foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1976

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang pergudangan Disahkan pada tanggal 29 Desember 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dana reksa Disahkan pada tanggal 27 Desember 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
tentang cuti pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 23 Desember 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1979 tentang Pemberian penghargaan bagi pegawai bekas Trikora dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii bengkulu utara dari kota bengkulu (kotamadya daerah tingkat ii bengkulu) ke arga makmur di kabupaten daerah tingkat ii bengkulu utara Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Bengkulu.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976
tentang pembentukan kota administratif tasikmalaya Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1976

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976
tentang perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1976

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976
tentang keanggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau golongan karya Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976
tentang pemerintahan propinsi daerah tingkat i timor timur dan kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii di timor-timur Disahkan pada tanggal 17 Juli 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Dili

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kovalima

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Kehormatan bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur dan Kabupaten se Propinsi Timor Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1976
tentang sumpah bagi anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 12 Juli 1976

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1976
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1975/1976 kepada tahun anggaran 1976/1977 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1977 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1976/1977 kepada tahun anggaran tahun 1977/1978

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
tentang perluasan kotamadya daerah tingkat ii semarang Disahkan pada tanggal 26 April 1976

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976
tentang penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara Disahkan pada tanggal 23 April 1976

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976
tentang pembentukan kota administratip jember Disahkan pada tanggal 19 April 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976
tentang pelaksanaan undang-undang no. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undang-undang no. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 13 April 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri pesawat terbang Disahkan pada tanggal 5 April 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1977 tentang Pembubaran komando pelaksana proyek industri penerbangan (KOPEL APIP)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan nama perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio menjadi perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tentang Bantuan pinjaman kepada perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 16/1970 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa Disahkan pada tanggal 31 Maret 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Koordinasi Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1976 dan Nomor 1 tahun 1978

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1978

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 13 tahun 1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah no. 8 tahun 1975 Disahkan pada tanggal 16 Maret 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 13/1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kemerdekaan/kebangsaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976
tentang pelaksanaan undang-undang no. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya Disahkan pada tanggal 9 Maret 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara Disahkan pada tanggal 9 Maret 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada Pensiunan Bekas Ketua dan Bekas Anggota BP-KNIP serta Jandanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976
tentang perbaikan penghasilan pegawai negeri golongan i Disahkan pada tanggal 9 Maret 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976
tentang pengadaan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 18 Februari 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap ijazah diploma IV dibidang kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.430/5/2002 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Sekretariat Jenderal

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976
tentang formasi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 18 Februari 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai negeri sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976
tentang pegawai negeri yang menjadi pejabat negara Disahkan pada tanggal 18 Februari 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara tambang timah menjadi persero (perusahaan perseroan) Disahkan pada tanggal 24 Januari 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Mengkoordinasikan seluruh rencana dan tindakan pelaksanaan pencegahan serta pemberantasan penyelundupan timah ke Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indoensia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976
tentang pelaksanaan undang-undang no. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 5 tahun 1975 Disahkan pada tanggal 13 Januari 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 12 (2) dan Ps. 13 (3)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Ps. 22 dan Ps. 25

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama olehKetua Mahkamah Agung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976
tentang pelaksanaan undang-udang no. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 4 tahun 1974 Disahkan pada tanggal 13 Desember 1976

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Republik Indonesia yang terlibat dalam G-30-S/P.K.I. Gol C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum tahun 1977

Ps. 61

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Ps. 11 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ps. 49, 50 dan Ps. 125

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres No. 44 tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Ps. 125

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Ps. 8 (5)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price