Anotasi UU 2000

Anotasi
Undang-Undang Tahun 2000

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang pengesahan ilo convention no. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ilo no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Disahkan pada tanggal 8 Maret 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2000 Disahkan pada tanggal 21 Maret 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 2000
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 2000
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2000. Tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2000
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2000
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000. Tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1999 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1999/2000 Disahkan pada tanggal 26 April 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001. Tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1999/2000

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 118 tahun 1999 tentang penentuan dan perolehan kursi hasil pemilihan umum 1999 untuk DPRD I propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II kabupaten Pidie dan Aceh Utara
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Tentang Pembentukan propinsi kepulauan Bangka Belitung
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000. Tentang Pembubaran komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam KEPPRES No.16 tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaTasikmalaya
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaBatu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2001. Tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pimilihan umum
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaSingkawang
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaBau-Bau
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaLhokseumawe
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaLangsa
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaPadangSidempuan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaTanjung Pinang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001. Tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaPrabumulih
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaLubuk Linggau
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaPagar Alam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001. Tentang PembentukanKotaCimahi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di ProvinsiSulawesiTengah.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di ProvinsiSulawesiTengah.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di ProvinsiSulawesiSelatan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di ProvinsiSulawesiSelatan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002. Tentang Pemberian Uang Kehormatan bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Kabupaten se Propinsi Timor Timur
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.81/2000
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di ProvinsiKalimantanTimur.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di ProvinsiKalimantanTimur.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di ProvinsiSulawesiUtara.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di ProvinsiSulawesiUtara.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di ProvinsiKalimantanSelatan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di ProvinsiSulawesiTenggara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi irian jaya tengah, propinsi irian jaya barat, kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya, dan kota sorong Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/3/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan propinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara barat Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 47 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten nunukan, kabupaten malinau, kabupaten kutai barat, kabupaten kutai timur, dan kota bontang Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di ProvinsiKalimantanTimur

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten kepulauan mentawai Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten boalemo Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten buol, kabupaten morowali, dan kabupaten banggai kepulauan Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013. Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di ProvinsiSulawesiTengah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 52 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten lembata Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, kabupaten rokan hulu, kabupaten rokan hilir, kabupaten siak, kabupaten karimun, kabupaten natuna, kabupaten kuantan singingi dan kota batam Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi, dan kabupaten tanjung jabung timur Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 55 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten landak Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000. Tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bankIndonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, dan uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
-		Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengansuratpaksa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001. Tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001. Tentang Penundaan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2000 tentang Pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Tentang Pajak Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001. Tentang Pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001. Tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002. Tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pajak Penghasilan Atas DiskontoSuratPerbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012. Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000. Tentang Pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2000. Tentang Pengecualian sebagai objek pajak atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bankIndonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000. Tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, dan uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000. Tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Tentang Perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atapinjaman luar neger
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2000 tentang Pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001. Tentang Pemberian keringanan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2001. Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum propinsi atau upah minimum kabupaten/kota
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002. Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003. Tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007. Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas DiskontoSuratPerbendaharaan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas DiskontoSuratPerbendaharaan Negara
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tentang Perubahan PP 1-2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010. Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000. Tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000. Tentang Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000. Tentang Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000. Tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000. Tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1988 tentang penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001. Tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2001. Tentang Penundaan kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001. Tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001. Tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001. Tentang Penundaan ketiga berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Tentang Pengadilan Pajak
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2002. Tentang Penundaan Keempat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002. Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2002. Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Penundaan Kelima berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005. Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006. Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006. Tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Tentang Perubahan Keempat PP 12-2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Ps.16B(1)b	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Tempat Penimbunan Berikat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Tempat Penimbunan Berikat
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Unda

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000. Tentang Tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000. Tentang Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Tentang Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengansuratpaksa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010. Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000. Tentang Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000. Tentang Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000. Tentang Penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000. Tentang Pencabutan peraturan pemerintah No. 33 tahun 1997 tentang pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
-	ditegaskan oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten DanKotaTahun Anggaran 2010.
Pasal 2 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan [Pasal 2 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a]
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
Pasal 164 Butir 2 huruf b	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan [Pasal 164 Butir 2 huruf b]
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000
tentang serikat pekerja/serikat buruh Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004. Tentang Dewan Pengupahan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia
Pasal 1 ayat (8)	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh [Pasal 1 ayat (8)]
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang pembentukan propinsi banten Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang PembentukanKotaSerang
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Penataan Ruang KawasanJakarta,Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabuptan Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Cirua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang perjanjian internasional Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 2000. Tentang Pengesahan protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 2000. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadengan pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai penghindaran pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas kekayaan beserta protokol dan nota pertukaranDiplomatik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 2000. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikArgentinamengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal beserta protokolnya
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah Hongkong untuk penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri (agreement between the government of theRepublicofIndonesiaand the government of Hongkong for the surrenderFugitive Offenders)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001. Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan agreement for the establishment of the intergovermental organization for marketing information and technical advisory services for fishery products in the asia pacific region (INFOFISH)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001. Tentang Pengesahan convention on nuclear safety (Konvensi tentang keselamatan nuklir)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah RepublikBelarus
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah Republik RakyatChinamengenai Pelayaran Niaga
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikSlovakiatentang Penghindaran pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah Republik FederasiNigeriamengenai kerjasama ekonomi dan teknik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2001. Tentang Pengesahan Amendments Agreement Establishing the Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas persetujuan pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001. Tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai peninggkatan dan perlindungan atas penanaman modal
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintahPapua New Guinea
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah RepublikBelarusmengenai kerjasama ekonomi dan teknik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. Tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2001. Tentang Pengesahan e-Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001. Tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2001. Tentang Pengesahan agreement between the government of theRepublicofIndonesiaand the asean foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan yayasan asean tentang kedudukan markas besar YayasanAsean )
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activies of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi danPenggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, 1967)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activies of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi danPenggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit lainnya, 1967)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikSudanmengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikSudanmengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "INTELSAT".)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "INTELSAT".)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002. Tentang Pengesahan International Coffe Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001).
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002. Tentang Pengesahan International Coffe Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001).
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002. Tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 concerning the Organization of the Empolyment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002. Tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 concerning the Organization of the Empolyment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Kolombia mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2002. Tentang Pengeshan Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalulintas Maritim International 1965)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikEstoniatentang Kerjasama Kebudayaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Service Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002. Tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka Asean tentang Pengaturan Saling Pengakuan)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003. Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003. Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-barang Berbahaya)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Protocol on Notification Procedures (Protokol Prosedur Notifikasi)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan PemerintahRomaniamengenai Dinas-dinas Penerbangan Berjadwal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik RakyatChinauntuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikKoreatentang Kerjasama dalam Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikSlovakia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokratik RakyatKoreamengenai Kerjasama Ilmiah dan Teknologi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokolnya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikIndiamengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Second Additional Protocol to the Constitutional of the Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-pasifik)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Agreement on the Augmentation of the Asean Science Fund (Persetujuan mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2003. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokratik RakyatKoreatentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Framework Agreement On Services (protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikBulgaria
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the Peoples of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negaraAnggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Negara Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara RepublikIndonesiadan Republik Federal Jerman tentang Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal beserta Protokol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and theRepublicofIndia(Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh antara Negara-negara Anggota PerhimpunanBangsa-bangsa Asia Tenggara dan RepublikIndia)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara RepublikIndonesiadan RepublikPortugaluntuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikPerumengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Rakyat DemokratikKoreamengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikBulgariamengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Unio,Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Matrrakesh, 2002)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Revised Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang diperbaharui, New Delhi 2002)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization (Amandemen Terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah RepublikTajikistan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
-	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005. Tentang Panitia Antar Departemen Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resouces For Food and Agriculture (Traktat Internasional Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik BolivarVenezuelaMengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Amendment To TheBaselConvention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas KonvensiBaselTentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005. Tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Six-Language Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRepublicOfEcuadorOn Economic And Technical Co0
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik IslamIranTentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel, Mines And Their Destruction (Konvensi Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah RepublikIndiaTentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Gov. Of The Rep. OfIndiaOn Coopertive Activities In The Defence)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People'S Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protoco
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of TheRussian FederationOn Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RepublikIndonesiaDan Republik RakyatChinaMengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between TheRepublicOfIndonesiaAnd The People"s Republic OfChinaOn Mutual Legal Assistance In Criminal Matte
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2006. Tentang Pengesahan Seventh Additonal Protocol To The Constitution Of The Universal PostalUnion(Protokol Tambahan Ketujuh Kontitusi Perhimpunan Pos Dunia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And TheRepublicOfKorea(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Ba
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik SosialisVietnamTentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Socialist Republ
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAndBosnia And Herzegovina
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI Dan RepublikKorea(Treaty On Extradition Between TheRepublicOfIndonesiaAnd TheRepublicOfKorea)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 47 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between TheRepublicOfIndonesiaAndAustraliaOn The Framework For Security Cooperation)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Convention On International Interests InMobileEquipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement On Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi Dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2007. Tentang Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah NegaraQatarMengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The State OfQatarFor The Prom
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah NegaraQatarTentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republik OfIndonesiaAnd The Goverment Of The State Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of TheIndian OceanTuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising Seafarers' Identity Documents Convention,1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008. Tentang Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic And Technical Cooperation Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Governmen Of TheRepublicOfColom
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People"s Republic OfChina(Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka K
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government OfFinlandOn The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perli
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Czech Republic On Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Kerja Sama Ekonomi)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between TheRepublicOfIndonesiaAndJapanFor An Economic Partnership (Persetujuan Antara RI Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement To Establish And Implement The ASEAN Single Window (Persetujuan Untuk Membangun Dan Melaksanakan ASEAN Single Window) Beserta Protocolnya
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2008. Tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal PostalUnion(Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments On Financial Services Under The ASERAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang J
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASERAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries On Administrative Assistance In Custom Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-Negara D-8 Mengenai Bantuan Administratif Di Bidang Kepabeanan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Russi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara RI Dan Pemerintah Federal Austria Mengenai Pembebasan Vis
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008. Tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Brasil Mengenai Pembebasan Visa Untk Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government OfIndonesiaAnd The Government Of TheFederationRepublicOfBrazilOn Visa Exemptio
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-Korea Centre Between The Member Countries Of The ASEAN And The Republic Of Korea (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre Antara Negara-Negara ASEAN Dan Republi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Timbal-Balik Penanaman Modal Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik IslamIran(Agreement On Promotion And Reciprocal Protection Of Investment Between The Government Of The Republic Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement Between TheRepublicOfIndonesiaAnd The Kingdom Of TheNetherlandsOn Mutual Administrative Assistance For The Proper Application Of Customs Law And For The Prevention, Investigation And Combatting Of Custom Offences (Persetujuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Yunani Tentang Kerja Sama Kebudayaan Dan Pendidikan (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheHellenicRepublicOn Cultural And Education
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Meksiko Serikat Tentang Kerja Sama Pendidikan Dan Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States On Educational And Cu
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Frame Work Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (persetujuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008. Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2008. Tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement 2006 ( Persetujuan Kayu Tropis Internasional 2006 )
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008. Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Ora
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Per
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik dan Dinas ( Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Rrepublic ofTunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang persisten
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pembebasan Visa)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (PersetujuanPelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaand The Government of Republic of Azerbaijan On Economicand Technical Cooperation)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Agreement Between the Goverment of theRepublicofIndonesiaand the Government of the Kingdom of Denmark Concerning the Promotion and Protection of Investments ( Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah KerajaanDenmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Amendments to the Agreement Establishing theASEANPkromotianCenteron Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikUzbekistan(Trade Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaand The Government of The Republic of Uzbekistan)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government ofthe Republic of Azerbaijan on visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratie Socialist Republic Of Srilanka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/service Passports (persetujuan Antara Pemerintah Republi
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Agreement Of Comprehensive Economic Partnership Among Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And Japan (persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference,Antalya, 2006 (akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh,Antalya, 2006)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Protocol to Implement The Fourt Package of Commitments on Financial Services Under The Asean Framework Agreement on Services ( Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan Melaksanakan Paket Komitmen Keempat diBidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Pesetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation onthe Promotion and Protectionof Investments)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2009. Tentang Pengesahan Protocol Amending the Agreement and Protocol Between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation For The Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income ( Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol Antara RepublikIndonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Govern
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010. Tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan lembaga Atau Badan Di Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Su
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And TheRepublicOfKorea(Persetujuan Mengenai Penanaman M
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah NegaraKuwaitMengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik ( Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The State OfKuwaitOn Economic And Techn
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Gove
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah RepublikBulgariaMengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of Th
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah RepublikBulgariaMengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRepublicOfBulgariaOn Economic Cooperation
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Eco
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheUnited States Of America) Bese
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Agreement on Trade In Services Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations And TheRepublicofKorea(Persetujuan Perdagangan J
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Agreement on Investment of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People"s Republic ofChina(Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Keran
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union as the Results of the 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke 24 Di Jenewa Swis 2008)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum OfUnderstanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Air Transport Service Under the Asean Framework Agreement on Service (protokol Untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Aseandi Bidang Jasa.
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Ke Enam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean diBidang Jasa.
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Intergovernmental Agreement On TheAsian HighwayNetwork (Persetujuan Antar Negara Tentang Jaringan JalanAsia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Agreement On The Asean Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (persetujuan Asean Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Packkage Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Service (Protokol Untuk Melaksanakan Paket KomitmenKelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010. Tentang Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And The Safety Of Radioactive Waste Management (konvensi Gabungan Tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan Tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Counc
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai ( Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaand the Cabinet of Minister
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1992 (persetujuan Gula Internasional, 1992)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Kerjasama Di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Dan Pemuda (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Goverment Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Agreement Establishing The Asian - Australia - New Zealand Free Trade Area (persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas Asean - Australia - Selandia Baru)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik dengan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America On Scient
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-maksud Damai (Agreement Between The Government of The Republic of Indoensia And The Government of The Repub
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The Russian Federa
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2011. Tentang Panitia Nasional KeketuaanIndonesiaUntuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Protocol 1 Designation Of Transit Transport Routes And Facilities (Protokol 1 Penetapan Rute-Rute Dan Fasilitas Angkutan Transit)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Tentang Jasa Angkutan Udara) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Within The Asean Sub-Region (Protokol 1 Tentang Kebebasan Hak Ang
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (Konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation InSoutheast Asia(Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional Atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Majelis Antarparlemen Asean (Aipa) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Aipa DiJakarta(Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Asean Inter-Parliame
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2011. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik IslamPakistanMengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (comprehensive Nuclear-test-ban Treaty)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Independent State of Papua New Guinea for The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes On Income (Persetujua
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities of The Association of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012. Tentang Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh Antara RepublikIndonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-Negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Republic of Zimbabwe For The Avoidance of Double Taxation And The Prevention of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gaius (persetujuan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Suriname Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Gover
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, And Annex Vi of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ship 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating The Neto (lampiran Iii, Lampiran Iv. Lampiran V, dan Lampiran Vi Dari Konven
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Tentang Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik RakyatChinatentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of theRepublicofIndonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012. Tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi Internasional Tentang Pencari
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Goverment of The Republic O
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Kerajaan Maroko Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (agreement Between The Goverment of The Republic O
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia And The Goverment of The Argent
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah RepublikSloveniaMengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheRussian FederationOn Military Technical
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference,Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Dewan KementerianBosniaDan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Council Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Dewan KementerianBosniaDan Herzegovina Tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Council Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah RepublikSurinameMengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of The
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Asean Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government Of TheKingdomOfThailand(Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah KerajaanThailand)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas Dan Khusus (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The Government
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDan Pemerintah Republik Makedonia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of TheRepublicOfIndonesiaAnd The
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2012. Tentang Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (persetujuan Kakao Internasional 2010)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Fredom Traffic Right Between The Asean Sub - Region (protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub Kawasan Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyr
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Amandement Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Execute Board (perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hungaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hungaria On The Ex
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Rep
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governemnt Of The Republic
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012. Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik IslamPakistan(preferential Trade Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Islamic Republic Of Pakis
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (asean) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat Asean (agreement Between The Goverment Of The Republic Of I
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RepublikIndonesiadan RepublikPortugaltentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berba
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntu
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerjasama Teknik Antara Pemerintah RepublikIndonesiaDa Pemerintah RepublikArgentina
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary On Economic Cooperation (persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi)
Pasal 11 ayat	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea On Forest Cooperation (persetujuan Antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Departemen Pertahanan dan Keamanan RepublikIndonesiadan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerja Sama dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (memorandum Of Understanding Betwe
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (asean) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System (memorandum S
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013. Tentang pengesahan protocol to implement the second package of spesific commitments under the agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nationa and the people's re
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di B
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti-corruption Academy As An International Organization (persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Pengesahan The International Institute For Democracy And Electrocal Assistance (statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean (konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah NegaraKuwait(trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Republik Islam Afganistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspos Dinas
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014. Tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RepublikIndonesiadan RepublikIndia(Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and theRepublicofIndia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2014. Tentang Pegesahan Asean Agreement on Custem
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Geogia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas ( Agreement Between the Goverment of the Republik of Indonesia And the Goverment of Georgia on Visa Exemt
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Goverment of theRepublicofIndonesiaAnd the Goverment of Rep
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum of Understanding Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Governme
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Oecd) tentang Pendirian Kantor Perwakilan Oecd di Indonesia (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Organisation
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Belaru Mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara RepublikIndonesiadan Republik Portugal di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata,
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nation (asean) And The Government
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Agreement On Cultural Cooperation Between The Governments Of The Member States Of The Association Od Southeast Asian Nations And The Governme
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Turki (Agreement on Defense Industry Cooperation Between the Government of theRepublicofIndonesiaand the Government of the Repu
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Pengesahan the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, P
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Kerajaan Belanda tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda di Indonesia (Agreement Between the Republic of Indonesia And the Kingdom of theNetherlandson the Payment of Dutch Soc
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara RepublikIndonesiadan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia And the Europ
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into the Agreement on Trade In Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Natio
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol 5 on Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of the Republic ofIndonesiaNd the Government
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To Implement the Seventh Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean d
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of the Repub
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Third Protocol To Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between Association of Southeast Asian Nations And the People`S Republic ofChina(Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja S
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of the Independen
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To Implement the Eighth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To Implement the Eighth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
Pasal 6 huruf B angka 2 dan Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Statute of the International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2014. Tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014. Tentang Pengesahan International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001 (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-Sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal-Kapal, 2001)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of the Re
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2014. Tentang Pengesahan International Convention on the Simplification And Harmonization of Customs Procedures, As Amended (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Governm
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Protocol To the Asean Charter on Dispute Settlement Mechanism (Protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RepublikIndonesiadan RepublikKoreatentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau)
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Perjanjian Antara RepublikIndonesiadan RepublikIndiatentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of the Repub
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Kelompok Bank Pembangunan Islam Mengenai Pendirian Kantor Perwakilan Kelompok Bank Pembangunan Islam di Indonesia (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Islam
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Jersey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of Jersey For the Exchang
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Guernsey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the States of Guernsey For the Exchang
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Isle of Man Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaAnd the Government of Isle of Man For t
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Bermuda (Sebagaimana Telah Diizinkan Oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles Of Agreement (pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Agreement Establishing Asean+3 Macroeconomic Research Office (persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro Asean+3)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between the Government of theRepublicofIndonesiaand the Government of the Democrati
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RepublikIndonesiadan Republik SosialisVietnam
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ber
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara As
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Asean Agreement On The Movement Of Natural Persons (persetujuan Asean Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015. Tentang Kementerian Luar Negeri
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RepublikIndonesiadan Papua Nugini (extradition Treaty Between the Republic ofIndonesiaand the Independent State of Papua New Guinea)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Amo
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan Dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Ri Dan Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (framework Agreement On Trade And Invesment Between The Ministry Of
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2015. Tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Invesment Agreement (protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Asean Multilaterial Agreement of The Liberalisation of Passenger Air Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penum
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016. Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nation and The Government of The Peoples Republic of China (persetujua
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016. Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Multimodal Transport ( Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Angkutan Multimodal)
Pasal 10	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change (persetujuanParisatas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland Concerning Co
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2016. Tentang Pengesahaan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikArmeniatentang Penghindari Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas Modal (Agreement Between The Government of The Republic Indonesia an
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik SosialisVietnamtentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (memorandum of Understanding Between The
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Kesepakatan Antara RepublikIndonesiadan RepublikFijitentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (agreement Between The Republic ofIndonesiaand The Republic of Fiji on The Framework For Development Cooperation)
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara RepublikIndonesiadan RepublikVanuatutentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (agreement Between The Republic ofIndonesiaand The Republic of Vanuatu on The Framework For Development Cooperation)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Tentang Penetapan KeanggotaanIndonesiapada Asean Institute For Peace and Reconciliation
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries / Cpopc (piagam Pembentukan Dewan Negara - Negara Produsen Minyak Sawit)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Agreement on Porrt State Measures To Prevent, deter, and Elimanate Illegal Unreported, and Unregulated Fishing ( Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Di
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (mou) Antara Kementerian Pertahanan RepublikIndonesiadan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (memorandum of Understanding (mou) Between The Ministry of Defence of The Repu
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak atas Penghasilan (protocol To The Agreement Betw
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara RepublikIndonesiadan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (ifad) tentang Pendirian Kantor Perwakilan Ifad di Indonesia (host Country Agreement Between The Government of The Repu
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean dan Asia Timur Mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean dan Asia Timur (agreement Between The Goverment
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (agreement Between The Gov
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (agreement Between The Gov
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik RakyatChinatentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The People?s Republ
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan Dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (agreement Between The Government of The R
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah RepublikPanamatentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler dan Khusus (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Governme
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Tndonesia dan Pemerintah Republik ElSalvadortentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of T
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The St
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2016. Tentang Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating To Air Services)
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Council of Minist
Pasal 11 ayat (1)	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Pemerintah Rumania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Romania on V
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RepublikIndonesiadan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The European Union on Certain Aspect of Air Services)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016. Tentang Pengesahan Convention For The Unification of Certain Rules For International Carriage By Air (konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang program pembangunan nasional (propenas) tahun 2000-2004 Disahkan pada tanggal 20 November 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2001
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Tentang Pedoman organisasi perangkat daerah
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001. Tentang Komite penanggulangan kemiskinan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001. Tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2001. Tentang Pengesahan persetujuan antara pemerintah RepublikIndonesiadan pemerintah Republik Demokrasi RakyatKoreamengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Tentang Pengembangan dan pendayagunaan telematika diIndonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001. Tentang Irigasi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002. Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002. Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan TimurIndonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003. Tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003. Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003. Tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003. Tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2003. Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004. Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004. Tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004. Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang pengadilan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua
Ps. 45	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Pengadilah Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Ps. 34 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
Ps. 34 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
Ps. 35 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
Ps. 35 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002. Tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004. Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2004-2009
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaIndonesiaTahun 2011-2014
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2013. Tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000
tentang pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi BangkaBelitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama BangkaBelitung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas DaerahKotaPangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan BangkaBelitungDi Desa Selindung
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Pengesahan the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, P

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 1998 tentang perubahan berlakunya undang-undang no. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000
tentang perlindungan varietas tanaman Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000

PASAL	STATUS	TENTANG
-	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003. Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura
Ps. 6 (7), 7 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004. Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial
Ps.10 (2), 40 (4), 43 (3), 55	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004. Tentang Syarat dan Tatacara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah
Pasal 11 (5), 13 (2), 14 (2), 21 (2), dan 35 (4)	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004. Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 40 ayat (3), 43 (1), 63 (3)	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004. Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 65 ayat (2)	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/OT.160/7/2004 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman
Pasal 36 ayat (6), 39	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/OT.140/7/2004 Tahun 2004. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlidungan Varietas Tanaman
Pasal 12 ayat (2) d, (3), 13 (2)	ditimbang oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004. Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Unggul
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006. Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006. Tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006. Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanSurabaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanMedan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman PerkebunanAmbon
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008. Tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial