Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1966

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1966
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1967 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1966
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran moneter tahun anggaran 1966 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun 1966

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1966
tentang penetapan anggaran induk beserta tambahan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun 1965 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966

 


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966
tentang ketentuan-ketentuan pokok pers Disahkan pada tanggal 22 Desember 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undnag-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11/1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4/1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966
tentang kedudukan mprs dan dewan perwakilan rakyat gotong royong menjelang pemilu Disahkan pada tanggal 19 November 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketuan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1968 tentang Menambah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1968 tentang Menambah jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menjadi 828 (delapan ratus dua puluh delapan)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1968 tentang Membebaskan dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (2 orang)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1968 tentang Membebaskan dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (2 orang)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1968 tentang Membebaskan/mengangkat 32 orang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Ps. 4 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1968 tentang Mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mewakili Daerah Tingkat I Jambi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1968 tentang Membebaskan/mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 2 orang wakil buruh GASBIINDO

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1968 tentang Membebaskan/mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan MPRS, mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai MPRS

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan MPRS, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota MPRS

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1968 tentang Pengesahan protokol mengenai hal-hal yang bertalian dgn. kewajiban pembayaran kembali kredit-kredit oleh R.I. kepada Uni Soviet Sosialis serta beberapa hal lain yang bertalian dgn. hub. ekonomi antara R.I. dan Uni Rep. Soviet Sosialis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan DPR-GR, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPR-GR

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1968 tentang Mengangkat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1968 tentang Membebaskan/mengangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1968 tentang Membebaskan/mengangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (14 orang) (wakil Daerah)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1968 tentang Mengesahkan pembebasan dengan hormat dari Keanggotaan MPRS, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota MPRS

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Sdr. Elkana Tobing SH. dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR-GR

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan DPR-GR/MPRS Sdr. Daranin dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR-GR/MPRS

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 214 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat Sdr Ir.G.M.Tambolon, sebagai anggota MPRS dan Sdr. IR.Sutomo Adisasmito sebagai anggota DPR-GR dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan selama melakukan tugasnya masing-masing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitya Interdepartemental penyusunan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Tata-tempat pada Upacara-upacara Kenegaraan, Perlakukan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi pejabat-pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1970 tentang Membentuk Panitya Interdepartemenal penyiapan Rancangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Attribut Kepresidenan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1970 tentang Memperpanjang masa kerja Panitya Interdepartemental penyiap Rancangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Atribut Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1970

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pemberian uang jasa sebagai pesangon kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong yang berhenti sebagai anggota karena masa jabatannya berakhir


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966
tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam dana moneter internasional (international monetery fund) dan bank internasional rekonstruksi dan pembangunan (international bank for reconstruction and development) Disahkan pada tanggal 8 November 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undanng-undang No.9 Tahun 1966, tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (Lembaran Negara tahun 1966 no. 36) (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran N

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 tahun 1966 (LN 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan(International Bank for Reconstruction and Development)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1968 tentang Terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini menarik kembali izin sebagai tertera dalam surat Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1967 kepada Sdr. Drs. Moh. Barmawi Alwi untuk menjabat kedudukan Alternate Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 229 Tahun 1968 tentang Menarik kembali pengangkatan Drs. Frans Seda untuk menduduki jabatan Gubernur Internasional Bank untuk rekonstruksi dan Pembangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan sertanya Republik Indonesia dalam fasilitas hak-tarik khusus Dana Moneter Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas PP No. 1 tahun 1967 tentang pelaksanaan UU No. 9/1966 (LN Tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali Repulik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan "Pernyataan Persetujuan" yang menyatakan persetujuan Republik Indonesia atas pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang telah diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1979 tentang Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kwota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 480.000.000 menjadi SDR. 720.000.000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000,- menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K./012/83 tanggal 19-8-1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000,- menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K./012/83 tanggal 19-8-1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan proposed third amendment of the articles of Agreement of the International Monetary fund

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada dana moneter internasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Su

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconst


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1966
tentang keanggotaan republik indonesia dalam bank pembangunan asia (asian development bank) Disahkan pada tanggal 8 November 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Negara Republik Indonesia didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1968 tentang Menarik kembali pengangkatan Sdr. Drs. Frans Seda untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Pembangunan Asia dan mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ali Wardana sebagai penggantinya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan Republik Indonesia pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Bank Pembangunan Asia


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966
tentang persetujuan antara pemerintah kerajaan belanda dan pemerintah republik indonesia tentang soal-soal keuangan Disahkan pada tanggal 8 November 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1968 tentang Kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri. Untuk: Meneliti kembali segi pemilikan perusahaan-perusahaan yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarskan Undang-Undang No. 86 tahun 1958

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian hak pemilikan NV. Alibasyah Trading Company

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam perusahaan perseroan terbatas Perusahaan Hotel dan Turis Nasional (Natour Ltd.)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Persoalan Efek-efek antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966
tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan kepada militer sukarela Disahkan pada tanggal 1 November 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1968 tentang Pemberian kenaikan pangkat luar biasa kepada cacat veteran ex Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1968

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1971 tentang Pemberian uang bantuan kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

Ps. 14 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun Purnawirawan ABRI/Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu ABRI dipropinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 1950 tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk angkatan perang Republik Indonesia Serikat sebagaimana telah diubah den

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1966
tentang persetujuan untuk menormalisasi hubungan antara republik indonesia dan malaysia Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 232 Tahun 1967 tentang S.W.I. Dwikora atas KBM ditiadakan per 1968

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1981 tentang Mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1964 tentang Pembekuan dan Penguasaan Rekening pada Semua Bank yang tercatat Atas Nama Warganegara "Malaysia" atau Warga Negara Republik Indonesia yang Berdomisili/Bertempat tinggaldi Daerah "Malaysia".


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966
tentang pembentukan pengadilan tinggi di ambon dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makasar Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966
tentang kesehatan jiwa Disahkan pada tanggal 11 Juni 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan


 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966
tentang hygiene Disahkan pada tanggal 11 Juli 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Sarana Kesehatan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1966
tentang penarikan diri republik indonesia dari keanggotaan dana moneter internasional (international monetery fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (international bank for reconstruction and development) Disahkan pada tanggal 14 Februari 1966

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)

 

 

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id