Anotasi UU 1978

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1978

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1978/1979 Disahkan pada tanggal 7 Maret 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978. Tentang Bantuan Pembangunan Desa.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1978. Tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1979. Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 kepada tahun Anggaran 1979/1980
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1979. Tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1978/1979
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979. Tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979. Tentang Perincian anggaran belanja negara rutin tahun anggaran 1978/1979
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1979. Tentang Perincian anggaran belanja negara pembangunan tahun anggaran 1978/1979

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978
tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand tentang exstradisi Disahkan pada tanggal 18 Maret 1978

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1978
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1977/1978 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
Ps. 1 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1978. Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978
tentang perubahan dan penyempurnaan undang-undang no. 3 tahun 1967 tentang dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 26 Juni 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1985. Tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1978
tentang pembentukan pengadilan tinggi pontianak dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi jakarta Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1978
tentang pembentukan pengadilan tinggi kupang dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi denpasar Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1982. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996. Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978
tentang hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan bekas wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 18 Desember 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1979. Tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1979. Tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
Ps. 8 (a)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979. Tentang Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Muhammad Hatta.
Ps. 8 (a)	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1979. Tentang Memberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya yang terletak di Jalan Mendut Nomor 23 Jakarta Pusat kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979. Tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980. Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980. Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982. Tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982. Tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983. Tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983. Tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985. Tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1985. Tentang Penyesuaian pensiun pokok bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden serta janda/dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987. Tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989. Tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1989. Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun
Ps. 5	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1993. Tentang Tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000. Tentang Tunjangan Jabatan bagi Pajabat Negara Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000. Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000. Tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001. Tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Ps. 8	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004. Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006. Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012. Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan
Pasal 3	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014. Tentang Dokter Kepresidenan
Pasal 8	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015. Tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1978
tentang pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata-senjata nuklir Disahkan pada tanggal 18 Desember 1978

PASAL	STATUS	TENTANG
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997. Tentang Pengesahan treaty on the southeast asia nuclear weapon free zone (traktat kawasan bebas senjata nuklir di asia tenggara)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil