Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2011

 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the Disahkan pada tanggal 28 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang badan informasi geospasial Disahkan pada tanggal 27 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011
tentang kebun raya Disahkan pada tanggal 27 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara Disahkan pada tanggal 22 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International

 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011
tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara Disahkan pada tanggal 22 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2011
tentang hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan Disahkan pada tanggal 0 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan majelis antarparlemen asean (aipa) mengenai keistimewaan dan kekebalan sekretariat aipa di jakarta (agreement between the government of the republic of indonesia and the asean inter-parliame Disahkan pada tanggal 5 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011
tentang rencana tata ruang pulau sulawesi Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011
tentang rencana tata ruang kawasan batam, bintan, dan karimun Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011
tentang pengembangan kawasan strategis dan infrastuktur selat sunda Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2011
tentang tim koordinasi isi pemeliharaan perdamaian Disahkan pada tanggal 29 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter Mi-17 Tentara Nasional Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa Di Mali

 

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 66 tahun 2011 tentang unit percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 25 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PDF

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011
tentang penugasan kepada pt kereta api indonesia (persero) untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api bandar udara soekarno-hatta dan jalur lingkar jakarta-bogor-depok-tangerang-bekasi Disahkan pada tanggal 24 November 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011
tentang pengesahan agreement recognizing the international legal personality of the international rice research institute (persetujuan pengakuan status hukum internasional atas lembaga penelitian padi internasional) Disahkan pada tanggal 24 November 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011
tentang pengesahan third protocol amending the treaty of amity and cooperation in southeast asia (protokol ketiga perubahan traktat persahabatan dan kerja sama di asia tenggara) Disahkan pada tanggal 15 November 2011

 


 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011
tentang dana perwalian Disahkan pada tanggal 10 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011
tentang kunjungan kapal wista (yacht) asing ke indonesia Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing Ke Indonesa

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011
tentang pengesahan convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions (konvensi tentang proteksi dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya) Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2011
tentang pengesahan memorandum of understanding on establishing the asean-china centre between the governments of the member states of the association of southeast asian nations and the government of the peoples's republic of china (memorandum saling pengertian m Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2011
tentang pengesahan asean multilateral agreement on air services (persetujuan multilateral asean tentang jasa angkutan udara) beserta protocol 1 on unlimited third and fourth freedom traffic rights within the asean sub-region (protokol 1 tentang kebebasan hak ang Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol 5 on Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara Asean)

 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
tentang pembangunan bangunan gedung negara Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011
tentang rencana aksi implementasi rekomendasi komisi kebenaran dan persahabatan republik indonesia dan republik demokratik timor-leste Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011
tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011
tentang pengesahan protocol 1 designation of transit transport routes and facilities (protokol 1 penetapan rute-rute dan fasilitas angkutan transit) Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2011
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen negeri kupang, nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 3 Oktober 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011
tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 27 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional Disahkan pada tanggal 27 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011
tentang unit percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 20 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat


 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011
tentang percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 20 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011
tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon tenaga kerja indonesia Disahkan pada tanggal 20 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011
tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama Disahkan pada tanggal 20 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan medan, binjai, deli serdang, dan karo Disahkan pada tanggal 20 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011
tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca Disahkan pada tanggal 20 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2011
tentang penugasan kepada menteri keuangan untuk melakukan penanganan permohonan arbitrase hesham al-warraq di bawah organisasi konferensi islam Disahkan pada tanggal 20 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011
tentang pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan south east asian games (sea games) xxvi tahun 2011 dan asean para games vi tahun 2011 Disahkan pada tanggal 15 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011
tentang pembukaan konsulat jenderal republik indonesia di shanghai, republik rakyat tiongkok Disahkan pada tanggal 13 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2011
tentang pengesahan letter of understanding for the amendment of the product specific rules set out in appendix 2 of annex 3 of the agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member Disahkan pada tanggal 9 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur Disahkan pada tanggal 9 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan makassar, maros, sungguminasa, dan takalar Disahkan pada tanggal 9 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011
tentang pengesahan preferential trade agreement among d-8 member states (persetujuan preferensi perdagangan antar negara-negara anggota d-8) Disahkan pada tanggal 9 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011
tentang pendirian universitas maritim raja ali haji Disahkan pada tanggal 8 September 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2011
tentang penetapan pembayaran gaji pegawai negeri, pejabat negara, dan pembayaran pensiun bulan september 2011 Disahkan pada tanggal 22 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Pensiun Bulan September 2011

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432h/2011m Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433h/2012m


 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011
tentang tata cara pelaksanaan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011
tentang pengesahan asean comprehensive investment agreement (persetujuan penanaman modal menyeluruh asean) Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Invesment Agreement (protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 4 tahun 2010 tentang penugasan kepada pt perusahaan listrik negara (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2006 tentang penugasan kepada pt perusahaan listrik negara (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011
tentang pembubaran tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011
tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan denpasar, badung, gianyar, dan tabanan Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia tentang kerja sama penggunaan energi atom untuk maksud damai (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the russian federa Disahkan pada tanggal 18 Juli 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011
tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat Disahkan pada tanggal 18 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik korea tentang kerja sama penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai (agreement between the government of the republic of indoensia and the government of the repub Disahkan pada tanggal 14 Juli 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011
tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kejaksaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 12 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011
tentang tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 12 Juli 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011
tentang penghasilan bagi ketua dan anggota dewan pengawas radio republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Juni 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011
tentang penugasan kepada menteri keuangan untuk melakukan penanganan permohonan arbitase di international centre for settlement of investment disputes (icsid) oleh rafat ali rizvi Disahkan pada tanggal 11 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Arbiter, Penganggaran Dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Dan Hesham Al Warraq Di Bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI).

 

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2011
tentang pengesahan second protocol to amend the agreement on trade in goods of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people's republic of china (protokol kedua untuk mengubah per Disahkan pada tanggal 7 Juli 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011
tentang perubahan atas tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor Disahkan pada tanggal 4 Juli 2011

 


 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemeerintah Disahkan pada tanggal 30 Juni 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Bookbuilding.

 

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik dengan pemerintah republik arab mesir mengenai kerja sama ekonomi dan teknik (agreementbetween the government of the republic of indonesia and the government of the arab republic of egypt on economic and technical cooperation) Disahkan pada tanggal 24 Juni 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011
tentang kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air Disahkan pada tanggal 20 Juni 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011
tentang masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 2011-2025 Disahkan pada tanggal 20 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2011
tentang pengesahan framework agreement on trade preferential system among the member states of the organization of the islamic conference (persetujuan kerangka kerja mengenai sistem preferensi perdagangan antar negara-negara anggota organisasi konferensi islam) Disahkan pada tanggal 20 Mei 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011
tentang pengendalian zoonosis Disahkan pada tanggal 20 Mei 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2012 Disahkan pada tanggal 20 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011
tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah Disahkan pada tanggal 19 Mei 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2010 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2011 Disahkan pada tanggal 9 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011
tentang pengesahan agreement establishing the asian - australia - new zealand free trade area (persetujuan kawasan perdagangan bebas asean - australia - selandia baru) Disahkan pada tanggal 6 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011
tentang pengesahan agreement on trade in goods of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nations and the people's republic of china (persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerj Disahkan pada tanggal 6 Mei 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into the Agreement on Trade In Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Natio

 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011
tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia tahun 2011-2014 Disahkan pada tanggal 11 April 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 

 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011
tentang pembukaan konsulat jenderal republik indonesia di istambul, turki Disahkan pada tanggal 1 April 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi informasi pusat Disahkan pada tanggal 22 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 96 tahun 2006 tentang tunjangan dan hak-hak lainnya bagi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial Disahkan pada tanggal 22 Maret 2011

 


 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2011
tentang pengesahan international sugar agreement, 1992 (persetujuan gula internasional, 1992) Disahkan pada tanggal 11 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011
tentang komisi kejaksaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 4 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011
tentang komisi kepolisian nasional Disahkan pada tanggal 4 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan kabinet menteri ukraina mengenai kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai ( agreement between the government of the republic of indonesia and the cabinet of minister Disahkan pada tanggal 3 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Disahkan pada tanggal 2 Maret 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011
tentang bantuan langsung benih ungul dan pupuk Disahkan pada tanggal 2 Maret 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federal swiss mengenai pembebasan visa bersama bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the swiss federal counc Disahkan pada tanggal 28 Februari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 42 tahun 2005 tentang komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur Disahkan pada tanggal 24 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

 

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2011
tentang pendirian sekolah tinggi agama budha negeri raden wijaya wonogiri, jawa tengah Disahkan pada tanggal 24 Februari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011
tentang badan koordinasi nasional penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Disahkan pada tanggal 17 Februari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011
tentang penugasan kepada pusat investasi pemerintah untuk memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada pt. perusahaan listrik negara (persero) Disahkan pada tanggal 8 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011
tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 7 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 ayat (3) & Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011
tentang rencana kebutuhan pinjaman luar negeri tahun 2010-2014 Disahkan pada tanggal 7 Februari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011
tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2011 Disahkan pada tanggal 7 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011
tentang universitas pertahanan indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 7 Februari 2011

 


 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat tentang kerja sama ilmiah dan teknologi (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united states of america on scient Disahkan pada tanggal 24 Januari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011
tentang staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden Disahkan pada tanggal 5 Januari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011
tentang honorarium bagi anggota dan badan pekerja komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan Disahkan pada tanggal 3 Januari 2011

 

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011
tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri surakarta menjadi institut agama islam negeri surakarta Disahkan pada tanggal 3 Januari 2011

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id