Anotasi UU 1982

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1982

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982
tentang perubahan atas undang-undang no. 11/1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 4/1967 Disahkan pada tanggal 20 September 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 September 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Ps. 21, 22	diubah oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 tentang Tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I (propinsi), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II (kabupaten/kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I (propinsi), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II (kabupaten/kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan ketahanan nasional dan sekretariat jenderal Dewan Ketahanan Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan keselamatan penerbangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tenggara di kendari dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi ujung pandang Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tengah di palu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi manado Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi kalimantan timur di samarinda dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi banjar masin Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi nusa tenggara barat di mataram dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi denpasar Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi bengkulu di bengkulu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi tanjung karang Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi jambi dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi palembang Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982
tentang pembentukan pengadilan tinggi riau di pekan baru dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi padang Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1982

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1982
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1978/1979 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1977/1978 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1982
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1976/1977 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1975/1976 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1974/1975 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penagguhan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan Propinsi Riau

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1981/1982. Disahkan pada tanggal 29 Juni 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang hak cipta Disahkan pada tanggal 12 April 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 39 dan 40	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan hak cipta
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta atas rekaman suara antara RI dan masyarakat Eropa
Ps. 15	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1982/1983 Disahkan pada tanggal 11 Maret 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1982 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1982/1983
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin tahun anggaran 1982/1983
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1982/1983
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Ps. 4 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Disahkan pada tanggal 11 Maret 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan pukat udang
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
Ps. 16	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman
-		Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan kelompok hutan Sibolangit sebagai taman hutan raya Bukit Barisan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan kelompok hutan Riam Kanan sebagai taman hutan raya Sultan Adam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim koordinasi pengelolaan tata ruang nasional
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan pengendalian dampak lingkungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo sebagai taman hutan raya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat
Ps. 16	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan bunga nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi pengelolaan tata ruang nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam sebagai taman Hutan Raya Prof-Ir. Herman Johannes
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982
tentang wajib daftar perusahaan Disahkan pada tanggal 1 Februari 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4/1967
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982
tentang pengesahan konvensi mengenai misi khusus (convention on special mission, new york 1969) Disahkan pada tanggal 25 Januari 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982
tentang pengesahan konvensi wina mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan dan pengesahan konvensi wina mengenai hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperolehkewarganegaraan Disahkan pada tanggal 25 Januari 1982

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendirian kantor seksi kepentingan (interest section) Republik Indonesia di Lisbon, Portugal
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan kantor urusan kepentingan Republik Indonesia di Dili, Timor Timur
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kazakhtstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Her
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istambul, Turki
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok