foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Undang-Undang Tahun 2012

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
tentang pembentukan kabupaten pegunungan arfak di provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012
tentang pembentukan kabupaten manokwari selatan di provinsi papua barat Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012
tentang pembentukan kabupaten pesisir barat di provinsi lampung Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012
tentang pembentukan kabupaten pangandaran di provinsi jawa barat Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
tentang pembentukan provinsi kalimantan utara Disahkan pada tanggal 11 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013 Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asian Development Bank

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank For Reconstruction And Development

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Finance Corporation

Pasal 22 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Asean Infrastructure Fund

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pasal 34

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Rubber Consortium Limited

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang pangan Disahkan pada tanggal 11 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai

Ps 28 (4), Ps 43, Ps 45 (3), Ps 48 (2),

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang perkoperasian Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012
tentang industri pertahanan Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 23

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement on Defense Industry Cooperation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Repu

Pasal 43 ayat (9)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pasal 10 ayat (2), 34 (3), 41 (4), 50 (3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012
tentang veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pas

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

Pasal 7 (2), Pasal 12 (1) huruf d,ayat (

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012
tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011 Disahkan pada tanggal 9 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 3 September 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang pendidikan tinggi Disahkan pada tanggal 8 Oktober 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 89 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri palu menjadi institut agama islam negeri palu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung Menjadi Institut Agama Islam Negeritulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Ternate Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ternate

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pasal 7 (5), Pasal 24 (6), Pasal 25 (6),

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin

Pasal 66 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 92 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012
tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak) Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012
tentang pengesahan optional protocol to the convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict (protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata) Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan C

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang penanganan konflik sosial Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pa

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
tentang pengesahan international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families (konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya) Disahkan pada tanggal 2 Mei 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012
tentang pengesahan asean convention on counter terrorism (konvensi asean mengenai pemberantasan terorisme) Disahkan pada tanggal 9 April 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012 Disahkan pada tanggal 31 Maret 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang Dan/Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang Dari P

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Produksi Obat Infus Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Plasticizer, Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan/Atau Produk Elektronika Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanGuna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, Bogie, Dan Komponen Kereta Api Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun Anggaran 2010.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internas

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012
tentang mengesahkan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah daerah administrasi khusus hong kong republik rakyat china tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (agreement between the government of the republic of indonesia Disahkan pada tanggal 28 Maret 2012

 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Disahkan pada tanggal 1 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012
tentang pengesahan traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir (comprehensive nuclear-test-ban treaty) Disahkan pada tanggal 1 2012

 

 

Kontak Info

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id