PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1960 tentang Perubahan Keputusan Pemerintah No. 1z tahun 1940 (Stbl. 1940 No. 379) mengenai peraturan Devisen

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1960 tentang Penambahan ketentuan penyelenggaraan "Aturan Bea Meterei 1921"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan pajak deviden

-

ditarik kembali oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1960 tentang Penarikan kembali ordonansi pajak upah (Staatsblad 1934 nomor 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 24 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 141)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan ordonansi pajak pendapatan 1944

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian beberapa macam penyusutan-penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari Laba Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1960 tentang Organisasi pembantu penguasa dalam keadaan bahaya di Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya Didaerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan penguasa perang pusat tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan

-

ditimbang oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 nomo 139) tentang keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumaman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan latin atau huruf Arab dan huruf Daerah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembatasan terhadap percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1960 tentang Penghentian sementara segala kegiatan-kegiatan politik

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/028/1958 tanggal 5 September 1958 tentang Larangan adanya organisasi-oraganisasi partai politik Islam Indonesia "Masyumi", partai sosialis Indonesia (P.S.I.),Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) didaerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Pusat yang mengenai pengurusan orang asing

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 tentang Izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah perairan pulau Berhala Sumatera Timur

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1960 tentang Lalu lintas dan pelayaran dimuara sungai Sungsang, Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 14 Tahun 1960 tentang Larangan penyelaman di Tanjung Priuk dan Tanjung Perak

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 15 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 17 Tahun 1960 tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 18 Tahun 1960 tentang Larangan pelayaran dan perikanan di perairan pelabuhan Pulau Sumbu

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 19 Tahun 1960 tentang Larangan berlabuh di daerah pelabuhan Bitung bagi kapal-kapal niaga

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 20 Tahun 1960 tentang Larangan penempatan sero-sero dan alat-alat penangkap ikan lainya diperairan Indonesia tanpa izin

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 21 Tahun 1960 tentang Tempat-tempat untuk pengawasan bagi kapal-kapal yang mengadakan pelayaran antara daerah-daerah tertutup dengan luar negeri atau sebaliknya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Perubahan pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 139) tentang keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1961 tentang perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960, tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2133)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan swasta (penjelasan dalam TLN No. 2151)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1961 tentang Tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Rotary Club" (penjelasan dalam TLN No. 2155)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "devine life society" (penjelasan dalam TLN No. 2156)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmanent Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (AMORC)" (penjelasan dalam TLN No. 2157)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi" (penjelasan dalam TLN No. 2158)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2165)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah berhubung dengan penghapusan Keadaan Bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2166)

-

diingat oleh

Peraturan Pengasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2167)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1961 tentang Larangan pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah "Time" dan "Life" (penjelasan dalam TLN No. 2271)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1961 tentang perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 tahun 1961 tentang tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian/penggunaan tanda dan kata-kata palang merah

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1962 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi didaerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkat keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2436)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1962 tentang Dipertahankan beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi didaerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasa dalam TLN No. 2437)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perubahan/tambahan pasal 5 peraturan penguasa perang tertinggi No. 2 tahun 1960 (LN tahun 1960 No. 64 TLN No. 1995) tentang Mahkamah angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dalam keadaan perang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1962 tentang Larangan adanya yayasan Raden Saleh

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1962 tentang Larangan mempergunakan burung merpati sebagai alat penghubung/pemberitaan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala (penjelasan dalam TLN No. 2446)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perubahan/tambahan pasal-pasal peraturan penguasa perang tertinggi No. 7 tahun 1960 (LN tahun 1960 No. 108) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pencabutan peraturan-peraturan penguasa perang tertinggi No. 3, 5, 6, 7, 8 tahun 1961 dan No. 5 tahun 1962

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1962 tentang Lembaga persahabatan antara bangsa di Indonesia (penjelasan dalam TLN No. 2495)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pengerahan/pengiriman tenaga pembangunan Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1962 tentang Hak dan kedudukan sukarelawan pembebasan Irian Barat (penjelasan dalam TLN No. 2518)

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 tentang Keadaan tertib sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAM RATA

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan darurat militer di daerah propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan darurat militer di daerah propinsi Timor-Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan darurat sipil di propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Operasi Terpadu dalam Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1960 tentang Penambahan ketentuan penyelenggaraan "Aturan Bea Meterei 1921"

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan penyelenggaraan Aturan Bea Meterai 1921

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1959 tentang Penunjukan hasil yang dibikin dengan alkohol-etil yang dalam keadaan-keadaan yang tertentu tidak akan dibebani bea-masuk sebagai barang alkohol-sulingan

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan Tabaks-accijns-verordening (Staatsblad 1932 No. 560)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan daerah tingkat II kepulauan Riau kedalam daerah pabean Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2594)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan pajak deviden

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q. PT. Internatioanal Nickel Indonesia. (Penjealsan dalam TLN No. 2856)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij (Penjelasan dalam TLN No. 2859)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan kelonggaran-kelonggaran perpanjangan untuk penanaman modal asing dibidang pertambangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan pungutan dan perimbangan pembagian penerimaan iuran hasil hutan dan iuran pembangunan daerah (IPEDA)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran pembiayaan ekploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1959, nomor 12 tahun 1959, nomor 13 tahun 1959, nomor 17 tahun 1959, nomor 18 tahun 1959, nomor 19 tahun 1959 dan nomor 20 tahun 1959(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1909)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1959 tentang Penetapan harga mata uang rupiah

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang Ekpor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang Impor

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 4 Prp tahun 1959 dan pencabutan Undang-Undang nomor 32 Prp tahun 1960 dan Undang-Undang nomor 34 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 91, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 92 dan Lembaran Negaratahun 1960 nomor 94).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Penetapan Nilai Lawan Rupiah

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pinjaman konsolidasi tahun 1959 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1910)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan dibidang fiskal mengenai penurunan nilai uang kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,- (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1848)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan waktu untuk melaksanakan hak menutut penukaran uang kertas Bank pecahan-pecahan Rp. 1000,- dan Rp. 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1959 nilainya masing-masing telah diturunkan menjadi Rp. 100,- dan Rp. 50,-

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Umum Negara ke dalam Bank Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya