Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2010

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010

Tentang hortikultura. Disahkan pada tanggal 24 November 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

Pasal 88 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

Pasal 55 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura

Pasal 96 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura

Pasal 77 ayat (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura

 


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010

Tentang gerakan pramuka. Disahkan pada tanggal 24 November 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 43, 44, 45, dan 46

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IX/2011 Tahun 2011 tentang Pengujian UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Pasal 43, 44, 45, dan 46)

 


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Tentang cagar budaya. Disahkan pada tanggal 24 November 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum

 


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010

Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011. Disahkan pada tanggal 19 November 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 6 (6)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 (3) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Pasal 16 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 ayat (2) huruf b butir 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 (2) b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 ayat (2) b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Pasal 20

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4 ayat (6)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Piutang Bermasalah Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang Usaha Perbankan.

Pasal 35 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Boiler Dan/Atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik /Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/At

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Sorbitol Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Untuk Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3 ayat (2) a butir 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 Dan Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 22 ayat (1) huruf a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, Dan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 33 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

 


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010

Tentang keprotokolan. Disahkan pada tanggal 19 November 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/kepala Pemerintahan

 


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Pedagang Valuta Asing

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Pasal 92 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

Pasal 60

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Pasal 58 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pasal 17 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Pasal 41 ayat (3)

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland Concerning Co

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

 


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010

Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010. Disahkan pada tanggal 28 September 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PDF

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

 

 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010

Tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan kerajaan kebawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan dan yang di-pertuan negara brunei darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan (memorandum ofunderstanding between the government of the republic of indonesia and the government of his majesty the sultan and yang di-pertuan of brunei darussalam on defence cooperation). Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010

 

 


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2010

 

 


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010

Tentang pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat singapura, 2009 (treaty between the republic of indonesia and the republic of singapore relating to thedelimitation of the territorial seas of the two countries in the western part of the strait of singapore, 2009). Disahkan pada tanggal 22 Juni 2010

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010

Tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Disahkan pada tanggal 15 Juni 2010

 

 


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010

Tentang perubahan atas undang-undang nomor 47 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010. Disahkan pada tanggal 25 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur Dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, Dan 2009

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan, Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 Dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 Untuk Kabupaten Indramayu

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2010 Tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.07/2010 TENTANG Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Pt Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

Pasal 16 (1) a

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 22D

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 Dan Tahun Anggaran 2005.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Untuk Tahun Anggaran 2010

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2010 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee PT Pertamina (PERSERO) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dica

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara

Ps. 22 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah Untuk Memberikan Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada Pt. Perusahaan Listrik Negara (persero)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Pasal 16A

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran B

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum Untuk Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010 Dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Koreksi Positif Dana Alokasi Umum Dan Koreksi Positif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

 


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010

Tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010. Disahkan pada tanggal 1 April 2010

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id