foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1978

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan umum asuransi kerugian "jasa raharja" Disahkan pada tanggal 6 Desember 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara iglas menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 9 November 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara soda menjadi perusahaan perseroan (persero). Disahkan pada tanggal 9 November 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Industri Soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT Garam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1978
tentang pengangkatan pegawai lembaga minyak dan gas bumi menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978
tentang pengalihan penguasaan modal negara republik indonesia dalam perusahaan perseroan (persero) pt merpati nusantara airlines kepada perusahaan perseroan (persero) pt garuda indonesia airways Disahkan pada tanggal 0 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam rangka pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978
tentang perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1976 dan nomor 1 tahun 1978 Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1978

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 13 tahun 1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978
tentang pembubaran perusahaan umum kertas martapura Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara bio farma menjadi perusahaan umum Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978
tentang pembentukan wilayah kota dan kecamatan dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading dan Pademangan di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres dan Kembangan Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung dan Ciracasdi Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa dan Pesanggrahan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978
tentang kedudukan hukum, pengaturan pemberian perawatan dan jaminan sosial bagi sukarelawan partisan di timor timur. Disahkan pada tanggal 22 Juli 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978
tentang penyelesaian masalah pasukan bersenjata di timor timur Disahkan pada tanggal 22 Juli 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan jaminan Sosial bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978
tentang pembentukan kota administratif kupang Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978
tentang pembentukan kota administratif mataram Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978
tentang pembentukan kota administratif denpasar Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978
tentang pembentukan kota administratif kendari. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978
tentang pembentukan kota administratif palu Disahkan pada tanggal 1 Juli 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1977/1978 kepada tahun anggaran 1978/1979. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 kepada tahun Anggaran 1979/1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978
tentang perubahan dan penetapan batas wilayah kecamatan muara dan wilayah kecamatan palipi di kabupaten daerah tk. ii tapanuli utara prop. daerah tk, i sumatera utara. Disahkan pada tanggal 19 Juni 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1978
tentang penyertaan modal negara republik indonesia kedalam pt. medan foundry centre yang bergerak dibidang industri pengecoran logam. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978
tentang perusahaan umum dok dan galangan kapal Disahkan pada tanggal 29 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978
tentang pengangkatan pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 22 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978
tentang penghasilan terendah bagi penerima pensiun Disahkan pada tanggal 22 Maret 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978
tentang penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri angkatan bersenjata r.i. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih. Disahkan pada tanggal 22 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978
tentang penyertaan modal negara r.i. kedalam perseroan terbatas semen baturaja yang bergerak dibidang industri semen Disahkan pada tanggal 10 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978
tentang perusahaan umum pos dan giro Disahkan pada tanggal 9 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 8 Maret 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978
tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun. Disahkan pada tanggal 8 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1978
tentang penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun Disahkan pada tanggal 8 Maret 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978
tentang kedudukan keuangan presiden dan wakil presiden serta bekas presdien dan bekas wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya Disahkan pada tanggal 25 Februari 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penetapan jalan bebas hambatan (freeway) Jakarta - Bogor - Ciawi menjadi jalan tol Jagorawi dan besarnya uang tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1979 tentang Perubahan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1978 tentang Penetapan jalan bebas hambatan (freeway) Jakarta - Bogor - Ciawi menjadi jalan tol Jagorawi dan besarnya uang tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penetapan jembatan Citarum Rajamandala menjadi Jembatan Tol dan besarnya uang Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol pada Pintu Gerbang Tol menuju/dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Layang Wonokromo - Surabaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1982 tentang Penetapan jembatan Mojokerto menjadi jembatan Tol dan besarnya Tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pembentukan dana jalan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Pintas Serang dan Jalan Pintas Ciujung menjadi Jalan Tol serta Penetapan Besarnya Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai Kapuas, Pontianak jembatan tol sungai Tello Lama, Ujung Pandang , jalan layang tol Wonokromo - Surabaya dan jalan tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Jasa Marga.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta - Tangerang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan jalan bebas hambatan penghubung Cengkareng menjadi jalan tol Cengkareng dan penetapan besarnya tarip tol serta langganan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Perubahan besarnya Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 tentang besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Surabaya - Gempol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Cawang-Semanggi dan jalan tol Jakarta/Cawang-Bekasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta-Cikampek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1988 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol Jakarta - Cikampek dan Kepuputusan Presiden Nomor 25 tahun 1988 tentang penetapan besarnya tol dan langganan tol padabeberapa jalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan layang Bebas Hambatan Cawang - Tanjung Priok sebagai jalan Tol dan Penetapan jenis kendaraan bermotor, besarnya tarip tol untuk ruas jalan tol Tomang-Cawang-Rawamangun serta langganan Tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Cakung-Cikunir sebagai jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada jalan Tol Jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penetapan ruas jalan Padalarang-Cileunyi sebagai jalan Tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan gerbang tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan tol Jagorawi dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan ramp tol pada simpang susun gunung putri dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada jalan tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Serang Timur dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tandes-Kebomas sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Kalihurip dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Meruya dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Serang barat, Cilegon timur, dan simpang susun Cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan jalan bebas hambatan lingkar luar Jakarta seksi Sisi ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarip tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol Tomang - Cawang - Tanjug Priok - Ancol Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan sebagai jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol Lingkar Luar Jakarta seksi S dan Penetapan JenisKendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe sebagai jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan jalan bebas hambatan serpong-pondok aren barat sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Jasa Marga Tbk

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978
tentang satyalancana seroja Disahkan pada tanggal 0 1978

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978
tentang penambahan unit produksi perusahaan umum kehutanan negara Disahkan pada tanggal 3 Februari 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978
tentang perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah no. 11 tahun 1976 Disahkan pada tanggal 10 Januari 1978

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1976 dan Nomor 1 tahun 1978

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1979 tentang Perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1976, Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1978

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price