Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pemilihan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan pp 10 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 24 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan Disahkan pada tanggal 20 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1996
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan terbatas dalam bidang usaha kawasan industri Disahkan pada tanggal 16 Desember 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996
tentang kebandarudaraan Disahkan pada tanggal 4 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996
tentang kepelabuhan Disahkan pada tanggal 4 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1997 tentang Penetapan pelabuhan laut kabil pulau Batam sebagai pelabuhan alih kapal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996
tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang penyelenggaraan kepariwisataan Disahkan pada tanggal 8 November 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan seni dan budaya

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan perseroan (persero) penerbitan dan percetakan balai pustaka Disahkan pada tanggal 4 November 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996
tentang pembentukan limapuluh tiga kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii jaya wijaya, sorong, manokwari, nabire, merauke, jayapura, yapen waropen, fak-fak, biak numfor, kotamadya daerah tingkat ii jayapura, kab. puncak jaya, dankabupaten paniai dalam wilayah propinsi daerah tingkat i irian jaya Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt industri mesin perkakas indonesia dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt krakatau steel Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt indonesia farma Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pos indonesia Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang bank umum Disahkan pada tanggal 27 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 55/1990 tentang perusahaan perseroan (persero) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal Disahkan pada tanggal 27 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bank negara indonesia Disahkan pada tanggal 27 September 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri Disahkan pada tanggal 18 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996
tentang senjata api dinas direktorat jenderal bea dan cukai Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996
tentang penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996
tentang pembentukan kabupaten mimika di wilayah propinsi daerah tingkat i irian jaya Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996
tentang pembentukan kabupaten simeulue di wilayah propinsi daerah istimewa aceh Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996
tentang pembentukan kabupaten puncak jaya, kabupaten paniai, perubahan nama dan pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii pania di wilayah propinsi daerah tingkat i irian jaya Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan limapuluh tiga kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kab. Puncak Jaya, danKabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelabuhan indonesia i Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt bank negara indonesia Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt industri sandang ii Disahkan pada tanggal 17 Juli 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996
tentang pembentukan kecamatan pringapus di wilayah kabupaten daerah tingkat ii semarang dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa tengah Disahkan pada tanggal 12 Juli 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996
tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten sarolangun bangko, kerinci dan tanjung jabung dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jambi Disahkan pada tanggal 8 Juli 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996
tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek Disahkan pada tanggal 8 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996
tentang pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu Disahkan pada tanggal 8 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 tentang Tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1996
tentang pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii ogan komering ilir, musi banyuasin, muara enim dan musi rawas dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera selatan Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1996
tentang pembentukan 5 (lima) kecamatan di wilayah kabupapten daerah tingkat ii donggala, poso dan banggai dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sulawesi tengah Disahkan pada tanggal 24 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1996
tentang pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii kotawaringin timur dan kapuas dalam wilayah propinsi daerah tingkat i kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 24 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996
tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di indonesia Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 30 huruf b, huruf c, dan Pasal 35 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 19 ayat (1), (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 40 huruf e] dan Pengujian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 [Pasal 30 huruf b, huruf c, dan Pasal 35 ayat (1) hu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996
tentang pembentukan 16 (enambelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii pontianak, sanggau, sambas, sintang, ketapang dan kapuas hulu dalam wilayah propinsi daerah tingkat i kalimatan barat Disahkan pada tanggal 17 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996
tentang pembentukan 13 (tigabelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii kutai, berau, bulungan, pasir, kotamadya daerah tingkat ii samarinda dan balikpapan dalam wilayah propinsi daerah tingkat i kalimantan timur Disahkan pada tanggal 11 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1996
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 ke tahun anggaran 1996/1997 Disahkan pada tanggal 5 Juni 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1994 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagai mana telah diubah denganperaturan pemerintah no. 20 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomotahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996
tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia.

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996
tentang tempat penimbunan berikat Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat penimbunan berikat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang tenaga kesehatan Disahkan pada tanggal 22 Mei 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996
tentang pembentukan kota administratif sorong Disahkan pada tanggal 3 Mei 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1996
tentang pembentukan 8 (delapan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii timor tengah selatan, flores timur dan manggarai dalam wilayah propinsi daerah tingkat i nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 24 April 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996
tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan Disahkan pada tanggal 16 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1996
tentang obligasi perusahaan umum (perum) pegadaian Disahkan pada tanggal 4 April 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996
tentang izin pengusaha barang kena cukai Disahkan pada tanggal 2 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan barang kena cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996
tentang pengenaan sanksi administrasi di bidang cukai Disahkan pada tanggal 2 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996
tentang penindakan di bidang cukai Disahkan pada tanggal 2 April 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996
tentang pengenaan sanksi administrasi kepabeanan Disahkan pada tanggal 2 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996
tentang penindakan di bidang kepabeanan Disahkan pada tanggal 2 April 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia no. 50 tahun 1994 tentang pelaksanaan uu no.8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dg uu no.11/1994 Disahkan pada tanggal 19 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxviii, perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxxii, dan perusahaan perseroan (persero) pt bina mulya ternak menjadi perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara xiv Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1996
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara xiii Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxiii, perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxvi, dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxix menjadi menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara xii Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xx dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxiv-xxv menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara xi Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xix, perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxi-xxii, dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxvii menjadi perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara x Disahkan pada tanggal 0 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xv-xvi dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xviii menjadi perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara ix Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xi, perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xii, dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xiii menjadi perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara viii Disahkan pada tanggal 0 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan x dan perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xxxi menjadi perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara vii Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1996
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara vi Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara v Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara V

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan vi, perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan vii, dan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan viii menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara iv Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara IV

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan iii, perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan iv, dan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan v menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara iii Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara Iii

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996
tentang peleburan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan ii dan perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan ix menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan nusantara ii Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan i Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996
tentang hak keuangan/administratif duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 0 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1996 tentang Hak keuangan/administratif duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan mantan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang nuklir Disahkan pada tanggal 29 Januari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Batan Teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996
tentang perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak berstatus entreport produksi untuk tujuan ekspor (epte) dan perusahaan pengolahan di kawasan berikat (kb) Disahkan pada tanggal 25 Januari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996
tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor Disahkan pada tanggal 25 Januari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1997

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1998

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996
tentang pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii labuhan batu, tapanuli selatan, nias dan tapanuli tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 3 Januari 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996
tentang pembentukan 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat ii labuhan batu, tapanuli selatan, nias dan tapanuli tengah dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 3 Januari 1996

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id