Anotasi UU 1975

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 24 November 1975

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama olehKetua Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
tentang perubahan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 24 November 1975

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Republik Indonesia yang terlibat dalam G-30-S/P.K.I. Gol C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum tahun 1977
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres No. 44 tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyatsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 tahun 1980
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975
tentang partai politik dan golongan karya Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1975

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau golongan karya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres No. 44 tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1974/1975 Disahkan pada tanggal 16 Juni 1975

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 kepada Tahun Anggaran 1975/1976
-	diingat oleh	Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
-	diingat oleh	Undan-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1975/1976 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1975

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II 1975/1976
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1975 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1975/1976
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1976 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1975/1976 kepada tahun anggaran 1976/1977
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976