Anotasi PP 1967

Anotasi
Peraturan Pemerintah Tahun 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1967
tentang penyelenggaraan dan pengawasan perindustrian maritim (penjelasan dalam t.l.n. no. 2788) Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1967
tentang pendirian perusahaan negara reasuransi umum indonesia (gaya baru) Disahkan pada tanggal 27 Desember 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1967
tentang pendirian perusahaan negara asuransi bendasraya Disahkan pada tanggal 27 Desember 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967
tentang ketentuan-ketentuan pokok penggajian pegawai perusahaan negara Disahkan pada tanggal 30 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi bahan kebutuhan pokok keperluan hidup pegawai negeri/ABRI dan pengendalian/penyediaan jatah bahan pangan bagi pekerja harian tetap pemerintah karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Besar dan Injeksi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 310 Tahun 1968 tentang Tunjangan hari raya tahun 1968 (tahun baru 1969/lebaran bulan Desember 1968) bagi pegawai-pegawai perusahaan negara dan Bank Indonesia
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1969 tentang Pembayaran tambahan gaji tahun 1969 kepada pegawai, karyawan, buruh, pekerjaan Perusahaan-perusahaan Negara dan atau Bank-bank Pemerintah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967
tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan Disahkan pada tanggal 30 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan prasarana pengusahaan hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan pungutan dan perimbangan pembagian penerimaan iuran hasil hutan dan iuran pembangunan daerah (IPEDA)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967
tentang radio amatirisme di indonesia Disahkan pada tanggal 30 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967
tentang mengubah peraturan pemerintah no. 211 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan wakil ketua anggota dan sekretaria jenderal/sekretaris dewan pertimbangan agung sementara Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967
tentang perbaikan pensiun pegawai negeri bekas menteri negara repubiik indonesia, ketua/wakil ketua serta anggota dewan perwakilan rakyat - gotong royong Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1971 tentang Pemberian uang bantuan kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967
tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967 tentang Perbaikan pensiun pegawai negeri bekas Menteri Negara RepubIik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1971 tentang Pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 kepada pegawai negeri/ABRI golongan I dan II dan penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1971 tentang Pemberian uang bantuan kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967
tentang kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 tentang Kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja kepada Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 tentang Perubahan atas PP 17/1967 tentang kedudukan keuangan Menteri Negara RI
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratip Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967
tentang mengubah peraturan pemerintah no. 208 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketuan dan anggota majelis permusyawaratan rakyat sementara Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1967
tentang mengubah peraturan pemerintah no. 209 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat - gotong royong Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967
tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi bahan kebutuhan pokok keperluan hidup pegawai negeri/ABRI dan pengendalian/penyediaan jatah bahan pangan bagi pekerja harian tetap pemerintah karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Besar dan Injeksi
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967, tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja bagi anggota ABRI
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (PG. ABRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1971 tentang Pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 kepada pegawai negeri/ABRI golongan I dan II dan penerima pensiun
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun Purnawirawan ABRI/Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu ABRI dipropinsi Irian Jaya
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1967
tentang pembatalan dan perubahan beberapa peraturan tentang pemberian tunjangan, potongan wajib dan tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24 Tambahan Lembaran Negara No. 2833) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja bagi pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja kepada Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967
tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1967 tentang Pembatalan dan Perubahan beberapa Peraturan tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib dan tentang Penghargaan Pengalaman bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketuan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1967 tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 211 Tahun 1961 tentang kedudukan Keuangan wakil Ketua Anggota dan Sekretaria Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 269 Tahun 1967 tentang Penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan dari P.G.P.N.-1961 kedalam P.G.P.S.-1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1967 tentang Distribusi bahan kebutuhan pokok keperluan hidup pegawai negeri/ABRI dan pengendalian/penyediaan jatah bahan pangan bagi pekerja harian tetap pemerintah karyawan Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta Penting/Besar dan Injeksi
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24 Tambahan Lembaran Negara No. 2833) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968)
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1968 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S.1968)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 tentang Kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1968 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai Organik Daerah Otonom
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja bagi pegawai negeri sipil
Ps. 15	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1970 tentang Tunjangan yang berlaku khusus bagi Pegawai-pegawai Jawatan Sandi
-	diingat oleh	Instruksi Presdien Nomor 13 Tahun 1970 tentang Mengadakan penilaian atas kemampuan, kecakapan dan hasil karya (konduite) para pejabat dilingkungan Departemen masing-masing dengan mengisi daftar penilian, yang selanjutnya disebut DAFPEN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan khusus pembinaan keuangan negara kepada pegawai Departemen Keuangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1971 tentang Pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 kepada pegawai negeri/ABRI golongan I dan II dan penerima pensiun
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1972 tentang Tunjangan khusus bagi para Jaksa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang Berlakunya P.G.P.S. Tahun 1968, Propinsi Irian Jaya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyerahan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil dalam lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara kepada Kepala BAKIN (Gol.E/II PGPN - 1961 atau II/c PGPS 1968) kebawah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan dari PGPN 1961 ke dalam PGPS 1968 di Irian Jaya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1974 tentang Menyerahkan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Gol. II/C PGPS '68 (E/II PGPN'61) ke bawah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pangkat dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tatacara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925 Disahkan pada tanggal 19 September 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pengintensipkan pemungutan pajak pendapatan tahun 1967 dan 1968
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1967
tentang penyederhanaan prosedure ekspor dan impor Disahkan pada tanggal 28 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang Perdagangan Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1967
tentang penarikan kembali penetapan nilai lawan rupiah Disahkan pada tanggal 28 Juli 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1967
tentang pembentukan perusahaan negara jatiluhur Disahkan pada tanggal 24 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1967
tentang pembubaran badan pimpinan umum perusahaan bangunan negara (sebagai termaksud dalam peraturan pemerintah no. 55 tahun 1961, lembaran negara tahun 1961 no. 76) serta pendirian perusahaan bangunan negara "buwana karya" Disahkan pada tanggal 24 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Buwana Karya

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967
tentang pendirian perusahaan negara industri sandang Disahkan pada tanggal 24 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1969 tentang Status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi dan Palembang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967
tentang dewan pers Disahkan pada tanggal 8 Juli 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1967
tentang pembubaran gabungan perusahaan sejenis perkebunan besar Disahkan pada tanggal 4 Juli 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1967
tentang perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri lainnya serta penerimaan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 17 Maret 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1967
tentang tarip uang tera. Disahkan pada tanggal 6 Februari 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1969 tentang Tarip uang tera

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967
tentang pelaksanaan undang-undang no. 9 tahun 1966 (ln 1966 no. 36) tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam dana moneter internasional (international monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan(international bank for reconstruction and development) Disahkan pada tanggal 16 Januari 1967

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1968 tentang Terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini menarik kembali izin sebagai tertera dalam surat Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1967 kepada Sdr. Drs. Moh. Barmawi Alwi untuk menjabat kedudukan Alternate Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 229 Tahun 1968 tentang Menarik kembali pengangkatan Drs. Frans Seda untuk menduduki jabatan Gubernur Internasional Bank untuk rekonstruksi dan Pembangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan sertanya Republik Indonesia dalam fasilitas hak-tarik khusus Dana Moneter Indonesia
-	diubah oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas PP No. 1 tahun 1967 tentang pelaksanaan UU No. 9/1966 (LN Tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Repulik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "Pernyataan Persetujuan" yang menyatakan persetujuan Republik Indonesia atas pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang telah diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1979 tentang Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kwota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 480.000.000 menjadi SDR. 720.000.000
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000,- menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K./012/83 tanggal 19-8-1983
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota RI pada dana moneter Internasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada dana moneter internasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Su
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconst