Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1992

 

1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian. Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran koperasi oleh pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

ditimbang oleh

Intruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (PERSERO) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar Dewan Koperasi Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan usaha menengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Sarana Pengembangan Usaha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan Pasal 37

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan Pasal 37]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.


 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan ruang. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi pengelolaan tata ruang nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan satwa buru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha pariwisata alam di zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1994 tentang Pembentukan panitia pemindahan bandar udara Polonia-Medan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin usaha industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha hutan dan pemumgutan hasil hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohondi Propinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Propinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

Ps. 16 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 36-2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo


 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan. Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan garam beryodium

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan pengembangan kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 tentang Majelis disiplin tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan rokok bagi kesehatan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Hasan Sadikin Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Kariadi Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Sardjito Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Mohammad Hoesin Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR M. Djamil Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker dan Darmais Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

Ps. 44

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

Ps. 54

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Ps.63

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)


 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang no. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia


 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang pelayaran. Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan kelautan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1997 tentang Penetapan pelabuhan laut kabil pulau Batam sebagai pelabuhan alih kapal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Kepelautan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian Dan Pertolongan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya


 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992  Tentang pembentukan pengadilan tinggi agama di yogyakarta, di bandar lampung, dan di jambi. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1992

 


 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang merek. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tatacara permintaan pendaftaran merek

Ps. 8

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas barang atau jasa bagi pendaftaran Merek

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek


 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992  Tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1989/1990. Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1992

 


 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 Tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1991/92. Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1991/92 ke tahun anggaran 1992/93

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1994


 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Disahkan pada tanggal 8 Juni 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Kedalam Wilayah Negara Rebuplik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1997 tentang Karantina bahan baku kulit

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 698/Kpts/TP.120/8/98 Tahun 1998 tentang Izin Pemasukan Beberapa Jenis PARASITOID dari Hawai Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/TP.120/8/98 Tahun 1998 tentang Izin Pelepasan Serangga CARMENTA - MIMOSA Untuk Pengendalian Hayati GULMA KLAPIS AIR (MIMOSA - PIGRA)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Ment

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.730/4/2001

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Kpts/TP.120/1/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Pemasukan Agens Hayati Kepada PT. Rian (Rolas Industri Agro Nusantara)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Tahun 2004 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004 Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 Tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 62-2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/5/2006 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Diluar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instansi Karantina Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Veteriner Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perilaku Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT./140/12/200 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu Oleh Pihak Ketiga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 Tahun 2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/PD.610/3/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Penyakit Avian Influenza

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Serta Lampiran

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2007 Tahun 2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tentang Penggolangan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia


 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang benda cagar budaya. Disahkan pada tanggal 21 Maret 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

Ps.5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18,1 9, 22,

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan seni dan budaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya


 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman. Disahkan pada tanggal 10 Maret 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan pemilik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdiri sendiri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/Kpts/PL.220/7/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Status Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman


 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang jaminan sosial tenaga kerja. Disahkan pada tanggal 17 Februari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima PP 14-1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ps.1 (1),(2), Ps.3 (2), Ps.4 (1),(2), Ps

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-VI/2008 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) [Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 25 ayat (2)]Pemohon : Bernard Samuel Sumarauw

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada saat mulai beroperasinya BPJS Keten

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 6 dan Pasal 25

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 6 dan Pasal 25]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja


 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian. Disahkan pada tanggal 11 Februari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian


 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii denpasar. Disahkan pada tanggal 15 Januari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id