Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2012

 

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012
tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional Disahkan pada tanggal 12 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Disahkan pada tanggal 12 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2010 tentang dewan nasional dan dewan kawasan ekonomi khusus Disahkan pada tanggal 12 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012
tentang badan koordinasi pemberantasan rupiah palsu Disahkan pada tanggal 12 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disahkan pada tanggal 12 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012
tentang rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Disahkan pada tanggal 12 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan lembaga ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

 

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan nasional penanggulangan terorisme Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan narkotika nasional Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

 

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

 

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan lembaga sandi negara Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

 

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan arsip nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

 

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan lembaga ketahanan nasional Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional

 

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan tenaga nuklir nasional Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional

 

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pusat statistik Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pengawasan obat dan makanan Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

 

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pengkajian dan penerapan teknologi Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

 

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementrian perumahan rakyat Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

 

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementrian pertanian Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian

 

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementrian riset dan teknologi Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementrian perindustrian Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian

 

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012
tentang tunjangan jabatan fungsional peneliti Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara (asean) mengenai ketuanrumahan dan pemberian keistimewaan dan kekebalan kepada sekretariat asean (agreement between the goverment of the republic of i Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012
tentang pengesahan perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan (preferential trade agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the islamic republic of pakis Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana


 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012
tentang pengesahan agreement on the establishment of the asean coordinating centre for humanitarian assistance on disaster management (persetujuan mengenai pembentukan pusat koordinasi asean untuk bantuan kemanusiaan bagi penanggulangan bencana) Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012
tentang pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

 

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012
tentang persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of republic of indonesia and the government of the kingdom of thailand Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik turki mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the governemnt of the republic Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kazakhstan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the rep Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah hungaria mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of hungaria on the ex Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012
tentang badan intelijen negara Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2012
tentang pengesahan amandement of the articles of agreement of the international monetary fund on the reform of the execute board (perubahan pasal-pasal persetujuan dana moneter internasional mengenai pembaruan dewan eksekutif) Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012
tentang kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012
tentang tunjangan jabatan fungsional kepaniteraan mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 2007 tentang badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

 

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

 

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi papua dan provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012
tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian hukum dan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kyrgyzstan mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kyr Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 67 tahun 2012 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1433 h / 2012 m Disahkan pada tanggal 10 Desember 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M

 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012
tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemil Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012
tentang penghasilan dan hak - hak lain kepada perwakilan ombudsman republik indonesia di daerah Disahkan pada tanggal 9 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012
tentang penugasan menteri hukum dan ham, menteri dalam negeri, jaksa agung, dan kepala bkpm sebagai kuasa hukum presiden ri dalam penanganan gugatan arbitrase di international centre for settlement of investment disputes terkait gugatan churchill mining kepada p Disahkan pada tanggal 9 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012
tentang pengesahan protocol 3 on unlimited third and fourth fredom traffic right between the asean sub - region (protokol 3 tentang kebebasan hak angkut ketiga dan keempat yang tidak terbatas antar sub kawasan asean) Disahkan pada tanggal 9 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol 5 on Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara Asean)

 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012
tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiviral dan antiretroviral Disahkan pada tanggal 9 Maret 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2012
tentang pengesahan international cocoa agreement 2010 (persetujuan kakao internasional 2010) Disahkan pada tanggal 9 Maret 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012
tentang pertanggung jawaban kerugian nuklir Disahkan pada tanggal 8 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012
tentang strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove Disahkan pada tanggal 8 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012
tentang sistem kesehatan nasional Disahkan pada tanggal 8 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 31 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012
tentang honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota lembaga perlindungan saksi dan korban Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012
tentang sekretariat jenderal komisi yudisial Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

 

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1433h/2012m Disahkan pada tanggal 20 Juli 2012

 


 

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik makedonia tentang pembebasan visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and thegovernment of the republic of macedonia on exemption of visa requirements for holders of diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 13 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah persatuan emirat arab mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas dan khusus (agreement between the government of the republic of indonesia and the governmentof the united arab emirates on visa exemption for holders of diplomatic, service and special passports) Disahkan pada tanggal 13 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012
tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan Disahkan pada tanggal 22 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2012
tentang pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of thailand (persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand) Disahkan pada tanggal 15 Juni 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2012
tentang pengesahan asean plus three emergency rice reserve agreement (persetujuan cadangan beras darurat asean plus tiga) Disahkan pada tanggal 13 Juni 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2012
tentang pengesahan second protocol to amend the agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea Disahkan pada tanggal 8 Juni 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012
tentang wakil menteri Disahkan pada tanggal 7 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012
tentang kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 29 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of therepublic of suriname on visa exemption for holders of diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 24 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan dewan kementerian bosnia dan herzegovina tentang pembebasan visa bagi paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the council ofministers of bosnia and herzegovina on visa exemption for diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 24 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan dewan kementerian bosnia dan herzegovina tentang pembebasan visa bagi paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the council ofministers of bosnia and herzegovina on visa exemption for diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 24 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 Disahkan pada tanggal 23 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2013 Disahkan pada tanggal 15 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012
tentang kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara Disahkan pada tanggal 15 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapi

 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pemeriksa Disahkan pada tanggal 2 Mei 2012

 


 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012
tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri bengkulu menjadi institut agama islam negeri bengkulu Disahkan pada tanggal 25 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri gajah putih takengon, aceh tengah, aceh Disahkan pada tanggal 25 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012
tentang kepaniteraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 25 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012
tentang organisasi dan tata kerja pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Disahkan pada tanggal 25 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012
tentang tim pengamat indonesia dalam international monitoring team di filipina selatan Disahkan pada tanggal 24 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia tentang kerja sama teknik militer (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the russian federation on military technicalcooperation) Disahkan pada tanggal 24 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 86 tahun 2002 tentang pembentukan badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa Disahkan pada tanggal 13 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012
tentang institut teknologi bandung sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 13 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012
tentang universitas pendidikan indonesia sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 13 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional arsiparis Disahkan pada tanggal 12 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional auditor Disahkan pada tanggal 12 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovenia mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of therepublic of slovenia on visa exemption for holders of diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 12 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012
tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga Disahkan pada tanggal 12 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2011 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2012 Disahkan pada tanggal 5 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012
tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo Disahkan pada tanggal 5 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo


 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012
tentang penugasan kepada pt pelabuhan indonesia ii (persero) untuk membangun dan mengoperasikan terminal kalibaru pelabuhan tanjung priok Disahkan pada tanggal 5 April 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka indonesia national single window Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012
tentang tunjangan khusus wilayah pulau - pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau - pulau kecil terluar dan atau wilayah perbatasan Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik argentina mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the argent Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan (agreement between the goverment of the republic o Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012
tentang pengesahan international convention maritime search and rescue, 1979 with annex and 1998 amendement to the international convention on maritime search and rescue, 1979 (resolution maritime safety committee 70 (69)) (konvensi internasional tentang pencari Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012
tentang pengesahan annex iii, annex iv, annex v, and annex vi of the international convention for the prevention of pollution from ship 1973 as modified by the protocol of 1978 relating the neto (lampiran iii, lampiran iv. lampiran v, dan lampiran vi dari konven Disahkan pada tanggal 3 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the gover Disahkan pada tanggal 3 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the gover Disahkan pada tanggal 3 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012
tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional Disahkan pada tanggal 3 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012
tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi Disahkan pada tanggal 3 Februari 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012
tentang pengesahan agreement between the goverment og the republic of indonesia and the goverment of the hong kong special administrative region of the people's republic of china for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with resp Disahkan pada tanggal 3 Februari 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012
tentang pengesahan agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the republic of zimbabwe for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gaius (persetujuan Disahkan pada tanggal 3 Februari 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 31 tahun 2010 tentang komite ekonomi nasional Disahkan pada tanggal 3 Februari 2012

 


 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012
tentang tentang pengesahan persetujuan kerangka kerja mengenai kemitraan dan kerja sama menyeluruh antara republik indonesia, di satu pihak, dan komunitas eropa beserta negara-negara anggotanya, di pihak lainnya (framework agreement on comprehensive partnership Disahkan pada tanggal 2 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2012
tentang pengesahan agreement on the privileges and immunities of the association of southeast asian nations (persetujuan tentang keistimewaan dan kekebalan perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara) Disahkan pada tanggal 2 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kroasia tentang penghindaran pajak berganda yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government Disahkan pada tanggal 2 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the independent state of papua new guinea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (persetujua Disahkan pada tanggal 2 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012
tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden Disahkan pada tanggal 2 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, Dan Pembantu Asisten

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
tentang rencana umum penanaman modal Disahkan pada tanggal 2 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu Disahkan pada tanggal 2 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012
tentang hak keuangan bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota komite inovasi nasional Disahkan pada tanggal 2 Juli 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012
tentang rencana tata ruang pulau sumatera Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 46 tahun 2010 tentang badan nasional penanggulangan terorisme Disahkan pada tanggal 2 Maret 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat bangladesh mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe people's republic of bangladesh on visa exemption for holders of diplomatic and service/official passports) Disahkan pada tanggal 2 Februari 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2009 tentang unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan Disahkan pada tanggal 1 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012
tentang penugasan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri sekretaris negara, menteri keuangan, dan jaksa agung untuk melakukan penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana terkait kasus pt bank century, tbk., yang berada di luar negeri Disahkan pada tanggal 1 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia Disahkan pada tanggal 1 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012
tentang pengelolaan gedung pusat kehutanan dan taman hutan Disahkan pada tanggal 1 2012

 


 

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012
tentang komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Disahkan pada tanggal 1 November 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012
tentang pengesahan final acts of the plenipotentiary conference, guadalajara, 2010 (akta-akta akhir konferensi yang berkuasa penuh, guadajara, 2010) Disahkan pada tanggal 1 November 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Disahkan pada tanggal 1 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012
tentang rencana tata ruang pulau kalimantan Disahkan pada tanggal 1 Mei 2012

 

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012
tentang komite nasional keselamatan transportasi Disahkan pada tanggal 1 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 49 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator

 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012
tentang pengesahan protocol to implement the seventh package of commitments under the asean framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan komitmen paket ketujuh dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang jasa) Disahkan pada tanggal 1 Mei 2012

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id