggal 14 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pedoman pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Sarana Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1974/1975

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara rutin tahun anggaran 1974/1975

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1974/1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial di Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 kepada Tahun Anggaran 1975/1976

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan Disahkan pada tanggal 2 Januari 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Ps. 63 (2)

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id