Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2006

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. pertani Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. industri kereta api Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. semen kupang Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. pengangkutan penumpang djakarta Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. dirgantara indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. pupuk sriwidjaja Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. perikanan nusantara Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. kliring berjangka indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. kertas leces Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. merpati airline indonesia Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan pt. kertas kraft aceh Disahkan pada tanggal 28 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pertani

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006
tentang perizinan reaktor nuklir Disahkan pada tanggal 15 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2006 tentang wakaf Disahkan pada tanggal 15 Desember 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006
tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing Disahkan pada tanggal 15 Desember 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 29 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Disahkan pada tanggal 29 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006
tentang hak keuangan/administratif bagi ketua wakil ketua dan hakim anggota mahkamah konstitusi serta mantan ketua wakil ketua dan hakim anggota mahkamah konstitusi beserta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 14 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang perubahan kedua pp 24-2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 14 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006
tentang pencarian dan pertolongan Disahkan pada tanggal 8 November 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendement To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (konvensi Internasional Tentang Pencari

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006
tentang pemindahan ibu kota kabupaten ngada dari mbay kecamatan aesesa ke bajawa Disahkan pada tanggal 8 November 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang jalan Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang perubahan pp 14-2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 87/PMK.07/2006 Tahun 2006 tentang tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah.-- Jakarta,2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006
tentang perusahaan umum percetakan uang republik indonesia (perum peruri) Disahkan pada tanggal 22 September 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang sistem pelatihan kerja nasional Disahkan pada tanggal 22 September 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

Pasal 5 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006
tentang penetapan universitas airlangga sebagai badan hukum milik negara Disahkan pada tanggal 14 September 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006
tentang hak keuangan kedudukan protokol dan perlindungan keamanan pimpinan komisi pemberantasan korupsi Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
tentang perubahan pp 32-1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 28 Juli 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 13 Juli 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006
tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik Disahkan pada tanggal 5 Juli 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian-1 : Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya Bagian 1 : Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2-2006 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Kipas Angin Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kotak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 Mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000, Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/Mem/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan jaminan Mutu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bagian Perancangan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Konstruksi dan Sub Bagian Inspeksi. Lampiran Permen ESDM

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Hemat Energi untuk Lampu Swabalast

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional perekayasa dan teknisi penelitian dan perekayasaan Disahkan pada tanggal 20 Juni 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006
tentang tunjangan jabatan fungsional peneliti Disahkan pada tanggal 2 Juni 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt kertas kraft aceh Disahkan pada tanggal 31 Mei 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt sang hyang seri Disahkan pada tanggal 31 Mei 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006
tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt kereta api indonesia Disahkan pada tanggal 31 Mei 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang irigasi Disahkan pada tanggal 30 Mei 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006
tentang perubahan pp 62-2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan Disahkan pada tanggal 30 Mei 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006
tentang perubahan pp 69-2005 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006
tentang perubahan kelima atas pp no.14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006
tentang perubahan kedua pp 34-1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 34-1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006
tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan pemberian tunjangan orang tua prajurit tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan pemberian tunjangan orang tua anggota kepolisian negara ri Disahkan pada tanggal 20 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah Disahkan pada tanggal 15 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No.602/PMK.03/2004 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006
tentang pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara Disahkan pada tanggal 15 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.4

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 46/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tata cara Pemungutan Pajak penghasilan atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006
tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt bank permata tbk dan pt bank lippo tbk Disahkan pada tanggal 3 April 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 3 April 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Disahkan pada tanggal 3 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.22

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 23/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penyampaian ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara pada laporan keuangan Pemerintah pusat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM46 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009 tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 20 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kesehatan Disahkan pada tanggal 3 April 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang pengelolaan barang milik negara/daerah Disahkan pada tanggal 14 Maret 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Ps. 32 (1), (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 113/PMK.01/2006 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di lingkungan Departemen Keuangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara.

Ps. 67 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 97/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penggalangan dan kodefikasi Barang Milik Negara.

Ps. 73

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penerbitan Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 6-2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak sikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

Ps. 80 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyetoran Perbankan Nasional Oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2009 tentang Kegiatan Akuntansi Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ps. 67 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9 dan 10

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Pasal 9 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006
tentang perubahan nama kabupaten kepulauan riau menjadi kabupaten bintan provinsi kepulauan riau Disahkan pada tanggal 23 Februari 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga Disahkan pada tanggal 13 Februari 2006

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006
tentang pemindahan ibukota kabupaten kupang dari wilayah kota kupang ke wilayah oelamasi kabupaten kupang Disahkan pada tanggal 3 Februari 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006
tentang tata cara pengadaan peminjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri Disahkan pada tanggal 30 Januari 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 22 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 53/PMK.10/2006 Tahun 2006 tentang tentang Tatacara pemberian pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.

Ps. 20 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 73/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Peta kapasitas fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam bentuk hibah.--

Ps. 20 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 153/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada daerah dalam bentuk hibah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

Ps. 20 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Ps. 23, Ps. 24 (1),(3),Ps.25 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 Tahun 2010 tentang Monitoring,Evaluasi,Pelaporan,Publikasi,Dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Pasal 20 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006
tentang besaran dan penggunaan badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa Disahkan pada tanggal 30 Januari 2006

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.16 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 56/PMK.02/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penggunaan iuran untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Badan Pengatur.

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id