Anotasi UU 1990

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1990

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990
tentang susunan pemerintahan daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta Disahkan pada tanggal 14 November 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading dan Pademangan di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung dan Ciracasdi Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa dan Pesanggrahan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Jaringan angkutan massal metropolitan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Terbatas Lalu Lintas di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990
tentang pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, medan dan ujung pandang Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Kupang, Ambon dan Jayapura
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990
tentang kepariwisataan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan seni dan budaya
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pemberian visa bagi warga negara Republik Rakyat Cina
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
-	dicabut oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990
tentang akademi ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 15 (1), (2)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pengelolaan bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ps. 7(3)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ps. 7 (3)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akaedmi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Ps. 7 (3)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akaedmi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pasal 7 ayat (3)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990
tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii bitung Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Sangihe dan Talaud Gorontalo, Minahasa dan wilayah kotamadya daerah tingkat I Bitung dalam wilayah propinsi daerah tingkat II Sulawesi Utara

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990
tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii halmahera tengah Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan kelompok hutan Arjuno Lalijiwo sebagai taman hutan raya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan bunga nasional
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam sebagai taman Hutan Raya Prof-Ir. Herman Johannes
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai
-	diingat oleh	Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional Tanjung Puting
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
Ps. 17(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
Ps. 16 (2),17 (3), 29 (2),31,32, 35, 37	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah-simpan karya cetak dan karya rekam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1987/1988 Disahkan pada tanggal 19 Juli 1990

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1990
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 19 Juli 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1990/1991 Disahkan pada tanggal 14 Maret 1990

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1990/1991
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1990/1991
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
Ps. 4 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1990/1991 ke tahun anggaran 1991/1992
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991