CMS modules by everest poker.

Kontak Bagian Informasi

Pelayanan Informasi [Jam Kerja, Senin-Jum'at: 8.00-16.30 WIB]

PT Tatanusa
Jalan Gelagah No. 47 Pisangan
Cirendeu, Ciputat 15419
Tangerang Selatan
INDONESIA

Telp. (021) 743 4810; (021) 742 8765;
Fax.  (021) 747 00 631
SMS: 0819 0625 2045
http://www.tatanusa.co.id
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Untuk Pembelian Buku klik Belanja Buku Online.
 
Bank: a/n PT. Tatanusa
CIMB Niaga, Cabang Pondok Indah, Jakarta 
No.Rek. 017-01-09513-00-6
 
Cash On Delivery atau Bayar di Tempat: 
Untuk wilayah DKI Jakarta dengan nilai pembelian minimum Rp150.000,- (bebas ongkos kirim)
 
Order segera diproses setelah kami menerima konfirmasi pembayaran melalui e-mail/fax/telp/sms.
 
Jika anda membutuhkan informasi yang ada dalam layanan laman ini, silahkan menghubungi PT Tatanusa melalui telpon (021)7428765 atau fax (021)743-4810; 747-00631 atau via SMS 0816 1356 892 dan e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. staf kami, yaitu sdr. Saripin dan Kunaryo akan senang membantu anda.
 

 

Penununjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

 

PENUNJUK

UNDANG-UNDANG

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

[MENJADI SATU KESATUAN DALAM BUKU INI]

 

 

1 (satu) Kali dalam 1 (satu) Tahun

  ~    kewajiban BPJS memberikan informasi kepada Peserta

        •       g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; [Pasal 13 g.]

        •       h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; [Pasal 13 h.]

1 (satu) Kali Masa Jabatan Berikutnya

  ~    anggota Dewan Pengawas diusulkan untuk diangkat kembali

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 21 (5)]

  ~    anggota Direksi dapat diusulkan untuk diangkat kembali

        Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 23 (4)]

1 (satu) Orang Unsur Tokoh Masyarakat

  ~    anggota Dewan Pengawas

        Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. [Pasal 21 (2)]

1 Januari 2014

  ~    BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan

        BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. [Pasal 60 (1)]

1 Januari sampai dengan 31 Desember

  ~    periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. [Pasal 37 (2)]

1 Juli 2015

  ~    paling lambat, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program

        d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]

  ~    paling lambat, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program

        BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ... [Pasal 64]

2 (dua) Kali Jumlah Jabatan

  ~    nama calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi disampaikan kepada Presiden

        Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya ... [Pasal 29 (5)]

  ~    pengajuan nama calon anggota Dewan Pengawas oleh Presiden

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

2 (dua) Media Massa Cetak

  ~    paling sedikit publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas  ... [Pasal 37 (5)]

2 (dua) Orang Unsur Pekerja

  ~    sebagai anggota Dewan Pengawas

        Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. [Pasal 21 (2)]

2 (dua) Orang Unsur Pemberi Kerja

  ~    sebagai anggota Dewan Pengawas

        Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. [Pasal 21 (2)]

2 (dua) Orang Unsur Pemerintah

  ~    keanggotaan panitia seleksi

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat. [Pasal 28 (2)]

  ~    sebagai anggota Dewan Pengawas

        Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. [Pasal 21 (2)]

2 (dua) Tahun

  ~    jangka waktu paling lama, pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. [Pasal 63]

  ~    waktu paling lama, diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. [Pasal 59]

3 (tiga) Bulan

  ~    lebih, tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a.sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sec ... [Pasal 34 a. s/d b.]

5 (lima) Hari Kerja

  ~    paling lama, BPJS wajib menangani pengaduan

        BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. [Pasal 48 (2)]

  ~    paling lama, panitia seleksi mengumumkan penerimaan pendaftaran

        Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. [Pasal 29 (1)]

  ~    paling lama, penyampaian nama calon terpilih kepada Presiden

        Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan. [Pasal 30 (4)]

  ~    panitia seleksi mengumumkan nama kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan

        Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. [Pasal 29 (3)]

5 (lima) Orang

  ~    sebagai anggota direksi dari unsur profesional

        Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. [Pasal 23 (1)]

5 (lima) Orang unsur Masyarakat

  ~    keanggotaan panitia seleksi

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat. [Pasal 28 (2)]

5 (lima) Program Jaminan Sosial

        Yang dimaksud dengan "program Jaminan Sosial yang diikuti" adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. [Penj. Pasal 15 Ayat (1)]

5 (lima) Tahun

  ~    jangka waktu pengangkatan anggota Dewan Pengawas

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 21 (5)]

  ~    jangka waktu pengangkatan Anggota Direksi

        Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 23 (4)]

  ~    paling sedikit, memiliki kompetensi dan pengalaman

        Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima)  ... [Pasal 26]

  ~    paling sedikit, memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan

        Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedi ... [Pasal 27]

5 (lima) Tahun atau Lebih

  ~    melakukan tindak pidana kejahatan

        i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau j. tidak pernah menjadi anggota dir ... [Pasal 25 (1) i. -]

6 (enam) Bulan

  ~    monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial

        b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. [Pasal 12 b.]

  ~    paling sing bekerja di Indonesia wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial

        Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. [Pasal 14]

  ~    sakit terus-menerus, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a.sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sec ... [Pasal 34 a. s/d b.]

  ~    sekali BPJS melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan,

        k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 13 k.]

7 (tujuh) Orang Profesional

  ~    Dewan Pengawas

        Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional. [Pasal 21 (1)]

8 (delapan) Tahun

  ~    pidana penjara paling lama

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana ... [Pasal 54]

        •       Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [Pasal 55]

10 (sepuluh) Hari Kerja

  ~    paling lama, pengajuan nama calon anggota Dewan Pengawas

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

10 (sepuluh) Hari Kerja

  ~    paling lama, penyampaian nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada Presiden

        Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya ... [Pasal 29 (5)]

  ~    paling lama, Presiden menetapkan calon terpilih

        Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 30 (5)]

  ~    pendaftaran dan seleksi secara terus-menerus

        Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus. [Pasal 29 (2)]

15 (lima belas) Hari Kerja

  ~    paling lama, tanggapan masyarakat disampaikan kepada panitia seleksi

        Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan. [Pasal 29 (4)]

18 (delapan belas) Bulan

  ~    kurang, sisa masa jabatan yang kosong

        Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN. [Pasal 36 (3)]

20 (dua puluh) Hari Kerja

  ~    paling lama, Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota Dewan Pengawas

        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ... [Pasal 30 (3)]

25 November 2011

  ~    Undang-Undang ini mulai berlaku

        Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 71]

25 November 2012

  ~    paling lama, peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan harus ditetapkan

        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerja-an terhitung  ... [Pasal 70]

25 November 2013

  ~    paling lama, peraturan pelaksanaan untuk mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan harus ditetapkan

        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagaker-jaan terhitung  ... [Pasal 70]

30 (tiga puluh) Hari

  ~    paling lama, pengembalian jabatan

        Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut. [Pasal 33 (4)]

30 (tiga puluh) Hari Kerja

  ~    paling lama, penyelesaian sengketa melalui mediasi

        Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak. [Pasal 49 (3)]

30 Juni Tahun Berikutnya

  ~    paling lambat, menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

31 Juli Tahun Berikutnya

  ~    paling lambat, publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas  ... [Pasal 37 (5)]

40 (empat puluh) Tahun

  ~    usia paling rendah untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam  ... [Pasal 25 (1) f. - h.]


60 (enam puluh) Tahun

  ~    usia paling tinggi untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam  ... [Pasal 25 (1) f.-h.]

 

2014

  ~    paling lambat PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi

        PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT A ... [Penj. Pasal 66 §2]

  ~    paling lambat PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (1)]

  ~    paling lambat PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (2)]

2029

  ~    paling lambat PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (2)]

  ~    paling lambat, PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (1)]

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

  ~    pidana denda paling banyak

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana ... [Pasal 54]

        •       Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [Pasal 55]

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

  ~    paling banyak, pemindahtanganan aset tetap BPJS oleh Direksi

        f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas; [Pasal 24 (3) f.]

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

  ~    pemindahtanganan aset tetap BPJS oleh Direksi

        g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; [Pasal 24 (3) g.]

500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

  ~    pemindahtanganan aset tetap BPJS oleh Direksi

        h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 24 (3) h.]

2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

  ~    modal awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

        Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ... [Pasal 42]

 

 

 

A

Akhir Masa Jabatan

        Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 38 (2)]

Akuntabilitas

  ~    prinsip dalam menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa

        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]

Akuntabilitas lihat juga Prinsip Akuntabilitas

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Akuntan Publik

  ~    audit laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

Akuntan Publik

  ~    penunjukan untuk melakukan audit

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

Alternatif Penyelesaian Sengketa

        Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [Penj. Pasal 49 Ayat (5)]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  ~    sumber modal awal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga-kerjaan

        Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ... [Pasal 42]

Anggota atau Menjabat sebagai Pengurus Partai Politik

        f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam  ... [Pasal 25 (1) f.-h.]

Anggota Dewan Pengawas [1]

  ~    berasal dari unsur Pemerintah

        Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. [Pasal 30 (1)]

  ~    calon

        Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. [Penj. Pasal 21 Ayat (2)]

  ~    diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 21 (3)]

  ~    jangka waktu pengangkatan dan untuk diangkat kembali

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 21 (5)]

  ~    pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ... [Pasal 30 (3)]

  ~    penetapan

        Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 30 (6)]

  ~    penetapan calon terpilih

        Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 30 (5)]

  ~    penetapan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.

        Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. [Pasal 21 (4)]


Anggota Dewan Pengawas [2]

  ~    syarat pengangkatan

        Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [Pasal 25 (1) a.-b.]

  ~    untuk memilih dan menetapkan dibentuk panitia seleksi

        Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. [Pasal 28 (1)]

  ~    untuk menjalankan tugas yang diberhentikan sementara

        Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain. [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi

  ~    berhenti atau diberhentikan

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan ... [Pasal 35]

  ~    berhenti dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan. [Pasal 32]

  ~    dapat diberhentikan sementara

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. ditetapkan menjadi tersangka; atau c. dikenai sanksi administratif pemberhent ... [Pasal 33 (1)]

  ~    diberhentikan dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a.sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sec ... [Pasal 34 a. s/d b.]

  ~    diberhentikan sementara

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN. [Pasal 33 (2)]

  ~    dikembalikan pada jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pember ... [Pasal 33 (3)]

  ~    dikenai sanksi administratif

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif. [Pasal 53 (1)]

  ~    dipidana

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana ... [Pasal 54]

  ~    pemberhentian sementara dan pengembalian jabatan

        Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. [Pasal 33 (5)]

  ~    tidak lagi memenuhi persyaratan

        f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan/atau g. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri. [Pasal 34 f. s/d g.]

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Pengganti

  ~    diangkat oleh Presiden

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan ... [Pasal 35]

Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

  ~    dilarang

        Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkait ... [Pasal 52 a. s/d b.]

  ~    tidak boleh merangkap jabatan

        Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. [Pasal 25 (2)]

Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS Ketenaga-kerjaan

  ~    pengangkatan untuk pertama kali

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. [Pasal 63]

Anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Direksi

  ~    terjadi kekosongan jabatan

        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. [Pasal 36 (1)]

Anggota Direksi

  ~    berdasarkan usul dari panitia seleksi

        Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. [Pasal 30 (1)]

  ~    diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

        Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 23 (2)]

  ~    diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

        Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 23 (4)]

  ~    ketentuan Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 44 (8)]

  ~    penetapan

        Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 30 (6)]

  ~    syarat pengangkatan

        Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [Pasal 25 (1) a.-b.]

  ~    untuk memilih dan menetapkan dibentuk panitia seleksi

        Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. [Pasal 28 (1)]

  ~    untuk menjalankan tugas yang diberhentikan sementara

        Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi yang lain. [Penj. Pasal 33 Ayat (2)§2]

Anggota Direksi lihat juga Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

        Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkait ... [Pasal 52 a. s/d b.]

Anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas

  ~    pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit

        i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau j. tidak pernah menjadi anggota dir ... [Pasal 25 (1) i. -]

Anggota Organisasi atau Anggota Lembaga Internasional

  ~    BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia

        BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. [Pasal 51 (3)]

Anggota Pengganti Antarwaktu

  ~    penetapan

        Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasar-kan usulan DJSN. [Pasal 36 (3)]

Anggota TNI/Polri dan PNS

  ~    pengalihan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan

        e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (e)]

Anggota yang Berasal dari Unsur Profesional

        Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 23 Ayat (1)]

Arbitrase

        Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [Penj. Pasal 49 Ayat (5)]

Asas Keadilan Sosial

        Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah asas yang bersifat idiil. [Penj. Pasal 2 Huruf c]

Asas Keadilan Sosial lihat juga Keadilan Sosial

        Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah asas yang bersifat idiil. [Penj. Pasal 2 Huruf c]


Asas Kemanusiaan

        Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. [Penj. Pasal 2 Huruf a]

Asas Kemanusiaan lihat juga Kemanusiaan

        Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. [Penj. Pasal 2 Huruf a]

Asas Manfaat

        Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. [Penj. Pasal 2 Huruf b]

Asas Manfaat lihat juga Manfaat

        Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. [Penj. Pasal 2 Huruf b]

Aset

        Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS. [Penj. Pasal 13 Huruf c]

  ~    pengelolaan

        BPJS mengelola: a. aset BPJS; dan b. aset Dana Jaminan Sosial. [Pasal 40 (1)]

Aset BPJS

  ~    bersumber

        Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; [Pasal 41 (1) a. - b.]

  ~    menyalahgunakan dan/atau menggelapkan

        g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; h. menyalah-gunakan dan/atau  ... [Pasal 52 g. s/d i.]

  ~    penggunaan

        Aset BPJS dapat digunakan untuk: a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 41 (2) a. - b.]

Aset dan Liabilitas

  ~    kegiatan penyiapan pengalihan

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

  ~    pengalihan ke BPJS Ketenagakerjaan

        d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 61 d.]

Aset dan Liabilitas serta Hak dan Kewajiban Hukum PT Jamsostek (Persero)

        Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi ... [Pasal 62 (2) a.]

Aset dan Liabilitas serta Hak dan Kewajiban Hukum PT Askes (Persero)

        Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan ... [Pasal 60 (3) a.]

Aset dan Liabilitas, Pegawai, serta Hak dan Kewajiban

  ~    penyiapan pengalihan

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan posisi keuangan penutup PT Jam ... [Penj. Pasal 61 Huruf d. (a)]

Aset Dana Jaminan Sosial

  ~    bersumber

        Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; [Pasal 43 (1) a. - c.]

  ~    digunakan

        Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) a.- b.]

Aset Program Jaminan Sosial

        Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berharga, serta tanah dan bangunan. [Penj. Pasal 43 Ayat (1) Huruf c]

Asosiasi Fasilitas Kesehatan

        Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf d]


Asuransi Dwiguna

        Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna dan asuransi kematian. [Penj. Pasal 57 Huruf f]

Asuransi Kematian

        Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna dan asuransi kematian. [Penj. Pasal 57 Huruf f]

Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  ~    pengalihan program

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (1)]

  ~    tata cara pengalihan program

        Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero ... [Pasal 66]

Atas Nama Negara

        BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. [Pasal 51 (3)]

Audit

  ~    oleh kantor akuntan publik

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

 

B

Badan Hukum Publik

        BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. [Pasal 7 (1)]

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. [Pasal 1.1.]

Badan Usaha

  ~    larangan mendirikan atau memiliki

        e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial; [Pasal 52 e. s/d f.]

Badan Usaha Milik Daerah

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

Badan Usaha Milik Negara

        •       BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. [Pasal 40 (4)]

        •       Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

Bank Kustodian

  ~    menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial

        BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. [Pasal 40 (4)]

Bantuan Iuran

        •       Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. [Pasal 1.7.]

        •       Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan ang-gota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. [Pasal 18 (1)]

  ~    pemungutan dan pengumpulan

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

  ~    tugas BPJS menerima dari Pemerintah

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; [Pasal 10 a. s/d c.]

Bantuan Iuran lihat Penerima Bantuan Iuran

        Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepa-da Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. [Pasal 18 (2)]

Barang dan Jasa

  ~    tata cara pengadaan ditetapkan oleh Direksi

        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]

Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program

        •       Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN. [Pasal 37 (3)]

        •       Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 37 (7)]

Benturan Kepentingan

  ~    larangan membuat atau mengambil keputusan

        e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial; [Pasal 52 e. s/d f.]

Bersifat Final dan Mengikat

  ~    penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi

        Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat. [Pasal 49 (4)]

Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

        Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [Pasal 25 (1) a.-b.]

Biaya Non Personel

        Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. [Pasal 44 (1)]

Biaya Operasional

  ~    penggunaan aset BPJS

        Aset BPJS dapat digunakan untuk: a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 41 (2) a. - b.]

Biaya Operasional BPJS

        Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. [Pasal 44 (1)]

Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

  ~    penggunaan aset BPJS

        Aset BPJS dapat digunakan untuk: a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 41 (2) a. - b.]

Biaya Peningkatan Kapasitas Pelayanan

  ~    penggunaan aset BPJS

        c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan d. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (2) c.-    d.]

Biaya Personel

        Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya. [Pasal 44 (3)]

Bisnis

  ~    larangan memiliki yang mempunyai keterkaitan

        Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkait ... [Pasal 52 a. s/d b.]

BPJS [1]

  ~    akses data dan informasi mengenai penyelenggaraan

        c. mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; [Pasal 22 (3) c.]

  ~    asas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pasal 2]

  ~    badan hukum publik

        BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini. [Pasal 7 (1)]

  ~    bekerja sama dengan lembaga Pemerintah

        Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. [Pasal 51 (1)]

  ~    berhak

        Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ... [Pasal 12]

  ~    berkedudukan dan berkantor pusat

        BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Negara Republik Indonesia. [Pasal 8 (1)]

  ~    berkewajiban

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; [Pasal 13 a. s/d b.]

  ~    bertanggung jawab kepada Presiden

        BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. [Pasal 7 (2)]

  ~    bertugas

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; [Pasal 10 a. s/d c.]

BPJS [2]

  ~    berwenang

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

  ~    biaya operasional

        Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel dan biaya non personel. [Pasal 44 (1)]

  ~    dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain

        Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. [Pasal 51 (2)]

  ~    dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia

        BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota lembaga internasional apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama negara. [Pasal 51 (3)]

  ~    dapat mempunyai kantor perwakilan

        BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. [Pasal 8 (2)]

  ~    dibentuk

        Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS. [Pasal 5 (1)]

  ~    dirugikan

        c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana; e. melakukan perbuatan tercela; [Pasal 34 c. s/d d.]

  ~    hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang

        BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. [Pasal 46]

  ~    informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan

        Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS. [Penj. Pasal 13 Huruf c]

  ~    laporan keuangan

        Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. [Pasal 37 (4)]


BPJS [3]

  ~    laporan keuangan dan laporan kinerja sewaktu-waktu dapat diminta Presiden

        Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional. [Pasal 56 (1)]

  ~    melakukan sanksi

        Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. [Pasal 17 (3)]

  ~    memberi masukan standar tarif

        Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf d]

  ~    menerima data secara lengkap dan benar

        •       Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. [Pasal 15 (2)]

        •       Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. [Pasal 16 (2)]

  ~    menerima pendaftaran penerima Bantuan Iuran

        Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. [Pasal 18 (1)]

  ~    menerima setoran Bantuan Iuran dari Pemerintah

        Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS. [Pasal 19 (4)]

  ~    menerima setoran Iuran

        •       Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. [Pasal 19 (2)]

        •       Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. [Pasal 19 (1)]

  ~    menerima setoran Iuran Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran

        Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. [Pasal 19 (3)]

  ~    mengelola aset

        BPJS mengelola: a. aset BPJS; dan b. aset Dana Jaminan Sosial. [Pasal 40 (1)]

  ~    pendaftaran Peserta

        Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. [Pasal 15 (1)]


BPJS [4]

  ~    pendaftaran setiap orang yang memenuhi persyaratan

        Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosi ... [Pasal 16 (1)]

  ~    pengawasan atas pelaksanaan tugas

        Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. [Pasal 22 (1)]

  ~    pengawasan dilakukan secara eksternal dan internal

        Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. [Pasal 39 (1)]

  ~    pengawasan eksternal

        Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: a. DJSN; dan b. lembaga pengawas independen. [Pasal 39 (3)]

  ~    pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas BPJS

        Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas: a. Dewan Pengawas; dan b. satuan pengawas internal. [Pasal 39 (2)]

  ~    penggunaan aset

        Aset BPJS dapat digunakan untuk: a. biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; b. biaya pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 41 (2) a. - b.]

  ~    peraturan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta

        Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS. [Pasal 48 (3)]

  ~    permintaan pengenaan sanksi kepada Pemerintah atau pemerintah daerah

        Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. [Pasal 17 (4)]

  ~    prinsip dasar dalam penyelenggaraan

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

  ~    sumber aset

        Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; [Pasal 41 (1) a. - b.]


BPJS [5]

  ~    sumber dan penggunaan aset diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 41 (3)]

  ~    tidak dapat dipailitkan

        BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan mengenai kepailitan. [Pasal 47]

  ~    tujuan

        BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. [Pasal 3]

  ~    usulan bentuk dan isi laporan pengelolaan program

        Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN. [Pasal 37 (3)]

  ~    wajib membentuk unit pengendali mutu

        BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta. [Pasal 48 (1)]

  ~    wajib memisahkan aset

        BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. [Pasal 40 (2)]

  ~    wajib menangani pengaduan

        BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. [Pasal 48 (2)]

  ~    wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksana-an tugasnya

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

  ~    wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial

        BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. [Pasal 40 (4)]

  ~    wewenang dilaksanakan oleh Direksi

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk: a. melaksanakan wewenang BPJS; [Pasal 24 (3) a.]

BPJS Kesehatan [1]

        BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 5 (2)]

  ~    beroperasi

        Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat; [Pasal 60 (2) a.]

BPJS Kesehatan [2]

  ~    hak dan kewajiban hukum

        Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan ... [Pasal 60 (3) a.]

  ~    modal awal Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

        Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ... [Pasal 42]

  ~    mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014

        BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. [Pasal 60 (1)]

  ~    paling lambat 25 November 2012, peraturan pelaksana harus ditetapkan

        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerja-an terhitung  ... [Pasal 70]

  ~    pengalihan penyelenggaraan dari program jaminan kese-hatan masyarakat

        d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan; [Penj. Pasal 58 Huruf a (d)]

  ~    pengalihan penyelenggaraan dari program jaminan pemeli-haraan kesehatan

        f. berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf a (f)]

  ~    program

        •       BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. [Pasal 9 (1)]

        •       BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. [Pasal 6 (1)]

BPJS Ketenagakerjaan [1]

        BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 5 (2)]

  ~    beroperasi menyelenggarakan program

        BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ... [Pasal 64]

BPJS Ketenagakerjaan [2]

  ~    laporan posisi keuangan pembukaan

        b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 61 Huruf d. (b)]

  ~    menyelenggarakan program

        d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]

  ~    menyelesaikan pengalihan program paling lambat tahun 2029

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (2)]

  ~    menyusun sistem dan prosedur operasional

        Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenaga ... [Penj. Pasal 61 Huruf b. (a)]

  ~    modal awal Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)

        Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ... [Pasal 42]

  ~    mulai beroperasi

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. [Pasal 63]

  ~    pada saat mulai beroperasinya

        Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ... [Pasal 69]

  ~    paling lambat 25 November 2013 peraturan pelaksana harus ditetapkan

        Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagaker-jaan terhitung  ... [Pasal 70]

BPJS Ketenagakerjaan [3]

  ~    pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun

        PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesai-kan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT A ... [Penj. Pasal 66 §2]

  ~    peralihan pegawai

        b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan; [Pasal 62 (2) b.]

  ~    program

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. [Pasal 9 (2)]

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. [Pasal 6 (2)]

  ~    program pembayaran pensiun

        •       PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (1)]

        •       PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (2)]

BPJS lihat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

        Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. [Pasal 1.1.]

 

C

Cadangan Teknis

  ~    kewajiban BPJS membentuk

        i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; [Pasal 13 i.]


Calon Anggota Dewan Pengawas

        Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. [Penj. Pasal 21 Ayat (2)]

  ~    harus memenuhi persyaratan khusus

        Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima)  ... [Pasal 26]

  ~    kriteria kompetensi

        Kriteria kompetensi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. [Penj. Pasal 25 Ayat (1) Huruf e §2]

  ~    kriteria kualifikasi

        Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang pendidikan formal. [Penj. Pasal 25 Ayat (1) Huruf e]

  ~    pengajuan dari Presiden

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi

  ~    pendaftaran dan seleksi

        Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus. [Pasal 29 (2)]

  ~    pengumuman nama

        Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. [Pasal 29 (3)]

  ~    pengumuman penerimaan pendaftaran

        Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. [Pasal 29 (1)]

Calon Anggota Direksi

  ~    harus memenuhi persyaratan khusus

        Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial paling sedi ... [Pasal 27]

Calon Anggota Direksi

  ~    kriteria kompetensi

        •       Kriteria kompetensi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya. [Penj. Pasal 25 Ayat (1) Huruf e §2]

        •       Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risi ... [Penj. Pasal 27]

  ~    kriteria kualifikasi

        Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang pendidikan formal. [Penj. Pasal 25 Ayat (1) Huruf e]

Calon Anggota Pengganti Antarwaktu

        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. [Pasal 36 (1)]

  ~    prosedur pemilihan dan penetapan

        Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. [Pasal 36 (2)]

  ~    tata cara pemilihan dan penetapan

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 36 (5)]

Calon Terpilih

  ~    ditetapkan oleh Presiden

        Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 30 (5)]

 

D

Dalam Negeri atau di Luar Negeri

  ~    BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain

        Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. [Pasal 51 (2)]


Dana Amanat lihat juga Prinsip Dana Amanat

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Dana Jaminan Sosial [1]

        Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. ... [Pasal 1.3.]

  ~    aset

        •       Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; [Pasal 43 (1) a.- c.]

        •       Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS. [Pasal 40 (3)]

        •       Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) a.- b.]

  ~    kesalahan pengelolaan

        Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. [Pasal 38 (1)]

  ~    kewajiban BPJS mengembangkan aset

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; [Pasal 13 a. s/d b.]

  ~    kewajiban BPJS menyimpan dan mengadministrasikan

        BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara. [Pasal 40 (4)]

  ~    kewenangan BPJS menempatkan untuk investasi

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

  ~    pemisahan aset

        BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. [Pasal 40 (2)]


Dana Jaminan Sosial [2]

  ~    pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengem-bangan oleh Direksi

        b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; [Pasal 22 (2) b.]

  ~    pengelolaan aset

        BPJS mengelola: a. aset BPJS; dan b. aset Dana Jaminan Sosial. [Pasal 40 (1)]

  ~    sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 43 (3)]

  ~    sumber untuk penyelenggaraan program

        Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ... [Pasal 12]

  ~    tugas BPJS mengelola untuk kepentingan peserta

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai  ... [Pasal 10 d. s/f.]

Dana Operasional

        Yang dimaksud dengan "dana operasional" adalah bagian dari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 12 Huruf a]

Dana Operasional

  ~    BPJS berhak untuk memperoleh

        Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ... [Pasal 12]

  ~    penentuan dasar persentase

        Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan. [Pasal 45 (1)]

  ~    sumber aset BPJS

        c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (1) c.-e.]

Dana Operasional Penyelenggaraan Program

  ~    penggunaan aset Dana Jaminan Sosial

        Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) a.- b.]

Data

        •       Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. [Pasal 15 (2)]

        •       Yang dimaksud dengan "data" adalah data diri Pemberi Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk perubahannya. [Penj. Pasal 15 Ayat (2)]

Denda

  ~    sanksi administratif

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. [Pasal 17 (2)]

Dewan Jaminan Sosial Nasional

        Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. [Pasal 1.11.]

Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero)

  ~    diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. [Pasal 59]

Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero)

  ~    ditugasi

        Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ... [Pasal 58 a.]

Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero)

  ~    diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi. [Pasal 63]


Dewan Pengawas [1]

        •       Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 1.12.]

        •       Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional. [Pasal 21 (1)]

  ~    akses data dan informasi

        c. mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; [Pasal 22 (3) c.]

  ~    bertugas untuk melakukan pengawasan

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas untuk: a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi; [Pasal 22 (2) a.]

  ~    dapat memperoleh insentif

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. [Pasal 44 (6)]

  ~    Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. [Pasal 44 (4)]

  ~    jaminan tersedianya fasilitas dan akses

        c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. [Pasal 24 (2) c.]

  ~    keanggotaan

        Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat. [Pasal 21 (2)]

  ~    ketentuan Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 44 (8)]

  ~    melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS

        Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. [Pasal 22 (1)]

  ~    memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden

        e. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi. [Pasal 22 (3) e.]

  ~    memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan

        c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; [Pasal 22 (2) c.]

Dewan Pengawas [2]

  ~    mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi

        b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; [Pasal 22 (3) b.]

  ~    menetapkan rencana kerja

        Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk: a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; [Pasal 22 (3) a.]

  ~    menyampaikan laporan pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN

        d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 22 (2) d.]

  ~    penelaahan data dan informasi

        d. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; [Pasal 22 (3) d.]

  ~    pengangkatan dan pemberhentian anggota

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 21 (3)]

  ~    pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengem-bangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi

        b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; [Pasal 22 (2) b.]

  ~    persetujuan bentuk dan isi publikasi

        Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. [Pasal 37 (6)]

  ~    persetujuan pemindahan aset tetap BPJS oleh Direksi

        f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas; [Pasal 24 (3) f.]

  ~    personel BPJS

        Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan. [Pasal 44 (2)]

  ~    tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas

        Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas. [Pasal 22 (4)]

Dewan Pengawas dan Direksi

  ~    organ BPJS

        Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. [Pasal 20]


Dewan Pengawas dan Direksi

  ~    tata cara pemilihan dan penetapan diatur dengan Peraturan Presiden

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 31]

  ~    usulan penghasilan

        d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi; [Pasal 24 (3) d.]

  ~    wajib menyampaikan pertanggungjawaban

        Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 38 (2)]

Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan

  ~    diangkat untuk pertama kali

        Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi. [Pasal 59]

Dewan Perwakilan Rakyat

  ~    memilih anggota Dewan Pengawas

        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ... [Pasal 30 (3)]

  ~    menerima pengajuan nama calon anggota Dewan Pengawas oleh Presiden

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

  ~    persetujuan pemindahan aset tetap BPJS oleh Direksi

        h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 24 (3) h.]

Dewan Perwakilan Rakyat lihat juga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

        Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan. [Pasal 30 (4)]

Diakui Keberadaannya dan Tetap Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan

        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ... [Pasal 57]

Diberhentikan

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan. [Pasal 32]

Diberhentikan Sementara

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN. [Pasal 33 (2)]

Dicabut

  ~    sanksi administratif pemberhentian sementara dan status sebagai tersangka

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pember ... [Pasal 33 (3)]

Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi

  ~    Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

        Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial ... [Pasal 68]

  ~    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

        Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ... [Pasal 69]

Dinyatakan Bubar Tanpa Likuidasi

  ~    PT Askes (Persero) pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi

        Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan ... [Pasal 60 (3) a.]

  ~    PT Jamsostek (Persero) pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi

        Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjad ... [Pasal 62 (2) a.]

Dinyatakan Sehat Kembali

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pember ... [Pasal 33 (3)]

        •       Yang dimaksud dengan "dinyatakan sehat kembali" adalah apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit milik Pemerintah. [Penj. Pasal 33 Ayat (3)]

Dipidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan

        i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau j. tidak pernah menjadi anggota dir ... [Pasal 25 (1) i. -]

Direksi [1]

        Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang- ... [Pasal 1.13.]

  ~    berfungsi

        Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya. [Pasal 24 (1)]

  ~    bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial

        Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. [Pasal 38 (1)]

  ~    dapat memperoleh insentif

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. [Pasal 44 (6)]

  ~    Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. [Pasal 44 (4)]

  ~    keanggotaan

        Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. [Pasal 23 (1)]

  ~    laporan kepada Dewan Pengawas

        b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; [Pasal 22 (3) b.]


Direksi [2]

  ~    melaksanakan wewenang BPJS

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk: a. melaksanakan wewenang BPJS; [Pasal 24 (3) a.]

  ~    melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS

        •       f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas; [Pasal 24 (3) f.]

        •       g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; [Pasal 24 (3) g.]

        •       h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 24 (3) h.]

  ~    melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk: a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; [Pasal 24 (2) a.]

  ~    menetapkan bentuk dan isi publikasi

        Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. [Pasal 37 (6)]

  ~    menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa

        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]

  ~    menetapkan peraturan Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi. [Pasal 44 (7)]

  ~    menetapkan struktur organisasi

        b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; [Pasal 24 (3) b.]

  ~    mengusulkan penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi

        d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi; [Pasal 24 (3) d.]


Direksi [3]

  ~    menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas

        c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. [Pasal 24 (2) c.]

  ~    menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS

        c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; [Pasal 24 (3) c.]

  ~    mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan

        b. mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; [Pasal 24 (2) b.]

  ~    pemberian saran, nasihat, dan pertimbangan

        c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; [Pasal 22 (2) c.]

  ~    pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas untuk: a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi; [Pasal 22 (2) a.]

  ~    pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial

        b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; [Pasal 22 (2) b.]

  ~    personel BPJS

        Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan. [Pasal 44 (2)]

  ~    tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang diatur dengan Peraturan Direksi

        Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi. [Pasal 24 (4)]

Direksi lihat juga Anggota Direksi

        Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 23 (2)]

Direktur Utama

  ~    penetapan oleh Presiden

        Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai direktur utama. [Pasal 23 (3)]

Diusulkan untuk Diangkat Kembali

        •       Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 21 (5)]

        •       Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. [Pasal 23 (4)]

        •       Yang dimaksud dengan "diusulkan untuk diangkat kembali" adalah dicalonkan kembali melalui proses seleksi. [Penj. Pasal 21 Ayat (5)]

        •       Yang dimaksud dengan "diusulkan untuk diangkat kembali" adalah dicalonkan kembali melalui proses seleksi. [Penj. Pasal 23 Ayat (4)]

DJSN [1]

  ~    konsultasi bentuk dan isi laporan pengelolaan program

        Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN. [Pasal 37 (3)]

  ~    melakukan monitoring dan evaluasi

        DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 39 Ayat (3) Huruf a]

  ~    melakukan pengawasan BPJS

        Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: a. DJSN; dan b. lembaga pengawas independen. [Pasal 39 (3)]

  ~    menerima tembusan laporan pelaksanaan setiap program dari BPJS

        k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 13 k.]

  ~    menerima tembusan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial

        d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 22 (2) d.]

  ~    menerima tembusan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksa-naan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

  ~    menerima tembusan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi

        Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 38 (2)]

  ~    mengajukan usulan berdasarkan peringkat hasil seleksi

        DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi. [Pasal 36 (4)]

  ~    mengusulkan pejabat sementara anggota Dewan Pengawas

        Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan Pengawas yang lain. [Penj. Pasal 33 Ayat (2)]

DJSN [2]

  ~    mengusulkan pejabat sementara anggota Direksi

        Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang diberhentikan sementara, pejabat sementara yang diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi yang lain. [Penj. Pasal 33 Ayat (2)§2]

  ~    setiap 6 (enam) bulan  memberikan hasil monitoring dan evaluasi kepada BPJS

        b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. [Pasal 12 b.]

  ~    usulan penetapan anggota pengganti antarwaktu

        Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN. [Pasal 36 (3)]

  ~    usulan penunjukan pejabat sementara

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertim-bangkan usulan dari DJSN. [Pasal 33 (2)]

DJSN lihat Dewan Jaminan Sosial Nasional

        Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyeleng-garaan sistem jaminan sosial nasional. [Pasal 1.11.]

Dokter

  ~    pernyataan sehat

        Yang dimaksud dengan "dinyatakan sehat kembali" adalah apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit milik Pemerintah. [Penj. Pasal 33 Ayat (3)]

 

E

Efisiensi dan Efektivitas

  ~    prinsip dalam menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa

        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]


Eksternal dan Internal

  ~    pengawasan terhadap BPJS

        Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. [Pasal 39 (1)]

Evaluasi

  ~    tugas Direksi

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk: a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; [Pasal 24 (2) a.]

 

F

Fasilitas Kesehatan

  ~    kewenangan BPJS membuat kesepakatan

        d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; [Pasal 11 d. s/d e.]

Fiskal dan Moneter

  ~    kebijakan yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS

        Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (2)]

 

G

Gaji atau Upah

        •       Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya. [Pasal 44 (3)]

        •       Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjan ... [Pasal 1.10.]

Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya

        Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku. [Pasal 44 (5)]


Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

  ~    diatur dengan Peraturan Presiden

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 44 (8)]

Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif- ditetapkan dengan peraturan Direksi

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peraturan Direksi. [Pasal 44 (7)]

 

H

Hak

  ~    informasi kepada Peserta untuk mendapatkan

        f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya [Pasal 13 f.]

Hak dan Kewajiban

  ~    kegiatan penyiapan pengalihan

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

  ~    kewajiban BPJS memberikan informasi kepada Peserta

        e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; [Pasal 13 e.]

  ~    pengalihan ke BPJS Ketenagakerjaan

        d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 61 d.]

Hak dan Kewajiban lihat Aset dan Liabilitas, Pegawai, serta Hak dan Kewajiban

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan posisi keuangan penutup PT Jam ... [Penj. Pasal 61 Huruf d. (a)]


Hak dan Kewajiban PT Askes (Persero)

  ~    tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menyiapkan

        b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. [Pasal 58 b.]

Hak Pensiun

  ~    kewajiban BPJS memberikan informasi kepada Peserta

        h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; [Pasal 13 h.]

Hasil Pengalihan Aset Badan Usaha Milik Negara

  ~    sumber aset BPJS

        Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; [Pasal 41 (1) a. - b.]

Hasil Pengalihan Aset Program Jaminan Sosial

  ~    sumber aset Dana Jaminan Sosial

        c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (1) c.-            d.]

Hasil Pengembangan

  ~    kewajiban BJPS memberikan informasi

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

  ~    sebagai dasar penentuan persentase dana operasional

        Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan. [Pasal 45 (1)]

Hasil Pengembangan Aset BPJS

  ~    sumber aset BPJS

        c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (1) c.-e.]

Hasil Pengembangan Dana Jaminan Sosial

  ~    sumber aset Dana Jaminan Sosial

        Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; [Pasal 43 (1) a. - c.]


Hubungan Keluarga

        Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" adalah hubungan keluarga karena pertalian darah atau perkawinan. [Penj. Pasal 52 Huruf a]

  ~    larangan memiliki

        Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang: a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkait ... [Pasal 52 a. s/d b.]

 

I

Instansi Pemerintah

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

Integritas dan Kepribadian yang Tidak Tercela

        c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial; [Pasal 25 (1) c.-e.]

Investasi [1]

  ~    aset BPJS dapat digunakan

        c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan d. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (2) c.-    d.]

  ~    aset Dana Jaminan Sosial digunakan

        c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) c.]

  ~    BPJS berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

  ~    larangan menempatkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial

        j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan  ... [Pasal 52 j. s/d k.]


  ~    peningkatan kualitas sumber daya manusia

        j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan  ... [Pasal 52 j. s/d k.]

Iuran

        Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. [Pasal 1.6.]

  ~    kewajiban Pemberi Kerja membayar dan menyetor

        Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. [Pasal 19 (2)]

  ~    kewajiban Pemberi Kerja memungut dan menyetorkannya

        Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. [Pasal 19 (1)]

  ~    kewenangan BPJS menagih pembayaran

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

  ~    pemungutan dan pengumpulan

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

  ~    sebagai dasar penentuan persentase dana operasional

        Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan. [Pasal 45 (1)]

  ~    tugas BPJS memungut dan mengumpulkan dari Peserta dan Pemberi Kerja

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; [Pasal 10 a. s/d c.]

Iuran Jaminan Sosial

  ~    sumber aset Dana Jaminan Sosial

        Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari: a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran; b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial; [Pasal 43 (1) a. - c.]

Iuran lihat juga Bantuan Iuran

        Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. [Pasal 1.6.]

 

J

Jabatan

  ~    larangan merangkap

        c. melakukan perbuatan tercela; d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada ... [Pasal 52 c. s/d d.]

Jaminan Hari Tua

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. [Pasal 6 (2)]

        •       b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. [Penj. Pasal 61 Huruf b. (b)]

Jaminan Kecelakaan Kerja

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. [Pasal 6 (2)]

        •       b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. [Penj. Pasal 61 Huruf b. (b)]

Jaminan Kematian

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. [Pasal 6 (2)]

        •       b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. [Penj. Pasal 61 Huruf b. (b)]

Jaminan Kesehatan

        •       BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. [Pasal 9 (1)]

        •       BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. [Pasal 6 (1)]

Jaminan Pensiun

        •       BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian. [Pasal 6 (2)]

        •       b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. [Penj. Pasal 61 Huruf b. (b)]

Jaminan Sosial

        Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. [Pasal 1.2.]

  ~    laporan pengawasan penyelenggaraan

        d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 22 (2) d.]

Jenis Usaha

  ~    yang diatur dalam Peraturan Presiden

        Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha. [Penj. Pasal 15 Ayat (3)]

Jenjang Pendidikan Formal

  ~    kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi

        Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang pendidikan formal. [Penj. Pasal 25 Ayat (1) Huruf e]

Jumlah Pekerja

  ~    yang diatur dalam Peraturan Presiden

        Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha. [Penj. Pasal 15 Ayat (3)]

 

K

Karyawan

  ~    biaya operasional BPJS

        Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan. [Pasal 44 (2)]

  ~    dapat memperoleh insentif

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. [Pasal 44 (6)]

  ~    gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya

        Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS. [Pasal 44 (4)]

Keadaan Pascabencana

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

Keadilan Sosial

  ~    asas sistem jaminan sosial nasional

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pasal 2]

Keanggotaan Panitia Seleksi lihat Panitia Seleksi

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. [Pasal 28 (3)]

Kebijakan Khusus

        Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (2)]

Kebijakan Pengelolaan BPJS

  ~    pengawasan oleh Dewan Pengawas

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas untuk: a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi; [Pasal 22 (2) a.]

Kebutuhan Dasar Hidup

        •       BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. [Pasal 3]

        •       Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar hidup" adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Penj. Pasal 3]

Kegotongroyongan lihat juga Prinsip Kegotongroyongan

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Kehati-hatian

  ~    pertimbangan aspek dalam investasi oleh BPJS

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]


Kehati-hatian lihat juga Prinsip Kehati-hatian

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Kekayaan

  ~    kewajiban BJPS memberikan informasi

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

Kekosongan Jabatan

  ~    Presiden membentuk panitia seleksi

        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. [Pasal 36 (1)]

Kemanusiaan

  ~    asas sistem jaminan sosial nasional

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pasal 2]

Kementerian Kesehatan

  ~    koordinasi

        d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan; [Penj. Pasal 58 Huruf a (d)]

  ~    tetap melaksanakan kegiatan operasional

        Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; [Pasal 57 b.]

  ~    tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat

        Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyeleng-garakan program jaminan kesehatan masyarakat; [Pasal 60 (2) a.]

  ~    koordinasi untuk mengalihkan penyelenggaraan

        e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (e)]


Kementerian Pertahanan

  ~    tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan

        Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke ... [Pasal 57 c.]

Kementerian Pertahanan

  ~    tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan

        b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang di ... [Pasal 60 (2) b.]

Kepailitan

  ~    BPJS tidak dapat dipailitkan

        BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan. [Pasal 47]

Kepesertaan Bersifat Wajib lihat juga Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Kepolisian

  ~    koordinasi untuk mengalihkan penyelenggaraan

        e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (e)]

  ~    tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan

        Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke ... [Pasal 57 c.]

  ~    tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan

        b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang di ... [Pasal 60 (2) b.]


Keputusan Presiden

  ~    penetapan keanggotaan panitia seleksi

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. [Pasal 28 (3)]

Kerja Sama

  ~    dengan organisasi atau lembaga lain

        •       Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. [Pasal 51 (2)]

        •       Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta. [Penj. Pasal 51 Ayat (2)]

Kerugian Finansial

  ~    Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng

        Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. [Pasal 38 (1)]

Kesalahan Pengelolaan

        Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial. [Pasal 38 (1)]

Kesehatan

  ~    tugas BPJS membiayai pelayanan

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai  ... [Pasal 10 d. s/f.]

Kesehatan lihat juga Fasilitas Kesehatan

        d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; [Pasal 11 d. s/d e.]

Keterbukaan lihat juga Prinsip Keterbukaan

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Keuangan

  ~    kewajiban BJPS memberikan informasi

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]


Keuangan

  ~    kewajiban BPJS melaporkan kondisi

        k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 13 k.]

Kewajiban

  ~    informasi kepada Peserta

        f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya [Pasal 13 f.]

Kewajiban Lain

        •       Yang dimaksud dengan "kewajiban lain" antara lain adalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya sebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk perubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dan keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja. [Penj. Pasal 11 Huruf g]

        •       f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai de ... [Pasal 11 f. s/d g.]

Kinerja

  ~    kewajiban BJPS memberikan informasi

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

Kondisi Tertentu

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

Kontrak Kerja

  ~    kewenangan BPJS membuat atau menghentikan

        d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; [Pasal 11 d. s/d e.]

Krisis Keuangan dan Kondisi Tertentu

        Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (3)]


Kualifikasi dan Kompetensi

        c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial; [Pasal 25 (1) c.-e.]

 

L

Laporan

  ~    larangan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya

        g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; h. menyalahgunakan dan/atau  ... [Pasal 52 g. s/d i.]

Laporan Keuangan BPJS

  ~    standar akuntansi

        Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. [Pasal 37 (4)]

Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja BPJS

  ~    sewaktu-waktu dapat diminta Presiden

        Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional. [Pasal 56 (1)]

Laporan Keuangan Pembukaan BPJS Ketenagakerjaan

  ~    disahkan oleh Menteri Keuangan

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan ... [Pasal 62 (2) c.]

Laporan Keuangan penutup PT Askes (Persero)

        •       Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

        •       b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf b (b)]


Laporan Palsu

  ~    larangan membuat

        l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, men ... [Pasal 52 l. s/d m.]

Laporan Pengelolaan Program

  ~    bentuk dan isi

        Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsul-tasi dengan DJSN. [Pasal 37 (3)]

Laporan Pengelolaan Program

  ~    bentuk dan isi diatur dengan Peraturan Presiden

        Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 37 (7)]

Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksa-naan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun-an

  ~    bentuk dan isi publikasi

        Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. [Pasal 37 (6)]

  ~    periode pelaporan

        Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. [Pasal 37 (2)]

  ~    publikasi

        Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas  ... [Pasal 37 (5)]

Laporan Posisi Keuangan Pembukaan BPJS Kesehatan

        •       Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

        •       b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf b (b)]

Laporan Posisi Keuangan Pembukaan BPJS Ketenagakerjaan

        b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 61 Huruf d. (b)]

Laporan Posisi Keuangan Pembukaan Dana Jaminan Kesehatan

        •       Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

        •       b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes (Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf b (b)]

Laporan Posisi keuangan Pembukaan Dana Jaminan Ketenaga-kerjaan

  ~    disahkan oleh Menteri Keuangan

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan ... [Pasal 62 (2) c.]

Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Askes (Persero)

  ~    pengesahan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS  ... [Pasal 60 (3) c.]

Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero)

        b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 61 Huruf d. (b)]

Laporan Posisi Keuangan Penutup PT Jamsostek (Persero)

  ~    disahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan ... [Pasal 62 (2) c.]

Lembaga Pemerintah

  ~    kerja sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan

        Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. [Pasal 51 (1)]


Lembaga Pengawas Independen

        Yang dimaksud dengan "lembaga pengawas independen" adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan. [Penj. Pasal 39 Ayat (3) Huruf b]

Lembaga Pengawas Independen

  ~    melakukan pengawasan BPJS

        Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: a. DJSN; dan b. lembaga pengawas independen. [Pasal 39 (3)]

Lembaran Negara Republik Indonesia

  ~    penempatan pengundangan Undang-Undang ini

        Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 71]

Liabilitas

        Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS. [Penj. Pasal 13 Huruf c]

Likuiditas

  ~    pertimbangan aspek dalam investasi oleh BPJS

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

 

M

Manajemen Kepegawaian BPJS

  ~    diselenggarakan oleh Direksi

        c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; [Pasal 24 (3) c.]

Manfaat

        Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. [Pasal 1.5.]

  ~    asas sistem jaminan sosial nasional

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pasal 2]


  ~    jaminan Peserta untuk mendapatkan

        Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya. [Pasal 24 (1)]

  ~    tugas BPJS membayarkan

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai  ... [Pasal 10 d. s/f.]

Manfaat Tambahan Lainnya

        Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya. [Pasal 44 (3)]

Masa Jabatan Berakhir

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan. [Pasal 32]

Masyarakat

  ~    memberikan tanggapan

        Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. [Pasal 29 (3)]

Media Massa Cetak dan Elektronik

  ~    kewajiban BPJS memberikan informasi

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

  ~    publikasi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas  ... [Pasal 37 (5)]

Mediasi [1]

  ~    mekanisme dilakukan melalui bantuan mediator

        Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. [Pasal 49 (2)]

  ~    pengaduan tidak dapat diselesaikan

        Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. [Pasal 50]

Mediasi [2]

  ~    penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat

        Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat. [Pasal 49 (4)]

  ~    penyelesaian sengketa dapat dilakukan

        Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. [Pasal 49 (1)]

  ~    penyelesaian sengketa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

        Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak. [Pasal 49 (3)]

Mediator

  ~    bantuan mekanisme mediasi

        Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. [Pasal 49 (2)]

Melakukan Perbuatan Tercela

        •       Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Dewan Pengawas dan Direksi. [Penj. Pasal 52 Huruf c]

        •       c. melakukan perbuatan tercela; d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada ... [Pasal 52 c. s/d d.]

        •       c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana; e. melakukan perbuatan tercela; [Pasal 34 c. s/d d.]

Melakukan Tindak Pidana

        c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana; e. melakukan perbuatan tercela; [Pasal 34 c. s/d d.]

Menagih

        Yang dimaksud dengan "menagih" adalah meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran. [Penj. Pasal 11 Huruf a]

  ~    pembayaran Iuran

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

Mengangkat, Memindahkan, dan Memberhentikan Pegawai BPJS

  ~    diselenggarakan oleh Direksi

        c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; [Pasal 24 (3) c.]

Mengubah, Mengaburkan, Menyembunyikan, Menghapus, atau Menghilangkan

        l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, men ... [Pasal 52 l. s/d m.]

Mengundurkan Diri Secara Tertulis

        f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan/atau g. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri. [Pasal 34 f. s/d g.]

Meninggal Dunia

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan. [Pasal 32]

Menjadi Tersangka

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. ditetapkan menjadi tersangka; atau c. dikenai sanksi administratif ... [Pasal 33 (1)]

Menteri Badan Usaha Milik Negara

  ~    mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero)

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS  ... [Pasal 60 (3) c.]

  ~    mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero)

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan ... [Pasal 62 (2) c.]


Menteri Keuangan

  ~    mengesahkan laporan posisi keuangan

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS  ... [Pasal 60 (3) c.]

  ~    mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan

        c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan ... [Pasal 62 (2) c.]

Menyalahgunakan dan/atau Menggelapkan

        g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; h. menyalahgunakan dan/atau  ... [Pasal 52 g. s/d i.]

Merangkap Jabatan lihat Jabatan

        c. melakukan perbuatan tercela; d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada ... [Pasal 52 c. s/d d.]

Modal Awal dari Pemerintah

  ~    sumber aset BPJS

        Aset BPJS bersumber dari: a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; [Pasal 41 (1) a. - b.]

Monitoring dan Evaluasi

        DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 39 Ayat (3) Huruf a]

Monitoring dan Evaluasi

  ~    BPJS berhak memperoleh hasil

        b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. [Pasal 12 b.]

 

N

Nirlaba lihat juga Prinsip Nirlaba

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Nomor Identitas Tunggal

        Yang dimaksud dengan "nomor identitas tunggal" adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program Jaminan ... [Penj. Pasal 13 Huruf a]

Nomor Identitas Tunggal

  ~    kewajiban BPJS memberikan kepada Peserta

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; [Pasal 13 a. s/d b.]

 

O

Operasional BPJS Kesehatan

  ~    cakupan penyiapan

        Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan; b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan; c. menentukan ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (a-c)]

Operasional BPJS Kesehatan

  ~    tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menyiapkan

        Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ... [Pasal 58 a.]

Orang Asing

  ~    kewajiban menjadi Peserta

        Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. [Pasal 14]

Orang lihat Setiap Orang

Organ BPJS

        Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. [Pasal 20]


Organ Pengawas BPJS

        Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas: a. Dewan Pengawas; dan b. satuan pengawas internal. [Pasal 39 (2)]

Organisasi atau Lembaga lain

  ~    kerja sama

        •       Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. [Pasal 51 (2)]

        •       Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas pelayanannya kepada Peserta. [Penj. Pasal 51 Ayat (2)]

Organisasi Pekerja

  ~    mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas

        Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. [Penj. Pasal 21 Ayat (2)]

Organisasi Pengusaha

  ~    mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas

        Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional. Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional. [Penj. Pasal 21 Ayat (2)]

 

P

Panitia Seleksi [1]

  ~    keanggotaan

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat. [Pasal 28 (2)]

  ~    keanggotaanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden

        Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. [Pasal 28 (3)]

  ~    menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi

        Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya ... [Pasal 29 (5)]


Panitia Seleksi [2]

  ~    menerima tanggapan paling lama 15 (lima belas) hari kerja

        Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan. [Pasal 29 (4)]

  ~    mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi

        Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup. [Pasal 29 (3)]

  ~    mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi

        Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. [Pasal 29 (1)]

  ~    pembentukan

        Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. [Pasal 28 (1)]

  ~    untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu

        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. [Pasal 36 (1)]

  ~    usulan anggota Direksi

        Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. [Pasal 30 (1)]

Pasal 142 ayat (2) huruf a UU 40/2007

  ~    tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek

        Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... [Pasal 67]

Pasal 64 ayat (1) UU 19/2003

  ~    tidak berlaku untuk pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek

        Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... [Pasal 67]


Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU 3/1992

  ~    tetap berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS K

        Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai ... [Pasal 68b.]

Pegawai

  ~    kegiatan penyiapan pengalihan

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup PT Askes (Persero),  ... [Penj. Pasal 58 Huruf b (a)]

  ~    pengalihan ke BPJS Ketenagakerjaan

        d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 61 d.]

  ~    tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menyiapkan

        b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. [Pasal 58 b.]

Pegawai lihat juga Aset dan Liabilitas, Pegawai, serta Hak dan Kewajiban

        Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan posisi keuangan penutup PT Jam ... [Penj. Pasal 61 Huruf d. (a)]

Pegawai PT Askes (Persero)

  ~    beralih menjadi pegawai BPJS Kesehatan

        b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan [Pasal 60 (3) b.]

Pegawai PT Jamsostek (Persero)

  ~    beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan

        b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan; [Pasal 62 (2) b.]

Pekerja

        Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. [Pasal 1.8.]

  ~    unsur calon anggota Dewan Pengawas

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]


Pelayanan Kesehatan Tertentu

  ~    pengecualian penyelenggaraan ditetapkan dengan Peratur-an Presiden

        b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang di ... [Pasal 60 (2) b.]

Pelayanan Publik Tertentu

        Yang dimaksud dengan "pelayanan publik tertentu" antara lain pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak tanah dan bangunan. [Penj.Pasal 17 Ayat (2) Huruf c]

  ~    sanksi administratif

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. [Pasal 17 (2)]

Pembayaran Manfaat atau Pembiayaan Layanan

  ~    penggunaan aset Dana Jaminan Sosial

        Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk: a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan layanan Jaminan Sosial; b. dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial; dan c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) a.- b.]

Pemberhentian Sementara

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap. [Pasal 53 (3)]

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. [Pasal 33 (5)]

Pemberhentian Tetap

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap. [Pasal 53 (3)]

Pemberi Kerja [1]

        Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. [Pasal 1.9.]

  ~    dipidana

        Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [Pasal 55]

Pemberi Kerja [2]

  ~    kewajiban memberikan data secara lengkap dan benar

        Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. [Pasal 15 (2)]

  ~    kewenangan BPJS melakukan pengawasan dan pemeriksaan

        c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; [Pasal 11 c.]

  ~    kewenangan BPJS melaporkan kepada instansi yang berwenang

        f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai de ... [Pasal 11 f. s/d g.]

  ~    manfaat yang sudah menjadi hak dan kewajiban

        Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 15 Ayat (3) §2]

  ~    sanksi administratif

        Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. ... [Pasal 17 (1)]

  ~    unsur calon anggota Dewan Pengawas

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

  ~    wajib membayar dan menyetor Iuran

        Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. [Pasal 19 (2)]

  ~    wajib memungut dan menyetor Iuran kepada BPJS

        Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. [Pasal 19 (1)]

  ~    wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya

        Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. [Pasal 15 (1)]


Pembukuan

  ~    kewajiban BPJS melakukan

        j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 13 j.]

Pemerintah

  ~    dapat melakukan tindakan khusus

        Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (3)]

  ~    dapat mengambil kebijakan khusus

        Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (2)]

  ~    membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran

        Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS. [Pasal 19 (4)]

  ~    mendaftarkan penerima Bantuan Iuran

        Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. [Pasal 18 (1)]

  ~    menerima dan menyampaikan data Penerima Bantuan Iuran secara lengkap dan benar kepada BPJS

        Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. [Pasal 18 (2)]

  ~    menetapkan standar tarif

        •       Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf d]

        •       d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; [Pasal 11 d. s/d e.]

Pemerintah atau Pemerintah Daerah

        Yang dimaksud dengan "Pemerintah atau pemerintah daerah" adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. [Penj.Pasal 17 Ayat (4)]

  ~    melakukan sanksi atas permintaan BPJS

        Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. [Pasal 17 (4)]


Pemerintah Daerah

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

Pemerintah Pusat

        Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Pasal 1.14.]

Pemilihan dan Penetapan

  ~    calon anggota pengganti antarwaktu

        Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31. [Pasal 36 (2)]

Penahapan

  ~    diatur dengan Peraturan Presiden

        Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 15 (3)]

  ~    tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak

        Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 15 Ayat (3) §2]

Pendaftaran

  ~    calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi

        Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan. [Pasal 29 (1)]

Pendaftaran dan Seleksi

  ~    calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi

        Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus. [Pasal 29 (2)]

Pendaftaran Peserta

  ~    tugas BPJS

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; [Pasal 10 a. s/d c.]

Penerima Bantuan Iuran

  ~    Pemerintah membayar dan menyetor kepada BPJS

        Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS. [Pasal 19 (4)]

  ~    wajib memberikan data secara lengkap dan benar

        Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS. [Pasal 18 (2)]

Penerimaan dan Pengeluaran

        Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran BPJS. [Penj. Pasal 13 Huruf c]

Penetapan

  ~    anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi

        Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah dan anggota Direksi dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5). [Pasal 30 (6)]

Pengadilan

  ~    tugas Direksi mewakili BPJS di dalam dan di luar

        b. mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan; [Pasal 24 (2) b.]

Pengadilan Negeri

  ~    pengajuan penyelesaian pengaduan

        Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. [Pasal 50]

Pengaduan

  ~    BPJS wajib menangani paling lama 5 (lima) hari kerja

        BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan. [Pasal 48 (2)]

Pengalihan Aset dan Liabilitas

  ~    tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menyiapkan

        b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan. [Pasal 58 b.]

Pengawasan Eksternal BPJS

        Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh: a. DJSN; dan b. lembaga pengawas independen. [Pasal 39 (3)]

Pengawasan Internal BPJS

        Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas: a. Dewan Pengawas; dan b. satuan pengawas internal. [Pasal 39 (2)]


Pengawasan Terhadap BPJS

        Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal. [Pasal 39 (1)]

Pengembalian Jabatan

  ~    anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif ... [Pasal 33 (3)]

        •       Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. [Pasal 33 (5)]

  ~    dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari

        Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementaranya dicabut. [Pasal 33 (4)]

Penghasilan

        Yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya. [Penj. Pasal 24 Ayat (3) Huruf c]

penghasilan pegawai BPJS

  ~    ditetapkan oleh Direksi

        c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS; [Pasal 24 (3) c.]

Penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau Usia Pensiun

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

Peraturan BPJS

  ~    pengaturan mengenai unit pengendali mutu

        Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS. [Pasal 48 (3)]

Peraturan Dewan Pengawas

  ~    ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang

        Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas. [Pasal 22 (4)]


Peraturan Direksi

  ~    ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi

        Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi. [Pasal 24 (4)]

Peraturan Direksi

  ~    menetapkan Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan ditetapkan dengan peratur-an Direksi. [Pasal 44 (7)]

Peraturan Pemerintah [1]

  ~    ketentuan besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan

        Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 19 (5)]

  ~    ketentuan mengenai persentase dana operasional

        Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 45 (2)]

  ~    ketentuan mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 41 (3)]

  ~    ketentuan mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 43 (3)]

  ~    ketentuan mengenai tata cara hubungan antarlembaga

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 51 (4)]

  ~    ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

        Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero ... [Pasal 66]

  ~    ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 53 (4)]

Peraturan Pemerintah [2]

  ~    ketentuanmengenai tata cara pengenaan sanksi administra-tif

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 17 (5)]

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1992

        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ... [Pasal 57]

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Nege ... [Pasal 57f.]

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Nege ... [Pasal 57f.]

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968

         [Pasal 57e.]

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara R ... [Pasal 57 d.]

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995

  ~    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

        Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial ... [Pasal 68]

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991

         [Pasal 57e.]

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991

         [Pasal 57e.]

Peraturan Perundang-undangan [1]

        •       Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ... [Pasal 12]

        •       Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [Penj. Pasal 49 Ayat (5)]

        •       Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan peraturan pelaksanaannya. [Penj. Pasal 11 Huruf g §2]

        •       f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai  ... [Pasal 11 f. s/d g.]

Peraturan Perundang-Undangan [2]

  ~    mengenai keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional

        Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. [Penj. Pasal 51 Ayat (3)]

  ~    mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 49 (5)]

  ~    penggunaan aset BPJS

        c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan; dan d. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (2) c.-    d.]

  ~    penggunaan aset Dana Jaminan Sosial untuk investasi

        c. investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (2) c.]

  ~    sumber aset Dana Jaminan Sosial

        c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (1) c.-            d.]

  ~    sumber lain yang sah

        c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (1) c.-e.]

Peraturan Presiden [1]

  ~    ketentuan besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan

        Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 19 (5)]

Peraturan Presiden [2]

  ~    ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program

        Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 37 (7)]

  ~    ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif

        Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 44 (8)]

  ~    ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 36 (5)]

  ~    ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 31]

  ~    penetapan untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional

        b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang di ... [Pasal 60 (2) b.]

  ~    penetapan untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya

        Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke ... [Pasal 57 c.]

  ~    pengaturan Penahapan

        •       Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 15 (3)]

        •       Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha. [Penj. Pasal 15 Ayat (3)]

Perencanaan

        Yang dimaksud dengan "perencanaan" adalah termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS. [Penj. Pasal 24 Ayat (2) Huruf a]


Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan

  ~    tugas Direksi

        Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk: a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; [Pasal 24 (2) a.]

Peringatan Tertulis

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap. [Pasal 53 (3)]

Persentase Dana Operasional

        Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari dana hasil pengembangan. [Pasal 45 (1)]

Persentase Dana Operasional

  ~    diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 45 (2)]

Personel BPJS

        Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan. [Pasal 44 (2)]

Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI

         [Pasal 57e.]

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia

        Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) ... [Pasal 57]

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai... [Pasal 57f.]

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara R ... [Pasal 57 d.]


Peserta [1]

        Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. [Pasal 1.4.]

  ~    hak dan kewajiban

        e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; [Pasal 13 e.]

  ~    hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

  ~    informasi prosedur mendapatkan hak dan kewajiban

        f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya [Pasal 13 f.]

  ~    informasi saldo jaminan hari tua dan pengembangannya

        g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; [Pasal 13 g.]

  ~    jaminan mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya

        Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan haknya. [Pasal 24 (1)]

  ~    kewajiban BPJS memberikan manfaat

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

  ~    kewenangan BPJS melakukan pengawasan dan pemeriksa-an

        c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; [Pasal 11 c.]

  ~    manfaat yang sudah menjadi hak

        Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 15 Ayat (3) §2]

  ~    nomor identitas tunggal

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; [Pasal 13 a. s/d b.]

Peserta [2]

  ~    pelayanan dan penanganan pengaduan

        BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta. [Pasal 48 (1)]

  ~    yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran

        Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. [Pasal 19 (3)]

Peserta atau Pemberi Kerja

  ~    kewenangan BPJS mengenakan sanksi administratif

        f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai de ... [Pasal 11 f. s/d g.]

Peserta dan Masyarakat

  ~    informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. [Pasal 10 d. s/g.]

Peserta dan/atau Anggota Keluarganya

  ~    kebutuhan dasar hidup

        BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. [Pasal 3]

Peserta Jaminan Sosial

  ~    dirugikan

        c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil; d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana; e. melakukan perbuatan tercela; [Pasal 34 c. s/d d.]

Peserta Program Jaminan Sosial

  ~    kewajiban setiap orang, termasuk orang asing

        Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. [Pasal 14]

  ~    tugas BPJS mengumpulkan dan mengelola data

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai  ... [Pasal 10 d. s/f.]


Pidana Denda Paling Banyak

  ~    Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana ... [Pasal 54]

  ~    Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

        Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [Pasal 55]

Pidana Penjara Paling Lama

  ~    8 (delapan) tahun

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana ... [Pasal 54]

        •       Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). [Pasal 55]

Pihak Lain

  ~    kerja sama pemungutan dan pengumpulan iuran

        Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf h]

Pihak yang Merasa Dirugikan

  ~    pengaduannya belum dapat diselesaikan

        Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. [Pasal 49 (1)]

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

  ~    menyampaikan nama calon terpilih kepada Presiden

        Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan. [Pasal 30 (4)]

Portabilitas lihat juga Prinsip Portabilitas

        BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan Dana  ... [Pasal 4]

Presiden [1]

  ~    melakukan pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dan pengembalian jabatan

        Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden. [Pasal 33 (5)]

  ~    membentuk panitia seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi

        Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. [Pasal 28 (1)]

  ~    membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu

        Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu. [Pasal 36 (1)]

  ~    memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi

        Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia seleksi. [Pasal 30 (1)]

  ~    menerima laporan pelaksanaan setiap program dari BPJS

        k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 13 k.]

  ~    menerima laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial

        d. menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 22 (2) d.]

  ~    menerima laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan

        BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni  ... [Pasal 37 (1)]

  ~    menerima nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi

        Panitia seleksi menentukan nama calon anggota Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya ... [Pasal 29 (5)]

Presiden [2]

  ~    menerima nama calon terpilih dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

        Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan. [Pasal 30 (4)]

  ~    menerima pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi

        Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 38 (2)]

  ~    menerima saran dan rekomendasi dari Dewan Pengawas

        e. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi. [Pasal 22 (3) e.]

  ~    menerima usulan penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi

        d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi; [Pasal 24 (3) d.]

  ~    menetapkan anggota Direksi sebagai direktur utama

        Presiden menetapkan salah seorang dari anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai direktur utama. [Pasal 23 (3)]

  ~    menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN

        Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan DJSN. [Pasal 36 (3)]

  ~    menetapkan calon terpilih

        Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. [Pasal 30 (5)]

  ~    menetapkan ketua Dewan Pengawas

        Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden. [Pasal 21 (4)]

  ~    mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

  ~    mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan ... [Pasal 35]

Presiden [3]

  ~    mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengawas

        Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 21 (3)]

  ~    mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi

        Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. [Pasal 23 (2)]

  ~    menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan dari DJSN

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbang-kan usulan dari DJSN. [Pasal 33 (2)]

  ~    persetujuan pemindahan aset tetap BPJS oleh Direksi

        g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden; [Pasal 24 (3) g.]

  ~    pertanggungjawaban BPJS

        BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. [Pasal 7 (2)]

  ~    sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS

        Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional. [Pasal 56 (1)]

Presiden atau Pejabat yang Ditunjuk

  ~    melakukan sanksi administratif

        Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. [Pasal 53 (2)]

Prinsip Akuntabilitas lihat juga Akuntabilitas

        Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. [Penj. Pasal 4 Huruf e]

Prinsip Dana Amanat lihat juga Dana Amanat

        Yang dimaksud dengan "prinsip dana amanat" adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 4 Huruf h]

Prinsip Kegotongroyongan lihat juga Kegotongroyongan

        Yang dimaksud dengan "prinsip kegotongroyongan" adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya. ... [Penj. Pasal 4 Huruf a]

Prinsip Kehati-hatian lihat juga Kehati-hatian

        Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib. [Penj. Pasal 4 Huruf d]

Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib lihat juga Kepesertaan Bersifat Wajib

        Yang dimaksud dengan "prinsip kepesertaan bersifat wajib" adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. [Penj. Pasal 4 Huruf g]

Prinsip Keterbukaan lihat juga Keterbukaan

        Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan" adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta. [Penj. Pasal 4 Huruf c]

Prinsip Nirlaba lihat juga Nirlaba

        Yang dimaksud dengan "prinsip nirlaba" adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta. [Penj. Pasal 4 Huruf b]

Prinsip Portabilitas lihat juga Portabilitas

        Yang dimaksud dengan "prinsip portabilitas" adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Penj. Pasal 4 Huruf f]

Profesional

        Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus di bidang Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 23 Ayat (1)]

  ~    unsur 5 (lima) orang anggota Direksi paling sedikit

        Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional. [Pasal 23 (1)]

Program

  ~    kewajiban BPJS melaporkan pelaksanaan

        k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. [Pasal 13 k.]

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

         [Pasal 57e.]

        •       Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian progr ... [Penj. Pasal 66 §1]

        •       Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lihat juga Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

        Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero ... [Pasal 66]

Program Jaminan Hari Tua

        d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]

Program Jaminan Hari Tua lihat juga Jaminan Hari Tua

        BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. [Pasal 9 (2)]

Program Jaminan Kecelakaan Kerja lihat juga Jaminan Kecelakaan Kerja

        BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. [Pasal 9 (2)]

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian

        •       d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]

        •       Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS ... [Penj. Pasal 61 Huruf b. (a)]

Program Jaminan Kematian

        d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]


Program Jaminan Kematian lihat juga Jaminan Kematian

        BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. [Pasal 9 (2)]

Program Jaminan Kesehatan

  ~    besaran dan tata cara pembayaran Iuran diatur dalam Peraturan Presiden

        Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 19 (5)]

  ~    menentukan

        Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan; b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan; c. menentukan progr ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (a-c)]

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

        Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat; [Pasal 60 (2) a.]

  ~    ke BPJS Kesehatan

        d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan; [Penj. Pasal 58 Huruf a (d)]

  ~    kegiatan operasional penyelenggaraan tetap dilaksanakan

        Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; [Pasal 57 b.]

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

  ~    pengalihan penyelenggaraan ke BPJS Kesehatan

        f. berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf a (f)]

  ~    tidak lagi diselenggarakan PT Jamsostek (Persero)

        c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. [Pasal 60 (2) c.]

Program Jaminan Pensiun lihat juga Jaminan Pensiun

        BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. [Pasal 9 (2)]


Program Jaminan Sosial

  ~    hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

        b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. [Pasal 12 b.]

  ~    kerja sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan

        Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. [Pasal 51 (1)]

  ~    kewajiban Pemberi Kerja

        Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. [Pasal 15 (1)]

  ~    kewenangan BPJS melakukan kerja sama dengan pihak lain

        h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 11 h.]

  ~    monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

        DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Penj. Pasal 39 Ayat (3) Huruf a]

  ~    Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus

        Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (3)]

  ~    Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus

        Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (2)]

  ~    setiap orang yang memenuhi persyaratan wajib menjadi peserta

        Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosi ... [Pasal 16 (1)]

  ~    tugas BPJS memberikan informasi

        Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat. [Pasal 10 d. s/g.]

  ~    yang diikuti

        Yang dimaksud dengan "program Jaminan Sosial yang diikuti" adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. [Penj. Pasal 15 Ayat (1)]


Program Pembayaran Pensiun

        •       [Pasal 57e.]

        •       Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian progr ... [Penj. Pasal 66 §1]

        •       Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian progr ... [Penj. Pasal 66 §1]

  ~    bagi Pesertanya

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Nege ... [Pasal 57f.]

Program Selain Jaminan Kesehatan

  ~    besaran dan tata cara pembayaran Iuran diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden; dan b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 19 (5)]

Program Tabungan Hari Tua

        •       Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Nege ... [Pasal 57f.]

        •       Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI (Persero) dan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero) adalah bagian progr ... [Penj. Pasal 66 §1]

        •       Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna dan asuransi kematian. [Penj. Pasal 57 Huruf f]

PT ASABRI (Persero)

  ~    menyelesaikan pengalihan program paling lambat tahun 2029

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (1)]

  ~    menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (1)]

PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero)

  ~    menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014

        PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesai-kan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT A ... [Penj. Pasal 66 §2]

PT ASABRI (Persero) lihat Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI

         [Pasal 57e.]

PT Askes (Persero)

  ~    dinyatakan bubar tanpa likuidasi

        Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan ... [Pasal 60 (3) a.]

PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)

  ~    pembubaran tidak berlaku

        Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... [Pasal 67]

PT Askes (Persero) lihat juga Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia

PT Jamsostek (Persero) [1]

  ~    dinyatakan bubar tanpa likuidasi

        Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi ... [Pasal 62 (2) a.]

  ~    koordinasi untuk mengalihkan penyelenggaraan

        f. berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan. [Penj. Pasal 58 Huruf a (f)]

  ~    laporan posisi keuangan penutup

        b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 61 Huruf d. (b)]

  ~    menjadi BPJS Ketenagakerjaan

        Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial ... [Pasal 68]

PT Jamsostek (Persero) [2]

  ~    pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban

        •       Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain: a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan posisi keuangan penutup PT Jam ... [Penj. Pasal 61 Huruf d. (a)]

        •       d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. [Pasal 61 d.]

  ~    tidak lagi menyelenggarakan program

        c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. [Pasal 60 (2) c.]

PT Jamsostek (Persero) lihat juga Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja

       

PT TASPEN (Persero)

  ~    menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (2)]

  ~    pengalihan program

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. [Pasal 65 (2)]

PT TASPEN (Persero) lihat juga Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

 

R

Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS

  ~    ditetapkan oleh Dewan Pengawas

        Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk: a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS; [Pasal 22 (3) a.]

Roadmap Transformasi

  ~    PT ASABRI (Persero)

        PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (1)]

  ~    PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero)

        PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014, yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT A ... [Penj. Pasal 66 §2]

  ~    PT TASPEN (Persero)

        PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. [Penj. Pasal 65 Ayat (2)]

 

S

Sakit Terus-menerus

  ~    dapat diberhentikan sementara

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. ditetapkan menjadi tersangka; atau c. dikenai sanksi administratif pemberhent ... [Pasal 33 (1)]

  ~    diberhentikan dari jabatannya

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena: a.sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sec ... [Pasal 34 a. s/d b.]

Saldo Jaminan Hari Tua dan Pengembangannya

  ~    kewajiban BPJS memberikan informasi kepada Peserta

        g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; [Pasal 13 g.]

Sanksi

  ~    dilakukan oleh BPJS

        Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. [Pasal 17 (3)]

Sanksi Administrasi Pemberhentian Sementara

  ~    dapat diberhentikan sementara

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dapat diberhentikan sementara karena: a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya; b. ditetapkan menjadi tersangka; atau c. dikenai sanksi administratif pemberhent ... [Pasal 33 (1)]


Sanksi Administratif

        •       Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap. [Pasal 53 (3)]

        •       Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. [Pasal 17 (2)]

  ~    dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk

        Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk. [Pasal 53 (2)]

  ~    kepada Pemberi Kerja dan Setiap Orang

        Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. ... [Pasal 17 (1)]

  ~    kepada Peserta atau Pemberi Kerja

        f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai de ... [Pasal 11 f. s/d g.]

  ~    tata cara pengenaan

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 53 (4)]

  ~    yang melanggar ketentuan larangan

        Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif. [Pasal 53 (1)]

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Biaya Pemakaman

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Biaya Pemakaman Anak

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Biaya Pemakaman Istri/Suami

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Cacat Bukan Karena Dinas

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Cacat Karena Dinas

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Nilai Tunai Asuransi

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Risiko Kematian

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Santunan Risiko Kematian Khusus

        Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan cacat karena dinas, santunan cacat ... [Penj. Pasal 57 Huruf e]

Sehat Jasmani dan Rohani

        c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Sosial; [Pasal 25 (1) c.-e.]

Sengketa

  ~    penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi

        Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi. [Pasal 49 (1)]


Sengketa

  ~    penyelesaian melalui mediasi bersifat final dan mengikat

        Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat. [Pasal 49 (4)]

  ~    penyelesaian melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

        Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatangan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak. [Pasal 49 (3)]

Sertifikat Kompetensi.

        Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan, aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi, manajemen risi ... [Penj. Pasal 27]

Setiap Orang

  ~    kewajiban menjadi Peserta.

        Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. [Pasal 14]

  ~    sanksi administratif

        Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. ... [Pasal 17 (1)]

  ~    wajib memberikan data secara lengkap dan benar

        Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. [Pasal 16 (2)]

  ~    wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta, yang memenuhi persyaratan

        Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial ... [Pasal 16 (1)]

Sisa Masa Jabatan

        Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk meneruskan ... [Pasal 35]

Sistem dan Prosedur Operasional

        Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Ketenaga ... [Penj. Pasal 61 Huruf b. (a)]

Sistem dan Prosedur Operasional

  ~    penyiapan operasional BPJS Kesehatan

        Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan; b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan; c. menentukan progr ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (a-c)]

Sistem Kepegawaian

  ~    ditetapkan oleh Direksi

        b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; [Pasal 24 (3) b.]

Skala Usaha

        Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis usaha, dan/atau skala usaha. [Penj. Pasal 15 Ayat (3)]

Solvabilitas

        Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (2)]

  ~    pertimbangan aspek dalam investasi oleh BPJS

        Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,  ... [Pasal 11 a. s/d b.]

Sosialisasi

  ~    kepada seluruh pemangku kepentingan

        •       Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara lain: a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan; b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan; c. menentukan ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (a-c)]

        •       b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. [Penj. Pasal 61 Huruf b. (b)]

Standar Akuntansi

        j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; [Pasal 13 j.]

Standar Akuntansi Keuangan

        Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. [Pasal 37 (4)]


Standar Praktik Aktuaria

        i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum; [Pasal 13 i.]

Standar Tarif

  ~    ditetapkan oleh Pemerintah

        Pemerintah menetapkan standar tarif setelah mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. [Penj. Pasal 11 Huruf d]

Statusnya Sebagai Tersangka Dicabut

        •       Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif ... [Pasal 33 (3)]

        •       Yang dimaksud dengan "statusnya sebagai tersangka dicabut" adalah apabila proses penyidikan perkaranya dihentikan oleh penyidik. [Penj. Pasal 33 Ayat (3)§2]

Struktur Organisasi

  ~    ditetapkan oleh Direksi

        b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; [Pasal 24 (3) b.]

Subsidi Silang Antarprogram

  ~    larangan melakukan

        g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; h. menyalahgunakan dan/atau  ... [Pasal 52 g. s/d i.]

Sumber dan Penggunaan aset BPJS

  ~    diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 41 (3)]

Sumber dan Penggunaan Aset Dana Jaminan Sosial

  ~    diatur dalam Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. [Pasal 43 (3)]

Sumber Daya Ekonomi Negara

  ~    penggunaan sebagian besar

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]


Sumber Lain

  ~    sumber aset Dana Jaminan Sosial

        c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial; dan d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 43 (1) c.-            d.]

Sumber Lain yang Sah

  ~    sumber aset BPJS

        c. hasil pengembangan aset BPJS; d. dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Pasal 41 (1) c.-e.]

Surat Berharga

  ~    bentuk aset program jaminan sosial

        Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berharga, serta tanah dan bangunan. [Penj. Pasal 43 Ayat (1) Huruf c]

Surat Berharga Tertentu

        j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah; k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan  ... [Pasal 52 j. s/d k.]

 

T

Tanah dan Bangunan

  ~    bentuk aset program jaminan sosial

        Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berharga, serta tanah dan bangunan. [Penj. Pasal 43 Ayat (1) Huruf c]

Tanggapan Masyarakat

        Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan. [Pasal 29 (4)]

Tarif

  ~    fasilitas kesehatan

        Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien. [Penj. Pasal 11 Huruf d§2]

Tarif lihat juga Standar Tarif

        Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan efisien. [Penj. Pasal 11 Huruf d§2]

Tata Cara Hubungan Antarlembaga

  ~    diatur dengan Peraturan Pemerintah

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 51 (4)]

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Direksi

  ~    diatur dengan Peraturan Direksi

        Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi. [Pasal 24 (4)]

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan

  ~    calon anggota pengganti antarwaktu

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 36 (5)]

  ~    Dewan Pengawas dan Direksi

        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden. [Pasal 31]

Tata Cara Pengalihan Program

  ~    diatur dengan Peraturan Pemerintah

        Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero ... [Pasal 66]

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

  ~    diatur dengan Peraturan Pemerintah

        •       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 53 (4)]

        •       Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah. [Pasal 17 (5)]

Tata Kerja Organisasi

  ~    ditetapkan oleh Direksi

        b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian; [Pasal 24 (3) b.]

Teguran Tertulis

  ~    sanksi administratif

        Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. [Pasal 17 (2)]

Tentara Nasional Indonesia

  ~    koordinasi untuk mengalihkan penyelenggaraan

        e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional ... [Penj. Pasal 58 Huruf a (e)]

  ~    tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan

        Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ke ... [Pasal 57 c.]

  ~    tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan

        b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang di ... [Pasal 60 (2) b.]

Tersangka atau Terdakwa dalam Proses Peradilan

        f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota; g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik; h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam  ... [Pasal 25 (1) f.-          h.]

Tidak Berlaku untuk Pembubaran

  ~    PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero)

        Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... [Pasal 67]

Tidak Boleh Merangkap Jabatan

        •       Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya. [Pasal 25 (2)]

        •       Yang dimaksud dengan "tidak boleh merangkap jabatan" adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskan jabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negara atau badan hukum lain. [Penj. Pasal 25 Ayat (2)]

Tindakan Khusus

        •       Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial. [Pasal 56 (3)]

        •       Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

Tingkat Inflasi yang Tinggi

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

Tingkat Kewajaran yang Berlaku

        Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku. [Pasal 44 (5)]

Tokoh Masyarakat

  ~    unsur calon anggota Dewan Pengawas

        Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan, paling lama 10 ... [Pasal 30 (2)]

Transparansi

  ~    pengadaan barang dan jasa

        e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas; [Pasal 24 (3) e.]

 

U

Uang

  ~    bentuk aset program jaminan sosial

        Aset program jaminan sosial dapat berupa uang, surat berharga, serta tanah dan bangunan. [Penj. Pasal 43 Ayat (1) Huruf c]

Undang-Undang

  ~    untuk dapat membubarkan BPJS

        BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang. [Pasal 46]

Undang-Undang ini mulai berlaku

  ~    25 November 2011

        Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [Pasal 71]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

         [Pasal 57e.]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

         [Pasal 57e.]

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992

  ~    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

        Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ... [Pasal 69]

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

        c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ... [Pasal 13 c. s/d d.]

  ~    Pasal 22 sampai dengan Pasal 28

        Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk: a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ... [Pasal 58 a.]

  ~    Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46

        d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BP ... [Pasal 62 (2) d.]

  ~    Pasal 29 sampai dengan Pasal 46

        BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI ... [Pasal 64]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966

        Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) [Pasal 57e.]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

        •       [Pasal 57e.]

        •       Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ... [Pasal 57f.]

Unit Pengendali Mutu

        BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta. [Pasal 48 (1)]

  ~    diatur dalam Peraturan BPJS

        Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS. [Pasal 48 (3)]

  ~    pengaduan tidak dapat diselesaikan

        Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon. [Pasal 50]

Upah lihat Gaji atau Upah

        Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan, termasuk ... [Pasal 1.10.]

Upaya Terakhir

        Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber daya ekonomi negara, dan lain sebagainya. Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan ... [Penj. Pasal 56 Ayat (3)]

 

W

Warga Negara Indonesia

        Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa [Pasal 25 (1) a.-b.]

 

Profile

 

TATALEX [www.tatanusa.co.id] merupakan perwujudan dari komitmen PT Tatanusa untuk menyediakan sarana penelusuran dan pelacakan hukum Indonesia. Website Tatalex dimaksudkan sebagai pelayanan informasi kepada masyarakat yang dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam upaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diharapkan bahwa kesediaan informasi tentang hukum Indonesia secara lengkap pada akhirnya dapat merupakan langkah ke arah tercapainya kepastian hukum di negeri tercinta Indonesia.

  • Menu pilihan Anotasi Peraturan Perundang-Undangan 1945-2012 merupakan alat penelitian hukum untuk menelusuri rangkaian hubungan, pelaksanaan serta status tiap-tiap ketentuan hukum. Ketika mencari sebuah peraturan perundang-undangan, apakah peraturan yang ditemukan tersebut merupakan yang paling mutakhir? Apakah masih berlaku atau sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi? Apakah sudah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi? Peraturan apa saja yang menjadi peraturan pelaksanaannya? Dengan Anotasi ini, kemutakhiran peraturan perundang-undangan dapat diketahui.
  • Menu Penelusuran Anggaran Dasar PT untuk melacak anggaran dasar suatu perseroan terbatas sejak 1950 sampai dengan 2011 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk bahan kajian, penelitian, dan sebagai bahan pembanding bagi para Praktisi Hukum, Notaris dan anggota masyarakat.  Sarana ini dapat juga dipakai untuk melihat apakah sebuah nama perusahaan sudah terdaftar oleh pihak lain.
  • Menu Penelusuran Kamus Istilah Hukum merupakan sarana pencarian makna dari setiap istilah yang telah diberikan definisi resmi dalam produk hukum berupa undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden.
  • Menu Penelusuran Artikel Hukum merupakan sarana penelusuran artikel-artikel berita hukum pilihan dan tulisan tentang hukum yang dimuat di berbagai Surat Kabar sejak tahun 1979 sampai tahun 2008 dalam bentuk halaman kliping dengan jumlah record 249.789. Dari jumlah tersebut 80% sudah disalin dalam format pdf.

Kami masih perlu berusaha membangun mengembangkan website ini supaya lebih baik dan lebih berguna.  Untuk itu, kami, mohon masukan serta saran dari pemakai. Masukan dan saran yang membangun dapat dikirimkan ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Sebagai penyedia informasi bahan-bahan hukum Indonesia dan penerbit buku-buku hukum dan buku referensi tentang hukum, PT Tatanusa terpanggil untuk berpartisipasi dalam penyerbarluasan informasi hukum Indonesia kepada masyarakat luas, dan para praktisi hukum dengan layanan informasi sebagai berikut:

 
·         Peraturan Perundang-undangan
 
·         Yurisprudensi (Putusan-putusan Pengadilan)
 
·         Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Dana Pensiun dll.
 
·         Pengumuman-pengumuman Perusahaan dalam Surat Kabar
 
·         Bibliografi Hukum
 
·         Kliping Artikel Hukum Indonesia (sejak 1979)
 
·         GRATIS pelacakan dan penelusuran informasi diatas yang diperlukan
 
Jika anda membutuhkan informasi hukum yang dimaksud harap menghubungi PT Tatanusa melalui telpon atau fax atau via e-mail.  Staf kami, yaitu sdr. Saripin, Kuswanto dan Kunaryo akan senang membantu anda.
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; dokumentasi@tatanusa.co.id ;
 
Telp. 021 7434810; 7428765; Fax 021 74700631
 

Peta Lokasi

 

PT Tatanusa
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat 14519
Telp. (021) 742 8765; 743 4810; Fax. (021) 747 00 631
SMS  0819 0625 2045; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Denah lokasi Tatanusa dari arah Lebak Bulus menuju Lapangan Terbang Pondok Cabe

 

Selamat Datang

SELAMAT DATANG DI TOKO BUKU TATANUSA

 

More Articles...

  1. Tentang Tatalex
Copyright © Tatanusa 2010-2012
Jalan Gelagah No. 47, Pisangan - Ciputat - Indonesia