Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1952

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra propinsi di sumatera Disahkan pada tanggal 8 Desember 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar dan kota kecil di jawa Disahkan pada tanggal 8 Desember 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra propinsi di jawa Disahkan pada tanggal 8 Desember 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1965 tentang Penyerahan/Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum "Dr. Soetomo" di Surabaya kepada Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Timur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1952
tentang mengubah peraturan deviden 1940 (staatsblad 1940 nomor 291) Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952
tentang pemberian tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 yang mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah serta Tunjangan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 77)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1961 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada bekas menteri Republik Indonesia dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, serta janda atau anak yatim-piatunya (penjelasan dalam TLN No. 2144)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas pegawai negeri sipil anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya. (penjelasan dalam T.L.N. No. 2546)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas presiden (penjelasan T.L.N. No. 2581)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta janda dan anak yatim-piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2582)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952
tentang kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas pegawai negeri sipil atau janda dan/atau anaknya Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Daerah dan Tunjangan Keluarga kepada Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 yang mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah serta Tunjangan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 77)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1954 tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang diberikan kepada para bekas Anggota Angkatan Perang dan sebagainya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952
tentang penyerahan sebagaian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan sosial kepada propinsi Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952
tentang penunjukan daerah di indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang sah Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 mengenai penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima sebagai Alat Pembayar yang Sah dengan menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1955 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 mengenai penunjukan Daerah Indonesia dimana Uang Asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1955 tentang Memperpanjang Waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 mengenai Penunjukan Daerah Indonesia, dimana Uang Asing dapat diterima sebagai Alat Pembayar yang Sah dengan menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia yang Sah

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1957 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1229) tentangPenunjukan daerah di Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 72 tahun 1952) mengenai penunjukan daerah Indonesia, di mana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan mengeyampingkan alat pembayaranIndonesia yang sah (Tambahan Lembaran Negara No. 1488)

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1958 tentang Menperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.72) mengenai penunjukan daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaranIndonesia yang sah

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1960 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 mengenai penunjukan Daerah Indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1960 tentang Memperpanjang waktu perlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 mengenai penunjukan Daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaran Indonesia yang sah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1963 tentang Peraturan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, anggotan kepolisian negara, anggota angkatan perang Republik Indonesia, dan pejabat-pejabat negeri lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi kawedenaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1951 (lembaran negara tahun 1951 nomor 85) mengenai opsenten atas bea keluar atas karet rakyat Disahkan pada tanggal 11 September 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang Cara penggunaan Uang Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1952
tentang berlakunya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1952 (lembaran negara nomor 34 tahun 1952) bagi para anggota angkatan perang, yang digaji menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1951 (lembaran negara nomor 70 tahun 1951) Disahkan pada tanggal 11 September 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952
tentang kedudukan pegawai negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya Disahkan pada tanggal 11 September 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 63) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1145) tentang Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban negaradiluar lingkungan Jabatan yang dipangkunya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wakil Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (LN No. 63/1952) tentang kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/menunjuk Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 268 Tahun 1967 tentang Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan, memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Ali Amin SH sebagai Pejabat Sementara Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1968 tentang Memberhentikan/mengangkat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1968 tentang Mengangkat kepada Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal pelantikannya Sdr. Drs. Marzuki Nyakman dimaksud diangkat sebagai wakil Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan Sdr.G.J. Latumahena diberhentikan dgn hormat dari jabatannya sbg Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku untuk kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan AD oleh Panglima AD

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1970 tentang Tatacara pembebasan untuk sementara dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pencalonan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1952
tentang peraturan dewan kehormatan militer Disahkan pada tanggal 11 September 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952
tentang peraturan kendaraan bermotor sipil Disahkan pada tanggal 11 September 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 tentang peraturan kendaraan bermotor milik Negara untuk dinas-dinas sipil (penjelasan dalam TLN No. 2266)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 1951 mengenai peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1952
tentang peraturan sementara tentang penetapan gaji pokok presiden, wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 15) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 69) tentangPeraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi presiden, perdana menteri dan menteri-menteri Republik Indonesia Serikat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1951 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 266) tentang peraturan sementara mengenai rumah dinas bagi ketua mahkamah agung, jaksa agung dan ketua dewan pengawas keuangan Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952
tentang pembubaran daerah maluku selatan dan pembentukan daerah maluku tengah dan maluku tenggara Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 ("Peraturan tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara", Lembaran Negara 1952 Nomor 49)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952
tentang pembubaran daerah sulawesi selatan dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 ("Peraturan tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran Negara 1952 Nomor 48)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran daerah Makassar, dan pembentukan daerah Gowa, daerah Makassar dan daerah Jeneponto-Takalar (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1137)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952
tentang pembubaran daerah sulawesi tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1952 ("Peraturan tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Tengah dan Pembagian Wilayahnya dalam Daerah-daerah Swatantra", Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 1952)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1952, mengenai hukuman jabatan Disahkan pada tanggal 31 Juli 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1952
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1951, mengenai peraturan istimewa bagi pemindahan pegawai negeri sipil keluar jawa Disahkan pada tanggal 23 Juli 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah 3 juli 1916 nomor 2 (staatsblad nomor 475) Disahkan pada tanggal 18 Juni 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penertiban pemasukan barang-barang/alat-alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1968 tentang Penegasan pengertian pemberian pembebasan bea masuk atas import barang-barang alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1952
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1950 Disahkan pada tanggal 20 Juni 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1953 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 15 tahun 1950) tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain Tunjangan bagi Presiden, Perdana Menteri danMenteri-menteri Republik Indonesia Serikat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1952
tentang pencabutan kembali peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1952 mengenai staf keamanan Disahkan pada tanggal 15 Mei 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1952
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 17 tentang mobil untuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri republik indonesia dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1952 tentang penetapan berlakunya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1952untuk ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 Mei 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1952
tentang pengubahan jumlah persentasi tunjangan kemahalan daerah Disahkan pada tanggal 9 Mei 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952
tentang peraturan sementara penetapan gaji pokok pegawai negeri sipil republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Mei 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1952 tentang Peraturan sementara tentang penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1952 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34 tahun 1952) bagi para anggota Angkatan Perang, yang digaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1951)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1953 tentang Gaji para Pejabat Sekretaris Jenderal pada pelbagai Kementrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953 tentang Gaji pejabat Thesaurir Jenderal dan perubahan Kedudukan Anggota Dewan Pengawas Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1954 tentang Kedudukan dan Gaji para Pejabat Gubernur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1952
tentang perubahan rayon kemahalan Disahkan pada tanggal 30 April 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1952
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1951 (lembaran negara republik indonesia nomor 112 tahun 1951) mengenai pembagian beras untuk pegawai negeri Disahkan pada tanggal 15 April 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952
tentang penetapan peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh perdana menteri dan para menteri Disahkan pada tanggal 29 Maret 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Muda Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1956 tentang Peraturan perjalanan Dinas dalam Negeri bagi para Menteri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1952
tentang untuk mengubah algemene bepalingen ter uitveoring van het internationaal postbesluit 1948 (internationale postverordening 1948, staatsblad 1949 nomor 76) Disahkan pada tanggal 4 Maret 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952
tentang susunan dan pimpinan kementerian-kementerian republik indonesia Disahkan pada tanggal 23 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1953 tentang Susunan dan Pimpinan Kementrian Pertahanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris di Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Kementrian Perburuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembubaran Komisaris Urusan Daerah-daerah Otonom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintah Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1956 tentang Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementrian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1957 tentang Mengadakan jabatan sekretaris kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pengadaan jabatan sekretaris kementerian pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1958 tentang Mengadakan jabatan Sekretaris Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1958 tentang Susunan Kepolisian Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952
tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 23 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1954 tentang Jaminan yang berupa Pensiun dan Pemerintah bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

-

ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1960 tentang Tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim-piatu pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda - Yatim - Piatu oleh Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1964 tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952
tentang penetapan berlakunya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1952, untuk ketua dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 22 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952
tentang mobil untuk perdana menteri, wakil perdana menteri dan para menteri republik indonesia Disahkan pada tanggal 22 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952, untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952
tentang perubahan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi di jawa dan sumatera dan kepada daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1952
tentang staf keamanan Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1952 tentang Pencabutan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1952 mengenai Staf Keamanan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952
tentang pemberian penggantian kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang-barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa,terjadi disesuatu tempat atau daerah Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil dan kedudukan Pelaut

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tak dapat dipakai lagi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1952
tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1952 tentang Pemberian Penggantian Kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk Barang-barang Bergerak yang Bukan Karena Salah dan/atau Kelalaiannya Sendiri, Tidak Dapat Dipakai Lagi, Rusak atau Hilang sebagai Akibat Peristiwa-Peristiwa Luar Biasa,Terjadi Disesuatu Tempat atau Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil dan kedudukan Pelaut

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1964 tentang Pemberian ganti rugi kepada pegawai negeri untuk barang-barang yang karena bukan kesalahannya dan/atau kelalaiannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952
tentang penghasilan dan usaha pegawai negeri dalam lapangan partikelir Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952
tentang hukuman jabatan Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952, mengenai Hukuman Jabatan

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tunjangan khusus pembinaan keuangan negara kepada pegawai Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1973 tentang Larangan perjudian bagi Pegawai Negeri/Anggota ABRI

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952
tentang daftar pernyataan kecakapan pegawai negeri Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1952
tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai negeri Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952
tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 20 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952, mengenai Pemberhentian dari Pekerjaan untuk sementara waktu dan Pemberhentian dari Jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian-pemberhentian sementara Pegawai Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1952
tentang pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi pemerintah Disahkan pada tanggal 13 Februari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1958 tentang Prosedur pembelian barang-barang Pemerintah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1952
tentang mengubah keputusan pemerintah 15 juli 1940 nomor 1 (staastblad 1940 nomor 379) Disahkan pada tanggal 0 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1954 tentang Mengubah Keputusan Pemerintah Tanggal 15 Juli 1940 Nomor 1 (Staatsblad 1940 Nomor 379) mengenai Peraturan Deviden

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1952
tentang peraturan sementara mengenai penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri sipil bukan warganegara Disahkan pada tanggal 29 Januari 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952
tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1952 Disahkan pada tanggal 28 Januari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1952
tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan (onderstand) kepada pegawai negeri dan janda serta anak piatunya Disahkan pada tanggal 19 Januari 1952

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952
tentang dewan perancang negara Disahkan pada tanggal 7 Januari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditarik kembali oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956 tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952
tentang susunan dan tugas dewan serta biro rekonstruksi nasional Disahkan pada tanggal 5 Januari 1952

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan mereka kedalam Masyarakat

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id