Anotasi 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Tahun 2006-2017

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Disahkan pada tanggal 2017

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan Disahkan pada tanggal 2017

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Disahkan pada tanggal 25 Mei 2016

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 18 Februari 2015

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 10 2013

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang

 

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 22 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.33A

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi Masa Jabatan 2007-2011

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Disahkan pada tanggal 17 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-undang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Disahkan pada tanggal 17 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 26 Februari 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008
tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Disahkan pada tanggal 31 Desember 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang jaring pengaman sistem keuangan Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia [Pasal 11 ayat (4), (5) dan Terkait Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK]

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Operasi Moneter Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/33/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 20.000 (Dua Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1998, 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah Tahun Emisi 1999, dan 100.000 (Seratus Ribu) Rupiah Tahun Emisi 19

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank Kepada Bank Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua Disahkan pada tanggal 16 April 2008

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007
tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan konstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 6 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 2-2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi UU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006
tentang penangguhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (5) undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Disahkan pada tanggal 2 Oktober 2006

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 7 Maret 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 27 April 2005

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati Dan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua PP 6-2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP 48-2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Perpres 9-2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id