Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1998

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1997 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 16 Februari 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undan-undang Nomor 4 Tahun 1998. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998
tentang perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1997/1998 Disahkan pada tanggal 13 Maret 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1999. Tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Pengalihan status anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian negara republik Indonesia menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 13 Maret 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1998. Tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1998/1999

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1998. Tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1998. Tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1998/1999

-

diubah oleh

Undan-undang Nomor 7 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1998. Tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999

-

diubah oleh

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999. Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3/1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7/1998

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000. Tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999

 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 9 September 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998. Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000. Tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002. Tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Tentang Advokat

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998
tentang pengesahan convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (konvensi menentang penyiksaan dan perlakukan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) Disahkan pada tanggal 28 September 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005. Tentang Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011. Tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998
tentang pengesahan convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction (konvensi tentang pelarangan pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimiaserta tentang pemusnahannya) Disahkan pada tanggal 30 September 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008. Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1998 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1999. Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 3/1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7/1998

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000. Tentang Perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1998/1999

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Disahkan pada tanggal 10 November 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998. Tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999. Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999. Tentang Ketentuan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Tentang Merger, konsolidasi dan akuisisi bank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999. Tentang Pembelian saham Bank Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999. Tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999. Tentang Penyertaan modal negara RI ke dalam modal PT Bank Lippo Tbk., PT BII Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999. Tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Daerah Khusus Ibukota Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur,BPD Kalimantan Timur [...]

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999. Tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999. Tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999. Tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999. Tentang Komite kebijakan sektor keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999. Tentang Komite penilaian independen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999. Tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999. Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000. Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000. Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000. Tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001. Tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001. Tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001. Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001. Tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada badan penyehatan perbankan nasional kepada menteri negara badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002. Tentang Surat Utang Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002. Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002. Tentang Pengangkatan DR. IR. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004. Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (fit And Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/19/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/20/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Rencana Bisnis Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/16/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 Tahun 2004. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004. Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005. Tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005. Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank dan lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Informasi Debitur

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/10/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/10/PBI/2005 Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/27/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/17/PBI/2001 Tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/28/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/32/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/28/PBI/2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/34/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/45/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kabupaten Nias Serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

ditimbang oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/11/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 Tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga Dan Pasar Uang Antar Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penerbitan, Penjualan Dan Pembelian Serta Penatausahaan Surat Utang Negara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/21/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/22/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 Tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/8/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Derivatif dan lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/36/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/37/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/44/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/20/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003 Tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah Dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tahun 2005. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Bagi Daerah-daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Mediasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/11/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/12/PBI/2000 Tentang Jaminan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/14/PBI/2001

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006. Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/atau Bilyet Giro Kosong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesi No.8/17/PBI/2006 Tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/4/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Dan Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Informasi Debitur

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Lampiran

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Lelang Dan Penatausahaan Surat Utang Negara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 Tahun 2007. Tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008. Tentang Perubahan Perpres 19-2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/5/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Bulanan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 Tahun 2008. Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008. Tentang Lembaga Penjaminan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Prinsip Kehati - hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank Kepada Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 Tahun 2009. Tentang Perubahan Keempat Atas PBI Nomor 2/24/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Rencana Bisnis Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test)

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Bank Kepada Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Operasi Moneter

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 Tahun 2010. Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/4/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 Tahun 2011. Tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Transfer Dana

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pasal 37A

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998
tentang perubahan berlakunya undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 10 November 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998
tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat ii toba samosir dan kabupaten daerah tingkat ii mandailing natal Disahkan pada tanggal 23 November 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999. Tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002. Tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998
tentang kesejahteraan lanjut usia Disahkan pada tanggal 30 November 1998

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Ps. 15

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Ps. 20

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Ps. 25

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004. Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id