Anotasi UU 1984

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1984

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1984 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai impor atas barang dan bahan yang berkaitan dengan ekspor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pembebanan pajak pertambahan nilai atas impor bentukan dan acuan tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang yang berkaitan dengan ekspor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keppres No.18/1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 24 tahun 1988
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention on the elimination of all forms of discrimination againts women) Disahkan pada tanggal 24 Juli 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984
tentang pos Disahkan pada tanggal 21 Juli 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan-Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984
tentang perindustrian Disahkan pada tanggal 29 Juni 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1984 tentang Industri Perkapalan.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
Ps. 13	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan pemberian izin usaha industri
Ps. 16	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan berikat (Bonded Zone)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan garam beryodium
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin usaha industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan usaha menengah
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk budidaya tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan mesin budidaya tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor Secara Tidak Sah
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/7/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)
Ps. 20	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber Yang Dipedagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984
tentang wabah penyakit menular Disahkan pada tanggal 22 Juni 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit menular
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wista (Yacht) Asing ke Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 5 Juni 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Tahun Anggaran 1984/1985
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1980/1981 Disahkan pada tanggal 5 Juni 1984

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1984

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1984/1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1984/1985
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1984/1985
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1984/1985
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
Ps. 4 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 1985/1986
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985