Anotasi 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tahun 1961-1968

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unang Nomor 1 Tahun 1968
tentang tanda kehormatan bintang kartika eka pakci Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1968. (LN 1968 No. 49, TLN No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang kebijaksanaan penerimaan negara tahun 1956 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2794) Disahkan pada tanggal 31 Desember 1965

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian kelonggaran perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij (Penjelasan dalam TLN No. 2859)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pengintensipkan pemungutan pajak pendapatan tahun 1967 dan 1968

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1969 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI No. 163 tahun 1968 dan pembebanan bea masuk/cukai dan pungutan-pungutan lainnya atas pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Ppr Tahun 1965

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965
tentang perubahan/penambahan undang-undang no. 7 tahun 1960 tentang statistik (lembaran negara tahun 1960 no. 109) (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2783 Disahkan pada tanggal 13 November 1965

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963
tentang penangguhan pelaksanaan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai di daerah tingkat ii kepulauan riau Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963
tentang pemasukan daerah tingkat ii kepulauan riau kedalam daerah pabean indonesia (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2594) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan pelaksanaan pemungutan bea-bea dan cukai-cukai di daerah tingkat II kepulauan Riau

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963
tentang badan pemeriksa keuangan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2590) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1964 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963
tentang telekomunikasi (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2559) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 1963 No.66) menjadi Undang-undang (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2657)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963
tentang surat hutang landreform (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2557) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (LN 1963 No. 63) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2659)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963
tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 36 tahun 1953 tentang bank tabungan pos (lembaran negara tahun 1953 nomor 86) (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2556) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963
tentang perubahan undang-undang nomor 4 prp tahun 1959 dan pencabutan undang-undang nomor 32 prp tahun 1960 dan undang-undang nomor 34 prp tahun 1960 (lembaran negara tahun 1959 nomor 91, lembaran negara tahun 1960 nomor 92 dan lembaran negaratahun 1960 nomor 94). Disahkan pada tanggal 0 1963

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963
tentang pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang pembiayaan impor dan ekspor Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963
tentang pelunasan cukai tembakau oleh perusahaan-perusahaan hasil tembakau tanpa pita-pita cukai dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas tanpa pita cukai (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2529) Disahkan pada tanggal 0 1963

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan cukai tembakau dari perusahaan-perusahaan hasil tembakau dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas(Lembaran Negara tahun 1963 No. 11) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2655)

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan cukai tembakau dari perusahaan-perusahaan hasil tembakau dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas(Lembaran Negara tahun 1963 No. 11) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2655)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962
tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 21 prp. tahun 1960 (lembaran negara 1960 nomor 65) tentang bank pembangunan indonesia (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2519) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1966 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 Prp tahun 1961 tentang Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1960 No. 65) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 17 tahun 1962

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975 tentang Perubahan Modal Dasar Bank Pembangunan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan penggunaan sisa laba bersih bank-bank milik negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962
tentang sumbangan wajib istimewa tahun 1962 atas bangunan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2500) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Bangunan (LN 1962 No. 70) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2653)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962
tentang penegasan dari pasal 16 ayat 6 undang-undang nomor 7 drt. tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 nomor 27) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2485) Disahkan pada tanggal 0 1962

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962
tentang pemungutan sumbangan wajib istimewa atas kendaraan yang diimpor kedalam daerah pabean indonesia (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2484) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas kendaraan bermotor yang diimpor kedalam daerah pabean Indonesia (LN 1962 No. 52) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962
tentang sumbangan wajib istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2483) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor (LN 1962 No. 51) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2562)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962
tentang ketentuan dibidang fiskal mengenai pembayaran sumbangan wajib istimewa (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2482) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang No. 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan dibidang Fiskal mengenai pembayaran sumbangan wajib istimewa (LN 1962 No. 50) menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962
tentang pemungutan sumbangan wajib istimewa atas beberapa jenis barang (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2481) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas beberapa jenis barang (LN 1962 No. 49) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2560)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan daerah tingkat II kepulauan Riau kedalam daerah pabean Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2594)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-bea, Cukai-cukai dan Sumbangan-sumbangan Wajib Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962
tentang pencabutan undang-undang krisis impor 1933 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2471) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1962 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Logam Mulia

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Impor 1933 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 44) menjadi Undang-undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2760)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962
tentang pengendalian harga (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2470) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pengendalian harga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1963 tentang Kebijaksanaan dibidang harga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1964 tentang Peraturan Harga (Penjelasan dalam TLN No. 2640)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962
tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2469) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1963 tentang Badan urusan karet rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1967 tentang Penyederhanaan Prosedure Ekspor dan Impor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor Secara Tidak Sah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962
tentang penggunaan dan pengawasan atau penggunaan dana-dana investasi (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2468) Disahkan pada tanggal 0 1962

 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962
tentang pokok-pokok perumahan Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan sewa-menyewa Perumahan. (Penjelasan dalam TLN No. 2586)

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang perubahan undang-undang nomor 2 prp. tahun 1960 tentang pergudangan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2447) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962
tentang perjanjian karya Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation(LN 1962 No. 24) menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1962
tentang penerimaan dan penggunaan warga negara asing yang dengan sukarela turut serta dalam perjuangan pembebasan irian barat (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2438) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing yang dengan suka rela turut serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962
tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2430) Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak untuk memenuhi kebutuhan Dalam Negeri (LN 1962 No. 18) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2505)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962
tentang pemanggilan dan pengerahan semua warga negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pemerintahan negara Disahkan pada tanggal 0 1962

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara (Lembaran Negara tahun 1962 No. 8) menjadi UU

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 12 Tahun 1962 tentang Hak dan kedudukan sukarelawan pembebasan Irian Barat (penjelasan dalam TLN No. 2518)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan demobilisasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961
tentang barang (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 2146) Disahkan pada tanggal 0 1961

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara No. 215 Tahun 1961)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960
tentang penetapan luas tanah pertanian Disahkan pada tanggal 0 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diangkat menjadi UU oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tangal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Surat hutang landreform (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2557)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (LN 1963 No. 63) menjadi Undang-undang. (Penjelasan dalam TLN No. 2659)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id