Anotasi PERPU 1950

You are here: Home

Anotasi PERPU 1950

Anotasi PerPu 1950

Anotasi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1950

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950
tentang peraturan tentang pembentukan propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Utara
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi
-	diubah oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950
tentang peraturan tentang pembentukan propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan cara bagaimana mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Jangka Waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 113)
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Tengah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Tengah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Tengah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi
-	diubah oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera
-	dicabut oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang peraturan tentang pembentukan daerah tingkat i sumatra selatan Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Selatan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Selatan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Selatan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada Propinsi
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Sumatera
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan penegasan tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi
-	diubah oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi di Sumatera
-	diangkat menjadi UU oleh	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950(Lembaran Negara tahun 1955 No. 52)" sebagai Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan kota administratip Baturaja
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang peraturan tentang pembentukan dewan perwakilan rakyat dan dewan pemerintahan Disahkan pada tanggal 29 Juni 1950

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
tentang peraturan yang menetapkan peraturan-peraturan mana yang berlaku untuk daerah-daerah yang menggabungkan pada republik indonesia Disahkan pada tanggal 12 Maret 1950

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 81)
-	diingat oleh	Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1949
tentang penghapusan peraturan darurat no. 46/mbkd/49 dan menghidupkan kembali pengadilan tentara yang ada sebelumnya tanggal 7 mei 1949 Disahkan pada tanggal 25 Desember 1949