Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1994

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994
tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat bank indonesia Disahkan pada tanggal 29 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994
tentang pelaksanaan undang-undang no. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 11 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 28 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomotahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 50/1994 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 8/1993 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah dibuat dengan UU No. 11/1994

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994
tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga PP 48-1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994
tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atauDana Pinjaman Luar Negeri

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994
tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994
tentang pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah Disahkan pada tanggal 26 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994
tentang penghunian rumah oleh bukan pemilik Disahkan pada tanggal 26 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994
tentang pencabutan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasperaturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan Disahkan pada tanggal 23 Desember 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994
tentang pajak penghasilan atas hadiah undian Disahkan pada tanggal 23 Desember 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek Disahkan pada tanggal 23 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994
tentang rumah negara. Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/Kpts/PL.220/7/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Status Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. tambang timah Disahkan pada tanggal 8 Desember 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994
tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt. pengelolaan kawasan berikat indonesia kedalam perusahaan perseroan (persero) pt. kawasan berikat nusantara Disahkan pada tanggal 6 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) gas negara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 6 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994
tentang surat perjalanan republik indonesia Disahkan pada tanggal 22 November 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan urusan haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994
tentang syarat-syarat dan pedoman kerjasama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 10 November 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994
tentang fasilitas atas penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu Disahkan pada tanggal 16 November 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994
tentang peraturan gaji hakim Disahkan pada tanggal 1 November 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1993 kedalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1994

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut PP No. 33 tahun 1994 tentang peraturan gaji hakim ke dalam gaji pokok hakim menurut PP No. 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994
tentang visa, ijin masuk, dan ijin keimigrasian Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994
tentang tatacara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional (perumnas) Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1994
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1993/1994 ke tahun anggaran 1994/1995 Disahkan pada tanggal 20 September 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994
tentang pengelolaan perkembangan kependudukan Disahkan pada tanggal 3 September 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengelolaan program aksi kependudukan di Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994
tentang tanda kehormatan satya lencana karya satya Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. wijaya karya Disahkan pada tanggal 19 Juli 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) listrik negara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 16 Juni 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1994 tentang Penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan pemberlakuan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015 tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 32 tahun 1977 tentang penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telahdiubah dengan peraturan pemerintah no. 21 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 3 Juni 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994
tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera Disahkan pada tanggal 1 Juli 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994
tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 19 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk budidaya tanaman

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994
tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Disahkan pada tanggal 30 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan racun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994
tentang pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam Disahkan pada tanggal 21 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam sebagai taman Hutan Raya Prof-Ir. Herman Johannes

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994
tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 20 April 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 18 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan jabatan pemeriksa paten dan pemeriksa merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan teknisi siaran, andalan siaran dan andikara siaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan teknisi penelitian dan perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Juru Sita Dan Juru SIta Pengganti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994
tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 18 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkatan Nasional.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994
tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 18 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994
tentang perburuan satwa buru Disahkan pada tanggal 16 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994
tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994
tentang penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perseroan terbatas bank bukopin Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. rajawali nusantara indonesia Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. adhi karya Disahkan pada tanggal 18 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994
tentang badan pertimbangan perfilman nasional Disahkan pada tanggal 3 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994
tentang lembaga sensor film Disahkan pada tanggal 3 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994
tentang penyelenggaraan usaha perfilman Disahkan pada tanggal 3 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan umum (perum) pengembangan keuangan koperasi Disahkan pada tanggal 3 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi Disahkan pada tanggal 2 Maret 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994
tentang pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan Disahkan pada tanggal 2 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 28 Februari 1994

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 2 Februari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa bea dan cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Sandiman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 tentang Perpanjangan masa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1996 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan perekayasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 64 tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua PP 32-1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 799/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/KP.330/6/2008 Tahun 2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id