Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1990

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pengerukan Disahkan pada tanggal 29 Desember 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990
tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan Disahkan pada tanggal 26 Desember 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990
tentang perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 26 Desember 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990
tentang pembentukan kecamatan kelapa gading dan pademangan di wilayah kotamadya jakarta utara, kecamatan palmerah, kalideres dan kembangan di wilayah kotamadya jakarta barat, kecamatan duren sawit, makasar, cipayung dan ciracasdi wilayah kotamadya jakarta timur, kecamatan johar baru di wilayah kotamadya jakarta pusat, kecamatan pancoran, jagakarsa dan pesanggrahan di wilayah kotamadya jakarta selatan dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta Disahkan pada tanggal 18 Desember 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990
tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt. dok dan perkapalan tanjung priok, perusahaan perseroan (persero) pt. pelita bahari, dan perusahaan perseroan (persero) pt. kodja Disahkan pada tanggal 13 Desember 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri telekomunikasi indonesia Disahkan pada tanggal 10 Desember 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) kereta api menjadi perusahaan umum (perum) kereta api Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990
tentang pembubaran perusahaan umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. tambang batubara bukit asam Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990
tentang perusahaan perseroan (persero) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55/1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1996 tentang Tim privatisasi badan usaha milik negara

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1989 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan penerima tunjangan veteran Disahkan pada tanggal 29 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 29 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 29 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. indah karya Disahkan pada tanggal 20 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. virama karya Disahkan pada tanggal 20 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen padang Disahkan pada tanggal 20 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan perkembangan ekonomi nasional rajawali nusantara indonesia (pt. rajawali nusantara indonesia) Disahkan pada tanggal 20 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 6 September 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii sawahlunto, kabupaten daerah tingkat ii sawahlunto/sijunjung dan kabupaten daerah tingkat ii solok Disahkan pada tanggal 1 September 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pengusahaan daerah industri pulau batam (pt. persero batam) Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990
tentang perusahaan umum (perum) "otorita jatiluhur" Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Otorita Jatiluhur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990
tentang masa bakti dan izin kerja apoteker Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan perikanan negara (pn perikani) sulawesi utara/tengah menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) perikanan maluku menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990
tentang penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri marmer indonesia tulungagung Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tahun 1992

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990
tentang penjualan seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan umum (perum) pengeringan tembakau bojonegoro Disahkan pada tanggal 24 Juli 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1990
tentang pengalihan wewenang dan tanggung jawab pembinaan perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 24 Juli 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990
tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat Disahkan pada tanggal 24 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kimia farma Disahkan pada tanggal 20 Juli 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990
tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) industri sandang i Disahkan pada tanggal 19 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. pusat perkayuan marunda dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) tersebut ke dalam modal saham perusahaan perseoran(persero) pt. kawasan berikat nusantara Disahkan pada tanggal 17 Juli 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
tentang pendidikan tinggi Disahkan pada tanggal 10 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1985 tentang Pokok-pokok organisasi Institut Agama Islam Negeri

Ps. 97 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gorontalo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian sekolah tinggi agama islam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang pendidikan menengah Disahkan pada tanggal 10 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Di Sekolah Pertanian Pembangunan

Bab XI

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang pendidikan dasar Disahkan pada tanggal 10 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

Bab XI

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang pendidikan prasekolah Disahkan pada tanggal 10 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

Bab IX

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) gas negara (pgn) Disahkan pada tanggal 3 Juli 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) bio farma Disahkan pada tanggal 15 Juni 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. jasa marga Disahkan pada tanggal 15 Juni 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) telekomunikasi Disahkan pada tanggal 15 Juni 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat i dan daerah tingkat ii Disahkan pada tanggal 14 Juni 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. dok kapal dan perkapalan surabaya Disahkan pada tanggal 13 Juni 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990
tentang pengendalian pencemaran air Disahkan pada tanggal 5 Juni 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) asuransi sosial tenaga kerja menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 30 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 33 tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 30 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pemberian tambahan santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990
tentang perusahaan umum (perum) listrik negara Disahkan pada tanggal 28 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1991 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1990
tentang uang jasa para anggota dan sekretaris dewan komisaris pemerintah untuk pertamina Disahkan pada tanggal 28 Mei 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
tentang usaha perikanan Disahkan pada tanggal 28 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1986 tentang kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 25 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pengalihan wewenang dan tanggung jawab pembinaan perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan penetapan Wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai Wilayah usaha kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Lamicitra Nusantara untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Cibinong Center Industrial Estate untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Besland Pertiwi untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan atas Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1994 tentang Perluasan kawasan industri yang diberikan status kawasan berikat (bondedzone) PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Indotaisi Indah Development untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1994 tentang Penunjukan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Lamhotma untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1994 tentang Perubahan luas kawasan berikat (bonded zone) PT. Cibinong Centre Industrial Estate

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan bandar udara Hang Nadim Batam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penunjukan dan penetapan kawasan industri PT. Bintan Inti Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xix menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 12 Mei 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990
tentang penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) pt. leppin Disahkan pada tanggal 25 April 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. karya mina dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) pt. karya mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(persero) pt. tirta raya mina Disahkan pada tanggal 23 April 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990
tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian Disahkan pada tanggal 10 April 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 32 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Obligasi perusahaan umum (perum) Pegadaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERPUM) Pegadaian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990
tentang perubahan regeringsverordening pembebasan cukai alkohol sulingan Disahkan pada tanggal 7 April 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Ppr Tahun 1965

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990
tentang jalan tol Disahkan pada tanggal 24 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Cakung-Cikunir sebagai jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada jalan Tol Jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penetapan ruas jalan Padalarang-Cileunyi sebagai jalan Tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan gerbang tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan tol Jagorawi dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan ramp tol pada simpang susun gunung putri dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1993 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada jalan tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Serang Timur dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tandes-Kebomas sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Kalihurip dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994 tentang Penambahan gerbang tol Meruya dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Serang barat, Cilegon timur, dan simpang susun Cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol Tomang - Cawang - Tanjug Priok - Ancol Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan sebagai jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol Lingkar Luar Jakarta seksi S dan Penetapan JenisKendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1997 tentang Jaringan angkutan massal metropolitan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe sebagai jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol, serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol-Jatingaleh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon-Kanci sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ujung Pandang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penetapan jalan bebas hambatan serpong-pondok aren barat sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timurpada Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai Bagian dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang dan Ruas Padalarang-Cikamuning sebagai bagian dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang sebagai Jalan Tol dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan TOL

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990
tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri Disahkan pada tanggal 16 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan tim pengamanan hutan terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990
tentang administrasi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 11 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1991

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara menjadi prajurit wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik Indonesia sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan status anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian negara republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di LingkunganOrganisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990
tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta Disahkan pada tanggal 12 Februari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara repubiik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan perkembangan ekonomi nasional rajawali nusantara indonesia (pt. rajawali nusantara indonesia) Disahkan pada tanggal 9 Februari 1990

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor16 tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1982 Disahkan pada tanggal 26 Januari 1990

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990
tentang perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera Disahkan pada tanggal 20 Januari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera


 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 9 Januari 1990

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id