Anotasi UU 1980

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1980

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang jalan Disahkan pada tanggal 29 Desember 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol
Ps. 8 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Layang Wonokromo - Surabaya
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Penetapan jembatan Mojokerto menjadi jembatan Tol dan besarnya Tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pembentukan dana jalan tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Pintas Serang dan Jalan Pintas Ciujung menjadi Jalan Tol serta Penetapan Besarnya Tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai Kapuas, Pontianak jembatan tol sungai Tello Lama, Ujung Pandang , jalan layang tol Wonokromo - Surabaya dan jalan tol Srondol - Jatingaleh, Semarang
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta - Tangerang
Ps. 14 dan 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan jalan bebas hambatan penghubung Cengkareng menjadi jalan tol Cengkareng dan penetapan besarnya tarip tol serta langganan tol
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Perubahan besarnya Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 tentang besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Surabaya - Gempol
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Sumatera Utara
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Cawang-Semanggi dan jalan tol Jakarta/Cawang-Bekasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
Ps. 14 dan Ps.	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengoperasian jalan tol Jatingaleh - Krapyak untuk uji coba dan penetapan besarnya tarip tol uji coba
Ps. 18 (2)	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta-Cikampek
Ps. 18 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1988 tentang Pengoperasian Jalan Tol jakarta-Cikampek seksi B dan C (Cibitung-Karawang-Cikampek) untuk uji coba dan penetapan besarnya tarif Tol Uji Coba
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1988 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol Jakarta - Cikampek dan Kepuputusan Presiden Nomor 25 tahun 1988 tentang penetapan besarnya tol dan langganan tol padabeberapa jalan tol dan jembatan tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan layang Bebas Hambatan Cawang - Tanjung Priok sebagai jalan Tol dan Penetapan jenis kendaraan bermotor, besarnya tarip tol untuk ruas jalan tol Tomang-Cawang-Rawamangun serta langganan Tol
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Cakung-Cikunir sebagai jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada jalan Tol Jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penetapan ruas jalan Padalarang-Cileunyi sebagai jalan Tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan gerbang tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan tol Jagorawi dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan ramp tol pada simpang susun gunung putri dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada jalan tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Serang Timur dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tandes-Kebomas sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Kalihurip dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Meruya dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Serang barat, Cilegon timur, dan simpang susun Cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan jalan bebas hambatan lingkar luar Jakarta seksi Sisi ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarip tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol Tomang - Cawang - Tanjug Priok - Ancol Timur
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan sebagai jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol Lingkar Luar Jakarta seksi S dan Penetapan JenisKendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Jaringan angkutan massal metropolitan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe sebagai jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan jalan bebas hambatan serpong-pondok aren barat sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timurpada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang dan Ruas Padalarang-Cikamuning sebagai bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980
tentang hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara Disahkan pada tanggal 26 Desember 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1981 tentang Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian pensiun pokok bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang
Ps. 6	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ps. 5 (2), (4)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Ps. 5 (2), (4)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
Ps. 5 (3), (4)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang sidang bagi pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1985 tentang Gaji pokok pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan anggota Lembaga Tinggi Negara serta uang kehormatan anggota Lembaga Tertinggi Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya
Ps. 5 (2), (4)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pajabat Negara Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Ps. 5 (2), (4)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administrasi Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administrasi Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial, serta Mantan Keua, Wakul Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda/Dudanya.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980
tentang tindak pidana suap Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1980

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980
tentang tanda kehormatan bintang budaya parama dharma Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.10 tahun 1980 tentang Tanda kehormatan bintang budaya parama dharma
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980
tentang pembentukan pengadilan tinggi tanjung karang dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi palembang Disahkan pada tanggal 29 Juli 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980
tentang pembentukan pengadilan tinggi palangka raya dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasin Disahkan pada tanggal 29 Juli 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980
tentang pembentukan pengadilan tinggi yogyakarta dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi semarang Disahkan pada tanggal 29 Juli 1980

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1980
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1971/1972 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1980

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1970/1971 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1980

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1980
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1969/1970 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1980

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1980
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1979/1980 Disahkan pada tanggal 28 Juni 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980
tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1969, tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975 Disahkan pada tanggal 20 Maret 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyatsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 tahun 1980
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1980/1981 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1980

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun bagi Bekas Ketua dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Jandanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1980/1981
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1979 dan Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1979 mengenai Penetapan Harga Dasar Pembelian Jagung, Kedele, Kacang Tanah dan Kacang Hijau.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Ps. 4 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981