Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1970

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Disahkan pada tanggal 17 Desember 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1972 tentang Kedudukan Organisasi Administratip dan Finansial Mahmillub

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Kupang, Ambon dan Jayapura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari dan di Kupang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unasaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan presiden No. 21 tahun 1999 tentang tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsiyudikatif dari eksekutif

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

-

diubah oleh

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang,Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agam Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai & Tilamuta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 4. Tahun 2004 tentang


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970
tentang cara-cara tindakan kepolisian terhadap anggota-anggota/pimpinan majelis pemusyawaratan rakyat sementara dan dewan perwakilan rakyat gotong royong Disahkan pada tanggal 28 November 1970

 


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan pokok penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan pokok tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1971 tentang Perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Intansi Teknis dalam permohonan persetujuan Pananaman Modal.

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
tentang perubahan dan tambahan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Baliem Valley MInerals

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Koba Tin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan penambahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan pokok tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1971 tentang Perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1974

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor perwakilan wilayah perusahaan asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan sebagian tugas penyelenggaraan jalan tol oleh perusahaan patungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian hak guna bangunan atas tanah dalam kawasan-kawasan tertentu di propinsi Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Intansi Teknis dalam permohonan persetujuan Pananaman Modal.

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor perwakilan perusahaan asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970
tentang perubahan dan tambahan undang-undang pajak dividen 1959 Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Baliem Valley MInerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970
tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak pendapatan 1944 Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Baliem Valley MInerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Koba Tin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970
tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925 Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Baliem Valley MInerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada PT. Koba Tin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi PERTAMINA sendiri dan Kontrak Production Sharing.

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970
tentang penghapusan pengadilan landreform Disahkan pada tanggal 31 Juli 1970

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1970
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1969/1970 Disahkan pada tanggal 17 Juli 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1970/1971 Disahkan pada tanggal 30 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1970/1971

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1970/1971

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1970/1971

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970
tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang Disahkan pada tanggal 27 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 15

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan berlakunya pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 27 Maret 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 14 (1) dan (3)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan sebagai Badan Hukum Publik

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Ps. 6

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan bebas Sabang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang pungutan retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari luar negeri yang akan dimasukkan kedalam daerah pabean Indonesia dari daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

-

ditimbang oleh

UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1970
tentang pencabutan peraturan presiden nomor 2 tahun 1956 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warga negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 11 Februari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pengaturan kehidupan politik pejabat-pejabat negeri dalam rangka pembinaan sistim kepegawaian negeri Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang keselamatan kerja Disahkan pada tanggal 12 Januari 1970

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan mesin budidaya tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

 

 

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id