Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2009

 

 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009

Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), da

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga


Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasa

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 51 Tahun 2009 ttg Peradilan TUN [Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat (2), Pasal 109 ayat (3)] dan UU No. 8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana [Pasal 226 ayat (1)]


Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

 


Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, Dan 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang kekuasaan kehakiman. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

Pasal 24 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar

Pasal 24 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab U

Pasal 24 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Un

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pasal 24 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

Pasal 6 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi


Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010

Ps. 6 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Ps. 3 (3) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010

Ps. 3 (2) b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2010

Ps. 3 (2) b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Anggaran 2010

Ps. 3 (2) a 1

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010

Ps. 25 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Ps.4 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan, Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 Untuk Kabupaten Indramayu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMk.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.07/2010 TENTANG Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

Pasal 18 (5b)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3 ayat (2) huruf a butir 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

Pasal 3 (2) huruf a angka 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3 (2) huruf a angka 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3 (2) huruf b angka 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9C

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

Pasal 9C, 9E & pasal 3 (2) b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.


Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009

Tentang pengadilan tindak pidana kurupsi. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc


Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah RI

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, P

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-ikan Kecil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal Fishing)


Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009

Tentang rumah sakit. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 61

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 35

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit


Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009

Tentang kearsipan. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan

Pasal 15, Pasal 30 ayat (3), Pasal 46, P

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

 

11

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Batas dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol,Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol,Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut,Menyetor Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan P

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha tertentu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,Dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak,Serta Tata Cara Pengangsuran D

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduk

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.11/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Ke

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Unda

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 16B ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai


Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009

Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Ps. 26, 53

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 60

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 66 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional


Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009

Tentang kepemudaan. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 51 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda


Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009

Tentang kawasan ekonomi khusus. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.15 (1(

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Ps.16 (3), Ps.20 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

Ps. 9, 12 (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 19 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Pasal 7 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Pasal 19 ayat (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009

Tentang pos. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union as the Results of the 24th Geneva Congress, Swiss 2008 (akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke 24 Di Jenewa Swis 2008)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As the Result of the 25 Doha Congress Qatar 2012 ( Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke 25 di Doha Qatar 2012)


Undang-undang Nomor 37 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian


Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang kesehatan. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung

Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 108 ayat (1) beserta penjelasannya jo Pasal 190 ayat (1)]

Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta pe

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal 199 ayat (1)

Pasal 113 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Ps. 92

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1)]

Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 114]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 168 ayat (3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Pasal 163

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

Pasal 59 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nation (asean) And The Government

Pasal 35 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang narkotika. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 52

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Ps.67 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Ps. 55 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

Pasal 32, 62, 89 (2), 90 (2), 94, 100 (2

diperhatikan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Narkotika


Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433h/2012m

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1436h/2015m

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2016 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009

Tentang perfilman. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 66

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 ayat (3) hu

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2oi4 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut


Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009

Tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5, 13 (4), 19 (3), 21, 22 (5), 23,

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Pasal 87

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

pasal 36 ayat (21, Pasal 42, dan Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009

Tentang ketenagalistrikan. Disahkan pada tanggal 23 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VIII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bagian Perancangan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Konstruksi dan Sub Bagian Inspeksi. Lampiran Permen ESDM

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT. PLN (PERSERO) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Gas

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 34 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.

Ps. 34 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Hemat Energi untuk Lampu Swabalast

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

Pasal 14, Pasal 24, Pasal 30 ayat (4), P

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 41

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan


Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Disahkan pada tanggal 15 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian


Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang pajak derah dan retribusi daerah. Disahkan pada tanggal 15 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 159

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ps. 85 (4) c

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Ps. 77 (3) f

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Ps. 171 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ps. 98

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

Pasal 182 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Pasal 182 angka 1

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pa

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 85 ayat (2) huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a]

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) s/d (9), d

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah


Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009

Tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.14 (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]Pemohon 1 : Wahidin Ismail Pemohon 2 : Marhany Victor Poly Pua Pemohon 3 : Sri Kadarwati Pemohon 4 : K.H. Sofyan Yahya Pemohon 5 : Intsiawati Ayus Kuasa Pemohon : Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M, dkk

Pasal 14 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]

Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6),

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9)]

Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, P

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407]

Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6),

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2), dan Pasal 355 ayat (6)]

Pasal 219 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilam Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 219 ayat (1)]

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Pasal 184 ayat (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 184 ayat (4)]

Pasal 184 ayat (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 184 ayat (4)],

Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 213 ayat (2) huruf e dan h]

Pasal 77 ayat (3)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 77 ayat (3)]

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

[Pasal 354 ayat (2)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 354 ayat (2)]

Pasal 403

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 403]

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009. Disahkan pada tanggal 25 Agustus 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007,Dan 2008

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pertamina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perkebunan Nusantara II

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang pelayanan publik. Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 36 dan Pasal 37

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009

Tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.40, 28

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009

Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2007. Disahkan pada tanggal 1 Juli 2009

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Disahkan pada tanggal 22 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) hu

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263 ayat (3)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM3 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

Pasal 208

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

Ps. 165 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM62 Tahun 2011 tentang Pengaturan Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang Di Jalan Tol Dalam Kota Di DKI Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Pasal 255

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

Pasal 48 (4), 50 (4), 51 (6), 56, 57 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

Pasal 141 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

Pasal 203 & 253

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

Pasal 18, 20 (3), 21 (5), 25 (2), 42, 43

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 137 ayat (5), Pasal 150, Pasal 172

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Pasal 67 Ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Multimodal Transport ( Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Angkutan Multimodal)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator


Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009

Tentang pengesahan agreement for the implementation of the provisions of the united nations convention on the law of the sea of 10 december 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks (persetujuanpelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh). Disahkan pada tanggal 18 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean (konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)


Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009

Tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Disahkan pada tanggal 18 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009

Tentang pengesahan stockholm convention on persistent organic pollutants (konvensi stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten. Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009

 


Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

Tentang peternakan dan kesehatan hewan. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal 68 ayat (4)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya

Pasal 58 ayat (4)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 58 ayat (4)]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tahun 2011 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

Pasal 26 dan Pasal 55 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 76 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

Pasal 33

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 48

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan


Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menjadi undang-undang.. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ket

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak,Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,Dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak,Serta Tata Cara Pengangsuran D

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman Yang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dariPengenaan Pajak Pertambahan Nilai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Peng

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Surplus Bank Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Ke

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat Yang Dapat Dikembalikan Dalam Penghitungan Bagi Hasil Dan Pajak Penghasilan Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah Pada Tahun 2010 Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumat

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk Dan/Atau Cukai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi.


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009

Tentang pengesahan protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi per. Disahkan pada tanggal 0 2009

 


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

Tentang pengesahan protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime (protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan ora. Disahkan pada tanggal 0 2009

 


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009

Tentang pembentukan kabupaten maybrat di provinsi papua barat. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.7

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat [Pasal 7]Pemohon 1 : Sadrak Moso Pemohon 2 : Yerimias Nauw Pemohon 3 : Martinus Yumame, S.PaK Pemohon 4 : Izaskar Jitmau, S.Pd Pemohon 5 : Willem NAA Kuasa Pemohon : Ropaun Rambe

Pasal 7

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat [Pasal 7]

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009

Tentang pembentukan kabupaten kepulauan meranti di provinsi riau. Disahkan pada tanggal 0 2009

 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

Tentang kesejahteraan sosial. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 8, 11, 13, 18, 35 (3), 45 dan 50

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang kepariwisataan. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Hari Libur Nasional

Pasal 55

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara The 6th Tafisa World Sport For All Games 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

Tentang badan hukum pendidikan. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 47 ayat

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 47 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 46 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pas

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 53 ayat

Pasal 41 ayat (5), (7), (9), Pasal 46 ay

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 41 ayat (5), (7), (9), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 57 huruf b, huruf c]

Pasal 1 butir (5), Psal 8 ayat (3), Pasa

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan [Pasal 1 butir (5), Psal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4), dan Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Bab IV tentang Tata Kelola Pasal 14 s.d. Pasal 36]

Ps. 7(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintahan Universitas Pertahanan Indonesia


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009

Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2006. Disahkan pada tanggal 0 2009

 


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 1999 tentang lembaga penjamin simpanan menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 11 ayat (4), (5)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia [Pasal 11 ayat (4), (5) dan Terkait Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK]

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Prinsip Kehati - hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/4/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank Kepada Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/5/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/19/PBI/2001 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/6/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/7/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/8/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/9/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/16/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/25/PBI/2000 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2000

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/22/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Khusus Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009 Dalam Bentuk Uang Kertas Bersambung

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas PBI Nomor 2/24/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2010,2011, Dan 2012

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/9/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Bisnis Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test)

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank.

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Bank Kepada Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Operasi Moneter

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/17/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/18/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/4/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2010

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/8/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 25 (Dua Puluh Lima) Rupiah Tahun Emisi 1991

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/25/PBI/2010 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/26/PBI/2010 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/5/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/18/PBI/2005 Tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/6/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tanggal 22 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/4/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/7/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/12/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/16/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/17/PBI/2011 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2013, 2014, Dan 2015.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009

Tentang pengesahan united nations convention against transnational organized crime (konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Ora

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Per


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang pertambangan mineral dan batubara. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 172

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]

Pasal 172

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009 Tahun 2009 tentang Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi

Pasal 127

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasok Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Umum

Ps. 12,19,25,33,89

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Ps.144

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

Ps.101

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

Pasal 103 dan Pasal 170

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan Di Pengadilan Negeri

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acar

Pasal 66 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab U

Pasal 66 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)], Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Un

Pasal 66 ayat (1)

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)]; Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)]; dan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Huku

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009

Tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M

Ps. 25 (3), (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 37 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 17 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 Tahun 2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 17 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 Tahun 2009 tentang Manejemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 17 (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 Tahun 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 35

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 19

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ps. 23 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang penerbangan. Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 101 (Civil Aviation Safety Regulations Part 101) Tentang Balon Udara yang Ditambatkan, Layang-Layang, Roket Tanpa Awak dan Balon Udara Bebas Tanpa Awak (Moored Ballons, Kites, Unmanned Rockets And Unmanned Free Ballons)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulations Part 172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM12 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Persyaratan Licence, Rating, Pelatihan dan Kecakapan Bagi Personel Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Service Personel Licensing, Rating, Training A

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian II (Civil Aviation Safety Regulations Part II)teng Persyaratan Tata Cara Untuk Mengamandemen dan Membatalkan serta Mengabulkan atau Menolak Permohonan Pengecualian dan Kondisi Khusus dari Peraturan-Peraturan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System)

Pasal 286

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulations Part 175) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keselamatan Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 33 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 33 Amandement 1) Tentang Standar Kelaikanudaraan Untuk Mesin Pesawat Terbang (Airworthiness Standards : Aircraft Engines)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amandement 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting And

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandement 1) Tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Cert

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM61 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulations Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification And Registr

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM72 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM13 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143) Tentang Sertifikasi Dan Persyaratan Pengoperasian Bagi Penyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Certification And Operating Requirements For

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulation Part 92) Tentang Pengangkutan Bahan Dan/Atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Safe Transport Of Dangerous Goods By Air)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandement 3) Tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulations Part 173) Tentang Perancangan Prosedur Penerbangan Instrument (Instrument Flight Procedure Design)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno " Hatta

Pasal 308

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 200

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM16 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 63 (Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 63) Tentang Persyaratan Personel Pesawat Udara Selain Penerbang (Licensing Flight Crew Members Other Than Pilot, Flight Operation Officers, And Certif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Fli

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM19 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) Tentang Satuan Pengukuran (Unit Of Measurements)

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

Pasal 290

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Pasal 201 & 202

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

Ps. 191

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda

Pasal 231

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

Pasal 291

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)

Pasal 281

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

Pasal 104 & 106

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

Pasal 62 ayat (1) huruf c & d dan ayat 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 62 ayat (1) huruf c & d dan ayat 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

Pasal 216 dan Pasal 260 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

Pasal 381 sampai dengan Pasal 395

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

Pasal 369

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Amo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Multilaterial Agreement of The Liberalisation of Passenger Air Services (persetujuan Multilateral Asean Mengenai Lieberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments of The Member States of The Association of Southeast Asian Nation and The Government of The Peoples Republic of China (persetujua

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Multimodal Transport ( Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Angkutan Multimodal)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengesahan persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating To Air Services)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa Mengenai Aspek - Aspek Tertentu di Bidang Angkutan Udara (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The European Union on Certain Aspect of Air Services)

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id