Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2007

 

 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007

Tentang penetapan perpu 2-2007 tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di provinsi nagroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara menjadi uu. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara


Undang-undang Nomor 47 Tahun 2007

Tentang pengesahan perjanjian antara ri dan australia tentang kerangka kerja sama keamanan (agreement between the republic of indonesia and australia on the framework for security cooperation). Disahkan pada tanggal 18 Desember 2007


Undang-undang Nomor 46 Tahun 2007

Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan apbn tahun anggaran 2005. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2007


Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008. Disahkan pada tanggal 6 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 142/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 172/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan rincian dana penyeimbangan dana alokasi umum tahun anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 175/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan rincian alokasi dana tunjangan kependidikan tahun 2008 kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Ps. 3 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 178/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi.

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 45-2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 45-2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan UU 45-2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps. 4(5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Ps. 4(5)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, Dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tentang Pengujian UU No. 45 Tahun 2007 Tentang APBN Tahun Anggaran 2008Prof. Dr. Moh Surya, dkk.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2007 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.07/2007 Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008

Ps. 16 (1a)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tat cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/6/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/PERMENTAN/OT.140/6/2008 Tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010


Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2007 tentang perubahan uu 36-2000 tentang penetapan perpu 1-2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 1 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dibidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat


Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang perpustakaan. Disahkan pada tanggal 1 November 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 (2), Pasal 7 (2), Pasal 11 (3),

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan


Undang-undang Nomor 42 Tahun 2007

Tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara ri dan republik korea (treaty on extradition between the republic of indonesia and the republic of korea). Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi.


Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007

Tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007. Disahkan pada tanggal 22 September 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 156/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 173/PMK.07/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penetapan rincian alokasi dana penyesuaian tunjangan kependidikan tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007


Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang perseroan terbatas. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Perpres 19-2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Ps.74 (1),(2),(3) berserta penjelasan

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)]Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas [Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) serta Penjelasan Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3)]

Ps.157 (3), (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU Tahun 2009 tentang Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Januardi S. Hariwibowo, S.H. RA. Made Damayanti Zoelva, S.H. Bayu Prasetio, S.H., M.H. Irman Sukardi, S.H. Abdulllah, S.H.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Pasal 102

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 102]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

Pasal 74 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Umum (perum)pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

Pasal 32 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Pasal 32 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Pasal 32 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan


Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 123/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penyediaan Pita Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 133/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 134/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 136/PMK.04/2007 Tahun 2007 tentang tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi Desai Pita Cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impir, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, penerimaan negara yang berasal dari penerimaan denda administrasi atas pengangkutan barang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai

Ps.66 a (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]Pemohon : H.M. Zainul Majdi, MA Kuasa Pemohon: Desak Putu Yuliastini, S.H. Andy Hadianto, S.H., MA

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol,Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol,Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan Di Bidang Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Audit Kepabeanan Dan Audit Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Premi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Dokumen Cukai Dan/Atau Dokumen Pelengkap Cukai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat

 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten padang lawas di provinsi sumatera utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007


Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten padang lawas utara di provinsi sumatera utara. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007


Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten manggarai timur di provinsi nusa tenggara timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007


Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten kubu raya di provinsi kalimantan barat. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007


Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten tana tidung di provinsi kalimantan timur. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007

 


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten pesawaran di provinsi lampung. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007


Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007

Tentang pembentukan kota serang. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabuptan Serang dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Cirua, Kabupaten Serang, Provinsi Banten


Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007

Tentang pembentukan kota tual di provinsi maluku. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 Tahun 2008 tentang Pengujian UU No.31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi MalukuPemohon : Johan Fredrik Let Let., dkk Kuasa : H. Sapriyanto Refa, S.H., M.H., dkk


Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007

Tentang energi. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 12 & Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

Ps.16 (3)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Ps. 25 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi

Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi [Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Kelompok Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Hemat Energi untuk Lampu Swabalast

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Pasal 1 1 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Pasal 17 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petrolueum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Pasal 12 ayat (2) huruf c, Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi Dan/atau Darurat Energi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional


Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007

Tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2009 Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur,Takar,Timbang,Dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU 28-2007

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 181/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tatacara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 182/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam suatu surat pemberitahuan masa.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 183/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Wajib Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 184/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tatacara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta Tatacara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 185/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 186/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 187/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang me

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 188/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 189/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penerbitan Surat tagihan pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 191/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Penerbitan surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 192/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 193/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 194/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 195/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penghitungan dan pemberian imbalan bunga.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 196/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 197/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Bentuk dan tatacara pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 198/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan. Jakarta, 20007

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 201/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 202/PMK.03/2007 Tahun 2007 tentang tentang Tatacara Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009

Ps. 33 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya serta pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun paja

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Bapak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.

Ps. 23 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak dibayar, dan pembatalan hasil pemeriksaan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa.

Ps. 13

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tahun 2008 tentang tentang Komite Pengawas Perpajakan.

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ket

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.


Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007

Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Ps.34 (2a) b berserta penjelasan

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34 Ayat (2a) huruf b dan Penjelasan Pasal 34 Ayat (2a)Ketua BPK : Prof Dr. Anwar Nasution Kuasa : Bambang Widjojanto, SH.,MH., dkk.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Ps. 27 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Ps. 59 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 1 angka 4, 7, 18, Pasal 14 ayat (1

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil [Pasal 1 angka 4, 7, 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (4), (5), (6), dan Pasal 60 ayat (1)]

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 53 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional

Pasal 31 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai


Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang penataan ruang. Disahkan pada tanggal 26 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun

Ps. 20(6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara PT.Arutmin Indonesia Di Tanjung Pemancingan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM75 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Ps. 65 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 14 ayat (7)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Pasal 17 ayat (7)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kepulauan Maluku

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku

Pasal 21 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara Dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

Tentang penanaman modal. Disahkan pada tanggal 26 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 30(9)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Ps. 12(4) & Ps. 13(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Ps. 12(4) & Ps. 13(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perli

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Timbal-Balik Penanaman Modal Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement On Promotion And Reciprocal Protection Of Investment Between The Government Of The Republic Of

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Tahun 2008 tentang Pengujian UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalPEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-V/2007 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dkk Kuasa : Johnson Panjaitan, S.H., dkk PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-V/2007 Daipin, dkk Kuasa : A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., dkk

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

Ps.31 (3)

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pesetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation onthe Promotion and Protectionof Investments)

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between the Goverment of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark Concerning the Promotion and Protection of Investments ( Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah KerajaanDenmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Imfortir

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

Pasal 26 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman M

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Bese

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement on Investment of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People"s Republic of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Keran

Ps.12(4),Ps.15(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (APT)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Provinsi DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Pasal 18 ayat (7)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal


Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007

Tentang penanggulangan bancana. Disahkan pada tanggal 26 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian

Ps. 50(2), 58(2), & 59(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Ps. 63, 69(4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Ps. 30(3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Ps. 17

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bancana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Darurat)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007

Tentang perkeretaapian. Disahkan pada tanggal 25 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 214

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Ps.12, 16, 34, 53, 58, 64, 66, 83, 89, 9

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Ps.126,129,138,146,150,156,160,163,165,1

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

Ps. 148

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2011 tentang Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Pasal 117

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 177

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2oo9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Multimodal Transport ( Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Angkutan Multimodal)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator


Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007

Tentang penyelenggara pemilihan umum. Disahkan pada tanggal 19 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Ps.108(7), Ps.109(7)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

Ps.121

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Ps.121

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

Ps. 116

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahKoperasi Praja Tulada

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu [Pasal 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 50, 56, 57, 58, 59, 89, 90, 91, 105, 106, 107, dan Pasal 122], UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), (

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum; Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004

Pasal 5 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 235 ayat (2)] dan Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 5 ayat (1)]

Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1), (2)]

Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), (2), Pasal

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), (2), Pasal 95, Pasal 111 ayat (3), dan Pasal 112 ayat (3)]

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasa

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (5), dan ayat (11)]


Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Disahkan pada tanggal 19 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 46(2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Ora

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007

Tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik filipina tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Disahkan pada tanggal 10 April 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten mamberamo raya di provinsi papua. Disahkan pada tanggal 15 Maret 2007

 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007

Tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam tentang penetapan batas landas kontinen, 2003 (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the socialist republ. Disahkan pada tanggal 15 Maret 2007

 


Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007

Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Disahkan pada tanggal 5 Februari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Ps.5 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2010 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

Pasal 2 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 - 2019

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o tentang Program Indonesia Emas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017


Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten sumba barat daya di provinsi nusa tenggara timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten kepulauan siau tagulandang di provinsi sulawesi utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten buton utara di provinsi sulawesi tenggara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten konawe utara di provinsi sulawesi tenggara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten bandung barat di provinsi jawa barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten gorontalo utara di provinsi gorontalo. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten bolaang mongondow utara di provinsi sulawesi utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko


Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten minahasa tenggara di provinsi sulawesi utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007

Tentang pembentukan kota subulussalam di provinsi nanggroe aceh darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten pidie jaya di provinsi nanggroe aceh darussalam. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten kayong utara di provinsi kalimantan barat. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten batu bara di provinsi sumatera utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko


Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007

Tentang pembentukan kota kotamobagu di provinsi sulawesi utara. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara


Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten sumba tengah di provinsi nusa tenggara timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten nagekeo di provinsi nusa tenggara timur. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007


Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007

Tentang pembentukan kabupaten empat lawang di provinsi sumatera selatan. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id