Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1989

 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1989
tentang perubahan status daerah-bahagian kota manado menjadi daerah manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 26 Desember 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1989
tentang tanda kehormatan satyalencana peringatan perjuangan kemerdekaan (tln no. 1974) Disahkan pada tanggal 26 Juni 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt.kertas leces Disahkan pada tanggal 9 Desember 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989
tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan Disahkan pada tanggal 1 Desember 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1989 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989
tentang pembentukan kota administratif bontang Disahkan pada tanggal 1 Desember 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri kedalam modal perusahaan umum (perum) sang hyang seri Disahkan pada tanggal 9 November 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan penerima tunjangan veteran Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 1
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985
 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 1
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985
 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt.perkebunan xxxi Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1989
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1988/1989 ke tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 27 September 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989
tentang perubahan besarnya tarip bea materai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea materai atas cek dan bilyet giro Disahkan pada tanggal 22 September 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan tarif bea meterai
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt.perkebunan ix Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt.pelayaran nasional indonesia (pt.pelni) Disahkan pada tanggal 27 Juli 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik Disahkan pada tanggal 25 Juli 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1991 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-
ditimbang oleh
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1994 tentang Penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)
-
ditimbang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-
diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
-
diubah oleh
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
Pasal 11 ayat (6) huruf d
ditimbang oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 Mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000, Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian-1 : Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bol
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya Bagian 1 : Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2-2006 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Kipas Angin Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kotak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/Mem/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
Pasal 10
ditimbang oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemas
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan jaminan Mutu
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bagian Perancangan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Konstruksi dan Sub Bagian Inspeksi. Lampiran Permen ESDM
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik
Pasal 32 A ayat (4)
ditimbang oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait
-
diingat oleh
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara
Pasal 32 A ayat (4)
ditimbang oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Hemat Energi untuk Lampu Swabalast
-
diingat oleh
Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pupuk iskandar muda Disahkan pada tanggal 30 Mei 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989
tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberian pensiun janda/dudanya Disahkan pada tanggal 13 April 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1986 tentang dewan hak cipta Disahkan pada tanggal 5 April 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989
tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara frans kaisiepo di biak dan sam ratulangi di manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 1 April 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pupuk sriwidjaja Disahkan pada tanggal 1 April 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989
tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (senopen) di jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 30 Maret 1989
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989
tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (senopen) di medan, surabaya, bali, ujungpandang dan unit keselamatan penerbangan di balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(perum) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 30 Maret 1989 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989
tentang standar nasional untuk satuan ukuran Disahkan pada tanggal 30 Januari 1989
PASAL
STATUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
diingat oleh
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-
diingat oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
-
diingat oleh
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989
tentang penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan Disahkan pada tanggal 14 Januari 1989
 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id