Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1969

 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969
tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 17 Desember 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1970 tentang Menunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan UmumIndonesiauntuk atas nama Presiden RepublikIndonesiamengangkat/mengambil sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan UmumIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota D.P.R./D.P.R.D. yang diangkat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-angota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk daerah propinsi Irian Barat

Ps. 39 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1970 tentang Tatacara pembebasan untuk sementara dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pencalonan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1970 tentang Tatacara pembebasan untuk sementara dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pencalonan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dan tata cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ps. 38

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1971 tentang Pemberhentian dengan hormat Dr. K.H. Idham Chalid dari jabatannya sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang Kesejahteraan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah atas hasil pendaftaran jumlah penduduk warga negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pembentukan team kerja penyiapan bahan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama olehKetua Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesiadan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata RepublikIndonesiadan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia

-

diubah oleh

Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1995

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Perumusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan utusan Golongan Karya serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan KaryaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Tarakan

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II MandailingNatal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969
tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 17 Desember 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Daerah Propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbaikan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

Ps. 8

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1970 tentang Menunjuk Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan UmumIndonesiauntuk atas nama Presiden RepublikIndonesiamengangkat/mengambil sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan UmumIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1970 tentang Pembentukan Rayon-rayon dalam Kotamadya yang tidak mempunyai Kecamatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Ps. 5 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1970 tentang Tata-cara pencalonan untuk pemilihan Anggota-anggota D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II

Ps. 34 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota D.P.R./D.P.R.D. yang diangkat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum anggota-angota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk daerah propinsi Irian Barat

BAB VI

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1970 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan jumlah anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan daerah atas hasil pendaftaran jumlah penduduk warga negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesiadan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pembentukan team kerja penyiapan bahan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1972/1973

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-udang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1974

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesia

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Republik Indonesia yang terlibat dalam G-30-S/P.K.I. Gol C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, serta pengesahannya dalam Pemilihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus IbukotaJakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TingkatII

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan ketentuan mengenai minggu tenang dalam Pemlihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres No. 44 tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1/1976 tentang pelaksanaan UU No. 15/1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4/1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesia

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia PemilihanIndonesiadan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-undang Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam pasal II Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyatsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesiadan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1975 dan Undang-undang No. 2 tahun 1980

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Indonesia yang terlibat G 30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihanIndonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I, dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihanIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tahun 1992

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia PemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1996 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969
tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja Disahkan pada tanggal 19 November 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 9 dan 10

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Ps. 1

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1971 tentang Olah Raga Profesional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Koordinasi Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

Ps. 10 dan Ps. 10

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 54 tahun 1977)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pembentukan Team Koordinasi kegiatan ekspor Timur Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional.

Ps. 13

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 1963

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga KerjaIndonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969
tentang konstitusi perhimpunan pos sedunia di mina tahun 1964 Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1974 tentang Pengesahan "Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union Tokyo 1969

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1976 tentang Mensahkan "Asian Oceanic Postal Convention and its Detailed Regulations as Revised in the AOPU Congress,Kyoto, 1970"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1977 tentang Mengesahkan "Asian Oceanic Postal Convention"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1982 tentang Mengesahkan "Asian-Pasific postal convention" yang telah ditandatangani oleh delegasi R.I. pada tanggal 27 Maret 1981, dan telah pula berlaku pada 1 Juli 1982 sebagai hasil Kongres ke IV Aopu di Yogyakarta pada tanggal 18-30 Maret 1981

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1989 tentang Pengesahan Third Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pengesahan fourth additional protocol to the constitution of the Universal postal union


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969
tentang pembentukan propinsi otonom irian barat dan kabupaten-kabupaten otonomi di propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 10 September 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana pengasuhan putra-putri Irian Barat

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan dibidang Penjualan Bonded Warehouse

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1973 tentang Berlakunya Peraturan Perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk pendirian perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pembentukankotaadministratif Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan RepublikIndonesiadengan Papua Nugini

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan RepublikIndonesiadengan Papua Nugini

i

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi pejuang pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan limapuluh tiga kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kab. Puncak Jaya, danKabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura darikotaJayapura ke wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969
tentang pensiun pegawai dan pensiun-janda/duda pegawai Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 12 Tahun 1970 tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para pegawai negeri sipil yang menjadi wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usaia 56 tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pemegang Jabatan Jabatan Wakil Presiden RepublikIndonesiayang pertama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1971 tentang Mencabut Keputusan Presiden No. 49/M tahun 1957 tanggal 13 Pebruari 1957, memberikan tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1971 tentang Pemberian uang bantuan kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja padaNegaraRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah KoloniTimorPortugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 5 tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalansuratkeputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pkok pensiunan hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

melandasi oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 69-2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Pasal 9 ayat (1) huruf a

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [Pasal 9 ayat (1) huruf a]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

Pasal 9 ayat (1) huruf a

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [Pasal 9 ayat (1) huruf a]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1969
tentang konvensi international telekomunication union di montreux 1965 Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecomunication Convention)Malaga- Torremolinos 1973


 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 nomor 16, tambahan lembaran negara nomor 2890) tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara International

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1970 tentang Penyertaan negara dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (PT. Indoplant)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Gaya Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Dharma Niaga menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahan Negara (PN) Pengolahan Cat dan Vernis Pabrik cat Utama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Mega Elektro (Mensin dan Gaya Elektro) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Percetakan, Penerbitan dan Pabrik tinta Gita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1970 tentang Perpanjangan batas waktu penyelesaian pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan pembinaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Kerta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan MarmerIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Virama Karya menjadi perusahaan Perseraon (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodha Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Preseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Reasuransi Umum Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) menjadi Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN) Sapta Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22606)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk Pendidian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" disingkat PT. Primisima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diperhatikan oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-poyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Padang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Negara (PN) Satya Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1971 tentang Perpanjangan batas waktu penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1970 (LN 27/1970, TLN No. 2932) jo Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969(LN. 21/1969, TLN No. 2894)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1971 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara (LN 134/1961)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (P.N.P.R.. Daya Yasa) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Tonasa

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Gowa

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RepublikIndonesia

Ps. 2 (1) jo. Ps. 4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan asuransi Kerugian di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam modal saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam modal saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Penerbitan

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara RI. dalam pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RepulbikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut (Riau)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pabrik KapalIndonesiamenjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indoneia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam modal saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1972 tentang Pemisahan kekayaan negara RepublikIndonesiasebagai penyetoran atas saham-saham PT. Barata Metalworks & Engineering

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan KapasIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan dibidang Penjualan Bonded Warehouse

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam pendirian perusahaan perseroan terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perubahan atas pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 51/1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sulawesi Utara/Tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 52/1970 dan Peraturan Pemerintah No. 32/1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam Bidang Industrial Estate

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam saham P.T. Jakarta International Hotel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Dahana

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Kepada Menteri Kabinet Pembangunan II, Menteri Keuangan selaku saham dari penyertaan modal negara dalam perusahaan perseroan (persero) agar memperhatikan dan mempergunakan pedoman-pedoman hubungan dan tatakerja antara Menteri-menteri yang bidangnyasesuai dengan tujuan dan lapangan Usaha Persero

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Umum kertas Martapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara RepublikIndonesiadalam Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali NusantaraIndonesia("PT. Rajawali NusantaraIndonesia")

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk pendirian perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIdalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Persero (Persero)

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum "Pembangunan Perumahan Nasional"

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIdalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Penas)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan KaretPalembangmenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Pupuk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan PerkapalanSurabayamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 tentang Penambahan Penyertaan Negara RepublikIndonesiadalam Modal Saham Perseroan Terbatas Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang Industri Pesawat Terbang

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) Dana Reksa

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang Pergudangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Biro KlasifikasiIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penyertaan modal negara RI dalam perseroan terbatas Pelita Bahari

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Perkapalan

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 tentang Penyertaan modalNegaraRIuntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang industri pupuk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 55 tahun 1977)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan ModalNegaraR.I.kedalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang bergerak dibidang Industri Semen

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam PT. Medan foundry Centre yang bergerak dibidang Industri Pengecoran Logam.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Airways

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Umum Asuransi kerugian "Jasa Raharja"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyertaan modal negara RI dalam bidang pengusahaan dan pengembangan industri pupuk urea.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan calon/pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi calon/pegawai negeri sipil

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan modalNegaraRIuntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang produksi gula

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiadalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan KojaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas "Unilec Indonesia PT" (Unindo. PT.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiadalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1980 tentang Pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang industri kereta api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang industri kereta api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran pembiayaan ekploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh pemerintah pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Semen

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pupuk

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam menjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Waskita Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perusahaan Umum Listrik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Usaha Industri Mesin Perkakas.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 tentang Team pengendali pengadaan barang/peralatan Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Persero (Persero) PT. Perkebunan XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepubikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di bidang pergudangan barang impor dan ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di bidang pergudangan barang impor dan ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiadalam Modal Saham PT. Indonesian Consorsium of Construction Industries (PT. ICCI)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam jaminan kredit ekspor dan Asuransi Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi perusahaan perseron (persero)

Ps. 2 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang kliring dan jaminan bursa komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penjualan seluruh saham milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Jasa Marga.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang RepublikIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. LEPPIN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan modalNegaraRIuntuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Cilacap

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan modalNegaraRIuntuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Ujung Pandang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan modalNegaraRIuntuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Ujung Pandang

-

ditimbang oleh

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1982 tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Industri kertas terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII,Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Galangan Kodja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham perseroan terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Iskandar Muda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PT.Pelni)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XXXI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT.Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepubIik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. Leppin

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) industri sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (persero) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (perum) pengerukan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perseroan Terbatas Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan komponen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal sahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Blapak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pra-pengapalan barang-barang impor Indonesia di luar negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIkedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIkedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank RakyatIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Ekspor ImporIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank PembangunanIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan PenumpangDjakarta(PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BarataIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan PerkantoranIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modalNegaraRIke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota RI pada dana moneter Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham PT. Konservasi energi abadi (PT. Koneba)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pindad

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PALIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. BarataIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali NusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal perusahaan umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal perusahaan umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indoensia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. TelekomunikasiIndonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) Indonesia Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PelabuhanIndonesiaI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank NegaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55/1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1996 tentang Tim privatisasi badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dok dan perkapalanSurabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam rangka pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambaan penyertaan modal negara RepublikIndonesiakedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perseroan (persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aneka tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantaraIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Asuransi KreditIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt adhi karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Naga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PalIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Kekayaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor ImporIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiauntuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Otorita Jatiluhur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT PengerukanIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimatan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara,BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan saham negara RepublikIndonesiapada PT Indofood Tbk.

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Aceh Singkil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam Modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara RepublikIndonesiauntuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (PERSERO) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Pakarya Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pakarya Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penanaman penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Merpati Nusantara Airlines

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan persero (perseroan) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Hotel Indonesia Internasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang I ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan MENKEU selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1999 tentang Tim kebijakan reformasi badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 98/1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan terbatasyang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (PERSERO) PT Industri Soda Indonesia ke dalam perusahaan perseroan (PERSERO) PT Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Konversi Energi Abadi (PT KONEBA)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan bentuk PT Perusahaan pilot proyek berdikari menjadi perusahaan perseroan (PERSERO)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomukasi Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang RepublikIndonesia(Perum Peruri)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi JasaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal Sham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT PelabuhanIndonesiaI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kereta Api Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perkebunan Nusantara IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Batan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No.98 tahun 1999 tentang pengalihan kedudukan, tugas & kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (persero) danperseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 200

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republikIndonesiake dalam modal perusahaan umum (perum) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpangDjakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT PelabuhanIndonesiaI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal perusahaan umum (perum) DAMRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Hasan Sadikin Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Kariadi Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Sardjito Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Mohammad Hoesin Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR M. Djamil Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan KitaJakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan KitaJakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker dan DarmaisJakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara RepublikIndonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2000 tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2000

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Natour

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero) dan pembubaran perusahaan negara Lokananta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Asuransi EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim konsultasi privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara RepublikIndonesiake dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan GarudaIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT SocfinIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan saham milik negara RepublikIndonesiapada PT Wisma Nusantara International

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PelabuhanIndonesiaI.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi RepublikIndonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PelabuhanIndonesiaI.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kerata Api, pt Industri Telekomunikasi Indonesia dan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi EksporIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga dan Penggabungan PerusahaanPerseroan (Persero) PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RepublikIndonesiake dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara RepublikIndonesiapada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1969
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1968 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969

 


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969
tentang penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969
tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" (Penjelasan dalam TLN No. 2934)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971 tentang Tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Panarukan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan daerah kotamadyaMedan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman penyelenggaraan keuangan daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban penyelenggaraan undian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969
tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Urut. 3 dan 6 Lamp. IIA

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1969 tentang Penyertaan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Cara-cara tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1970 tentang Mengesahkan susunan Pimpinan Partai MusliminIndonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian Kredit

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1973 tentang Pemeriksaan perkara peristiwa Jalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RepublikIndonesia.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga ketahanan nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969
tentang pernyataan tidak berlakunya undang-undang nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara republik indonesia dan republik rakyat cina mengenai soal dwi kewarganegaraan (lembaran negara tahun 1958 nomor 5) Disahkan pada tanggal 0 1969

 


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969
tentang persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor Disahkan pada tanggal 5 April 1969

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1969/1970 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1969 tentang Penggunaan uang anggaran subsidi haji tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1969/1970

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970

 

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969
tentang pembentukan pengadilan tinggi dibandung dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi dijakarta Disahkan pada tanggal 11 Maret 1969

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten


 

 

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id