Anotasi UU 1985

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1985

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut) Disahkan pada tanggal 31 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Tready between the Republic of Indonesia and Australia on the zone of Cooperation in an area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australiamengenai zona kerjasama didaerah antara propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (PersetujuanPelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To TheDelimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean (konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang rumah susun Disahkan pada tanggal 31 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang ketenaga listrikan Disahkan pada tanggal 30 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1991 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1994 tentang Penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha penunjang tenaga listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim restrukturisasi dan rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 1999 tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi pt (persero) perusahaan listrik negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 10-1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan Pengadilan Negeri Batulicin
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 Mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000, Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-06507-1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian-1 : Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya Bagian 1 : Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2-2006 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan-Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Kipas Angin Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Tusuk-Kontak dan Kotak-Kotak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/Mem/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemas
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan jaminan Mutu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang mahkamah agung republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Ps. 15	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Ps. 10(2)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Kupang, Ambon dan Jayapura
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan gaji hakim
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari dan di Kupang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unasaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang,Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agam Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai & Tilamuta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Sangatta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
-	diubah oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
-	mendasarkan oleh	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala dan Pengadilan Negeri Donggala
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengedilan Tinggi Agama Maluku Utara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Nata, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima PP 8-2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang
-	diubah oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A]
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri
Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b]
Pasal 66 ayat (1)	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Pasal 10	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
-	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang bea meterai Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan benda meterai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986 tentang Penyesuaian harga atau nilai Perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah
Ps. 3	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan besarnya tarip bea materai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea materai atas cek dan bilyet giro
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan tarif bea meterai
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
Pasal 6	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai [Pasal 6]

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 6 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan
Ps. 18 (3)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991
-	diubah oleh	Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Ps. 6 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
Ps. 6 (4)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarah Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	ditegaskan oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
Pasal 4 ayat (1)	diuji oleh	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan [Pasal 4 ayat (1)]
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
Pasal 23	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Pasal 23	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
Pasal 3 ayat (4)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.
Pasal 9 ayat (3)	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985
tentang pengesahan konvensi telekomunikasi internasional (international telecommunications convention) nairobi, 1982 Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1985

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1985
tentang pencabutan undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1968 tentang Pemberian premi pembelian beras untuk stock Nasional
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1970
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Galangan Kodja Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang perikanan Disahkan pada tanggal 19 Juni 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pengadaan Kapal-Kapal Perang untuk Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Kedalam Wilayah Negara Rebuplik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 Tahun 1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (PERUM) Prasarana Perikanan Samudera
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas jasa jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kelautan dan perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
-	diingat oleh	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang organisasi kemasyarakatan Disahkan pada tanggal 17 Juni 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Perumusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan utusan Golongan Karya serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan KaryaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia
-	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 10 Juni 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps. 3 (1)	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 1985/1986
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1985
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 10 Juni 1985

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985
tentang referendum Disahkan pada tanggal 18 Maret 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1985
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 7 Maret 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun Anggaran 1985/1986
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun Anggaran 1985/1986
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun Anggaran 1985/1986
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985
tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya Disahkan pada tanggal 19 Februari 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985
tentang perubahan atas undang-undang no. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 5 tahun 1975 Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara pengajuan calon anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Utusan Golongan-Golongan serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan BersenjataRepublik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-	ditimbang oleh	Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Kendari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
tentang perubahan atas undang-undang no. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 4 tahun 1975 dan undang-undang no. 2 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975dan Undang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara Indonesia yang terlibat G 30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilihan Umum
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubahterakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1985
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan Indonesia
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I, dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat II
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II tahun 1992
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-undang No. 2 tahun 1985
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1990
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1995
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihan Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 10 Tahun 1995
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1996 tentang Hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II Tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum