Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1960

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960
tentang pokok-pokok kesehatan Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal sumpah/janji apoteker

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1963 tentang Lafal sumpah/janji Dokter Gigi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi/apoteker

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 3 Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang wabah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Sarana Kesehatan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara RI

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik

Ps. 5, 6 (1), (2), (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa bakti dan izin kerja Apoteker

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1960
tentang pembuatan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan kerajaan kamboja Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1960

 


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960
tentang statistik (penjelasan dalam tambahan lembaran negara no. 2048) Disahkan pada tanggal 26 September 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 tentang Panitia negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Urusan Statistik

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Perubahan/Penambahan Undang-undang No. 7 tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara tahun 1960 No. 109) (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2783

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1972 tentang Sensus dan survey kopi tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1972 tentang Sensus Pertanian Tahun 1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sensus Industri Tahun 1974/1975

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Sensus Konstruksi Tahun 1977

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1993

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960
tentang sensus Disahkan pada tanggal 24 September 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1961

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan sensus Perindustrian

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan sensus penduduk 1971

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1972 tentang Sensus dan survey kopi tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1972 tentang Sensus Pertanian Tahun 1973

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan sensus Pertanian 1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sensus Industri Tahun 1974/1975

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Sensus Konstruksi Tahun 1977

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan sensus penduduk

Ps. 3 (1)

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1993

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang pokok-pokok agraria Disahkan pada tanggal 24 September 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 tentang Peruntukan dan penggunaan tanah Ancol. (Penjelasan dalam TLN No. 2110)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1962 tentang Perubahan uang wajib tahunan atas hak guna-usaha dan konsesi guna Perusahaan Kebun Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan tertentu kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2551)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. (Penjelasan dalam TLN No. 2555)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1962 tentang Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesia Oil Company untuk diri sendiri dan atas nama Pan American International Oil Corporation(LN 1962 No. 24) menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian Karya antara Perusahaan Negara Pertamina dengan PT. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic), Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) Perusahaan Negara Pertamina denganPT. Stanvac Indonesia, Perusahaan Negara Permigan dengan PT. Shell Indonesia. (Penjelasan dalam TLN 2599)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 tentang Peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk lintas-lintas Kereta Api dalam wilayah Jakarta Raya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964 tentang Otorita jalan Raya Lintas Sumatera (penjelasan dalam T.L.N. No. 2649)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. (Penjelasan dalam TLN No. 2702)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1965 tentang Perubahan atau penambahan Peraturan Presiden No. 17 tahun 1964 tentang Otorisasi Jalan Raya Sumatera

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1965 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1964 tentang Peruntukan dan Penggunaan tanah-tanah lintas kereta api dalam wilayah Jakarta Raya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1966 tentang Otorita Jalan Raya Jagorawi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan pembangunan pulau Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973 tentang Penarikan sebagian dari kekayaan negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Perkebunan III dan penyerahannya kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1973 tentang Penunjukan Bank-bank Umum Pemerintah yang dapat menggunakan Lembaga "Crediet-Verband" sebagai jaminan untuk kredit yang diberikannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program bantuan penghijauan dan reboisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan tanah pertanian secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri

Ps. 14 (1)b dan Ps. 49 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi penduduk setempat berpindah kedalam proyek transmigrasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Keppres No. 41 tahun 1973, tentang Daerah Industri Pulau Batam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan listrik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 tentang Team koordinasi penanganan masalah Pertanahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara Internasional Jakarta Soekarno- Hatta

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat Pemakaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim koordinasi pengelolaan tata ruang nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di propinsi Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi pengelolaan tata ruang nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 36-2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

Ps. 27,34,40

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 19 ayat (1), (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 40 huruf e

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 19 ayat (1), (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 40 huruf e] dan Pengujian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 [Pasal 30 huruf b, huruf c, dan Pasal 35 ayat (1) hu

Pasal 27

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 27]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pasal 42

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan persekutuan tanah melayu Disahkan pada tanggal 8 Februari 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Malaysia


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960
tentang pengesahan undang-undang darurat no. 3 tahun 1955 (ln 1955 no. 15) tentang penunjukan pelabuhan palembang menjadi perusahaan negara dalam arti "indische bedrijvenwet" (stbl. 1927 no. 419) menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1960

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
tentang perjanjian bagi hasil Disahkan pada tanggal 7 Januari 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 tentang Team koordinasi penanganan masalah Pertanahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960
tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana Disahkan pada tanggal 5 Januari 1960

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan jumlah hukuman denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 Tahun 1961 tentang Berlakunya beberapa peraturan dan tindakan penguasa perang tertinggi di daerah-daerah tertentu berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya (penjelasan dalam TLN No. 2165)


 

  

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id