foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1977

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977
tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan Disahkan pada tanggal 29 Desember 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi

Ps. 3 (2)

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1997

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977
tentang tambahan atas pp no. 6/1969 tentang pembebasan atas impor Disahkan pada tanggal 29 Desember 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1977

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977
tentang pendirian perusahaan umum asuransi sosial tenaga kerja (lembaran negara no. 55 tahun 1977) Disahkan pada tanggal 5 Desember 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 tentang Perubahan besarnya uang jaminan kematian dan uang kubur asuransi sosial tenaga kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja asuransi sosial tenaga kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1988 tentang besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977
tentang asuransi sosial tenaga kerja (lembaran negara no. 54 tahun 1977) Disahkan pada tanggal 26 November 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 55 tahun 1977)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keppres No. 41 tahun 1973, tentang Daerah Industri Pulau Batam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 tentang Perubahan besarnya uang jaminan kematian dan uang kubur asuransi sosial tenaga kerja

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja asuransi sosial tenaga kerja

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1988 tentang besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja

Ps. 18

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pemberian tambahan santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977
tentang penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota abri Disahkan pada tanggal 25 November 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 1950 tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk angkatan perang Republik Indonesia Serikat sebagaimana telah diubah den

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 20 tahun 1972 tentang bonded warehouse Disahkan pada tanggal 23 Juli 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha Bonded Warehouse

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan berikat (bonded zone)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1977
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun 1976/1977 kepada tahun anggaran tahun 1977/1978 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang industri pupuk Disahkan pada tanggal 23 Mei 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang perwakafan tanah milik Disahkan pada tanggal 17 Mei 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977
tentang perubahan pp no. 1/1976 tentang pelaksanaan uu no. 15/1969 sebagaimana diubah dengan uu no. 4/1975 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 5 Mei 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977
tentang pengujian kesehatan pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada negara ri Disahkan pada tanggal 30 April 1977

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1977
tentang standar penetapan harga indonesia Disahkan pada tanggal 26 April 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977
tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran ri Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977
tentang penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 134 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977
tentang pensiun wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia yang tidak merangkap jabatan wakil ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977
tentang gaji pokok jaksa agung Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977
tentang kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah Disahkan pada tanggal 30 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977
tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 29 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 1950 tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk angkatan perang Republik Indonesia Serikat sebagaimana telah diubah den

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1985

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Ps. 12

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1991

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri perkapalan Disahkan pada tanggal 22 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Kapal Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977
tentang usaha peternakan Disahkan pada tanggal 16 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Tenaga Ahli Pertanian Pada Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan Disahkan pada tanggal 16 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Veteriner Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/PD.610/3/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian Influenza

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian influenza Regional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977
tentang perubahan pp no. 13/1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kemerdekaan/kebangsaan Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977
tentang perubahan atas pp no. 15/1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun bagi Bekas Ketua dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Jandanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977
tentang perubahan atas pp 17/1967 tentang kedudukan keuangan menteri negara ri Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977
tentang perubahan atas pp no. 26/1973 tentang kedudukan keuangan presiden dan wakil presiden ri Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977
tentang penetapan pensiun pokok bekas pegawai negeri sipil dan janda/duda Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 1 Maret 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pangkat dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan strukturil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada lampiran-lampiran E dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan calon/pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi calon/pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1977 tentang Tambahan jabatan dalam lampiran Keputusan Presiden No. 15 tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1979 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1979 tentang Pemberian penghargaan bagi pegawai bekas Trikora dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, dan Balai Besar Pengembangan Logam dan Mesin menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C dan F Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1979

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Tenaga Kesenian dalam lingkungan Departemen Penerangan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1982 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada lampiran A, B dan E Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1980

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil tertentu dibidang pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap ijazah diploma IV dibidang kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan Pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Ps. 16

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan jabatan pustakawan, teknisi penerbangan, penguji mutu barang, dan pranata komputer

Lamp. II

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa bea dan cukai, pengawas ketenagakerjaan, pengamat meteorologi dan geofisika, penyuluh kehutanan, juru penerang, pekerja sosial, pengawas keuangan dan pembangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan pemeriksa pajak, agen, statistisi, dan penyuluh perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1993 kedalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan jabatan pemeriksa paten dan pemeriksa merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan pegawai Badan Urusan Logistik menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan teknisi siaran, andalan siaran dan andikara siaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan teknisi penelitian dan perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut PP No. 33 tahun 1994 tentang peraturan gaji hakim ke dalam gaji pokok hakim menurut PP No. 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

Lampiran II

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

Lampiran II

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri Sipil di Linkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 69-2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP 11-2003 Tentang Perubahan PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP 26-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP 12-2003 Tentang Perubahan PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP 27-2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP 70

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh PP 7-1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977
tentang penyesuaian pokok pensiun purnawirawan abri/warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu abri dipropinsi irian jaya Disahkan pada tanggal 8 Februari 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2 (3) dan Ps. 3

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977
tentang penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi irian jaya Disahkan pada tanggal 8 Februari 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3 (3) dan Ps. 4

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977
tentang pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri Disahkan pada tanggal 2 Februari 1977 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1977
tentang penyertaan modal negara ri dalam perseroan terbatas pelita bahari Disahkan pada tanggal 2 Februari 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara industri sandang menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 31 Januari 1977

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1983 tentang Penarikan kembali enam unit pabrik dari perusahaan daerah sandang Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) industri sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambaan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penanaman penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Sandang I

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang I ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang I ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara biro klasifikasi indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 31 Januari 1977

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price