Anotasi PP 1961

Anotasi
Peraturan Pemerintah Tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 245 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum pos dan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 30 Desember 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 244 Tahun 1961
tentang pengerjaan dan penggunaan tenaga ahli asing dalam pelaksanaan proyek aerial survey dalam rangka eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 243 Tahun 1961
tentang ketentuan-ketentuan pokok gabungan perusahaan sejenis Disahkan pada tanggal 23 Desember 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1962 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa (G.P.S.)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan musyawarah pengusaha nasional swasta (penjelasan dalam T.L.N. No. 2618)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan gabungan perusahaan sejenis Perkebunan Besar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 242 Tahun 1961
tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah no. 26 tahun 1959 tentang pos dalam negeri Disahkan pada tanggal 21 Desember 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 41) tentang Pos Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 308)

Peraturan Pemerintah Nomor 241 Tahun 1961
tentang penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah dalam tahun 1961 Disahkan pada tanggal 21 Desember 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pos dan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 21 Desember 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961
tentang pemberian penghasilan kepada pegawai-pegawai negeri yang berhubungan dengan retooling diberhentikan dengan hormat dari jabatannya/jabatan negeri Disahkan pada tanggal 20 Desember 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 237 Tahun 1961
tentang susunan, wewenang dan tugas kewajiban dewan penempatan sarjana Disahkan pada tanggal 29 November 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 236 Tahun 1961
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah no. 44 tahun 1952 mengenai penunjukan daerah indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran indonesia yang sah Disahkan pada tanggal 28 November 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 235 Tahun 1961
tentang penentuan perusahaan-perusahaan farmasi milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 20 November 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 234 Tahun 1961
tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah no. 27 tahun 1951, tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri Disahkan pada tanggal 6 November 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 233 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan negara angkutan motor "damri" Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

Peraturan Pemerintah Nomor 232 Tahun 1961
tentang pelaksanaan undang-undang no. 45 prp tahun 1960 tentang dewan perusahaan Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 231 Tahun 1961
tentang mengubah dan menambah peraturan pemerintah no. 30 tahun 1958 tentang dewan pertimbangan penempatan tenaga asing Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 230 Tahun 1961
tentang merubah jangka waktu yang tersebut dalam pasal 5 peraturan pemerintah no. 12 tahun 1961 Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961
tentang penyerahan perusahaan negara pengangkutan penumbang djakarta oleh pemerintah pusat kepada daerah khusus ibu kota jakarta raya Disahkan pada tanggal 20 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh pemerintah pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 228 Tahun 1961
tentang perbaikan tambahan penghasilan bagi bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 21 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pemberian kenaikan tunjangan dan pemberian tambahan serta perbaikan penghasilan kepada janda dan anak yatim/yatim piatu dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1960
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada veteran Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 227 Tahun 1961
tentang pemberian tambahan penghasilan kepada bekas menteri negara republik indonesia dan bekas ketua/anggota dewapan perwakilan rakyat serta janda dan/atau anak yatim piatunya Disahkan pada tanggal 21 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta janda dan anak yatim-piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2582)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)

Peraturan Pemerintah Nomor 226 Tahun 1961
tentang pemberian tambahan penghasilan kepada bekas presiden dan wakil presiden Disahkan pada tanggal 21 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas presiden (penjelasan T.L.N. No. 2581)

Peraturan Pemerintah Nomor 225 Tahun 1961
tentang perbaikan penghasilan bagi bekas pegawai negeri sipil dan anggota kepolisian negara, janda dan/atau anak yatim piatunya yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 21 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas pegawai negeri sipil anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya. (penjelasan dalam T.L.N. No. 2546)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian Disahkan pada tanggal 19 September 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat hutang landreform (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2557)
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (LN 1963 No. 63) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2659)
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. (Penjelasan dalam TLN No. 2702)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 223 Tahun 1961
tentang pedoman pelaksanaan pasal 4 dan pasal 5 undang-undang no. 3 prp tahun 1960 tentang penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan milik warga belanda Disahkan pada tanggal 6 September 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 222 Tahun 1961
tentang pembubaran badan pengawas bank-bank belanda Disahkan pada tanggal 6 September 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 221 Tahun 1961
tentang satyalancana keamanan Disahkan pada tanggal 17 Agustus 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 220 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara perkapalan alir menjaya Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 219 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pabrik kapal indonesia Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia menjadi Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 218 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara logam mulia Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 217 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara asam arang Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 216 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkutan Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 215 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "lokananta" Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) dan pembubaran perusahaan negara Lokananta

Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara asuransi jiwa eka sejahtera Disahkan pada tanggal 12 Juli 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

Peraturan Pemerintah Nomor 212 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua, anggota dan sekjen/sekretaris dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 tahun 1961 dan No. 212 tahun 1961
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan wakil ketua, anggota dan sekretaris jenderal/sekretaris dewan pertimbangan agung sementara Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 tahun 1961 dan No. 212 tahun 1961
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1964 tentang Pembayaran penghasilan beberapa pejabat negara tertentu dalam mata uang Rupiah Irian Barat
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan wakil ketua dan anggota dan sekretaris jenderal/sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 tentang kedudukan Keuangan wakil Ketua Anggota dan Sekretaria Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 210 Tahun 1961
tentang kenaikan gaji pokok menurut p.g.m.-1956 yang telah dirubah dengan peraturan presiden no. 9 tahun 1959 (ln tahun 1959 no. 127) serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota angkatan perang Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2547)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1963 tentang Peraturan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, anggotan kepolisian negara, anggota angkatan perang Republik Indonesia, dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi kawedenaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1964 tentang pembayaran gaji pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada (bekas) pegawai negeri sipil; anggota Kepolisian Negara, anggota angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputiKawedanan Tanjung Pindang, Karimun dan Puluh Tujuh
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajibanya secara luar biasa
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1964 tentang Peraturan penghasilan anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya tahun 1966 Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian cuti kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat gotong royong Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 1963 tentang Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 250) tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat gotong royong (L.N. tahun 1961 No. 250)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1964 tentang Pembayaran penghasilan beberapa pejabat negara tertentu dalam mata uang Rupiah Irian Barat
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Perubahan Perapturan Presiden No. 16 tahun 1964 tentang Kedudukan Keurangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1971 tentang Perubahan ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 250; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2294)

Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratan rakyat sementara Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 tahun 1961 dan No. 212 tahun 1961
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1964 tentang Pembayaran penghasilan beberapa pejabat negara tertentu dalam mata uang Rupiah Irian Barat
-	diubah oleh	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 207 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan menteri pertama, wakil menteri pertama dan menteri Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	dibatalkan oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 206 Tahun 1961
tentang kedudukan keuangan presiden, wakil presiden dan pejabat yang menjalan kan pekerjaan jabatan presiden Disahkan pada tanggal 30 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 205 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pengangkutan penumpang jakarta Disahkan pada tanggal 29 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 204 Tahun 1961
tentang tanda-tanda kehormatan/penghargaan untuk kepolisian negara Disahkan pada tanggal 21 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tentang Penandatanganan keputusan penganugerahan Satyalancana-Satyalancana POLRI

Peraturan Pemerintah Nomor 203 Tahun 1961
tentang satyalancana "satya dasawarsa" bagi para anggota-anggota kepolisian negara Disahkan pada tanggal 21 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tentang Penandatanganan keputusan penganugerahan Satyalancana-Satyalancana POLRI

Peraturan Pemerintah Nomor 202 Tahun 1961
tentang peraturan gaji pegawai polisi negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2547)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1963 tentang Peraturan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, anggotan kepolisian negara, anggota angkatan perang Republik Indonesia, dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi kawedenaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pengawai negeri sipil dan anggota kepolisian negara di propinsi Irian Barat ke dalam peraturan gaji bagi pegawai negeri sipil/ (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL-1961)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tak dapat dipakai lagi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang karena bukan kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1964 tentang pembayaran gaji pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada (bekas) pegawai negeri sipil; anggota Kepolisian Negara, anggota angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputiKawedanan Tanjung Pindang, Karimun dan Puluh Tujuh
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajibanya secara luar biasa
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1963 tentang peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pegawai negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara di propinsi Irian Barat ke dalam P.G.P.N. 1961/P.G. Pol. 1961
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan keuangan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di propinsi Irian Barat (penjelasan dalam T.L.N. No. 2714)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya tahun 1966 Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian cuti kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 201 Tahun 1961
tentang peraturan penyesuaian pangkat dan gaji dari p.g.p.n. 1955 ke p.g.p.n. 1961 Disahkan pada tanggal 6 Juni 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1961
tentang gaji pegawai negeri sipil republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 tentang Kenaikan tunjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N.- 1961 (penjelasan dalam T.L.N. No. 2545)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2547)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pemberian bantuan uang dan pakaian kepada guru (penjelasan dalam T.L.N. No. 2553)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1963 tentang Peraturan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, anggotan kepolisian negara, anggota angkatan perang Republik Indonesia, dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi kawedenaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pengawai negeri sipil dan anggota kepolisian negara di propinsi Irian Barat ke dalam peraturan gaji bagi pegawai negeri sipil/ (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL-1961)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tak dapat dipakai lagi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang karena bukan kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1964 tentang pembayaran gaji pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun kepada (bekas) pegawai negeri sipil; anggota Kepolisian Negara, anggota angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah tingkat II Kepulauan Riau yang meliputiKawedanan Tanjung Pindang, Karimun dan Puluh Tujuh
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajibanya secara luar biasa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1964 tentang Peraturan Khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1963 tentang peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pegawai negeri sipil dan anggota Kepolisian Negara di propinsi Irian Barat ke dalam P.G.P.N. 1961/P.G. Pol. 1961
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan keuangan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di propinsi Irian Barat (penjelasan dalam T.L.N. No. 2714)
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang kenaikan tunjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. -1961
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tunjangan Perjalanan Tetap
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya tahun 1966 Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pegawai golongan gaji F/V, F/VI, F/VII dan F/VIII
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967 tentang Pemberian tunjangan Hari Raya Tahun 1968 dan pemberian persekot gaji/pensiun 1 Bulan penghasilan bersih kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 1963, tentang Perubahan penggajian pegawai negeri sipil di propinsi Irian Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pertambangan minyak dan gas nasional Disahkan pada tanggal 5 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pertambangan minyak nasional Disahkan pada tanggal 5 Juni 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961. (LN 1961 No. 236) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina)

Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "aerial survey" Disahkan pada tanggal 31 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Penas)

Peraturan Pemerintah Nomor 196 Tahun 1961
tentang pemberian wewenang kepada menteri perdagangan dibidang ekspor Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1964 tentang Harga penjualan barang-barang ekspor

Peraturan Pemerintah Nomor 195 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan aspal negara Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi perusahaan perseron (persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 194 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pembangunan industri rakyat Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) menjadi Perusahaan Perseroan

Peraturan Pemerintah Nomor 193 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri urusan mekanisasi Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (P.N.P.R.. Daya Yasa) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri urusan penelitian, pembinaan dan urusan pendidikan Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri es Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 190 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri minyak nabati Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 189 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri karet Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 188 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri kayu bahan bangunan dan sabut Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 187 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri kimia Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 186 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri logam dan mesin Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri keramik Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri makanan dan minuman Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 183 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri pertenunan dan perajutan Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 182 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri pemintalan Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara industri kulit Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 180 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan negara perindustrian rakyat Disahkan pada tanggal 12 Mei 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961
tentang pembentukan badan pimpinan umum perkreditan/tabungan Disahkan pada tanggal 3 Mei 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara pegadaian Disahkan pada tanggal 3 Mei 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 177 Tahun 1961
tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 42 tahun 1954 (ln 1954 no. 73) tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras Disahkan pada tanggal 27 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961
tentang uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi militer wajib Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 175 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan perintis Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1963 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 200) tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur x Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 173 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur ix Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 172 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur viii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 171 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur vii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 170 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur vi Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 169 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur v Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur iv Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 167 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur iii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur ii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa timur i Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 164 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa tengah v Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa tengah iv Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 162 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa tengah iii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 161 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa tengah ii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 160 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa tengah i Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat vi Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat v Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 157 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat iv Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 156 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat iii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat ii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan jawa barat i Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera selatan ii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera selatan i Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara ix Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara viii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara vii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara vi Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara v Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara iv Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara iii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara ii Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara i Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kasatuan aceh Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara Disahkan pada tanggal 26 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Karung Goni
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961
tentang penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat Disahkan pada tanggal 22 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 tentang Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri (penjelasan dalam T.L.N. No. 2547)

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara soda Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara garam Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara leces Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1970 tentang Penambahan modal Perusahaan Negara (PN) Leces
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara padalarang Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara semen padang Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Padang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara zatas Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara blabak Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara semen gresik Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara intirub Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara iglas Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Iglas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara bisma Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara boma Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara metrika Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara ralin Disahkan pada tanggal 17 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara barata Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-poyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara sabang merauke Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-poyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara gaya motor Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Gaya Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah viii" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah vii" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah vi" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah v" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 1961
tentang pemdirian perusahan negara "pelabuhan daerah iv" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah iii" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah ii" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelabuhan daerah i" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara dok kapal tanjung priok" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara angkutan air ekadaja Disahkan pada tanggal 17 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara angkutan air dan dok semarang Disahkan pada tanggal 17 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara angkutan air triadaya Disahkan pada tanggal 17 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara menunda kapal tundabara Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1971 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara (LN 134/1961)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara dok dan perkapalan surabaya Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penanamam Modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "jakarta lloyd" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1970 tentang Pemisahan kekayaan negara untuk penambahan modal Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pelayaran nasional indonesia" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1968 tentang Penambahan modal perusahaan negara "Pelayaran Nasional Indonesia"
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penanamam Modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum pelayaran niaga Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105 dan No. 106 tahun 1961
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum maritim Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105 dan No. 106 tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum pelabuhan Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105 dan No. 106 tahun 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 1961
tentang pembentukan badan pimpinan umum minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 tentang Pengawasan dan penyaluran pengusahaan minyak bumi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara perhubungan udara "garuda indonesian airways" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dan mengangkat Direktur Utama Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1961
tentang pembentukan badan pimpinan umum perhubungan udara Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum industri kimia Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia
-	ditambah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1962 tentang Penambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpiman Umum Industri Kimia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Departemen Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961
tentang pendirian badan umum pimpinan umum industri mesin dan alat listrik Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Departemen Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum industri alat angkutan Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Departemen Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang timah singkep Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang timah bangka Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1961
tentang pendireian perusahaan negara tambang timah belitung Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1961
tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah no.25 tahun 1960 tentang pendirian badan muatan indonesia Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pengaturan dan pengkapalan muatan ekspor dan impor Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang batubara bukit asam Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang batubara ombilin Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang mas cikotok Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara sejati bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tambang bauksit indonesia Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan tambang umum negara Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No.88 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1962 tentang Peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan tambang timah negara Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan tambang batubara negara Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara farmasi dan alat kesehatan "bhinneka kina farma" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara farmasi dan alat kesehatan "nakula farma" Disahkan pada tanggal 27 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "sari husada" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara farmasi dan alat-alat kesehatan "kasa husada" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara farmasi dan alat-alat kesehatan "raja farma" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "bio farma" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara dan alat kesehatan "nurani farma" Disahkan pada tanggal 17 April 1961

166

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara jaya bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

167

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tri bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 92 dan No. 98)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

168

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara aneka bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian hak pemilikan NV. Alibasyah Trading Company

169

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara budi bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

170

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara fajar bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

171

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara marga bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

172

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara tulus bhakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

173

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara sinar bakti Disahkan pada tanggal 17 April 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 92 dan No. 98)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

174

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1961
tentang penetapan perincian pos-pos pengeluaran routine dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun dinas 1961 Disahkan pada tanggal 12 April 1961

175

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan-perusahaan negara pharmasi dan alat kesehatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 247 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/mengangkat Direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Alat Kesehatan Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

176

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan dagang negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara

177

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

178

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "indah karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

179

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "adhi karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

180

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "wijaya karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pembangunan perumahan" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "waskita karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Preseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "hutama karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "kumala karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1971 tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Kumala Karya"

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "nindya karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "yodya karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodha Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "indra karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "virama karya" Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Virama Karya menjadi perusahaan Perseraon (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan bangunan negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pendirian perusahaan bangunan negara Nabuka Karya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya"

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara irian barat Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara riau Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara sumatera utara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara sulawesi utara/tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22606)
Ps. 7 (1) dan (2)	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 51/1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sulawesi Utara/Tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 52/1970 dan Peraturan Pemerintah No. 32/1971
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara maluku Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara sulawesi selatan/tenggara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara kalimantan selatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara kesatuan jawa tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara jawa timur Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan perikanan negara jakarta raya Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1966 tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan perikanan negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan bali Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan kalimantan barat Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negera kesatuan sulawesi selatan/tenggara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan kalimantan selatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan jawa timur Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan jawa tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan jawa barat Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan sumatera selatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan pertanian negara kesatuan sumatera utara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan pertanian negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan peternakan negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara maluku Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara sulawesi selatan/tenggara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara kalimantan timur Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur. (Perhutani Kalimantan Timur) (LN 1961 No. 49)
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara kalimantan selatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1963, tentang mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 tentang mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 tentang mengubah Peraturan Film 1940(Film verordening 1940 Stbl. 1940 No. 41) (Penjelasan dalam T.L.N. No. 2654).
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara kalimantan barat Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara aceh Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara sumatera utara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara riau Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara sumatera selatan Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara jawa barat Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara jawa tengah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1963 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 200) tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan kehutanan negara jawa timur Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1961
tentang pendirian badan pimpinan umum perusahaan kehutanan negara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1968 tentang Mengangkat kepada Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian eka nusa Disahkan pada tanggal 24 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian eka karya Disahkan pada tanggal 1 September 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara asurandi kerugian eka chandra Disahkan pada tanggal 24 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1961
tentang pembentukan badan pimpinan umum asuransi Disahkan pada tanggal 24 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961
tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 24 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1961
tentang penyakit karantina Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang pendaftaran tanah Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di propinsi Riau
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961
tentang pendirian institut teknologi 10 nopember di surabaya Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Sepuluh November

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1961
tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 23 tahun 1956 tentang pendirian universitas hasanuddin di makasar Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961
tentang pendirian universitas diponegoro di semarang Disahkan pada tanggal 23 Maret 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Diponegoro

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1961
tentang pelaksanaan pemberian satyalancana jasadarma angkatan laut Disahkan pada tanggal 14 Maret 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961
tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan undang-undang tentang persetujuan perjanjian antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan Disahkan pada tanggal 11 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1961
tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "krosok ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 no. 604) untuk tahun 1961 Disahkan pada tanggal 11 April 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961
tentang pendirian perusahaan negara "pertambangan minyak indonesia (pertamina) Disahkan pada tanggal 13 Februari 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dagang negara dan perusahaan negara diluar negeri
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan batas wilayah Kuasa Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961
tentang penentuan perusahaan-perusahaan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 5 Januari 1961

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961
tentang penentuan perusahaan dagang milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 5 Januari 1961

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Penerbitan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam perusahaan perseroan terbatas Perusahaan Hotel dan Turis Nasional (Natour Ltd.)