Anotasi UU 1976

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1976

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976
tentang pengesahan konvensi telekomunikasi internasional (international telecomunication convention) malaga - torremolinos 1973 Disahkan pada tanggal 22 November 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunications Convention) Nairobi, 1982

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik philipina serta protokol Disahkan pada tanggal 26 Juli 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2001 tentang permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philipina atas nama Dennis Austin Standeffer, warga negara Ameriksa Serikat yang dituduh melakukan kejahatan perkosaan dalam wilayah yurisdiksi negara Philipina.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976
tentang narkotika Disahkan pada tanggal 26 Juli 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 4	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver Koka dan Ganja
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, 1988 (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988)
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976
tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya Disahkan pada tanggal 26 Juli 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance, 1988 (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, 1988)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976
tentang pengesahan penyatuan timor-timur ke dalam negara kesatuan republik indonesia dan pembentukan propinsi daerah tingkat i timor-timur Disahkan pada tanggal 30 Juli 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor-Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan jaminan Sosial bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Dili
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Kehormatan bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Kabupaten se Propinsi Timor Timur

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976
tentang pengesahan perjanjian persahabatan dan kerjasama di asia tenggara Disahkan pada tanggal 21 Juni 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengesahan Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999 tentang Pengesahan Scond Protokol Amending the Tresty of Amity and Cooperation in Southeost Asia (Protokol kedua perubahan Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1975/1976 Disahkan pada tanggal 17 Juni 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1976 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1975/1976 kepada tahun anggaran 1976/1977
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976
tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidanan bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan Disahkan pada tanggal 27 April 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan petugas pemasyarakatan
-	diingat oleh	Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976
tentang perubahan pasal 18 undang-undang no. 62/1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 5 April 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976
tentang pengesahan konvensi tokyo 1963, konvensi the hague 1970 dan konvensi montreal 1971 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1976/1977 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1976

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1976/1977
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1976 tentang Program bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program bantuan penghijauan dan reboisasi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1976 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Negara Rutin tahun anggaran 1976/1977
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1976/1977
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1977 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1976/1977 kepada tahun anggaran tahun 1977/1978
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977