Anotasi 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960
tentang penyempurnaan ordonansi pajak pendapatan 1944 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pajak Pendapatan dari Gaji Pegawai Negeri dalam Mata Uang Rupiah yang dibebankan kepada Keuangan Umum Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian beberapa macam penyusutan-penyusutan dan pengeluaran-pengeluaran tertentu dari Laba Perusahaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1960
tentang penarikan kembali ordonansi pajak upah (staatsblad 1934 nomor 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 24 tahun 1959 (lembaran negara tahun 1959 nomor 141) Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan ordonansi pajak pendapatan 1944

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1960
tentang perubahan dan tambahan pajak deviden Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960
tentang perubahan pasal 43 ayat (5) peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1959 (lembaran negara tahun 1959 nomor 139) tentang keadaan bahaya Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan swasta (penjelasan dalam TLN No. 2151)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1961 tentang Tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Rotary Club" (penjelasan dalam TLN No. 2155)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "devine life society" (penjelasan dalam TLN No. 2156)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmanent Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (AMORC)" (penjelasan dalam TLN No. 2157)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi" (penjelasan dalam TLN No. 2158)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2165)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah berhubung dengan penghapusan Keadaan Bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2166)

-

diingat oleh

Peraturan Pengasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2167)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1961 tentang perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 tahun 1961 tentang tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian/penggunaan tanda dan kata-kata palang merah

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1962 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi didaerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkat keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2436)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1962 tentang Dipertahankan beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi didaerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasa dalam TLN No. 2437)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perubahan/tambahan pasal 5 peraturan penguasa perang tertinggi No. 2 tahun 1960 (LN tahun 1960 No. 64 TLN No. 1995) tentang Mahkamah angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dalam keadaan perang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1962 tentang Larangan adanya yayasan Raden Saleh

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1962 tentang Larangan mempergunakan burung merpati sebagai alat penghubung/pemberitaan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala (penjelasan dalam TLN No. 2446)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perubahan/tambahan pasal-pasal peraturan penguasa perang tertinggi No. 7 tahun 1960 (LN tahun 1960 No. 108) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pencabutan peraturan-peraturan penguasa perang tertinggi No. 3, 5, 6, 7, 8 tahun 1961 dan No. 5 tahun 1962

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1962 tentang Lembaga persahabatan antara bangsa di Indonesia (penjelasan dalam TLN No. 2495)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pengerahan/pengiriman tenaga pembangunan Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1962 tentang Hak dan kedudukan sukarelawan pembebasan Irian Barat (penjelasan dalam TLN No. 2518)

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 tentang Keadaan tertib sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1969 tentang Penghapusan keadaan perang didaerah Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan darurat militer di daerah propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan darurat militer di daerah propinsi Timor-Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan darurat sipil di propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Operasi Terpadu dalam Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960
tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960
tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1961 tentang Larangan pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah "Time" dan "Life" (penjelasan dalam TLN No. 2271)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960
tentang panitia urusan piutang negara Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960
tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960
tentang pembentukan daerah tingkat i sulawesi utara-tengah Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan daerahTingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Bitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-bau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Luwu Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (dua belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1960
tentang perubahan nama dan kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan hukum serta pemindahan tempat kedudukan "n.v. nederlandsch-indische aardolie maatschappij" (n.i.a.m.) Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960
tentang pembentukan dewan perusahaan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960
tentang pertambangan minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamina)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 tentang Pengawasan dan penyaluran pengusahaan minyak bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2430)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1963 tentang Penetapan tenggang waktu peralihan pelaksanaan usaha Pertambangan Minyak dan Gas bumi oleh Perusahaan-perusahaan bukan Perusahaan Negara. (Penjelasan dalam TLN No. 2535)

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1963 tentang Kebijaksanaan pembangunan propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation(LN 1962 No. 24) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) Perusahaan Negara Pertamina denganPT. Stanvac Indonesia, Perusahaan Negara Permigan dengan PT. Shell Indonesia. (Penjelasan dalam TLN 2599)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan batas wilayah Kuasa Pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 296 Tahun 1968 tentang Membubarkan Team Perumus Kabijaksanaan dibidang bahan-bakar dan tenaga dengan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Anggota-anggota Team

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan berlakunya Undang-undang No. 8/1971 secara efektif

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1972 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan perjanjian Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan penguasaan dan pengurusan uap Geothermal, sumber air bawah tanah dan mata air panas

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Ps. 16

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1973 tentang Penetapan Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata Per Aziona (Agip Sp.A) didaerah lepas pantai Laut Cina Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi didaerah Lepas Pantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penetapan batas-batas Wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata per Aziona (Agip SpA) di Daerah Lepas pantai Laut Cina Selatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan, Peredaran dan Pengawasan Pelumas.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1980 tentang Dalam melaksanakan Pembangunan Pabrik Hydrocracker di Dumai Riau, Pertamina mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Joint Venture

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1980 tentang Dalam melaksanakan Pembangunan Pabrik Hydrocracker di Dumai Riau, Pertamina mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Joint Venture

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan pelumas dan penanganan pelumas bekas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan penggunaan laba serta cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas

Ps. 6

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan pengusahaan kilang minyak dan gas bumi oleh badan usaha swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1960
tentang peleburan perseroan terbatas bank tani dan nelayan kedalam bank koperasi, tani dan nelayan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960
tentang peleburan bank rakyat indonesia kedalam bank koperasi tani dan nelayan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960
tentang bank koperasi, tani dan nelayan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan bank rakyat Indonesia kedalam bank koperasi tani dan nelayan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1960 tentang Peleburan perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Koperasi Tani dan Nelayan kedalam Bank Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960
tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 66 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 nomor 117) tentang wajib militer Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1960
tentang penyaluran militer wajib darurat kedalam rangka wajib militer Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960
tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960
tentang pertambangan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan bahan-bahan galian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1963 tentang Pembentukan dan susunan Dewan Penasehat Pertambangan. (Penjelasan dalam TLN No. 2523)

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 14 Tahun 1963 tentang Kebijaksanaan pembangunan propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan bahan-bahan galian

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pengangkutan kebutuhan dan hasil-hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960
tentang perubahan dan tambahan undang-undang darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1960
tentang kredit dan likwiditet bank Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1960
tentang pajak transfer Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 4 Prp tahun 1959 dan pencabutan Undang-Undang nomor 32 Prp tahun 1960 dan Undang-Undang nomor 34 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 91, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 92 dan Lembaran Negaratahun 1960 nomor 94).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960
tentang perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan) Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang pembiayaan impor dan ekspor

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960
tentang penggunaan mata uang rupiah dalam lalu lintas pembayaran luar negeri Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1960 tentang Pajak transfer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1960 tentang Penetapan daftar barang-barang yang diimpor dengan kurs dasar rupiah dan daftar barang-barang yang impornya dibatasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2034)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 4 Prp tahun 1959 dan pencabutan Undang-Undang nomor 32 Prp tahun 1960 dan Undang-Undang nomor 34 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 91, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 92 dan Lembaran Negaratahun 1960 nomor 94).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1960
tentang perubahan dan tambahan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 (lembaran negara 1959 nomor 43) tentang pinjaman obligasi berhadiah tahun 1959 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1960
tentang peleburan bank industri negara kedalam bank pembangunan indonesia Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 21 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 nomor 65) tentang Bank Pembangunan Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2519)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960
tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1960
tentang ancaman hukum terhadap pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam jawatan kereta api dengan tidak mempunyai surat izin Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1960
tentang uang honorarium juru sumpah Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960
tentang perubahan pasal 27 dan pasal 28 undang-undang darurat nomor 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1960 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960
tentang perubahan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1958 (lembaran negara 1958 nomor 43) tentang urusan perumahan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960
tentang rahasia bank Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960
tentang perpanjangan jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 1959 (lembaran negara tahun 1959 nomo 139) tentang keadaan bahaya Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/028/1958 tanggal 5 September 1958 tentang Larangan adanya organisasi-oraganisasi partai politik Islam Indonesia "Masyumi", partai sosialis Indonesia (P.S.I.),Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) didaerah-daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau Daratan serta Sulawesi Utara dan Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Pusat yang mengenai pengurusan orang asing

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah perairan pulau Berhala Sumatera Timur

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1960 tentang Lalu lintas dan pelayaran dimuara sungai Sungsang, Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah perairan Sumatera, Kalimantan Barat, Pantai Selatan Jawa Barat, Pantai Sulawesi Utara beserta pulau-pulaunya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 14 Tahun 1960 tentang Larangan penyelaman di Tanjung Priuk dan Tanjung Perak

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 15 Tahun 1960 tentang Penutupan daerah Teluk Halong dan sebagian Teluk Ambon

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia urusan piutang negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 17 Tahun 1960 tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 18 Tahun 1960 tentang Larangan pelayaran dan perikanan di perairan pelabuhan Pulau Sumbu

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 19 Tahun 1960 tentang Larangan berlabuh di daerah pelabuhan Bitung bagi kapal-kapal niaga

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 20 Tahun 1960 tentang Larangan penempatan sero-sero dan alat-alat penangkap ikan lainya diperairan Indonesia tanpa izin

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 21 Tahun 1960 tentang Tempat-tempat untuk pengawasan bagi kapal-kapal yang mengadakan pelayaran antara daerah-daerah tertutup dengan luar negeri atau sebaliknya

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960
tentang bank pembangunan indonesia Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peleburan bank industri negara kedalam bank pembangunan Indonesia

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun 1962

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1962

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 21 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 nomor 65) tentang Bank Pembangunan Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2519)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1962 tentang Peneatapan Anggaran bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1961

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964

-

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1966 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1961 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 17 tahun 1962

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1965

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1968 tentang Memberhentikan Direktur Bank Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Barmawi Alwi dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Bank Pembangunan Indonesia, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas tersebut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 1968 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai dana penyertaan modal Pemerintah

Ps. 4 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960
tentang kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan pengawasan dan pengendalian senjata api.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960
tentang perusahaan negara Disahkan pada tanggal 3 April 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 tentang Badan Muatan Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 1999)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan dewan perusahaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947. (Penjelasan dlama TLN No. 2097)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamina)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Asuransi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asurandi Kerugian Eka Chandra

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Riau

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Maluku

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Peternakan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negera Kesatuan Sulawesi Selatan/Tenggara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara kesatuan Kalimantan Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Kalimantan Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Nusa Tenggara Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jakarta Raya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kalimantan Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Maluku

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Irian Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Virama Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indra Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Yodya Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Nindya Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Kumala Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Hutama Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Waskita Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pembangunan Perumahan"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Wijaya Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Adhi Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Indah Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Pharmasi dan alat kesehatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tri Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara dan Alat Kesehatan "Nurani Farma"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bio Farma"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat kesehatan "Raja Farma"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat kesehatan "Kasa Husada"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Sari Husada"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Nakula Farma"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Bhinneka Kina Farma"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Batubara Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Timah Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Mas Cikotok

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1961 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1960 tentang Pendirian Badan Muatan Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1961 tentang Pendireian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Angkutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Umum Pimpinan Umum Industri Mesin dan alat listrik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelabuhan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Maritim

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Triadaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air dan Dok Semarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah I"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah II"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah III"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 1961 tentang Pemdirian Perusahan Negara "Pelabuhan Daerah IV"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah V"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VI"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VII"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VIII"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Gaya Motor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Ralin

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Metrika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Bisma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Padalarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Soda

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kasatuan Aceh

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 156 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 157 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 160 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 161 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 162 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 164 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 167 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 169 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 170 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 171 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 172 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 173 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 175 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perkreditan/Tabungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 180 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 182 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 183 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan dan Perajutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan dan Minuman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 186 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 187 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 188 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 189 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 190 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Es

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 193 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 194 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 195 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1958 tentang Pengawasan dan penyaluran pengusahaan minyak bumi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian karya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara Tahun 1962

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1962 tentang Perusahaan Muatan Kapal Laut 1962

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1962 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1962 tentang Pendirian perusahaan bangunan negara Nabuka Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Eka Grafika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Dwi Grafika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Tri Grafika

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kertas Pematang Siantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara "Candradimuka"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1962 tentang Penambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpiman Umum Industri Kimia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1962 tentang Peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Gula Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara dan Perusahaan Karung Goni

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Peraturan tabungan dan asuransi pegawai negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 33, 34, 38, 39, 40, 41, dan No. 43 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pertanian Negara, Kesatuan-kesatuan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan/Tenggara,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pendirian perusahaan negara Irian Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pendirian perusahaan negara Irian Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1963 tentang Aktivitas perusahaan dagang negara dalam rangka pelaksanaan deklarasi ekonomi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1963 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 200) tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa (G.P.S.)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1964

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation(LN 1962 No. 24) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) Perusahaan Negara Pertamina denganPT. Stanvac Indonesia, Perusahaan Negara Permigan dengan PT. Shell Indonesia. (Penjelasan dalam TLN 2599)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 198 tahun 1961. (LN 1961 No. 236) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 104, No. 105 dan No. 106 tahun 1961

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan musyawarah pengusaha nasional swasta (penjelasan dalam T.L.N. No. 2618)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan Dana, Daya dan Tenaga Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Proyek-proyek Industri Dasar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwijaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pembentukan gabungan perusahaan sejenis Perkebunan Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1964 tentang Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur. (Perhutani Kalimantan Timur) (LN 1961 No. 49)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No. 29) tentang pendirian perusahaan negara Irian Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pembubaran perusahaan-perusahaan Dagang Negara: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Budi Bhakti, Jaya Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, dan Sejati Bhakti

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Pantja Niaga, Satya Niaga dan Pembangunan Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Koja"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1964 tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan aparatur distribusi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat-alat Kesehatan "Kasa Husada", Industri Kulit, Industri Pemintalan, Industri Pertenunan dan Perajutan, Industri Makanan dan Minuman, Industri Keramik, Industri Logam dan Mesin, Industri Kimia,Industri Kayu bahan Bangunan dan Sabut, Industri Karet, Industri Nabati dan Industri Es dan peleburannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1965 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1965 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasapura "Kemayoran" (LN 1962 No/ 87)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penggantian istilah Jabatan "Presiden Direktur" menjadi "Direktur Utama"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

-

ditimbang oleh

Penetapan Presiden Nomor 20 Tahun 1965 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Angkatan Bersenjata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa serta Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Umum Indonesia Gaya Baru)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 tentang Kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan Negara dan barang yang dikuasai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1966 tentang Pendirian Perusahaan Negara Hasil Laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara Dirga Niaga, Cipta Niaga, Kerta Niaga

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1966 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1961 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 17 tahun 1962

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1966 tentang Pembubaran Perusahaan Bangunan "Nabuka Karya"

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk beserta Tambahan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 1965

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1967 tentang Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis Perkebunan Besar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1967 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara (sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 No. 76) serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1967 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara (sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961, Lembaran Negara tahun 1961 No. 76) serta Pendirian Perusahaan Bangunan Negara "Buwana Karya"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1967 tentang Mengangkat anggota Direksi Perusahaan Gas Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 247 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/mengangkat Direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Farmasi dan Alat Kesehatan Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1967 tentang Inventarisasi kekayaan perusahaan-perusahaan negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1968 tentang Perubahan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan karung goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman danBadan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1968 tentang Pembubaran Perusahaan Peternakan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1968 tentang Penambahan modal perusahaan negara "Pelayaran Nasional Indonesia"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dan mengangkat Direktur Utama Perusahaan Negara Garuda Indonesia Airways

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya yang tercantum dibelakang namanya masing-masing sebagaimana termasuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 10 Oktober 1967, No. P.6/69/10 Phb. dengan disertai pernyataan terimakasih atas jasanya [...]

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasai dan Alat-alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk usaha negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan pendirian Perusahaan Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1969 tentang Status Proyek/Pabrik Pemintalan Bekasi dan Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Perusahaan Negara Perkebunan V dan VII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1969 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahan Negara Perkebunan Sawit Sebrang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pembubaran Badan-badan Pimpinan Umum dalam lingkungan Departemen Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Gaya Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1970 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Dharma Niaga menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahan Negara (PN) Pengolahan Cat dan Vernis Pabrik cat Utama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Mega Elektro (Mensin dan Gaya Elektro) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Percetakan, Penerbitan dan Pabrik tinta Gita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 tentang Perubahan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Kerta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1970 tentang Penanaman modal Perusahaan Negara (PN) Zatas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Virama Karya menjadi perusahaan Perseraon (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodha Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Preseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Reasuransi Umum Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) menjadi Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN) Sapta Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1970 tentang Penambahan modal Perusahaan Negara (PN) Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22606)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1970 tentang Pemisahan kekayaan negara untuk penambahan modal Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-poyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Padang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Negara (PN) Satya Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1971 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara (LN 134/1961)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (P.N.P.R.. Daya Yasa) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1971 tentang Pembubaran Perusahaan Negara "Kumala Karya"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Tonasa

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1971 tentang Pembubaran unit Percetakan Negara dahulu NV. Koninklijke Drukkerij de Unie dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara (Perusahaan Negara Percetakan dan Periklanan Daya Upaya)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara dan Perusahaan Perusahaan Negara dalam lingkungannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penanamam Modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1973 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 51/1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sulawesi Utara/Tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 52/1970 dan Peraturan Pemerintah No. 32/1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1973 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Fajar Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973 tentang Penarikan sebagian dari kekayaan negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Perkebunan III dan penyerahannya kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Dahana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Umum kertas Martapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Proyek Gula "Cot Girek" sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan XVI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Persero (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974 tentang Perubahan Perusahaan Umum Gula Bone dan penetapan status pabrik gula Bone sebagai unit produksi Perusahaan Perseroan (Persero) ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Penas)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Iglas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh pemerintah pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam menjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Buwana Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perusahaan Umum Listrik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi perusahaan perseron (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka

-

diingat oleh

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII,Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara Republik Indonesia menjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960
tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab undang-undang hukum pidana dan dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960
tentang perubahan tarip upah untuk balai harta peninggalan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960
tentang beberapa perubahan dalam kitab undang-undang hukum pidana Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960
tentang perubahan undang-undang nomor 78 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 nomor 138) tentang penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (LN 1958 No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 (LN 1960 No. 42). Penjelasan dalam TLN No. 2775)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960
tentang perubahan undang-undang nomor 12 tahun 1951 (lembaran negara tahun 1951 nomor 80) tentang penghapusan badan hukum algemene volkscredietbank Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan bank rakyat Indonesia kedalam bank koperasi tani dan nelayan

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960
tentang bank dagang negara Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 tentang Berlangsungnya Bank Dagang Negara

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960
tentang pembubaran panitia untuk menjelaskan urusan pemulihan hak Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960
tentang perubahan modal bank indonesia Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960
tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden, jika presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang wakil presiden tidak ada atau berhalangan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Bank dagang negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1960 tentang Pembentukan dewan angkutan darat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 78 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 138) tentang Penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Dewan Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Tata susunan kepangkatan Kepolisian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1960 tentang Peraturan kesehatan Presiden Republik Indonesia serta keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (LN No. 63/1952) tentang kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lapangan pekerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1960 tentang Masa-kerja yang dihitung untuk Pensiun, seperti dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 1952

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perubahan tarip upah untuk balai harta peninggalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1960 tentang Perubahan Keputusan Pemerintah No. 1z tahun 1940 (Stbl. 1940 No. 379) mengenai peraturan Devisen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 117), tentang kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1960 tentang Dewan bahan makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil dan kedudukan Pelaut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pakaian dinas dan tanda-pangkat kepala-kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan penguasa perang pusat tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 tentang Bank pembangunan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan jangka waktu peralihan yang tersebut pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 nomo 139) tentang keadaan bahaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1960 tentang Badan Muatan Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 1999)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1960 tentang Dewan pertekstilan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 nomor 43) tentang Urusan perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1960

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1960 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1960 tentang Pemeriksaan pada Departemen-departemen, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan Negara pada Instsansi-instansi serta Badan-badan yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2048)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara 1955 No. 48) tentang Peraturan pegawai negeri sipil Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. Samarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Samarang Veer. (Penjelasan dalam TLN No. 2057)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1960 tentang Tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1960 tentang Dewan Angkutan Darat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1960 tentang Penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) untuk tahun 1960. (Penjelasan dalam TLN No. 2059)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1960/1961

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran militer wajib darurat kedalam rangka wajib militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 117) tentang wajib militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penggolongan bahan-bahan galian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sinar Bakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tulus Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Marga Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Fajar Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Budi Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Jaya Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara dan Alat Kesehatan "Nurani Farma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat kesehatan "Raja Farma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat-alat kesehatan "Kasa Husada"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Sari Husada"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Nakula Farma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan alat kesehatan "Bhinneka Kina Farma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Batubara Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Timah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sejati Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Mas Cikotok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Ombilin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1961 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1960 tentang Pendirian Badan Muatan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1961 tentang Pendireian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Singkep

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Angkutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Umum Pimpinan Umum Industri Mesin dan alat listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Kimia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Maritim

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Pelayaran Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Jakarta Lloyd"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Triadaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air dan Dok Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkutan Air Ekadaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah I"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah II"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah III"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 1961 tentang Pemdirian Perusahan Negara "Pelabuhan Daerah IV"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah V"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VI"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VII"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Pelabuhan Daerah VIII"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Gaya Motor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Ralin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Metrika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 1961 tentang Pendirian perusahaan negara Bisma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Iglas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Intirub

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Blabak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Zatas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Padalarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Soda

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya dan Pameran Indonesia (penjelasan dalam TLN No. 2227)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran barang-barang dan Bahan-bahan pokok Keperluan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kasatuan Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara V

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VIII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Selatan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 156 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 157 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat V

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 159 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat VI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 160 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 161 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 162 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 163 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 164 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah V

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 167 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 169 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur V

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 170 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 171 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 172 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 173 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur X

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 175 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengiriman uang antar kas negara (penjelasan dalam TLN No. 2265)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 tentang peraturan kendaraan bermotor milik Negara untuk dinas-dinas sipil (penjelasan dalam TLN No. 2266)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi kepala jawatan akuntan negara (penjelasa dalam TLN Nno. 2267)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pemberian darmasarjana, darmasiswa dan darmatamu kepada cendikiawan, mahasiswa, pelajar dan pejabat negara asing (penjelasan dalam TLN No. 2268)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 177 Tahun 1961 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1954 (LN 1954 No. 73) tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961 tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Perkreditan/Tabungan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 11 Tahun 1961 tentang Larangan pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan atau penempelan majalah-majalah "Time" dan "Life" (penjelasan dalam TLN No. 2271)

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1961 tentang perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 tahun 1961 tentang tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam tahun giling 1961

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara No. 215 Tahun 1961)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1961 tentang Tambahan atas lampiran Undang-undang No.10 tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan (LN tahun 1959 No.24 - TLN No.1959)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 180 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kulit

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 182 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pemintalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 183 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Pertenunan dan Perajutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 184 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Makanan dan Minuman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Keramik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 186 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Logam dan Mesin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 187 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kimia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 188 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Kayu Bahan Bangunan dan Sabut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 189 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Karet

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 190 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Minyak Nabati

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Es

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 193 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 194 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 195 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Aspal Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 196 Tahun 1961 tentang Pemberian wewenang kepada Menteri Perdagangan dibidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian tugas belajar (penjelasan dalam TLN No. 2278)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 197 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Aerial Survey"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 199 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak untuk memenuhi kebutuhan Dalam Negeri (LN 1962 No. 18) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2505)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kertas Pematang Siantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No.88 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Bina Karya"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perawatan Pesawat Udara "Candradimuka"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang dengan suka rela turut serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku/Loakulu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 21 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 nomor 65) tentang Bank Pembangunan Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2519)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1962 tentang Penambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpiman Umum Industri Kimia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1962 tentang Peleburan P.T. Perusahaan Pembangunan Pertambangan kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan cukai tembakau oleh perusahaan-perusahaan hasil tembakau tanpa pita-pita cukai dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas tanpa pita cukai (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2529)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 41) tentang Pos Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 308)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1963, tentang Perubahan angka persentasi tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan dan tunjangan perusahaan tambahan menurut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pemberian bantuan uang dan pakaian kepada guru (penjelasan dalam T.L.N. No. 2553)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 tentang Pelaksanaan Udang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir (Lembaran Negara tahun 1958 No. 32)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. (Penjelasan dalam TLN No. 2555)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 36 tahun 1953 tentang Bank tabungan pos (Lembaran Negara tahun 1953 nomor 86) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2556)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat hutang landreform (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2557)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1963 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1954 tentang mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1951 tentang Peraturan Film 1940 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 38) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2558)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2559)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa jenis barang (LN 1962 No. 49) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2560)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan dibidang Fiskal mengenai pembayaran sumbangan wajib istimewa (LN 1962 No. 50) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor (LN 1962 No. 51) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2562)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia (LN 1962 No. 52) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1963 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 200) tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas presiden (penjelasan T.L.N. No. 2581)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta janda dan anak yatim-piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2582)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 1963 tentang Lektur asal luar negeri bagi mahasiswa (penjelasan dalam T.L.N. No. 2583)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai bentuk, jenis, warna, pembuatan serta pemakaian pakaian seragam dan tanda pengenal diluar angkatan perang dan kepolisian negara. (penjelasan dalam T.L.N. No. 2584)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Kerugian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1963 tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa (G.P.S.)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan sewa-menyewa Perumahan. (Penjelasan dalam TLN No. 2586)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1964 tentang Harga penjualan barang-barang ekspor

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1964 tentang Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (LN 1963 No. 63) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2659)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1964 tentang Surat pendorong produksi tambahan untuk ekspor dari ex-daerah konsinyasi counter impor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan pembangunan pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1964 tentang Lalulintas barang dan uang di pelabuhan bebas Sabang (penjelasan dalam T.L.N. No. 2661)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan daerahTingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-undang No. 25 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Dairi dengan mengubah Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadiUndang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1964 tentang Peraturan penghasilan anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan Persentase dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah tahun 1962 (LN 1964 No. 21) untuk tahun 1963

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 1964 tentang Nilai lawan rupiah untuk aktivitas-aktivitas perusahaan minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pemberian bantuan berupa uang kepada abdi-dalem dan pensiunan abdi-dalem Istana Mangkunegara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1964 tentang Peraturan Khusus tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1962 tentang Penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara "Koja"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1965 tentang Penanggungan iuran-iuran pensiun anggota Militer beserta janda dan anak yatim/piatunya oleh Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1968 tentang Menunjuk Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Pejabat Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1970 tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Muangtai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1970 tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia melakukan perjalanan dinas ke Negara Amerika Serikat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1970 tentang Penunjukan pejabat yang menjalankan pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia melakukan Perjalanan Dinas ke Negeri Belanda, Republik Federasi Jerman dan Zambia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1972 tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia melakukan Perjalanan Dinas ke Negara-negara Australia, New Zealand dan Philipina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1972 tentang Penunjukan Pejabat yang menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden selama Presiden Republik Indonesia melakukan Kunjungan ke Jepang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1972 tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Negara EKUIN, ditunjuk selaku Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari, selama Presiden melakukan kunjungan dinas ke Perancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia dan Vatikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960
tentang mengubah dan menambah undang-undang tentang penetapan anggaran belanja perusahaan-perusahaan i.b.w. dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1959 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960
tentang mengubah dan menambah undang-undang tentang penetapan anggaran belanja dan sumber-sumber pendapatan republik indonesia untuk tahun dinas 1959 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960
tentang penetapan bagian-bagian perusahaan negara berdasarkan i.b.w. dari anggaran republik indonesia untuk tahun 1960 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Tambahan bagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960
tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja dari republik indonesia untuk tahun 1960 Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan dari Republik Indonesia untuk Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang penghentian berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 1951 (lembaran negara tahun 1951 nomor 100) Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960
tentang perairan indonesia Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 17 Tahun 1960 tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu lintas Laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut kedua Negara di Selat Malaka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1972 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan perjanjian Production Sharing

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai penetapan wilayah kedua Negara di Selat Singapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1973 tentang Penetapan Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata Per Aziona (Agip Sp.A) didaerah lepas pantai Laut Cina Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi didaerah Lepas Pantai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penetapan batas-batas Wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata per Aziona (Agip SpA) di Daerah Lepas pantai Laut Cina Selatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan jaring trawl.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan pukat udang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960
tentang penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara belanda Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang pergudangan Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2447)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara tahun 1962 No.31) menjadi Undang-udang (penjelasan Tambahan Lembaran Negara No. 2759)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
tentang penambahan undang-undang darurat nomor 7 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 nomor 27) yang ditambah dengan undang-undang darurat nomor 8 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 nomor 156) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidanaekonomi Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan penarikan Cek Kosong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang perubahan masa pemungutan pajak verponding dan pajak bangsa asing (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 1913) Disahkan pada tanggal 0 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id