Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2001

 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001
tentang pembentukan kota lhokseumawe Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Nasional dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002. Tentang Berlakunya secara Efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

 

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001
tentang pembentukan kota langsa Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001
tentang pembentukan kota tanjung pinang Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau

 

 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001
tentang pembentukan kota prabumulih Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001
tentang pembentukan kota lubuk linggau Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

 

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001
tentang pembentukan kota pagar alam Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001
tentang pembentukan kota cimahi Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

 

 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001
tentang pembentukan kota tasikmalaya Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001
tentang pembentukan kota batu Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

AKSI

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004. Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001
tentang pembentukan kota singkawang Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 5

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001
tentang pembentukan kota bau-bau Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang paten Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 103

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral

Ps. 25 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Ps. 65

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005. Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005. Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Ps. 25(4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral

Ps.66 (5)

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010. Tentang Syarat Dan Tatacara Pencatatan Pengalihan Paten

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Tentang Paten

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang merek Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

Ps. 7 (9)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005. Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Ps. 32

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005. Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Merek

Ps. 34

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Ps. 7(9)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006. Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Ps. 56(9)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Tentang Indikasi Geografis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Tentang Indikasi Geografis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

[Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 91

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 91]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009. Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tentang Merek dan Indikasi Geografis

 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang yayasan Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

 

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang otonomi khusus bagi propinsi istimewa aceh sebagai propinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001. Tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002. Tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004. Tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Proses Hukum oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Tentang Perencanaan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Perlindungan Hutan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh

 

 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2002 Disahkan pada tanggal 14 November 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001. Tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001. Tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004. Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002

 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 21 November 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005. Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008. Tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

Pasal 43 huruf b

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 huruf b]

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010. Tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang otonomi khusus bagi propinsi papua Disahkan pada tanggal 21 November 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002. Tentang Dana Reboisasi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002. Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003. Tentang Percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003. Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003. Tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Tentang Perencanaan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang Perlindungan Hutan

Ps. 19 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

Ps. 21 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

Ps. 22 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004. Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Ps. 2(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Tentang Lambang Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008. Tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua

Pasal 6 ayat (2) dan (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 Tahun 2009. Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) dan (4)]

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010. Tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 Tahun 2010. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 Tahun 2010. Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Udnang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Pasal 17 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 17 ayat (1)]

Pasal 34 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

Pasal 17 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 Tahun 2011. Tentang Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 17 ayat (1)]

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011. Tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

Pasal 34 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.07/2011 Tahun 2011. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2011. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012. Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak Di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012. Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

Pasal 34 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2012 Tahun 2012. Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013. Tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 23 November 2001

PASAL

STATUS

TENTANG

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 tentang penetapan dan penggunaan laba serta cara pengurusan dan penggunaan cadangan umum perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (Pertamina)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002. Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

Ps. 8(4), 41(3), 43, 46, 47, 48, 49

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002. Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengkutan Gas Bumi melalui Pipa

Ps. 47 (5)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002. Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003. Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2003. Tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Ps. 8

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ps. 19 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ps. 20 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Ps. 8 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Ps. 30

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Ps. 43

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Ps. 49

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Ps. 48(2), & Ps. 49

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Tentang Kebijakan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006. Tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

pasal 28 ayat (2) dan (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2007. Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007. Tentang Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007. Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republ

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 Tahun 2007. Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007. Tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008. Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 Tahun 2008. Tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/Lpg Dan Tabung Lpg 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2008. Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2008. Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008. Tentang Pedoman Tatacara Perlindungan Konsumen Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008. Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008. Tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008. Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

Ps.28(2),(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

Ps.12 (3); Ps.22 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010. Tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010. Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010. Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010. Tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010. Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010. Tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010. Tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2011. Tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

Pasal 39 ayat (1) huruf b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011. Tentang Penghargaan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 Tahun 2012. Tentang Penatausahaan Dan Pemindahbukuan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012. Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012. Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013. Tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015. Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. Tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Tentang Penetapan Harga Gas Bumi

 

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id