foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1950

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950
tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung indonesia Disahkan pada tanggal 6 Mei 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30)


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950
tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Disahkan pada tanggal 2 Februari 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara tahun 1950 No. 30)


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang menetapkan undang-undang darurat tentang penerbitan lembaran negara dan berita negara r.i.s. dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan pengumuman pemerintah Disahkan pada tanggal 15 Mei 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 124)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 125)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 126)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976. Tentang Pembentukan kota administratip Jember

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di kabupaten Daerah tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, KecamatanKunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecama.ermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kec Lakarsanti, Kenjeran, Benowo...

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991. Tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Batu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang pembentukan propinsi jawa timur Disahkan pada tanggal 3 Maret 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 124)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 125)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 126)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976. Tentang Pembentukan kota administratip Jember

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di kabupaten Daerah tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, KecamatanKunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecama.ermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kec Lakarsanti, Kenjeran, Benowo...

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991. Tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Batu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang permohonan grasi Disahkan pada tanggal 1 Juli 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 127)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kebupaten dengan nama Kulon-Progo

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984. Tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Gunung Kidul dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002. Tentang Grasi


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 3 Maret 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 127)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kebupaten dengan nama Kulon-Progo

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984. Tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Gunung Kidul dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002. Tentang Grasi


 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950
tentang penggantian kerugian anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 2 April 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950. Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1950)

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1951. Tentang Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya, Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956. Tentang Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956. Tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Tentang Pendirian Universitas Pajajaran di Bandung (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1422)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957. Tentang Pendirian Universita Sumatera Utara di Medan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958. Tentang Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959. Tentang Pendirian Institut Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960. Tentang Pendirian Universitas Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960. Tentang Pengawasan pendidikan dan pengajaran asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961. Tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961. Tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974. Tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Tahan Kedua)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976. Tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979. Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979. Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980. Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981. Tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950
tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah Disahkan pada tanggal 2 April 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950. Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1950)

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1951. Tentang Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya, Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. Tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956. Tentang Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956. Tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957. Tentang Pendirian Universitas Pajajaran di Bandung (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1422)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957. Tentang Pendirian Universita Sumatera Utara di Medan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958. Tentang Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959. Tentang Pendirian Institut Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960. Tentang Pendirian Universitas Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960. Tentang Pengawasan pendidikan dan pengajaran asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961. Tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961. Tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974. Tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Tahan Kedua)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976. Tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979. Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979. Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980. Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981. Tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983. Tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950
tentang menetapkan undang-undang darurat tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan (undang-undang darurat no. 16 tahun 1950) sebagai undang-undang federal Disahkan pada tanggal 31 Maret 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 32

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1950. Tentang Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1950)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1954. Tentang Pemberian Honorarium kepada para Ketua (Pengganti), para Jaksa (Pengganti) dan para Panitera (Pengganti) pada Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1493)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959. Tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960. Tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang

-

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965. Tentang Perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam Undang-udang No. 5 tahun 1950 tentang Undang-undang susunan dan kekuasaan Badan-badan Peradilan Ketentaraan (L.N. tahun 1950 No. 52) (Penjelasan dalam TLN No. 2781)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1968. Tentang Penggunaan wewenang penyerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972. Tentang Kedudukan Organisasi Administratip dan Finansial Mahmillub

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972. Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas penggunaan wewenang penyerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan ABRI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tentang Peradilan Militer


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950
tentang mengadakan perubahan dalam undang-undang 1948 nomor 13 dan aturan-aturan pelaksanannya tentang perubahan vorstenlandsch grondhuurreglement Disahkan pada tanggal 17 April 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 32

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1950. Tentang Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1950 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1950)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1954. Tentang Pemberian Honorarium kepada para Ketua (Pengganti), para Jaksa (Pengganti) dan para Panitera (Pengganti) pada Pengadilan/Kejaksaan Ketentaraan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1493)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959. Tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960. Tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang

-

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1965. Tentang Perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam Undang-udang No. 5 tahun 1950 tentang Undang-undang susunan dan kekuasaan Badan-badan Peradilan Ketentaraan (L.N. tahun 1950 No. 52) (Penjelasan dalam TLN No. 2781)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1968. Tentang Penggunaan wewenang penyerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972. Tentang Kedudukan Organisasi Administratip dan Finansial Mahmillub

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972. Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas penggunaan wewenang penyerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan ABRI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990. Tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tentang Peradilan Militer


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950
tentang menetapkan undang-undang darurat tentang hukum acara pidana pada pengadilan tentara (undang-undang darurat no. 17 tahun 1950) sebagai undang-undang federal Disahkan pada tanggal 20 Juli 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1493)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958. Tentang Penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.1) tentang pengubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960. Tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1968. Tentang Penggunaan wewenang penyerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970. Tentang Cara-cara tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972. Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas penggunaan wewenang penyerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan ABRI

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tentang Peradilan Militer


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950
tentang tarip pajak potong untuk tahun 1950 Disahkan pada tanggal 24 Mei 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958. Tentang Pengubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1493)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1958. Tentang Penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.1) tentang pengubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960. Tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 313 Tahun 1968. Tentang Penggunaan wewenang penyerahan perkara dan wewenang pemeriksaan pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970. Tentang Cara-cara tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972. Tentang Pengendalian dan Pengawasan atas penggunaan wewenang penyerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan ABRI

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tentang Peradilan Militer


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950
tentang perubahan konstitusi sementara republik indonesia serikat menjadi undang-undang dasar sementara republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956. Tentang Pembatasan hubungan Indonesia - Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956. Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950
tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dimaksudkan dalam undang-undang 1948 nomor 22 Disahkan pada tanggal 19 Juni 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956. Tentang Pembatasan hubungan Indonesia - Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956. Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1950
tentang pinjaman republik indonesia pada export-import bank of washington Disahkan pada tanggal 4 November 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

Ps. 2 (2)

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1951. Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export- Import Bank of Washington

-

diingat oleh

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1953. Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1954. Tentang Pengesahan persetujuan tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Wasington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958. Tentang Pengesahan persetujuan-persetujuan pengubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1950
tentang mengadakan perubahan dalam peraturan pengganti undang-undang 1950 no. 1 dari hal berlakunya peraturan-peraturan yang menggabungkan pada repulbik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Juni 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)

Ps. 2 (2)

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1951. Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export- Import Bank of Washington

-

diingat oleh

Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1953. Tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1954. Tentang Pengesahan persetujuan tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Wasington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958. Tentang Pengesahan persetujuan-persetujuan pengubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1950
tentang penetapan tarip pajak pendapatan untuk tahun 1950 Disahkan pada tanggal 4 Juli 1950

 


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang pembentukan propinsi jawa tengah Disahkan pada tanggal 4 Juli 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 121)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 122)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976. Tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992. Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996. Tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999. Tentang Pembentukan kecamatan Bantarsari di wilayah kabupaten daerah tingkat II Cilacap dalam wilayah propinsi daerah tingkat II Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang pembentukan propinsi jawa barat Disahkan pada tanggal 19 Juli 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Barat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 120)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974. Tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975. Tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976. Tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Depok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981. Tentang Pembentukan kecamatan Muara Gembong, kecamatan Tambelang dan kecamatan Bantargebang di Kab. Dati II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegal Buleud, Kecamatan Kelibunder,Kecamatan Ciracap di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Selajambe di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983. Tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Dati II Tangerang, Kecamatan Takoka, Kecamatan Tanggeung, Agrabinta, Naringgul di Kabupaten Dati II Cianjur Kecamatan Selawi, Leuwigoong, Cibalong, Banjarwangi dan Talegong di Kabupaten Dati II Garutdalam wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta,Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo, dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecmatan Pekalipan dan Penataan serta perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Dati I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988. Tentang Pembentukan Kecamatan Peundeuy di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat dan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Maniis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dalamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang,Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majelengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang,Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dalam Wilayah Pronpinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten daerah tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995. Tentang Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II Tangerang dari wilayah kotamadya dati II Tangerang ke kecamatan Tigaraksa di wilayah kabupaten daerah tingkat II Tangerang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995. Tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996. Tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997. Tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999. Tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Depok dan kotamadya daerah tingkat II Cilegon

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999. Tentang Pembentukan 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Tentang Pembentukan Propinsi Banten

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Cimahi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang pemerintahan daerah kabupaten di jawa timur Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965. Tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propnsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentangpembentukan daerah-daerah Kota-besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972. Tentang Perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Panarukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976. Tentang Pembentukan kota administratip Jember

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982. Tentang Pembentukan kecamatan Songgon di Kab. Dati II Banyuwangi, Kec. Mangeluh, Kec. Bandarkedung Mulyo, Kec. Jogoroto di Kab. Dati II Jombong.....

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di kabupaten Daerah tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, KecamatanKunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Bringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecama.ermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kec Lakarsanti, Kenjeran, Benowo...

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

-

dihapuskan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Batu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kapupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

Ps.2(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa tengah Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965. Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976. Tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979. Tentang Pemindahan ibukota kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Dati II Wonogiri dari desa Nguntoronadi ke desa Kedungrejo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983. Tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Semarang ke kota Ungaran di wilayah Kab. Dati II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal kekota Slawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992. Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996. Tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999. Tentang Pembentukan kecamatan Bantarsari di wilayah kabupaten daerah tingkat II Cilacap dalam wilayah propinsi daerah tingkat II Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang pemerintahan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968. Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970. Tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975. Tentang Pembentukan Kota Administratip Cimahi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976. Tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1979. Tentang Pembentukan kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojong Gambir masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979. Tentang Pemindahan ibukota kabupaten Dati II Cirebon dari wilayah Kotamadya Dati II Cirebon ke kota Sumber

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1980. Tentang Pembentukan kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kecamatan Serang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam Wilayah Propinsi Derah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1980. Tentang Pembentukan Kecamatan Paseh di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dan Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Widasari, Bongas masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan Kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah PropinsiDaerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kecamatan Tempuran dan Lemahabang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerawang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Depok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981. Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981. Tentang Pembentukan kecamatan Muara Gembong, kecamatan Tambelang dan kecamatan Bantargebang di Kab. Dati II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegal Buleud, Kecamatan Kelibunder,Kecamatan Ciracap di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Selajambe di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1983. Tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Dati II Tangerang, Kecamatan Takoka, Kecamatan Tanggeung, Agrabinta, Naringgul di Kabupaten Dati II Cianjur Kecamatan Selawi, Leuwigoong, Cibalong, Banjarwangi dan Talegong di Kabupaten Dati II Garutdalam wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985. Tentang Penetapan rencana umum tata ruang kawasan puncak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta,Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo, dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecmatan Pekalipan dan Penataan serta perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Dati I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986. Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988. Tentang Pembentukan Kecamatan Peundeuy di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut, Kecamatan Kota Sukabumi Barat dan Kota Sukabumi Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kecamatan Maniis di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dalamWilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang,Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majelengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang,Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dalam Wilayah Pronpinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten daerah tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995. Tentang Pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II Tangerang dari wilayah kotamadya dati II Tangerang ke kecamatan Tigaraksa di wilayah kabupaten daerah tingkat II Tangerang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996. Tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999. Tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Depok dan kotamadya daerah tingkat II Cilegon

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Cimahi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kota Serang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabuptan Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Cirua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950
tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kebupaten dengan nama Kulon-Progo

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang pemerintahan daerah kota besar dalam lingkungan propinsi jawa timur/tengah/barat dan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965. Tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propnsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentangpembentukan daerah-daerah Kota-besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976. Tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bogor dan Kabupaten daerah tingkat II Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang pembentukan daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi jawa timur/tengah/barat Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956. Tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976. Tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995. Tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ke Kota Palabuhanratu di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kapupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016. Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950
tentang perubahan dalam undang-undang 1950 nomor 2 dari hal pembentukan propinsi jawa timur Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 124)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 125)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 126)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976. Tentang Pembentukan kota administratip Jember

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982. Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991. Tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992. Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993. Tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1995. Tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1999. Tentang Pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Jawa Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Tentang Pembentukan Kota Batu


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950
tentang perubahan undang-undang 1950 nomor 3 dari hal pembentukan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 127)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951. Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952. Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952. Tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952. Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953. Tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954. Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955. Tentang Pengubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955. Tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957. Tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang pengesahan piagam persetujuan republik indonesia dan republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

 


 
 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id