Anotasi UU 1981

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1981

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana Disahkan pada tanggal 31 Desember 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
-	diperhatikan oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer menjadi Keadaan Bahaya dengan Tingkat Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rinato.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
-	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar
-	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab U
-	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Un
Pasal 109	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 109]
Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2)] Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 303 ayat
Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 Ayat (1) dan Penjelasannya]
Pasal 65	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 65]
Pasal 58 huruf o	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 58 huruf f]
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014
-	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku
Pasal 226 ayat (1)	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 51 Tahun 2009 ttg Peradilan TUN [Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasal 109 ayat (3)] dan UU No. 8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana [Pasal 226 ayat (1)]
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan Disahkan pada tanggal 31 Juli 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981
tentang pengesahan konvensi internasional mengenai pemberantasan uang palsu beserta protokol (international convention for the suppression of counterfeiting currency and protocol geneve 1929) Disahkan pada tanggal 21 Juli 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1973/1974 Disahkan pada tanggal 4 Juli 1981

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1981
tentang perhitungan anggaran negara tahun 1972/1973 Disahkan pada tanggal 4 Juli 1981

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1980/1981 Disahkan pada tanggal 26 Juni 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981
tentang metrologi legal Disahkan pada tanggal 1 April 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 16 (2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera
Ps. 12	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1983 tentang tarif biaya tera
Ps. 7	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lain yang berlaku
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk satuan ukuran
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk budidaya tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan mesin budidaya tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Penilaian Terhadap Teknis Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal
Pasal 19	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Pasal 19	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011
Pasal 24	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012
Pasal 19	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 14 Maret 1981

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1981/1982.
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1981/1982
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1982
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982