Anotasi UU 1994

Anotasi
Undang-Undang Tahun 1994

Undang undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 9 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
-	ditegaskan oleh	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2012.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994
tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah Disahkan pada tanggal 9 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan perpajakan dalam rangka kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi pembangunan proyek pengembangan pulau Bintan dan pulau Karimun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1994
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 8/
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (KB)
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan mobil nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomotahun 1994, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1996
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No. 50/1994 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 8/1993 tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah dibuat dengan UU No. 11/1994
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan berlakunya PP No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 9 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas atas penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas pajak penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan Natuna dan laut sekitarnya
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang diberikan untuk Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Kelurga Sejahtera I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 tentang Tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar upah minimum regional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan Disahkan pada tanggal 9 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serrta diskonto sertifikat Bank Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan tarif bea meterai
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1997 tentang Pemberian fasilitas perpajakan kepada usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1996
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Th.1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah & Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penundaan berlakunya PP No. 39 tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994
tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan australia Disahkan pada tanggal 2 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on mutual assistance in criminal matters)
-	ditimbang oleh	KEPPRES Nomor 29 Tahun 2008 tentang Ekstradisi Atas Nama Charles Alfred Barnett (warga Negara Australia)
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Ekstradisi
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kab

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) Disahkan pada tanggal 2 November 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1996 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim nasional untuk perundingan perdagangan multilateral dalam rangka world trade organization
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 104 tahun 1999 tentang pembentukan tim nasional untuk perlindungan perdagangan multilateral, dalam kerangka world trade organization
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
-	diingat oleh	KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang Dan Nanas Ke Jepang Dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tentang Penggolangan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan Kendali Lampu Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan NO.12/M-DAG/PER/3/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 Tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single Window
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 12/M-DAG/PER/4/2009 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-Dag/Per/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Penggunakan Letter Of Kredit
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 23/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea Dan Malaysia.
-	ditimbang oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper Dari Negara Republik Korea.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang Dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread).
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Berupa Kacang Kedelai.
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International
-	diingat oleh	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994
tentang pengesahan united nations framework convention on climate change (konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim) Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia nasional pertemuan tingkat menteri komisi persiapan konferensi tingkat tinggi dunia untuk pembangunan berkelanjutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim)
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994
tentang pengesahan united nations convention on biological diversity (konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia nasional pertemuan tingkat menteri komisi persiapan konferensi tingkat tinggi dunia untuk pembangunan berkelanjutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
-	diingat oleh	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman
-	diingat oleh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994
tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ii palu Disahkan pada tanggal 22 Juli 1994

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994
tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1991/1994 Disahkan pada tanggal 18 Juli 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1992/1993

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1994
tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1993/1994 Disahkan pada tanggal 20 April 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1993/1994 ke tahun anggaran 1994/1995
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1993/1994

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1994/1995 Disahkan pada tanggal 22 Maret 1994

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1993/1994 ke tahun anggaran 1994/1995
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1994/1995
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1994/1995
-	diingat oleh	Undang undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1994/1995
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1994/1995 ketahun 1995/1996
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1994/1995
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah