Anotasi UU 1979

You are here: Home

Anotasi UU 76-80

Anotasi UU 1979

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1979

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang pemerintahan desa Disahkan pada tanggal 1 Desember 1979

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penunjukan tempat berdiam sementara bagi orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah dan belum dapat di keluarkan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penunjukan tempat berdiam sementara bagi orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Republik Indonesia secara tidak sah dan belum dapat di keluarkan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten daerah tingkat II Bogor
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang kesejahteraan anak Disahkan pada tanggal 23 Juni 1979

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Ps. 4, 5, 6, 7 dan 11	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1978/1979 Disahkan pada tanggal 19 Juni 1979

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 kepada tahun Anggaran 1979/1980
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1979/1980. Disahkan pada tanggal 12 Maret 1979

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 tentang Perubahan terhadap Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1978 tentang Proyek Perintis pembelian Jagung di Jawa Timur.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1979 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1979/1980
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1979 tentang Pemberian penghargaan bagi pegawai bekas Trikora dan janda/dudanya
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 tentang Penetapan harga dasar Kedele, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1980 tentang Pemindahan atas Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 Kepada Tahun Anggaran 1980/1981
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang ekstradisi Disahkan pada tanggal 18 Januari 1979

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Hongkong untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri (agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of Hongkong for the surrenderFugitive Offenders)
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2001 tentang permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philipina atas nama Dennis Austin Standeffer, warga negara Ameriksa Serikat yang dituduh melakukan kejahatan perkosaan dalam wilayah yurisdiksi negara Philipina.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)
-	ditimbang oleh	KEPPRES Nomor 29 Tahun 2008 tentang Ekstradisi Atas Nama Charles Alfred Barnett (warga Negara Australia)
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengabulan Ekstradisi An. Sdr. Popa Nicolae Warga Negara Rumania
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kab
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of India)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and the Independent State of Papua New Guinea)